JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi meluncurkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Timur 2026. SPMB Jatim 2026 hadir dengan sistem yang lebih sistematis, inklusif, serta mudah dipahami oleh masyarakat.

Pemerintah juga menghadirkan dashboard monitoring realtime yang memungkinkan publik memantau proses seleksi secara terbuka.

Selain itu, tersedia layanan informasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memberikan akses cepat, mudah, dan responsif bagi calon murid maupun orang tua. Posko layanan SPMB juga disiapkan di seluruh Jawa Timur, baik di sekolah maupun cabang dinas pendidikan, dengan layanan online dan offline.

Dalam pelaksanaannya, SPMB Jatim 2026 membuka beberapa jalur penerimaan yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi calon murid.

Berikut jalur pendaftaran yang dibuka dikutip dari laman spmbjatim.net.

Jalur SPMB Jatim 2026

Jalur Domisili

Diperuntukkan bagi calon murid baru yang berdomisili di suatu rayon berdasarkan alamat pada kartu keluarga.

Jalur Afirmasi

Diperuntukkan bagi calon murid dari keluarga tidak mampu, Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), anak buruh dari keluarga tidak mampu, serta penyandang disabilitas.

Jalur Mutasi Orang Tua/Wali

Diperuntukkan bagi calon murid yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali, termasuk anak guru atau tenaga kependidikan.

Jalur Prestasi Hasil Lomba

Diperuntukkan bagi calon murid dengan prestasi akademik maupun non-akademik dari berbagai perlombaan.

Jalur Nilai Akademik

Berdasarkan gabungan rerata nilai rapor semester 1–5 serta nilai TKA (untuk lulusan 2026) atau indeks sekolah asal (lulusan sebelum 2026).

Jadwal Lengkap SPMB Jatim 2026

Dikutip dari Instagram @dindik_jatim, Sabtu (18/4/2026), berikut jadwal pendaftaran SPMB Jatim 2026.

1. Tahap 1

Jalur Domisili: 11-15 Juni 2026

2. Tahap 2

Afirmasi, Mutasi, dan Prestasi Lomba: 17-23 Juni 2026

3. Tahap 3

Nilai Akademik SMA: 24-29 Juni 2026

4. Tahap 4

Nilai Akademik SMK: 30 Juni-4 Juli 2026.

JAKARTA - Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) Sekolah Garuda Tahun Ajaran 2026/2027 akan resmi dibuka mulai Februari 2026. Seluruh siswa akan dibiayai dengan beasiswa penuh.

Sekolah Garuda dirancang sebagai ekosistem pendidikan khusus dengan kurikulum bertaraf internasional, fasilitas pembelajaran yang memadai, serta dukungan guru dan tenaga kependidikan terbaik.

Sekolah ini difokuskan untuk menumbuhkan talenta unggul di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), sekaligus membentuk karakter, daya pikir kritis, serta wawasan global peserta didik.

Pada tahun ajaran perdana ini, PPDB Sekolah Garuda akan merekrut total 640 siswa yang akan menempuh pendidikan di empat Sekolah Garuda baru. Keempat sekolah tersebut berlokasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Tanjung Selor (Kalimantan Utara), Kabupaten Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara), dan Kabupaten Belitung Timur (Bangka Belitung).

Seluruh siswa yang diterima akan mendapatkan pembiayaan penuh melalui beasiswa negara, termasuk biaya pendidikan dan asrama. Program ini diharapkan dapat membuka akses pendidikan berkualitas bagi peserta didik berprestasi, khususnya dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

Persyaratan Umum PPDB Sekolah Garuda 2026

1. Warga Negara Indonesia

2. Lulusan SMP/sederajat tahun berjalan

3. Usia maksimal 17 tahun saat pendaftaran

4. Diutamakan berasal dari keluarga tidak mampu (Data PIP)

5. Bersedia tinggal di asrama selama masa pendidikan

6. Mendapat rekomendasi dari sekolah asal

Persyaratan Khusus

1. Nilai rapor Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika minimal 90 pada semester 1–5

2. Memiliki prestasi akademik di bidang STEM yang telah dikurasi oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) dan tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Talenta

3. Memiliki kemampuan dasar bahasa Inggris

Dokumen yang Perlu Disiapkan

1. Scan nilai rapor SMP semester 1–5

2. Usulan kurasi prestasi akademik STEM melalui sekolah asal ke Puspresnas Kemendikdasmen

3. Surat rekomendasi dari sekolah asal sesuai format resmi

4. Surat pernyataan orang tua/wali yang mengizinkan tinggal di asrama

5. Dukungan pemutakhiran Dapodik, e-rapor, dan data PIP (bagi penerima PIP)

6. Dokumen pendukung ekonomi, seperti slip gaji, bukti kepesertaan bantuan sosial (PIP, PKH, KKS, DTKS, PPKE), foto meteran listrik, atau surat pernyataan tidak berpenghasilan

Jadwal PPDB Sekolah Garuda 2026

1. Januari–Februari: Pengumuman resmi dan sosialisasi

2. Pekan I–IV Februari: Pendaftaran dan unggah dokumen administratif

3. Pekan II Maret: Tes Potensi Akademik dan Tes Akademik

4. Pekan IV Maret: Wawancara, pengarahan, dan penandatanganan komitmen orang tua

5. Pekan I April: Pengumuman hasil seleksi

6. Mei: Konfirmasi dan orientasi peserta didik baru

Seluruh informasi resmi terkait mekanisme pendaftaran, jadwal, dan persyaratan PPDB Sekolah Garuda 2026 dapat diakses melalui laman smaunggulgaruda.id serta kanal resmi Kemendiktisaintek.

JAKARTA - Ombudsman menemukan dugaan pungli dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah (PPDBM) Tahun Ajaran 2025/2026 dengan kerugian ditaksir mencapai Rp11 miliar. Pungli ini berasal dari pungutan Rp2,5-12 juta per siswa.

Pungutan lain berupa pembelian seragam sekolah yang ditaksir mencapai Rp1,4 juta. Dua temuan itu dinilai berseberangan dengan Kepdirjen Pendis Nomor 64 Tahun 2025.

Menyikapi ini, Kepala Poksi Komisi VIII DPR Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina mendesak audit PPDBM Madrasah 2025/2026 yang diduga adanya pungli. “Lakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proses PPDB Madrasah 2025/2026, termasuk mekanisme pungutan, peran komite madrasah, serta sumber-sumber penggalangan dana yang tidak sesuai ketentuan,” ujar Selly, Selasa (9/12/2025).

Praktik pungli di lembaga pendidikan keagamaan tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga merupakan bentuk penyimpangan moral dan etika publik. Pendidikan madrasah seharusnya menjadi ruang pemurnian akhlak dan penyemaian nilai-nilai keadilan justru tercoreng oleh tindakan komersialisasi yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat akan pendidikan.

“Pendidikan tidak boleh dikotori pungli. Madrasah harus menjadi rumah keadilan bagi anak-anak bangsa, bukan ladang pungutan atas nama sumbangan,” kata mantan Plt Bupati Cirebon itu.

Adanya pungli malah memperlebar ketimpangan sosial, menghambat akses pendidikan anak dari keluarga ekonomi lemah, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan Islam.

Karena itu, Selly mendorong empat langkah korektif yang harus segera diambil yaitu mengaudit seluruh proses PPDB Madrasah 2025/2026, termasuk mekanisme pungutan, peran komite madrasah, serta sumber-sumber penggalangan dana yang tidak sesuai ketentuan.

“Berikan sanksi tegas kepada kepala madrasah dan oknum lain yang terbukti melakukan pungli baik administratif maupun pidana guna memastikan efek jera,” tegasnya.

Dia mendesak uang yang dipungut dari siswa, orang tua, dan wali murid segera dikembalikan agar bentuk pemulihan hak masyarakat dan pemenuhan prinsip akuntabilitas.

Legislator Dapil Jabar VIII itu juga meminta segera memperketat pengawasan terhadap komite madrasah, sehingga tidak digunakan sebagai instrumen legalisasi pungutan yang bertentangan dengan aturan.

Komisi VIII DPR akan mengawal isu ini dalam agenda pengawasan dan rapat kerja bersama Kementerian Agama. Kemudian, memastikan Fraksi PDIP tetap konsisten memperjuangkan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan bebas dari praktik koruptif di setiap level layanan publik.

“Kami tidak akan membiarkan pungli menggerogoti masa depan anak-anak bangsa. Pendidikan harus kembali pada misinya yakni mencerdaskan dan memerdekakan rakyat, bukan membebani mereka,” ucapnya.