Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto tengah bergeliat untuk memangkas jumlah BUMN. Namun, terdapat ganjalan dari langkah tersebut.

Pengamat BUMN dari NEXT Indonesia Center Herry Gunawan mengatakan pemangkasan BUMN melalui konsolidasi bertujuan agar kinerja BUMN lebih sehat. Dari sisi bisnis pun bisa menjadi lebih efisien.

Kemudian, langkah pemangkasan itu dilakukan agar tidak ada lagi BUMN yang saling bertabrakan dalam satu lini usaha tertentu. Selain itu, tujuannya adalah agar BUMN lebih fokus pada bisnis intinya. Namun, dalam mewujudkan keinginan pemerintahan Prabowo itu memang tidak mudah.

"Ada banyak tantangan, antara lain potensi PHK akibat konsolidasi tersebut, karena berimplikasi pada pengurangan jumlah BUMN," kata Herry kepada Bisnis pada Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, Danantara sebagai superholding BUMN memang sudah berjanji tidak ada PHK dalam konsolidasi. Janji tersebut dinilai baik. Akan tetapi, sekaligus memberikan potensi tantangan yang harus dihadapi, yakni beratnya beban operasional perusahaan hasil penggabungan. Sehingga, keinginan BUMN hasil konsolidasi lebih efisien jadi lebih sulit.

"Tantangan lainnya beban keuangan dari BUMN hasil konsolidasi juga akan berat. Beban itu akan diterima oleh perusahaan penerima penggabungan," ujar Herry.

Dia mengambil contoh Pertamina Patra Niaga yang ditunjuk sebagai perusahaan penerima penggabungan sebagai holding hilir Pertamina. Menurutnya perusahaan tersebut mesti menerima usaha kilang Pertamina yang bukunya merugi besar, sehingga penggabungan akan memberikan tantangan yang sangat serius pada kinerja Pertamina Patra Niaga yang selama ini selalu positif dan berkontribusi besar bagi holding.

Oleh karena itu, agar konsolidasi tidak berdampak buruk, terutama bagi perusahaan penerima penggabungan, menurutnya terdapat beberapa hal yang sebaiknya dipertimbangkan.

"BUMN maupun anak usahanya yang akan dikonsolidasikan perlu melakukan restrukturisasi keuangan sebelum penggabungan. Kalau tidak, nanti bisa menjadi virus yang bagi perusahaan yang sehat," kata Herry.

Apabila sudah terlanjur digabung, Danantara semestinya tidak lepas tangan. Danantara harus turut mengawal dan bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul akibat konsolidasi tersebut, sehingga bisa menyiapkan mitigasi risiko jika sudah ada tanda-tanda akan menimbulkan masalah serius.

Di sisi lain, untuk BUMN atau anak usaha BUMN yang memang sudah tidak layak dibenahi, menurutnya sebaiknya ditutup. Jangan biarkan jadi beban berkepanjangan.

Managing Partner BUMN Research Group LM FEB Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto juga menyatakan bahwa pemangkasan BUMN akan berdampak langsung pada struktur biaya dan meminimalkan tumpang tindih fungsi operasional.

“Diharapkan kinerja mereka bisa meningkat karena proses ini bisa meningkatkan efisiensi dan potensi sinergi BUMN yang lebih besar,” ujar Toto dalam keterangan tertulisnya pada beberapa waktu lalu.

Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa tantangan utama dari proses konsolidasi makro ini terletak pada tahapan implementasi pascamerger. Banyaknya kegagalan penciptaan nilai di tubuh BUMN usai konsolidasi umumnya disebabkan oleh eksekusi integrasi yang kurang matang.

“Perlu kerja keras di proses eksekusi karena biasanya value creation gagal tercipta di BUMN karena kegagalan post merger integration-nya,” pungkasnya.

Oleh karena itu, keberadaan Tim Pengelola Proyek atau Project Management Office (PMO) yang kuat dan independen menjadi syarat mutlak untuk mengawal proses transformasi serta integrasi korporasi secara menyeluruh.

Penutupan 240 BUMN

Sebagaimana diketahui, pemerintah memang tengah bergeliat untuk memangkas jumlah BUMN. Sebelumnya, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah menutup 240 BUMN.

"Sekarang kita tutup 240 BUMN, ditutup. Tidak ada yang untung. Rugi terus. Ini perusahaan negara, milik rakyat," ujar Prabowo saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 pada Selasa (23/6/2026) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur.

Prabowo awalnya mengatakan bahwa sejak dirinya dilantik sebagai Presiden RI, dirinya merasa kaget dengan jumlah perusahaan pelat merah itu. Dia mengira selama ini jumlah BUMN mencapai sekitar 300. Ternyata, jumlahnya mencapai lebih dari 1.000.

Prabowo pun mengatakan bahwa pemerintah menargetkan akan menutup 800 BUMN.

"Kalau tidak salah kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara. Minimal 700 lah," ujarnya.

Presiden pun menyatakan bahwa selain membukukan kinerja keuangan yang merugi, beban pun didapatkan. Dalam satu BUMN, terdapat 8 direksi dan komisaris yang membawa beban gaji besar.

"Anda bisa bayangkan itu kalau dihitung 4 direksi sama 4 komisaris. 8 kali 200, 1.600. Kalau gajinya masing-masing Rp50 juta per bulan, berapa itu? Ada gajinya yang bisa di atas itu, sudah rugi, minta bonus lagi," jelasnya.

Dalam upaya menutup ratusan BUMN itu, Prabowo mengatakan bahwa pemerintah telah menghemat dana triliunan rupiah.

Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menjelaskan bahwa pemangkasan jumlah perusahaan tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem BUMN yang lebih efisien dan kompetitif secara global.

"Kita harapkan dari 300 perusahaan yang dimiliki oleh BUMN ke depan, itu adalah perusahaan-perusahaan yang secara skala itu cukup signifikan untuk berkompetisi, memiliki kemampuan secara finansial dan juga memiliki kapabilitas secara orang,” ujarnya.

Adapun, penataan jumlah BUMN telah dieksekusi melalui berbagai skema strategis yang disesuaikan dengan kondisi dan arah bisnis masing-masing entitas.

“Penataan dilakukan mulai dari konsolidasi, restrukturisasi, divestasi, hingga pembubaran,” ujar Dony.

Menurutnya, proses streamlining atau perampingan harus menjamin setiap perusahaan memiliki tata kelola yang kuat serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kas negara dan masyarakat luas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto berencana memangkas perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang jumlahnya ada lebih dari 1.000 menjadi hanya 200 perusahaan.

Hal itu ia ungkapkan saat berdialog dengan Chairman and Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr (Steve Forbes), dalam acara Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Mula-mula, Presiden menceritakan soal perbaikan tata kelola perusahaan-perusahaan BUMN Indonesia.

Menurut Presiden, ia sudah meminta kepada Danantara selaku badan yang membawahkan BUMN untuk mengurangi jumlah perusahaan pelat merah, yakni dari sekitar 1.000 BUMN menjadi hanya 200-240.

"Saya sudah memberikan arahan kepada Kepala Danantara untuk merasionalisasi semuanya. Mengurangi 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200 atau 230, 240, lalu menjalankannya dengan standar tambahan. Jadi saya yakin (akan memberikan) imbal hasil 1 persen atau 2 persen bisa meningkat, harus meningkat," jelasnya.

Selain itu, Prabowo juga meminta kepada pimpinan Danantara menjalankan manajemen BUMN dengan standar bisnis internasional.

Salah satunya dengan mencari talenta terbaik untuk masuk di jajaran pengurus BUMN.

Presiden menyebutkan, talenta terbaik untuk mengisi manajemen BUMN juga terbuka bagi warga asing.

"Kita bisa mencari orang-orang terbaik, talenta terbaik, dan saya sudah mengubah peraturannya. Sekarang, ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi saya sangat bersemangat," tegasnya.

Rencana perampingan perusahaan BUMN

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang juga Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, mengungkapkan rencana merampingkan 1.000 perusahaan BUMN menjadi sekitar 200 saja.

Rencana itu disampaikan saat rapat dengan Komisi VI DPR RI yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 Tentang BUMN atau revisi UU BUMN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

"Tadi sudah disebutkan ada 1.000 kurang lebih BUMN kita yang sekarang sedang dalam proses untuk dirampingkan, digabungkan," ujar Prasetyo.

"Di situ ternyata banyak ditemukan bahwa ada yang tidak efektif dari sekian ribu BUMN kita itu, harapan kita (dipangkas/gabung) menjadi kurang lebih mungkin di 400-200 BUMN," lanjutnya.

Prasetyo bilang, pemerintah membuka ruang seluas-luasnya agar DPR memberikan masukan untuk BUMN.

Termasuk untuk optimalisasi, hilirisasi, dan industrialisasi yang berkaitan dengan BUMN.

"Oleh karenanya, di luar pasal-pasal yang nanti akan dibahas di dalam perbaikan tersebut kami tentunya membuka diri untuk kita semua sama-sama memberikan masukan terhadap perbaikan-perbaikan," jelasnya.

Prasetyo pun menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk perbaikan manajemen BUMN.

Presiden antara lain meminta budaya korupsi dihilangkan dari perusahaan pelat merah.

Selain itu, Kepala Negara meminta jumlah komisaris dan direksi BUMN dikurangi.

Jumlah BUMN malah semakin banyak

Sementara itu, Danantara mengungkapkan bahwa jumlah perusahaan BUMN saat ini justru semakin bertambah.

Managing Director sekaligus Chief Economist Danantara Reza Yamora Siregar mengatakan, awalnya jumlah BUMN ada sekitar 700 sampai 800 perusahaan saat Danantara terbentuk.

Namun, kini jumlahnya malah bertambah menjadi sekitar 1.050 BUMN.

"Pada waktu kami datang, ada sekitar estimasi 700-800 BUMN. Setiap bulan kami analisa, kelihatannya makin lama makin banyak, sekarang estimasi kami sekitar hampir 1.050 BUMN," ungkapnya dalam Seminar Nasional P3N 25 Lemhanas RI di Kantor Lemhanas, Jakarta, Senin (11/8/2025).

Dia menjelaskan, jumlah BUMN tersebut bukan hanya induk perusahaan, melainkan mencakup pula anak, cucu, hingga cicit usaha.

Maka dari itu, Danantara tengah memetakan BUMN dengan seluruh lini bisnisnya agar mengetahui angka pasti dari keseluruhan jumlah BUMN.

"Jadi ada anaknya itu BUMN, ada cucunya, ada cicitnya, cicitnya itu ada cicit lagi," kata Reza.