JAKARTA - Pemerintahan Prabowo Subianto dipastikan mampu menghadapi gejolak ekonomi. Apalagi selama setahun tujuh bulan, pemerintahan ini telah berikhtiar memanifestasikan atau mewujudkan program ekonomi, program sosial politik, dengan tata kelola kehidupan demokrasi di Indonesia yang bermartabat dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Seperti diketahui, perjuangan mahasiswa pada 1998 telah melahirkan era Reformasi. Setelah berhasil menghadapi krisis ekonomi, moneter, anjloknya rupiah dan krisis politik telah mengubah jalan baru demokrasi di Indonesia. Pada 21 Mei 1998, telah menandai era reformasi di Indonesia.

Ketua Umum DPP Prabowo Mania 08 Akhmad Gojali Harahap mengatakan, Indonesia sebaiknya merenungkan kembali alur sejarah saat Indonesia menghadapi krisis ekonomi dan moneter, problematika sosial, politik dan demokasi di Indonesia.

"Sebelum Presiden Soeharto dilengserkan, kondisi ekonomi nasional menghadapi krisis ekonomi dan moneter. Nilai rupiah terhadap Dolar, anjlok. Selain itu, kehidupan demokrasi, sosial politik di Tanah Air mengalami kemunduran total. Kita sebagai anak bangsa sebaiknya merenungi dan berupaya bagaimana saat ini Indonesia mampu menghadapi situasi dan kondisi perekonomian nasional yang sedang menghadapi ujian berat," katanya, Kamis (21/5/2026).

Menurut Gojali, Indonesia adalah negara dengan peradaban modern. Indonesia adalah negara dan bangsa yang harus berdiri di atas kaki sendiri, baik secara ekonomi, sosial, politik dan kehidupan demokrasi.

"Ingat juga, suatu negara demokrasi yang berdaulat akan sangat bergantung pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, kemandirian pangan dan energi sebagai fondasi dasar dan pilar utama suatu negara demokrasi. Presiden Prabowo Subianto sudah sejak awal bersiap diri, termasuk agar Indonesia bertahan di tengah-tengah krisis geopolitik, dinamika kawasan dan problematika domestik," kata Gojali.

Dalam berbagai kesempatan, kata Gojali, Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan pentingnya Indonesia mengedepankan kedaulatan, ketahanan dan kemandirian pangan dan energi secara komprehensif dan strategis.

Di sisi lain, Gojali mengingatkan Indonesia harus mampu menjaga hubungan kerja sama ekonomi internasional yang saling menguntungkan. Indonesia tidak harus selalu bergantung dengan negara-negara lainnya dalam kerjasama ekonomi dan bidang-bidang lainnya.

“Indonesia, harus mampu menata kehidupan ekonomi nasional secara eksklusif, sehingga dapat bertahan dalam geliat geopolitik yang sedang terjadi dan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi nasional,” katanya.

Gojali menegaskan Presiden Prabowo dan para pemangku kebijakan negara, harus berpikir dan bekerja keras untuk bertahan menghadapi gejolak nilai tukar rupiah, ancaman krisis energi dan ketersediaan pangan nasional dan berbagai kebutuhan masyarakat.

"Indonesia harus belajar bagaimana, setelah kriris ekonomi, politik, dan demokrasi sebelum Reformasi dan setelah reformasi berjalan sampai hari ini. Saya yakin, Presiden Prabowo Subianto akan mampu mengatasi berbagai problematika nasional, seperti menghadapi gejolak nilai rupiah dan berbagai persoalan ekonomi lain yang menyertainya," tandas Gojali.