Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melaporkan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026.

Dalam kesempatan itu, salah satu pernyataan yang disampaikan adalah memerintahkan para bank menurunkan suku bunga untuk rakyat miskin.

Selanjutnya, dia memberikan atensi terhadap iklim bisnis perusahaan swasta. Menurutnya, pemerintah juga perlu andil mendorong ekosistem perusahaan swasta

"Tapi sebaliknya kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semua, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Besar tapi benar, jangan besar tapi tidak benar," jelasnya.

Dia mengakui bahwa banyak prestasi perusahaan swasta yang dapat bersaing di tingkat global. Dia mencontohkan perusahaan mie instan dan permen kopi yang berhasil ekspansi ke luar negeri.

Di sela-sela pidatonya, dia menyebut gemar minum kopi yang kemudian disusul gerakan seperti mencari kopi di sekitar mimbar pidato. Prabowo tampak melihat ke bawah dan ke samping.

Aksi tersebut sontak mengundang tawa para anggota rapat yang hadir, disusul tepuk tangan dari peserta sidang. Tak lama kemudian, dia melihat sebuah gelas.

"Saya mohon izin, boleh saya minum ibu ketua?" tanyanya kepada Ketua DPR Puan Maharani.

Dia melanjutkan bahwa perusahaan-perusahaan di dalam negeri harus unggul. Dia menekankan, pemerintah perlu perbaiki semua institusi agar iklim usaha berjalan baik.

"Jangan pengusaha diperes terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dua Minggu, kenapa kia dua tahun. Memalukan," ucapnya.

Dia juga meminta kepada jajaran agar membuat mekanisme yang sederhana dan tidak merumitkan para pengusaha.

Jakarta: Melihat produk dalam negeri nampang di rak-rak supermarket luar negeri tuh emang punya kepuasan tersendiri. Potensi besar inilah yang dinilai harus terus didukung penuh oleh negara agar brand lokal makin menjamur di kancah global.

Dalam pidato di Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Presiden Prabowo Subianto secara blak-blakan mengapresiasi sepak terjang perusahaan makanan dan minuman asli Tanah Air yang berhasil melakukan ekspansi besar-besaran.

"Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global," kata Prabowo, Rabu, 20 Mei 2026.

Ia menyebut, dua produk unggulan Indonesia yang terkenal di luar negeri yaitu Indomie dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dan Kopiko dari PT Mayora Indah, Tbk

"Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia, kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka," ucapnya.

"Lalu perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih 29 dari 100 negara karena mereka memiliki brand ambassador," imbuhnya.

Sentilan keras soal birokrasi

Tak hanya memuji prestasi Indomie cs, lanjutan dari pidato tersebut justru menyoroti iklim regulasi di dalam negeri yang dinilainya masih mempersulit ruang gerak para pelaku usaha. Bahkan, ia membandingkan negara tetangga, Malaysia,

"Pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperes terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam dua minggu, kenapa kita izinnya dua tahun? Memalukan," ungkapnya.

Ia juga mengkritik banyaknya aturan turunan yang justru membuat proses birokrasi semakin panjang dan rumit.

“Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri dibawa, bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan Menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu.”

Prabowo menegaskan seluruh menteri harus mulai membenahi birokrasi hingga ke level bawah agar pelayanan kepada dunia usaha bisa berjalan lebih efektif.

“Saya ingatkan ya, semua menteri tertipkan birokrasimu ke bawah,” tegasnya.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pengantar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) di DPR hari ini, Rabu (20/5/2026).

Penyampaian arah kebijakan fiskal yang menjadi landasan penyusunan RAPBN untuk tahun berikutnya ini biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu). Namun, baru kali ini Kepala Negara dijadwalkan menyampaikan langsung arah kebijakan fiskal pemerintah.

Saat dimintai konfirmasi, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tidak ada dasar hukum tertentu yang mewajibkan penyampaian KEM & PPKF harus oleh Bendahara Negara.

"Saya pikir enggak ada undang-undangnya [yang mewajibkan] kan. Suka-suka saja, kebetulan Presiden mau ngomong ya enggak apa-apa," jelasnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Menurut Purbaya, ada pesan-pesan penting yang ingin disampaikan Presiden Prabowo nanti di DPR. Sebagaimana diketahui, biasanya Presiden dijadwalkan untuk menyambangi DPR sekitar satu tahun sekali saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menyebut, ada sejumlah program-program unggulan pemerintah yang ingin dikomunikasikan langsung oleh Prabowo.

"Itu ada pesan-pesan penting yang di KEM & PPKF, di mana di KEM & PPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya," tuturnya.

Untuk diketahui, proses penyusunan KEM & PPKF telah dijadwalkan DPR untuk dimulai dalam waktu dekat. Setelahnya, pemerintah akan mulai menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebelum akhirnya disahkan pada rapat paripurna DPR.

Pada APBN 2026, sampai dengan akhir April, keuangan negara membukukan penerimaan senilai Rp918,4 triliun dan belanja Rp1.028,8 triliun. Akibatnya, defisit mencapai Rp164,4 triliun setelah pada April 2026 sempat surplus Rp4,3 triliun.

Meski demikian, keseimbangan primer kembali surplus menjadi Rp28 triliun setelah pada bulan sebelumnya mengalami defisit Rp95,8 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 pada Rabu (20/4/2026).

Dari informasi yang diterima, agenda paripurna adalah Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.

Lalu, Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan dan Pendapat Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi III tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa mengatakan rencananya Prabowo akan menyampaikam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal.

"Rencananya seperti itu ya. Jadi, untuk penyampaian kerangka ekonomi makro, terus juga pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan disampaikan langsung oleh Presiden," kata Saan kepada jurnalis, Selasa (19/5/2026).

Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dia menyebut bahwa tidak masalah jika seorang presiden menyampaikan langsung terkait KEM dan PPKF RABN 2027. Musabab biasanya laporan ini dibacakan oleh Menteri Keuangan

"Kan sebenernya para menteri itu kan mewakili Presiden. Nah sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian... yang kemudian membuat misalnya Presiden... bisa...enggak bisa langsung, itu boleh ya. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2027," jelasnya

Dia menyampaikan bahwa ini adalah pertama kalinya presiden menyampaikan KEM dan PPKF.

"Saya baru cek tadi mungkin ini baru pertama kali ya," sambungnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri langsung Rapat Paripurna Perdana di DPR RI pada Rabu (20/5/2026).

Kehadiran Presiden disebut sekaligus memanfaatkan momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden ingin menjadikan momentum tersebut sebagai ajang memperkuat persatuan nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi.

“Karena kebetulan tanggal 20 Mei merupakan Hari Kebangkitan Nasional, Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa,” ujar Prasetyo Hadi saat dihubungi melalui pesan teks, Selasa (19/5/2026).

Rapat Paripurna Perdana DPR RI besok diperkirakan akan menjadi perhatian publik karena menjadi momentum awal penguatan sinergi antara pemerintah dan parlemen di tengah dinamika ekonomi global dan nasional.

Pemerintah berharap seluruh elemen bangsa dapat menjaga optimisme serta memperkuat kerja sama demi menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Terutama [visi] di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita," pungkas Prasetyo.