REPUBLIKA.CO.ID, SORONG – Komisaris PT Pertamina (Persero) Nanik S Deyang dan Hasan Nasbi melakukan kunjungan kerja ke Papua Barat Daya untuk memastikan ketersediaan dan distribusi energi, khususnya BBM dan LPG di wilayah Kota Sorong berjalan dengan baik.

Peninjauan dilakukan di SPBU COCO 81 984 01 serta agen LPG non-subsidi PT Wilis Trijaya Mandiri pada Selasa, 21 April 2026. Hasan menyatakan, secara umum pelayanan di SPBU COCO 81 984 01 Jalan Ahmad Yani, Kota Sorong berjalan baik, meskipun masih terdapat sejumlah catatan perbaikan.

“Secara umum sudah berjalan baik, tidak ada antrean dan penyaluran BBM subsidi juga tepat sasaran. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki Patra Niaga, seperti pembatas toilet, perbaikan tangki pendam, serta beberapa SOP lainnya,” ujarnya.

Selanjutnya, rombongan mengunjungi agen LPG non-subsidi PT Wilis Trijaya Mandiri. Dari hasil pemantauan, pasokan LPG di agen tersebut dinilai aman tanpa adanya kelangkaan. Ia memastikan, secara keseluruhan ketersediaan BBM dan LPG di Papua Barat Daya tetap terjaga.

“Di agen ini tidak ada kelangkaan, suplai tersedia bahkan hingga 15 hari ke depan dan sebelum habis sudah ada pasokan baru yang datang. Insya Allah pasokan energi di wilayah ini bisa terus terpenuhi dan terjaga oleh Pertamina Patra Niaga,” tambah Hasan.

Sementara itu, Nanik S. Deyang menyoroti kondisi masyarakat yang dinilai tetap tenang dan kondusif di tengah kenaikan harga BBM dan LPG. Meski begitu, stabilitas harga BBM di Papua memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Ia juga mengapresiasi upaya pemerintah dan Pertamina dalam menjaga harga agar tetap stabil. Menurut dia, masyarakat sangat tenang, tidak ada gejolak. Program BBM satu harga ini luar biasa, apalagi di wilayah timur seperti Papua.

‘’BBM Satu Harga saja ini sudah kerja keras. Saat kenaikan BBM di negara lain, Indonesia masih bertahan. Pertamina benar-benar menjalankan fungsi sebagai agent of development, saya senang Pertamina memberikan ketenangan dan rasa aman bagi masyarakat,” kata Nanik.

Ia juga mengungkapkan, tingkat ketahanan stok BBM di Sorong bahkan lebih tinggi dibandingkan wilayah Jawa. Dengan kondisi pasokan yang aman serta distribusi yang terkendali, Pertamina optimistis kebutuhan energi masyarakat di Papua Barat Daya dapat terus terpenuhi dengan baik.

“Di Jawa stok sekitar 10 hari, sementara di Sorong bisa mencapai 20 hari. Ini memberikan rasa aman bagi masyarakat, semoga bukan hanya di Sorong saja, di seluruh wilayah Papua juga aman stoknya,” harapnya.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya ini sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons soal masukan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal menaikkan harga BBM.

Mulanya, Gibran menegaskan bahwa pemerintah selalu menghargai pihak yang memberikan masukan untuk kebaikan Indonesia, termasuk dari JK.

"Pemerintah menghargai dan memberikan perhatian serius berbagai masukan yang ada, termasuk dari Bapak Jusuf Kalla terkait usulan untuk menaikkan harga BBM," ujar Gibran dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).

Namun demikian, Gibran menyatakan, usulan agar menaikkan harga BBM dengan menekan jumlah subsidi itu justru tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo, kata Gibran, sudah jelas menyatakan bahwa pemerintah ingin menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tidak membebani masyarakat kecil.

"Pemerintah bertekad melakukan efisiensi dan refocusing anggaran untuk melindungi masyarakat lapisan bawah agar tidak terbebani efek berantai dari kenaikan harga BBM seperti kenaikan harga bahan pokok, biaya transportasi, dan lain-lain," imbuhnya.

Lebih jauh, Gibran mengemukakan, saat ini pemerintah tengah menggalakkan transisi energi baru terbarukan (EBT) dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik.

"Hari ini Bapak Presiden melakukan kunjungan ke Magelang untuk meresmikan Pabrik Perakitan Kendaraan Listrik, sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah," pungkasnya.

Usul JK soal BBM

Dalam catatan Bisnis, JK juga menyoroti perlunya kebijakan pengurangan subsidi sebagai bagian dari strategi menekan defisit anggaran. Menurut JK, langkah tersebut lazim dilakukan berbagai negara, meskipun berdampak pada kenaikan harga.

"Kita minta bahwa, agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga, dan itu dilakukan di banyak negara," ujar JK di kediamannya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).

Dia menilai harga energi yang terlalu murah justru mendorong konsumsi berlebih dan menghambat upaya penghematan.

Kendati demikian, JK mengakui bahwa kebijakan tersebut berpotensi memicu kenaikan harga dan penolakan publik. Namun, dia menilai langkah tersebut tetap diperlukan demi menjaga kesehatan fiskal negara.

"Jadi itulah sebabnya memang ada mengatakan jangan dinaikkan. Iya betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus, tetapi utang akan menumpuk, dengan subsidi yang besar. Itu yang paling berbahaya untuk kita semua. Kalau utang semua kita kena. Ah itu masalah utang, masalah energi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad memastikan pemerintah belum ada penyesuaian kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi atau non subsidi yang saat ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Hal itu dia sampaikan saat memberikan keterangan pers di Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (31/3/2026). Dasco mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan penimbunan BBM, serta berbondong-bondong mengantre membeli BBM.

"Sehingga masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu melakukan antrean dan terlebih lagi melakukan penimbunan terhadap BBM," kata Dasco.

Dasco menjelaskan belum adanya kenaikan harga BBM setelah pemerintah melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak, termasuk DPR RI.

Dia memastikan bahwa pemerintah masih fokus menjaga stabilitas harga BBM dan belum berupaya menaikkan bahan bakar tersebut. Menurutnya, stok BBM di Indonesia masih tergolong cukup. Artinya, per 1 April 2026, harga BBM masih normal.

"Barusan kami sudah diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara mewakili pihak pemerintah bahwa pihak pemerintah belum berencana melakukan penyesuaian harga BBM subsidi maupun BBM non subsidi yang adanya isu beredar di tengah masyarakat akan ada penyesuaian di tanggal 1 April besok," jelasnya.

Dia mengapresiasi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga maupun stok BBM. Di sisi lain, bantahan kenaikan BBM juga sudah disampaikan oleh PT Pertamina Patra Niaga.

Pasalnya, masyarakat sempat dihebohkan informasi kenaikan harga BBM seperti harga Pertamax akan naik dari Rp12.300 menjadi Rp17.850 per liter mulai bulan depan.

Selain Pertamax, informasi di media sosial juga menyebut BBM non subsidi seperti Pertamax Green hingga Pertamax Turbo naik signifikan. Perinciannya, harga Pertamax Green naik dari Rp12.900 menjadi Rp19.150 per liter.

Lalu, Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.450 per liter. Kemudian, Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.950 per liter. Selanjutnya Dexlite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.650 per liter.

"Informasi proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga per 1 April 2026," ucap Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).