MBG sudah dipotong, bagus itu

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) menilai perbaikan tata kelola dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah tepat untuk meringankan beban anggaran di tengah dinamika ekonomi.

“MBG sudah dipotong, bagus itu,” ujar JK dalam Seminar Publik Kebijakan Ekonomi dan Manajemen Krisis yang dipantau secara daring dari Jakarta, Selasa.

Menurut JK, perbaikan tata kelola dari program MBG merupakan salah satu dari langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk mengurangi beban fiskal.

Langkah-langkah lainnya, tutur JK melanjutkan, adalah mengurangi anggaran untuk koperasi, mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM), serta mengurangi anggaran alutsista.

Dengan mengurangi beban anggaran, JK meyakini pemerintah dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian Indonesia, terutama memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah.

“Krisis ekonomi itu berhubungan dengan fiskal. Fiskal itu uang, anggaran, dan sebagainya. Jadi, untuk mengatasi itu (krisis ekonomi), maka pengeluaran diturunkan. Pemasukan dinaikkan,” kata JK.

Oleh karena itu, ia menyambut positif usaha pemerintah untuk meringankan beban fiskal dengan melakukan perbaikan tata kelola MBG.

“Alhamdulillah, Pak Presiden menyadari itu. Mengatakan kurangi biaya di situ (MBG). Akhirnya dikurangi,” ujar JK.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menyatakan perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 dimulai dari mengoptimalkan efisiensi anggaran.

Nanik mengemukakan Program MBG akan difokuskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, lanjut Nanik, BGN telah mengeluarkan surat edaran kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak melayani sasaran MBG 3B akan ditangguhkan. Sementara untuk pembangunan SPPG di wilayah 3T, BGN akan melakukan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN.

Setelah melakukan konsolidasi internal BGN, Nanik mengemukakan pihaknya telah menyiapkan rencana kerja yang fokus pada efisiensi anggaran tanpa mengurangi sasaran dan kualitas menu MBG. Adapun anggaran yang ditetapkan untuk Program MBG di tahun 2026 yakni sebesar Rp268 triliun.

“Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing penerima manfaat; kedua, moratorium dapur titik-titik baru; ketiga, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan sumber daya manusia," tuturnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Candra Fajri Ananda

Wakil Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

FUNDAMENTAL perekonomian Indonesia di pertengahan tahun 2026 kian menghadapi tekanan yang semakin kompleks, baik dari sisi sektor keuangan maupun fiskal. Indikasi pelemahan tersebut tercermin dari meningkatnya volatilitas pasar keuangan domestik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya kehati-hatian pelaku usaha dan investor dalam mengambil keputusan ekonomi.

Tekanan eksternal yang berasal dari ketidakpastian geopolitik global, tingginya suku bunga negara maju, serta arus keluar modal dari pasar negara berkembang turut memperbesar risiko terhadap stabilitas makroekonomi nasional. Dalam kondisi demikian, kemampuan menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan pertumbuhan mutlak menjadi tantangan utama bagi otoritas moneter maupun fiskal.

Salah satu indikator yang menunjukkan meningkatnya tekanan ekonomi adalah pelemahan nilai tukar rupiah yang pada Juni 2026 telah menyentuh kisaran Rp18.000 per dolar AS, jauh di atas asumsi nilai tukar dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp16.500 per dolar AS.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Bank Indonesia menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen pada Mei 2026 demi menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan tekanan inflasi impor, serta mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik. Meskipun langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat stabilitas makroekonomi, konsekuensi yang muncul ialah meningkatnya biaya dana (cost of fund) di sektor perbankan dan dunia usaha yang berpotensi menahan laju ekspansi investasi maupun konsumsi masyarakat dalam jangka pendek.

Kondisi ini menjadi semakin penting untuk dicermati mengingat kredit perbankan yang masih tumbuh sebesar 9,98 persen secara tahunan pada April 2026 berisiko mengalami perlambatan seiring meningkatnya biaya pembiayaan dan melemahnya permintaan kredit dari sektor riil.

Pada saat yang sama, tekanan dari sisi moneter berlangsung beriringan dengan tantangan fiskal yang tak kalah berat. Pemerintah dihadapkan pada kebutuhan menjaga daya beli masyarakat, mendukung berbagai program prioritas nasional, serta menyediakan ruang antisipasi terhadap potensi dampak perlambatan ekonomi global, sementara kapasitas fiskal semakin terbatas akibat meningkatnya kebutuhan belanja dan tekanan terhadap penerimaan negara.

Situasi tersebut diperumit oleh kondisi pasar keuangan yang menunjukkan kehati-hatian tinggi, tercermin dari volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), meningkatnya preferensi investor terhadap aset yang lebih aman, serta tingginya sensitivitas pasar terhadap berbagai perkembangan global. Artinya, kondisi perekonomian saat ini menuntut kehati-hatian yang lebih besar dalam perumusan kebijakan ekonomi.

Dalam situasi tersebut, setiap instrumen kebijakan yang ditempuh pemerintah maupun otoritas moneter perlu mempertimbangkan secara cermat berbagai dampak yang mungkin timbul, baik terhadap stabilitas makroekonomi, iklim investasi, maupun daya beli masyarakat. Respons kebijakan perlu dirancang secara terukur, adaptif, dan terkoordinasi agar mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Reorientasi Prioritas Fiskal

Pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beberapa tahun terakhir, pemerintah menempatkan sejumlah program prioritas sebagai instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat pemerataan pembangunan.

Di antara program yang memperoleh alokasi anggaran besar adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta berbagai program prioritas strategis lainnya yang menjadi bagian dari agenda transformasi ekonomi nasional. Program MBG bahkan menjadi salah satu program dengan alokasi anggaran terbesar pada tahun 2026, dengan nilai mencapai sekitar Rp268 triliun hingga Rp335 triliun.

Sementara itu, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga memperoleh dukungan fiskal yang signifikan melalui berbagai skema pembiayaan dan penguatan kelembagaan desa untuk menggerakkan ekonomi lokal. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam percepatan pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan produktivitas yang sesuai dengan ekspektasi awal.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama saat ini tidak hanya terletak pada besarnya anggaran yang disediakan, tetapi juga pada efektivitas desain program, kualitas implementasi, serta kemampuan menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

Kondisi tersebut menjadi semakin penting untuk dicermati mengingat ruang fiskal pemerintah juga menghadapi tekanan yang semakin besar akibat meningkatnya kebutuhan belanja negara, perlambatan ekonomi global, serta tingginya biaya pembiayaan. Dalam situasi seperti ini, setiap rupiah anggaran publik dituntut mampu menghasilkan dampak ekonomi yang optimal melalui peningkatan konsumsi produktif, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Sebab itu, evaluasi terhadap efektivitas program-program prioritas menjadi langkah yang sangat penting agar sumber daya fiskal yang terbatas dapat dialokasikan pada sektor-sektor yang memiliki multiplier effect paling besar terhadap perekonomian nasional maupun daerah.

Secara khusus, Program MBG perlu mendapatkan perhatian lebih mendalam karena merupakan salah satu program yang menyerap anggaran terbesar dalam APBN. Terlepas dari berbagai tantangan implementasi yang masih dihadapi, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa program penyediaan makanan bergizi bagi anak sekolah dan kelompok rentan dapat memberikan manfaat ekonomi yang jauh melampaui tujuan kesehatan semata.

Program serupa di Brasil melalui National School Feeding Programme (PNAE), di India melalui Mid-Day Meal Scheme, maupun di Amerika Serikat melalui National School Lunch Program menunjukkan bukti empiris dalam meningkatkan partisipasi sekolah, memperbaiki status gizi dan capaian pembelajaran siswa, serta berkontribusi terhadap penguatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Selain itu, khususnya di Brasil, integrasi program makan sekolah dengan pengadaan pangan dari petani lokal berhasil menciptakan permintaan yang stabil bagi sektor pertanian, memperkuat usaha pangan daerah, dan menghasilkan multiplier effect yang signifikan terhadap perekonomian lokal.

Artinya, fokus kebijakan sebaiknya tidak semata-mata pada besarnya anggaran MBG, melainkan pada upaya menyusun ulang desain implementasinya agar lebih terintegrasi dengan pengembangan ekonomi daerah. Program MBG dapat diarahkan menjadi instrumen pembangunan ekonomi lokal melalui kewajiban penggunaan bahan baku domestik, pelibatan BUMDes, UMKM pangan, petani, peternak, dan nelayan setempat sebagai bagian dari rantai pasok utama.

Penguatan Tata Kelola dan Optimalisasi Belanja Publik

Perbaikan tata kelola belanja negara merupakan prasyarat penting untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dalam kondisi fiskal yang semakin menantang, efektivitas penggunaan anggaran menjadi sama pentingnya dengan besarnya alokasi yang disediakan.

Sehingga, penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program perlu dilakukan secara menyeluruh agar belanja negara tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Tata kelola yang baik akan meningkatkan akuntabilitas, mengurangi potensi inefisiensi, serta memastikan bahwa sumber daya publik digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain tata kelola, penentuan prioritas wilayah juga menjadi aspek yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas belanja negara. Karakteristik sosial, ekonomi, dan tingkat pembangunan antarwilayah di Indonesia sangat beragam sehingga pendekatan yang seragam sering kali kurang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Program-program pemerintah perlu dirancang dengan mempertimbangkan tingkat kemiskinan, kerentanan sosial, kondisi geografis, serta kebutuhan pembangunan masing-masing daerah. Melalui pendekatan yang lebih berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah, alokasi anggaran dapat difokuskan pada daerah yang memiliki tingkat urgensi lebih tinggi sehingga manfaat program menjadi lebih efektif, merata, dan berkeadilan.

Di sisi lain, kualitas pendataan penerima manfaat merupakan fondasi utama bagi keberhasilan berbagai program pemerintah. Data yang akurat, terintegrasi, dan selalu diperbarui akan meminimalkan risiko kesalahan sasaran, duplikasi penerima, maupun terlewatnya kelompok masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat. Sehingga, penguatan sistem data melalui integrasi antarinstansi, pemanfaatan teknologi digital, serta mekanisme verifikasi dan validasi yang berkelanjutan perlu terus dikembangkan.

Sejatinya, dalam kondisi ruang fiskal yang semakin terbatas, keberhasilan pembangunan tidak lagi ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, melainkan oleh seberapa efektif anggaran tersebut menciptakan manfaat bagi masyarakat.

Sebab itu, penguatan tata kelola, ketepatan sasaran, dan orientasi pada dampak harus menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan belanja negara agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar mampu menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Semoga.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan menggelar rapat untuk mengantisipasi gelombang PHK. Langkah ini untuk merespons situasi dan kondisi ekonomi saat ini.

“Mungkin pekan depan ini sudah saya dengar akan ada rapat-rapat dalam hal memitigasi PHK-PHK yang ada,” kata Dasco saat memberi sambutan di acara Kongres III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) di Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2026).

Ia memastikan, rapat itu juga akan membahas masukan dari para ketua serikat pekerja, salah satunya perihal titik rawan yang terkena dampak PHK.

“Nah sehingga kita harapkan kerja sama yang baik antara para pihak,” ucap Dasco.

Lebih lanjut, Dasco mengapresiasi kinerja Desk Ketenagakerjaan Polri yang banyak membantu dalam merelokasi daerah terdampak PHK.

“Ini menurut kami hal yang sangat baik dan kalau perlu ditingkatkan dalam skala yang lebih besar di satgas mitigasi PHK dan kesejahteraan buruh di pihak pemerintah,” sebutnya.

Supaya investor mau menanam modalnya di Indonesia dan masyarakat tetap memegang aset dalam rupiah

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyatakan pengembangan instrumen pasar uang untuk ritel dan korporasi ditujukan agar investor tetap mempertahankan aset dalam rupiah di tengah gejolak ekonomi global.

Deputi Gubernur BI Aida Budiman mengatakan pengembangan instrumen pasar uang akan memperluas pilihan investasi bagi masyarakat dan korporasi. Hal itu sekaligus untuk membuka peluang peningkatan inklusi dan literasi keuangan.

“Supaya investor mau menanam modalnya di Indonesia dan masyarakat tetap memegang aset dalam rupiah,“ ujar Aida dalam acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) sebagaimana keterangan resmi BI dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

BI, kata Aida, bersama Kementerian Keuangan, OJK dan LPS berupaya memperkuat literasi keuangan generasi muda di tengah tingginya dinamika ekonomi global.

Literasi keuangan bukan sekadar memahami produk keuangan atau investasi, tetapi membangun kemampuan mengambil keputusan finansial yang bijak dan berkelanjutan.

Hal tersebut, kata Aida, penting terlebih saat ini ketika dinamika ekonomi global terus bereskalasi yang dapat mempengaruhi keputusan dan kondisi finansial masyarakat.

"Di tengah dinamika global, BI memastikan setiap kebijakan yang ditempuh diarahkan untuk memperkuat stabilitas sekaligus tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, di antaranya melalui peningkatan inklusi dan literasi keuangan," ujarnya.

Selain itu, Aida menjelaskan, untuk memperkuat stabilitas ekonomi, Bank Sentral juga mendorong inovasi sistem pembayaran digital antara lain melalui QRIS yang membuat transaksi serta akses ke produk keuangan dan investasi semakin cepat, mudah, murah, aman dan andal.

Hingga April 2026, QRIS telah digunakan oleh 63 juta pengguna dan lebih dari 45 juta merchant, yang mayoritas merupakan UMKM.

Aida mengajak generasi muda agar paham digital, selalu tumbuh, dan matang finansial.

Selain itu, ujar Aida, BI juga turut mendorong pengembangan talenta digital melalui berbagai program inovasi seperti Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) dan Digdaya x Hackathon guna mempersiapkan generasi muda yang inovatif, adaptif, dan siap menghadapi transformasi ekonomi digital.

"BI secara aktif juga menjalankan upaya pelindungan konsumen melalui program PeKA (Peduli, Kenali, dan Adukan) guna meningkatkan awareness masyarakat terhadap berbagai risiko fraud dan kejahatan digital," kata dia.

LIKE IT merupakan program kolaborasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bank Indonesia, OJK, dan LPS guna memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya generasi muda.

BI pada awal Mei 2026 mengumumkan tujuh instrumen stabilisasi nilai tukar rupiah, yakni intervensi di pasar spot domestik, domestic non-deliverable forward (DNDF), NDF luar negeri, pembelian surat berharga negara (SBN), penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Selain itu penguatan pengawasan transaksi dolar, hingga pembatasan pembelian dolar tanpa underlying dari 100.000 dolar AS per bulan menjadi 50.000 dolar AS per bulan yang akan diturunkan lagi menjadi 25.000 dolar AS.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintahan Prabowo Subianto dipastikan mampu menghadapi gejolak ekonomi. Apalagi selama setahun tujuh bulan, pemerintahan ini telah berikhtiar memanifestasikan atau mewujudkan program ekonomi, program sosial politik, dengan tata kelola kehidupan demokrasi di Indonesia yang bermartabat dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Seperti diketahui, perjuangan mahasiswa pada 1998 telah melahirkan era Reformasi. Setelah berhasil menghadapi krisis ekonomi, moneter, anjloknya rupiah dan krisis politik telah mengubah jalan baru demokrasi di Indonesia. Pada 21 Mei 1998, telah menandai era reformasi di Indonesia.

Ketua Umum DPP Prabowo Mania 08 Akhmad Gojali Harahap mengatakan, Indonesia sebaiknya merenungkan kembali alur sejarah saat Indonesia menghadapi krisis ekonomi dan moneter, problematika sosial, politik dan demokasi di Indonesia.

"Sebelum Presiden Soeharto dilengserkan, kondisi ekonomi nasional menghadapi krisis ekonomi dan moneter. Nilai rupiah terhadap Dolar, anjlok. Selain itu, kehidupan demokrasi, sosial politik di Tanah Air mengalami kemunduran total. Kita sebagai anak bangsa sebaiknya merenungi dan berupaya bagaimana saat ini Indonesia mampu menghadapi situasi dan kondisi perekonomian nasional yang sedang menghadapi ujian berat," katanya, Kamis (21/5/2026).

Menurut Gojali, Indonesia adalah negara dengan peradaban modern. Indonesia adalah negara dan bangsa yang harus berdiri di atas kaki sendiri, baik secara ekonomi, sosial, politik dan kehidupan demokrasi.

"Ingat juga, suatu negara demokrasi yang berdaulat akan sangat bergantung pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, kemandirian pangan dan energi sebagai fondasi dasar dan pilar utama suatu negara demokrasi. Presiden Prabowo Subianto sudah sejak awal bersiap diri, termasuk agar Indonesia bertahan di tengah-tengah krisis geopolitik, dinamika kawasan dan problematika domestik," kata Gojali.

Dalam berbagai kesempatan, kata Gojali, Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan pentingnya Indonesia mengedepankan kedaulatan, ketahanan dan kemandirian pangan dan energi secara komprehensif dan strategis.

Di sisi lain, Gojali mengingatkan Indonesia harus mampu menjaga hubungan kerja sama ekonomi internasional yang saling menguntungkan. Indonesia tidak harus selalu bergantung dengan negara-negara lainnya dalam kerjasama ekonomi dan bidang-bidang lainnya.

“Indonesia, harus mampu menata kehidupan ekonomi nasional secara eksklusif, sehingga dapat bertahan dalam geliat geopolitik yang sedang terjadi dan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi nasional,” katanya.

Gojali menegaskan Presiden Prabowo dan para pemangku kebijakan negara, harus berpikir dan bekerja keras untuk bertahan menghadapi gejolak nilai tukar rupiah, ancaman krisis energi dan ketersediaan pangan nasional dan berbagai kebutuhan masyarakat.

"Indonesia harus belajar bagaimana, setelah kriris ekonomi, politik, dan demokrasi sebelum Reformasi dan setelah reformasi berjalan sampai hari ini. Saya yakin, Presiden Prabowo Subianto akan mampu mengatasi berbagai problematika nasional, seperti menghadapi gejolak nilai rupiah dan berbagai persoalan ekonomi lain yang menyertainya," tandas Gojali.

Ketidakpastian ekonomi global dan domestik belakangan membuat banyak orang memilih bersikap hati-hati.

Sebagian bahkan mulai menarik diri dari investasi dan beralih menyimpan uang tunai.

Tapi, benarkah langkah itu yang paling tepat? Berikut penjelasan dari perencana keuangan yang bisa dipertimbangkan.

Perencana keuangan Andi Nugroho menyebutkan dalam kondisi tidak menentu, likuiditas jadi hal utama.

"Cash is the king, alias alangkah lebih amannya bila kita memegang uang kita dalam bentuk cash," ujar Andi.

Namun, menyimpan seluruh dana dalam bentuk tunai juga bukan solusi jangka panjang karena nilainya bisa tergerus inflasi.

Menurut Andi, di tengah gejolak pasar justru bisa membuka peluang baru. Artinya, investasi tetap bisa dilakukan, tapi harus lebih hati-hati dalam memilih instrumen.

"Akan selalu ada kesempatan di setiap kekacauan," ujar Andi.

Andi menyebutkan, apabila ingin tetap melakukan investasi, maka perlu memahami profil risiko masing-masing. Pasalnya, setiap orang punya toleransi risiko berbeda.

Dari sini, investor bisa menentukan apakah cocok bermain aman atau tetap agresif.

"Yang penting banget itu tahu dulu profil risiko kita," ujar Andy.

Andi mengatakan di masa seperti ini, strategi perlu disesuaikan. Investor agresif pun disarankan mulai menambah porsi instrumen rendah risiko.

Sementara investor konservatif bisa fokus ke deposito, logam mulia, atau Surat Utang Negara.

"Perlu mengalokasikan juga di instrumen yang lebih rendah risikonya," jelas Andi.

Sementara, Perencana Keuangan Advisors Alliance Group Indonesia Dandy mengatakan perlu memastikan dana darurat aman sebelum berinvestasi di tengah kondisi saat ini.

Pasalnya, dana darurat kerap kali dianggap sepele, padahal sangat krusial. Sebab, dana darurat akan jadi penyelamat saat kondisi mendadak tanpa harus mencairkan investasi.

"Minimal sekitar 2-3 bulan pengeluaran," kata Dandy.

Sejalan dengan Andi, Dandy mengatakan di tengah kondisi market yang lagi turun sekarang, justru memberikan banyak peluang.

Namun memang tetap perlu strategi agar tidak salah timing.

"Ibaratnya lagi diskon," ujar Dandy.

Meski banyak peluang hadir, Dandy menekankan di tengah ketidakpastian waktu terbaik masuk pasar untuk menanamkan investasi sulit ditebak, sehingga strategi menjadi kunci utama.

"Tapi masuknya jangan langsung besar di awal (lump sum), lebih baik dicicil pakai metode dollar cost averaging biar risikonya lebih terjaga, karena kita juga nggak tahu kapan titik terendahnya," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Presiden Prabowo Subianto menyatakan kondisi Indonesia saat ini masih relatif aman di tengah tekanan global. Hal ini berdasarkan laporan yang diterimanya dari para menteri.

Dalam pernyataannya, Prabowo menyebut situasi nasional tetap terkendali meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama saat geopolitik bergejolak.

"Saya telah mempelajari data-data dan angka-angka, dan setelah mendapat laporan dari menteri-menteri saya, ternyata kondisi kita cukup aman. Ada tantangan, ada kesulitan, tapi kita mampu menghadapi dan mengatasinya," ujarnya dalam Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Ia mengatakan kenaikan harga energi global menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi ekonomi saat ini. Namun, menurutnya, posisi Indonesia masih lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain.

"Yang membuat harga energi menjulang, sebenarnya kita harus yakini dan kita harus syukuri bahwa kondisi bangsa kita berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dari bangsa-bangsa lain," ujar Prabowo.

Dalam kesempatan sama, Prabowo juga merujuk pada ketentuan dalam konstitusi terkait pengelolaan sumber daya alam.

"Dalam UUD 1945 jelas disampaikan bahwa bumi dan air dan semua kekayaan harus dikuasai negara karena begitu menentukan bangsa," ujarnya.

Ia turut menyinggung adanya perbedaan sikap di tengah masyarakat dalam merespons berbagai kebijakan. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari dinamika di dalam negeri dan tetap dihormati.

Prabowo menegaskan pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi dan berupaya menjaga kondisi tetap stabil di tengah berbagai tantangan yang ada.

[Gambas:Youtube]

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap terjaga dalam jalur yang berkesinambungan.

Di tengah dinamika ekonomi dunia yang fluktuatif, Menkeu memastikan pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk meredam dampak gejolak eksternal.

Purbaya juga menepis kekhawatiran publik mengenai potensi pembengkakan defisit akibat tekanan global. Ia menyatakan bahwa seluruh perhitungan anggaran hingga akhir tahun telah dikalkulasi dengan cermat.

"Kami selalu menjaga anggaran berkesinambungan dan dengan itu pun kami masih mempunyai ruangan untuk memberi cushion atau bantalan terhadap gejolak perekonomian dunia," kata Purbaya dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/3/2026).

Purbaya menambahkan bahwa hingga saat ini, rata-rata realisasi anggaran menunjukkan performa yang stabil. Pemerintah terus berkomitmen menjaga disiplin fiskal agar defisit tetap berada dalam batas yang diatur oleh undang-undang.

"Jadi teman-teman media dan masyarakat tidak perlu khawatir defisitnya tidak terkendali dan anggarannya morat-marit," kata Purbaya.

Melengkapi kepastian fiskal dari Menkeu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya memaparkan paket kebijakan strategis "8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional" dan kebijakan energi sebagai langkah konkret menjaga stabilitas nasional.

Penerapan bekerja dari rumah bagi ASN setiap Jumat di instansi pusat dan daerah. Langkah ini diproyeksikan menghemat kompensasi BBM langsung ke APBN sebesar Rp6,2 triliun dan penghematan BBM masyarakat sebesar Rp59 triliun.

Penggunaan kendaraan dinas dibatasi hingga 50 persen (kecuali operasional/listrik) dan mendorong penggunaan transportasi publik.

Pemangkasan anggaran perjalanan dinas dalam negeri sebesar 50 persen dan luar negeri sebesar 70 persen.

Pemerintah melakukan pengalihan anggaran dari belanja non-prioritas (rapat, seremonial, operasional) menuju belanja produktif dengan potensi nilai mencapai Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun. Anggaran ini akan diarahkan untuk dampak langsung ke masyarakat, termasuk rekonstruksi bencana di Sumatera.

Implementasi B50 mulai berlaku 1 Juli 2026, berpotensi menghemat penggunaan BBM fosil sebanyak 4 juta kiloliter dengan nilai efisiensi subsidi mencapai Rp48 triliun. Kemudian pembelian BBM akan diatur menggunakan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan (kecuali kendaraan umum).

Program MBG diarahkan pada penyediaan makanan segar selama 5 hari seminggu dengan pengecualian khusus untuk asrama, daerah 3T, dan wilayah dengan tingkat stunting tinggi. Optimalisasi skema ini berpotensi memberikan penghematan sebesar Rp20 triliun.

Sektor swasta diimbau melakukan efisiensi energi dan pengaturan WFH sesuai karakteristik usaha. Sementara sektor pendidikan dasar hingga menengah tetap berjalan luring secara normal (5 hari seminggu). Sektor strategis seperti kesehatan, keamanan, dan logistik tetap bekerja secara tatap muka (100 persen).

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri KeuanganPurbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa investor asing masih optimistis akan nasib ekonomi Indonesia ke depan seiring dengan gejolak harga minyak dan nilai tukar rupiah. Bagaimana kemudian aliran dana asing di pasar Indonesia sejauh ini?

Purbaya menjelaskan bahwa jika menilik selisih atas spread yield dari surat berharga negara (SBN) terhadap US Treasury, maka terjadi kenaikan yang terbatas yakni 3 basis poin sejak awal tahun ini.

"Artinya asing masih percaya ke kita," kata Purbaya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026).

Menurutnya, arus modal asing ke Indonesia naik turun. Akan tetapi, sebenarnya menurut Purbaya arus modal asing saat ini cenderung positif.

"Jadi setelah gonjang-ganjing gonjang-ganjing di bulan Maret sebetulnya masih masuk ke sini. Artinya mereka percaya betul bahwa pondasi kita bagus. Ini kalau investor-investor yang asli seperti ini, karena mereka taruh uang," kata Purbaya.

Di pasar modal, terdapat arus keluar masuk di saham dan surat berharga negara (SBN). Mengacu data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (13/3/2026), terdapat nilai jual bersih atau net sell asing di pasar saham sebesar Rp117 miliar.

"Sepanjang 2026 ini investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp8,85 triliun," kata Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangan tertulis pada Jumat (13/3/2026).

Meski begitu, pada Maret 2026 seiring dengan gejolak harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah yang ambrol, pasar saham Indonesia justru mencatatkan aliran deras dana asing dengan nilai beli bersih atau net buy asing sebesar Rp657,61 miliar.

Berbeda nasib dengan pasar saham, di pasar SBN, mengacu data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, tercatat aliran keluar dana asing yang deras. Per 12 Maret 2026, kepemilikan SBN oleh investor non residen mencapai Rp872,45 triliun, berkurang dibandingkan akhir Februari 2026 sebesar Rp875,36 triliun, atau tercatat net sell asing di pasar SBN Rp2,91 triliun.

Sementara itu, mengacu data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di pasar obligasi korporasi, tercatat pula net sell asing sebesar Rp950 miliar per Februari 2026.

Sebagaimana diketahui, harga minyak dan nilai tukar rupiah memang sedang bergejolak seiring dengan kondisi perang di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel. Perang berdampak pada penutupan Selat Hormuz.

Pasokan minyak saat ini pun terganggu akibat konflik di Timur Tengah. Penutupan Selat Hormuz akibat perang juga membuat harga minyak kemudian melonjak.

Berdasarkan data Bloomberg pada Jumat (13/3/2026), harga minyak Brent bertengger pada level US$100,46 per barel. Sedangkan minyak yang produksi terbesarnya di Amerika Serikat, West Texas Intermediate (WTI) dijual dengan harga lebih rendah yakni US$95,73 per barel. Meski demikian, harga WTI menjadi yang tertinggi saat penutupan dalam 4 tahun terakhir.

Adapun, rupiah ditutup melemah 0,38% ke Rp16.958 per dolar AS pada Jumat (13/3/2026). Sementara indeks dolar AS menguat 0,45% ke 100,18.

HAMPIR setahun lalu, pada Juni 2025, krisis politik melanda Timur Tengah setelah Israel tiba-tiba melakukan pengeboman pada sejumlah fasilitas nuklir di Iran.

Tindakan tanpa provokasi itu disusul dengan keterlibatan Amerika Serikat (AS) yang turut mengebom tiga fasilitas nuklir lainnya di Iran.

Meski sempat disusul aksi retaliasi oleh Iran, konfliknya berlangsung singkat saja hingga dikenal sebagai Perang 12 Hari. Berbagai negara memberikan reaksi berbeda atas konflik tersebut.

Sejumlah negara, terutama dari Dunia Arab, mengecam serangan AS dan Israel sebagai pelanggaran hukum internasional.

Sementara itu, negara lainnya seperti Jerman dan Ukraina justru menjustifikasi serangan tanpa provokasi itu sebagai tindakan preventif atas ancaman teknologi nuklir Iran.

Yang terjadi di Timur Tengah hari ini sebenarnya mirip dengan peristiwa setahun silam. Pemerintah AS dan Israel tanpa provokasi melancarkan serangan militer ke tanah Iran yang kemudian memicu aksi balasan. Banyak negara kembali memandang berbeda aksi masing-masing pihak.

Namun, ada yang berbeda dari konflik Timur Tengah saat ini. Skalanya jauh lebih luas karena turut melibatkan lebih banyak negara lainnya. Konfliknya juga diperkirakan akan berlangsung lebih lama.

Presiden AS Donald Trump memperkirakan Perang Iran akan berlangsung hingga beberapa pekan. Meski demikian, pemerintah AS tetap menegaskan tidak akan menjadi perang berkepanjangan (forever war) seperti yang pernah berlangsung belasan hingga puluhan tahun saat AS menginvasi Afghanistan dan Irak di awal abad ke-21.

Namun, ekonomi global tetap dilanda kekhawatiran. Selain risiko meluasnya skala konflik melebihi perang regional, perhatian dunia juga tertuju pada risiko melonjaknya harga minyak dunia akibat penutupan Selat Hormuz yang mengganggu arus perdagangan komoditas tersebut.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur transportasi strategis dunia di Teluk Persia yang bagian utaranya berbatasan langsung dengan Iran.

Setiap tahunnya, sekitar seperlima arus perdagangan minyak dan gas bumi dunia melalui selat tersebut. Penutupannya tentu memicu kekhawatiran global akan terjadinya krisis harga minyak.

Sejak serangan AS dan Israel memulai Perang Iran pada 28 Februari lalu, harga minyak mentah global memang melonjak 20 persen hanya dalam waktu sepekan. Harga minyak mentah WTI dan Brent kini tembus 80 dollar AS per barel.

Namun, jika melihat tren historis harganya di jangka waktu yang lebih panjang, harga minyak mentah global saat ini sebenarnya terbilang belum begitu tinggi. Sejak 2023, harganya beberapa kali juga pernah menembus level 80 dollar AS per barel.

Pada akhir 2023, harga minyak mentah sempat hampir menembus 90 dollar AS per barel karena pemangkasan produksi oleh negara-negara eksportir minyak (OPEC). Kenaikan serupa kembali terjadi di April 2024 yang juga disebabkan oleh alasan yang sama.

Pertengahan tahun lalu, ketika Perang 12 Hari terjadi, harga minyak mentah dunia juga melonjak hingga sekitar 90 dollar AS per barel.

Kekhawatiran meluasnya skala konflik dan terganggunya arus perdagangan minyak dan gas di Selat Hormuz juga menjadi pemicunya, serupa seperti saat ini.

Tidak ada satu pun dari peristiwa tersebut yang sampai membuat harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri mengalami kenaikan harga seperti yang dikhawatirkan.

Harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar tetap tidak berubah sejak terakhir naik pada September 2022. Sementara itu, harga BBM non-subsidi memang sempat mengalami kenaikan belasan persen, tapi kembali turun dan akhirnya berfluktuasi stabil.

Harga minyak mentah saat ini sebenarnya masih jauh lebih rendah dibanding pada 2022 saat Rusia mulai melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina.

Saat itu, harganya melonjak tajam hingga kisaran 130-140 dollar AS per barel. Sanksi terhadap sektor energi Rusia membuat produksi minyak asal Rusia hilang di pasar global. Padahal, Rusia merupakan produsen minyak terbesar ketiga di dunia.

Faktor lainnya datang dari kekhawatiran meluasnya skala konflik yang justru lebih besar risikonya dibanding Perang Iran saat ini.

Pasalnya, konflik Rusia-Ukraina melibatkan poros kekuatan besar militer global, yakni Rusia dan berisiko menyeret keterlibatan NATO dan AS di sisi Ukraina.

Bahkan, Presiden Rusia Vladimir Putin sempat menyatakan ancaman nuklir pada negara yang berani ikut campur dalam konflik tersebut.

Dalam Perang Iran saat ini, keterlibatan adidaya militer dunia dan ancaman nuklir seperti itu masih sangat minim risikonya.

Maka dari itu, risiko naiknya harga BBM dalam negeri saat ini sebenarnya juga terbilang masih terkendali.

Pasalnya, kenaikan harga BBM khususnya jenis subsidi, terakhir kali terjadi pada 2022 saat harga minyak dunia justru masih jauh lebih tinggi dibanding sekarang.

Skenario yang lebih mungkin adalah fluktuasi pada harga BBM non-subsidi dengan tendensi mengalami kenaikan yang terkendali.

Yang sebenarnya perlu kita khawatirkan bukanlah dampak langsung naiknya harga minyak dunia pada harga BBM. Faktor risiko yang lebih serius sebenarnya datang dari pengaruhnya pada harga bahan bakar di AS.

Berbeda dengan di Indonesia, harga bahan bakar di AS tidak disubsidi secara langsung oleh pemerintah. Harganya dibiarkan terus berubah mengikuti situasi pasar.

Artinya, saat harga minyak mentah global melonjak, ekonomi AS akan langsung merasakan dampaknya karena harga bahan bakar di pasar domestik langsung mengalami penyesuaian.

Saat ini, harga bensin dan minyak diesel di AS sudah naik agresif hingga mencapai harga tertinggi sejak 2023.

Kenaikan harga bahan bakar ini berpotensi memicu lonjakan tingkat inflasi di AS. Alasannya, biaya transportasi menjadi komponen pasti dari setiap rantai pasok barang dan jasa di perekonomian.

Naiknya biaya transportasi akibat harga bahan bakar hampir pasti akan dibebankan ke harga akhir konsumen. Akibatnya, tingkat inflasi pun melonjak, baik di indeks harga konsumen (CPI) maupun produsen (PPI). Risiko inflasi ini yang lebih penting dicermati ekonomi global.

Pada 2022, naiknya harga minyak mentah dunia akibat konflik Rusia-Ukraina menjadi salah satu pemicu inflasi AS melejit hingga 9 persen. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sejak tahun 1980-an.

Buruknya inflasi tersebut menekan bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), untuk menaikkan suku bunga acuan di AS secara agresif pada 2022.

Keputusan ini dilakukan untuk menekan pinjaman perbankan di masyarakat. Saat pinjaman menurun, permintaan konsumsi harusnya ikut menurun dan meredam kenaikan harga barang-barang.

Masalahnya, sifat tegas (hawkish) The Fed ini bisa berdampak meluas ke ekonomi global. Dampaknya pada ekonomi bahkan bisa lebih berpengaruh dibanding konflik geopolitik.

Ini perkembangan yang sebenarnya paling perlu diperhatikan saat ini. Terlebih lagi, Kevin Warsh yang dicalonkan Trump sebagai Ketua The Fed selanjutnya per Mei 2026, terbilang sebagai sosok yang berpendirian hawkish.

Keputusan pencalonan ini juga sempat mengejutkan pasar keuangan global pada Januari lalu, karena Trump sebelumnya diprediksi akan mengajukan calon yang lebih submisif pada pemangkasan suku bunga (dovish).

Jika kenaikan harga minyak dunia saat ini memicu lonjakan inflasi di AS, besar kemungkinan The Fed akan tidak memangkas suku bunga dalam beberapa bulan ke depan.

Bahkan, bukan tidak mungkin The Fed justru akan menaikkan suku bunga acuan jika inflasi semakin memburuk.

Situasi ekonomi di Indonesia tidak akan terlepas dari keputusan hawkish The Fed tersebut.

Kenaikan suku bunga acuan di AS berpotensi membuat dollar AS menguat relatif terhadap nilai rupiah. Harga minyak mentah dunia akan terasa semakin mahal karena diperdagangkan dalam mata uang dollar AS.

Jika ini terjadi, maka anggaran subsidi BBM yang dimiliki pemerintah berisiko semakin menipis. Risiko harga BBM mengalami kenaikan pun semakin tinggi. Ini situasi yang terjadi pada 2022 lalu.

Nilai rupiah terhadap dollar AS terdepresiasi hampir 10 persen sepanjang 2022 karena keputusan The Fed menaikkan suku bunga secara agresif. Sementara itu, harga minyak mentah global juga terus melonjak akibat konflik Rusia-Ukraina.

Anggaran subsidi BBM membengkak hingga di luar kapasitas. Tekanan anggaran tersebut akhirnya tidak terbendung hingga harga BBM naik tajam pada September 2022.

Harga bensin naik 30 persen dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter. Harga minyak solar juga naik 32 persen dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter.

Kenaikan tersebut tentu menuai protes masyarakat. Aksi demonstrasi terjadi di berbagai daerah, khususnya di ibukota Jakarta.

Namun, tidak banyak yang bisa dilakukan karena anggaran yang ada tidak mampu menanggung semua efek eksternal global tersebut.

Selain pada nilai tukar rupiah, sikap hawkish The Fed juga berisiko memicu koreksi pada bursa saham global.

Jika The Fed menaikkan suku bunga acuan AS, ada risiko bank sentral di banyak negara lainnya akan ikut menyesuaikan langkah tersebut dengan turut menaikkan suku bunga acuan domestik.

Tren higher-for-longer ini akan membuat biaya pinjaman menjadi semakin mahal. Kenaikan bunga pinjaman ini bisa menarik keluar likuiditas dari pasar modal.

Volume perdagangan saham dengan pinjaman (leveraged trading) berpotensi menurun karena investor akan menghindari biaya pinjaman yang mahal.

Akibatnya, harga-harga saham akan turun dan memicu gelombang jual yang lebih luas. Di sinilah koreksi pasar saham mulai terjadi.

Risiko koreksi tersebut semakin besar mengingat banyak bursa saham telah melalui tren kenaikan tajam sepanjang 2025 lalu.

Potensi kenaikan yang tersisa sudah semakin terbatas. Menipisnya likuiditas berisiko menjadi sentimen yang menentukan terbentuknya puncak siklus (cycle top) saat ini.

Fenomena ini mulai terlihat karena banyak bursa saham membuka bulan Maret dengan penurunan tajam akibat sentimen negatif Perang Iran.

Sejak awal bulan, indeks komposit saham KOSPI di Korea sudah turun hingga 10 persen setelah sempat anjlok 20 persen. Nikkei di Jepang anjlok lebih dari 5 persen. Hang Seng di Hong Kong anjlok 3 persen.

Sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan koreksi 8 persen setelah terus mengalami penurunan sejak bulan Januari.

Pada 2022, tensi geopolitik di Eropa dan sikap hawkish The Fed membuat IHSG mengalami fluktuasi tanpa arah. Harganya bergerak naik-turun dalam rentang yang stabil (rangebound sideways).

Kedua sentimen itu membuat IHSG kehilangan tren penguatan yang berlangsung pada 2020 hingga 2021 di tengah rezim suku bunga rendah.

Jika The Fed kembali merespons kenaikan harga minyak dunia saat ini dengan sikap hawkish, kinerja IHSG berpotensi semakin tertekan meskipun sudah melalui koreksi dengan persentase dua digit sejak awal tahun.

Terlebih lagi, berbagai lembaga keuangan internasional tengah ramai menyorot manajemen bursa saham saat ini.

Arus keluar modal asing dari bursa saham berisiko membuat rupiah semakin tertekan. Depresiasinya bisa semakin memperbesar efek kenaikan harga minyak global yang terjadi saat ini. Perkembangan kebijakan The Fed ini yang penting untuk diperhatikan.

Kenaikan harga minyak mentah dunia bukan faktor risiko tunggal bagi ekonomi global. Namun, jika dampak kenaikannya sampai memicu lonjakan inflasi dan suku bunga acuan AS, sudah sepatutnya kita bersiap dengan situasi ekonomi global yang akan datang.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah gejolak ekonomi global dan tekanan biaya hidup, muncul tren keuangan yang menarik, yakni revenge saving.

Istilah ini menggambarkan perilaku masyarakat yang secara sengaja dan agresif menambah tabungan sebagai respons terhadap pengalaman konsumtif sebelumnya atau ketidakpastian finansial yang sedang berlangsung.

Tidak sekadar sekedar menabung biasa, revenge saving kini dipandang sebagai strategi untuk memperkuat ketahanan finansial di masa depan.

Fenomena ini pertama kali mencuat setelah era revenge spending, yakni perilaku belanja besar-besaran setelah masa pembatasan sosial saat pandemi Covid-19. Kini masyarakat justru beralih fokus: dari konsumsi ke simpanan.

Pergeseran ini tidak hanya terekam di media sosial, tetapi juga dalam data statistik yang menunjukkan tren tabungan yang meningkat di beberapa negara maju.

Dari “revenge spending” ke revenge saving: perubahan paradigma finansial

Secara umum, defisini revenge saving adalah tindakan menabung secara agresif setelah periode konsumsi berlebihan atau ketidakpastian ekonomi.

Tidak lagi soal sekadar mengurangi pengeluaran, tetapi lebih pada membangun simpanan finansial yang terencana dengan tujuan jangka menengah hingga panjang.

Sentimen ini semakin menguat seiring meningkatnya kesadaran bahwa kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil.

Tingginya inflasi, fluktuasi pasar kerja, serta kekhawatiran terhadap resesi menjadi faktor yang mendorong lebih banyak orang memikirkan keamanan finansial sebagai prioritas utama.

Perubahan paradigma ini dapat dilihat sebagai respons psikologis sekaligus strategis. Setelah merasa “kehilangan kendali” terhadap keuangan akibat belanja tanpa batas atau tekanan ekonomi, individu kini berusaha mendapatkan kembali kendali tersebut lewat simpanan.

Tren revenge saving pada 2025

Data menunjukkan bahwa tren revenge saving bukan sekadar retorika kampanye keuangan, tetapi tercermin dalam angka nyata.

Di Amerika Serikat, misalnya, data personal savings rate atau tingkat tabungan pribadi meningkat secara bertahap sepanjang 2025.

Menurut MarketWatch, tingkat tabungan pribadi naik dari sekitar 4,1 persen pada Januari 2025 menjadi 4,9 persen pada April 2025.

Ini adalah level yang menunjukkan fokus yang lebih besar pada penimbunan dana dibandingkan beberapa periode sebelumnya.

Peningkatan tabungan ini bukan hanya terjadi pada kalangan berpenghasilan tinggi. Banyak perusahaan juga mencatat peningkatan partisipasi karyawan dalam program tabungan darurat melalui rekening yang disponsori tempat kerja, dengan saldo program tabungan darurat tumbuh lebih dari 30 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Soal peningkatan tabungan di Indonesia juga terkonfirmasi dalam Survei Konsumen Bank Indonesia Desember 2025. Proporsi pendapatan yang disimpan (saving to income ratio) mengalami peningkatan.

Pada Desember 2025, porsi tabungan tercatat sebesar 14,9 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya.

Bank sentral melaporkan, porsi pendapatan yang ditabung meningkat di seluruh kelompok pengeluaran.

Kenaikan tertinggi tercatat pada kelompok pengeluaran Rp 3,1 juta hingga Rp 4 juta dengan saving toincome ratio sebesar 15,5 persen, disusul kelompok Rp 4,1 juta hingga Rp 5 juta yang mencapai 15,7 persen.

Mengapa tren revenge saving meningkat?

Beberapa faktor utama yang mendorong tren revenge saving adalah sebagai berikut.

1. Ketidakpastian ekonomi

Dinamika suku bunga, volatilitas pasar modal, serta berbagai gejolak makroekonomi membuat banyak masyarakat merasa perlu menyiapkan cadangan finansial yang kuat untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti.

2. Penyesalan konsumsi masa lalu

Setelah periode belanja konsumtif seperti pasca-pandemi Covid-19, banyak orang merasakan penyesalan finansial dan kemudian memilih menabung sebagai bentuk koreksi perilaku yang disengaja.

3. Pendidikan dan literasi keuangan meningkat

Diskusi soal pengelolaan keuangan semakin marak melalui media sosial, komunitas, dan media massa.

Hal ini membantu masyarakat sadar akan pentingnya dana darurat, investasi, dan prioritas finansial jangka panjang.

Metode revenge saving yang efektif

Tren ini bukan sekadar menabung lebih banyak, tapi juga menanamkan disiplin finansial yang terstruktur. Media keuangan internasional mencatat sejumlah pendekatan populer:

1. Menetapkan tujuan keuangan yang jelas

Sebelum menabung, tentukan target tujuan seperti dana darurat, biaya pendidikan, atau uang muka rumah. Tujuan yang jelas membantu memetakan jumlah yang harus ditabung setiap bulan.

2. Otomatisasi tabungan

Mengatur auto-transfer langsung dari gaji ke rekening tabungan atau instrumen investasi membuat proses menabung menjadi non-opsional dan konsisten.

3. Memotong “silent spender”

Langganan yang tak terpakai, makan di luar yang sering, hingga pengeluaran impulsif mungkin tampak kecil, tetapi bila dibatasi dapat memberikan ruang besar untuk simpanan.

4. Pemecahan tabungan ke beberapa pos

Memiliki beberapa rekening atau pos tabungan untuk tujuan berbeda membantu memantau progres tiap tujuan dengan lebih jelas.

Cara praktis melakukan revenge saving

Apabila Anda tertarik menerapkan revenge saving, langkah-langkah berikut bisa dijadikan panduan, menurut The Economic Times.

1. Evaluasi kondisi keuangan saat ini

Catat penghasilan, pengeluaran rutin, utang, dan saldo tabungan untuk mengetahui titik awal.

2. Tetapkan tujuan yang realistis

Tentukan target simpanan seperti dana darurat setara tiga sampai enam bulan biaya hidup atau alokasi investasi jangka panjang.

3. Buat anggaran yang disesuaikan

Kurangi pengeluaran tidak penting dan alokasikan sebagian besar penghasilan ke tabungan serta investasi.

4. Otomatiskan setoran tabungan

Gunakan fitur otomatis pada rekening atau layanan perbankan untuk menyisihkan uang setiap bulannya tanpa harus repot.

5. Pantau progres secara berkala

Gunakan aplikasi atau catatan keuangan untuk mengevaluasi dan menyesuaikan strategi tabungan secara berkala.

Manfaat revenge saving dalam kondisi ekonomi saat ini

Implementasi revenge saving secara disiplin memberikan sejumlah manfaat nyata, antara lain sebagai berikut.

1. Memperkuat ketahanan finansial

Tabungan besar memberi bantalan yang lebih kuat saat menghadapi kejadian tak terduga seperti kehilangan pekerjaan atau biaya darurat mendadak.

2. Meningkatkan fokus pada tujuan jangka panjang

Dengan strategi menabung yang terstruktur, tujuan seperti pensiun atau pembelian aset penting menjadi lebih mudah dicapai.

Namun, Anda juga perlu memahami pentingnya keseimbangan. Menabung secara ekstrem tanpa ruang untuk kebutuhan sosial atau rekreasi bisa berdampak negatif terhadap kualitas hidup dan kesehatan mental.

Karena itu, strategi ini harus dijalankan dengan intentional saving yang seimbang.

Revenge saving mencerminkan perubahan signifikan dalam cara masyarakat memandang uang dan keamanan finansial.

Beranjak dari sikap konsumtif pasca-pandemi, tren ini menempatkan ketahanan finansial sebagai prioritas utama.

Dengan pendekatan yang tepat, yakni tujuan yang jelas, otomasi, dan disiplin anggaran, revenge saving dapat membantu individu menghadapi ketidakpastian ekonomi sekaligus membangun masa depan yang lebih stabil.

Di era yang penuh tantangan ini, revenge saving bukan sekadar tren sesaat, tetapi bisa menjadi bagian penting dari strategi keuangan pribadi yang lebih bijak, sehat, dan berkelanjutan.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang