Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempersiapkan sejumlah strategi untuk mengejar target investasi dan menarik para investor lokal dan global. Salah satunya melalui penyusunan Investment Project Ready-to-Offer (IPRO).

IPRO merupakan dokumen yang berisi portofolio proyek-proyek yang telah dikurasi dan dilengkapi studi pra-kelayakan sehingga bisa langsung dieksekusi oleh para investor.

Kehadiran IPRO merupakan pijakan penting untuk mengubah paradigma lama dan mulai "mengemas" proyek prioritas kota menjadi paket-paket investasi yang siap ditawarkan kepada investor global.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya, Lasidi, menyebut IPRO merupakan langkah baru yang ditempuh pihaknya untuk menjadikan Kota Pahlawan lebih kompetitif dalam persaingan investasi nasional dan internasional.

"Surabaya memiliki IPRO sebagai alat untuk menarik investor. IPRO adalah portofolio proyek-proyek investasi yang telah dikurasi dan siap ditawarkan, didukung oleh studi pra-kelayakan," kata Lasidi, Senin (8/12/2025).

Melalui IPRO, Lasidi menjelaskan bahwa pihaknya memiliki pendataan mengenai potensi investasi secara lebih terstruktur. Khususnya di sektor-sektor prioritas yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

"Investor cenderung lebih tertarik pada proyek yang sudah memiliki data dan kajian awal yang jelas," ucap Lasidi.

DPMPTSP mencatat bahwa realisasi investasi di Surabaya telah mencapai Rp31,3 triliun pada triwulan III atau periode Januari hingga September 2025, dari target Rp42,69 triliun.

Sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi masih menjadi penyumbang investasi terbesar di Surabaya.

Selanjutnya, disusul sektor Perdagangan dan Reparasi, Perumahan serta Kawasan Industri dan Perkantoran, Konstruksi, serta Jasa Lainnya.

Lasidi menegaskan, pihaknya juga mendorong Surabaya menjadi wadah investasi masa depan yang ramah lingkungan.

Sebagai salah satu Pilot City proyek transisi energi SETI (Sustainable Energy Transition in Indonesia), Surabaya tengah mempersiapkan kebijakan efisiensi energi dan pembangunan berkelanjutan berbasis teknologi.

"Selain itu, melalui skema sister-city dengan beberapa kota di luar negeri, misalnya Kota Kitakyushu, Jepang, Surabaya juga berusaha memperkuat kerja sama di bidang investasi, teknologi, dan pembangunan," paparnya.

Lasidi juga memastikan DPMPTSP Surabaya terus memperkuat layanan investasi. Upaya tersebut di antaranya adalah penyederhanaan perizinan, pembangunan infrastruktur, hingga penyediaan pendampingan bagi para investor.

"Pemkot Surabaya membuat kemudahan perizinan lewat sistem daring, melalui OSS dan SSW Surabaya, sehingga investor tidak perlu repot datang berulang," tegasnya.

Bahkan, Lasidi menyebut, semua petugas teknis perizinan kini ditempatkan di satu lokasi, yakni Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan layanan one-stop service.

"Dengan mekanisme ini, izin bisa terbit dalam hitungan 1-4 hari kerja setelah berkas lengkap. Sehingga memberi kepastian waktu dan kemudahan bagi investor," tuturnya.

Untuk menangani kendala perizinan, Lasidi memaparkan Pemkot Surabaya juga menyediakan sejumlah kanal konsultasi cepat.

Misalnya seperti Klinik Investasi untuk pendampingan informasi dan perizinan, serta Lapis Lupis untuk membantu penyelesaian hambatan investasi, dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

"Kami juga menyediakan Pesona Buaya sebagai layanan jemput bola perizinan bagi pelaku UMK, serta Si Pintar berupa chatbot interaktif terkait perizinan dan investasi," ungkap dia.

Di samping itu, Lasidi menyampaikan bahwa Pemkot Surabaya telah membentuk Tim Percepatan Investasi. Tim ini bertugas menyusun cetak biru atau blueprint arah kebijakan investasi serta melakukan pendampingan perizinan.

"Termasuk pula monitoring LKPM agar investasi yang masuk dapat terealisasi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Green Climate Fund (GCF) telah menyetujui pendanaan sebesar US$3,26 miliar untuk proyek-proyek iklim tahun ini. Hal ini menandai rekor bagi dana iklim multilateral yang berbasis di Korea Selatan tersebut.

Dilansir Bloomberg, dewan dana tersebut menyetujui 22 proyek baru di negara-negara berkembang pada pertemuannya di Songdo, Korea Selatan, sehingga total portofolionya menjadi 338 proyek yang mewakili US$19,3 miliar dana GCF. Total dana yang telah dimobilisasi GCF mencapai US$78,7 miliar jika pembiayaan bersama diperhitungkan.

Dana tersebut yang beroperasi di bawah Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim, sering dianggap oleh negara-negara berkembang sebagai contoh model pembiayaan global yang memungkinkan kepemilikan dan kendali yang beragam.

Namun, dana tersebut juga menghadapi kritik karena lambat dalam menyalurkan dana.

Persetujuan pendanaan rekor GCF datang saat negara-negara bersiap untuk berkumpul di KTT iklim COP30 di Belem, Brasil, di mana pertimbangan tentang cara meningkatkan pendanaan untuk proyek-proyek yang mengurangi emisi dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim akan dibahas.

GCF terdiri dari kontribusi dari lebih dari 50 negara, pemerintah daerah dan kota, yang digunakan untuk memobilisasi dana tambahan dari sumber publik dan swasta.