Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons soal masukan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal menaikkan harga BBM.

Mulanya, Gibran menegaskan bahwa pemerintah selalu menghargai pihak yang memberikan masukan untuk kebaikan Indonesia, termasuk dari JK.

"Pemerintah menghargai dan memberikan perhatian serius berbagai masukan yang ada, termasuk dari Bapak Jusuf Kalla terkait usulan untuk menaikkan harga BBM," ujar Gibran dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).

Namun demikian, Gibran menyatakan, usulan agar menaikkan harga BBM dengan menekan jumlah subsidi itu justru tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo, kata Gibran, sudah jelas menyatakan bahwa pemerintah ingin menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tidak membebani masyarakat kecil.

"Pemerintah bertekad melakukan efisiensi dan refocusing anggaran untuk melindungi masyarakat lapisan bawah agar tidak terbebani efek berantai dari kenaikan harga BBM seperti kenaikan harga bahan pokok, biaya transportasi, dan lain-lain," imbuhnya.

Lebih jauh, Gibran mengemukakan, saat ini pemerintah tengah menggalakkan transisi energi baru terbarukan (EBT) dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik.

"Hari ini Bapak Presiden melakukan kunjungan ke Magelang untuk meresmikan Pabrik Perakitan Kendaraan Listrik, sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah," pungkasnya.

Usul JK soal BBM

Dalam catatan Bisnis, JK juga menyoroti perlunya kebijakan pengurangan subsidi sebagai bagian dari strategi menekan defisit anggaran. Menurut JK, langkah tersebut lazim dilakukan berbagai negara, meskipun berdampak pada kenaikan harga.

"Kita minta bahwa, agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga, dan itu dilakukan di banyak negara," ujar JK di kediamannya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).

Dia menilai harga energi yang terlalu murah justru mendorong konsumsi berlebih dan menghambat upaya penghematan.

Kendati demikian, JK mengakui bahwa kebijakan tersebut berpotensi memicu kenaikan harga dan penolakan publik. Namun, dia menilai langkah tersebut tetap diperlukan demi menjaga kesehatan fiskal negara.

"Jadi itulah sebabnya memang ada mengatakan jangan dinaikkan. Iya betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus, tetapi utang akan menumpuk, dengan subsidi yang besar. Itu yang paling berbahaya untuk kita semua. Kalau utang semua kita kena. Ah itu masalah utang, masalah energi," pungkasnya.