Bisnis.com, MAJALENGKA - Pemerintah pusat memastikan SDN II Gandawesi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, masuk dalam daftar prioritas revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026.

Komitmen itu disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq saat meninjau SDN 4 Majalengka, Selasa (21/4/2026).

Fajar menegaskan pemerintah mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan, terutama sekolah dengan kondisi rusak berat.

SDN II Gandawesi menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial karena bangunan sekolah yang berdempetan dengan dapur SPPG, memunculkan kekhawatiran soal kenyamanan dan keamanan siswa saat belajar.

"Kami telah memasukkan SDN II Gandawesi sebagai target revitalisasi 2026. Sekolah tersebut segera direhab agar aman dan layak digunakan," ujar Fajar, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, pemerintah menargetkan revitalisasi sekitar 71.000 sekolah di seluruh Indonesia sepanjang 2026. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan capaian tahun 2025 yang merampungkan perbaikan sekitar 16.000 sekolah.

Fajar menilai percepatan itu menjadi bagian dari prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat fondasi pendidikan dasar.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menyiapkan bantuan perangkat teknologi pembelajaran berupa papan tulis digital interaktif (Interactive Flat Panel) yang akan didistribusikan bertahap ke sekolah-sekolah.

Dukungan itu diharapkan mendorong transformasi digital dan meningkatkan partisipasi siswa di kelas.

Dalam kesempatan yang sama, Fajar menyinggung kondisi SDN 4 Majalengka yang turut masuk daftar revitalisasi. Bangunan sekolah tersebut berstatus cagar budaya sehingga membutuhkan penanganan khusus agar tetap terjaga sekaligus memenuhi standar keamanan belajar.

Dengan revitalisasi 2 sekolah itu, Fajar berharap kualitas layanan pendidikan di Majalengka meningkat, terutama dalam aspek literasi dan numerasi.

"Kehadiran negara harus dirasakan siswa. Mereka berhak belajar di ruang yang aman dan bermartabat," katanya.

Sebelumnya, kondisi bangunan SDN II Gandawesi di Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial.

Sekolah dasar tersebut tampak kontras dengan bangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berdiri di sekitarnya dan terlihat lebih baru serta terawat.

Berdasarkan pantauan di lokasi, perbedaan kondisi kedua bangunan terlihat mencolok. Sejumlah ruang kelas di SDN II Gandawesi tampak mengalami kerusakan, mulai dari dinding kusam hingga bagian atap yang terlihat kurang layak.

Sementara itu, bangunan dapur MBG di area yang sama berdiri dengan konstruksi lebih baik, cat masih baru, serta fasilitas tampak memadai.

Perbandingan visual ini memicu beragam reaksi dari masyarakat. Banyak warganet mempertanyakan prioritas pembangunan, mengingat kondisi ruang kelas sebagai fasilitas utama pendidikan dinilai belum optimal, sementara fasilitas pendukung seperti dapur justru terlihat lebih representatif.

Kepala SDN II Gandawesi Nina Sophia mengatakan pihaknya memahami perhatian publik terhadap kondisi tersebut.

Namun, ia meminta masyarakat melihat persoalan ini secara utuh, mengingat proses pengajuan perbaikan ruang kelas telah berlangsung sejak sebelum dirinya menjabat.

"Saya ambil sisi positifnya saja. Mungkin karena berdampingan dengan bangunan yang terlihat baru dan bagus, jadi perbandingannya cukup mencolok," ujar Nina.

Dia menjelaskan, pengajuan perbaikan untuk ruang kelas yang rusak telah diajukan sebelumnya dan kini telah mendapat respons dari Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Bahkan, sebelum libur Lebaran, pihak dinas telah melakukan pengukuran terhadap 3 ruang kelas yang mengalami kerusakan sebagai bagian dari tahap awal perbaikan.

"Sudah ada perhatian dari dinas. Tinggal tindak lanjutnya saja. Saya baru di sini, tapi proses pengajuan sudah berjalan sebelumnya," kata Nina.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan untuk membangun 500 SMA unggulan terintegrasi dalam kurun waktu 4 tahun ke depan atau sampai 2029.

Prabowo mengatakan salah satu SMA unggulan terintegrasi yakni SMA Taruna Nusantara akan terus dikembangkan. Pada hari ini, Selasa (13/1/2026), Prabowo pun meresmikan SMA Taruna Nusantara Terintegrasi di Pagak, Kabupaten Malang Jawa Timur, hari ini, Selasa (13/1/2026).

Presiden menargetkan untuk menghadirkan 6 SMA Taruna Nusantara pada 2026. Selain di Malang dan Magelang, telah terdapat SMA Taruna Nusantara di Cimahi. Kemudian, rencananya akan dibangun juga SMA Taruna Nusantara di IKN, Sumatera Selatan hingga Sulawesi Tenggara.

Ditambah, Prabowo menargetkan untuk membangun 20 SMA Garuda. Sasarannya di tiap provinsi dibentuk 20 SMA Garuda atau hadir SMA Taruna Nusantara sebagai sekolah unggulan.

"Kemudian, di setiap kabupaten membuat sekolah unggulan terintegrasi. Kita berharap 500 ini [sekolah unggulan terintegrasi] dalam 4 tahun ke depan," kata Prabowo dalam peresmian SMA Taruna Nusantara Terintegrasi di Pagak, Kabupaten Malang Jawa Timur, hari ini, Selasa (13/1/2026).

Menurutnya sekolah unggulan terintegrasi penting untuk menghasilkan kader pimpinan nasional. Lulusannya mengerti filosofi. Kemudian ditanamkan akhlak dan kepribadian yang baik.

"Pemimpin yang jujur, tidak korupsi, berbuat terbaik bagi rakyat dan bangsanya. Para pimpinan lembaga sekolah dan guru laksanakan sebaik-baiknya pendidikan yang inovatif memiliki niat membina dan mengembangkan," ujar Prabowo.

Sebelumnya, dalam Sidang Tahunan DPR/MPR (15/8/2025), Prabowo juga menegaskan sebanyak 20 Sekolah Unggulan Garuda Baru dan 80 Sekolah Unggulan Garuda Transformasi yang segera beroperasi sebagai bagian dari upaya mencetak pemimpin masa depan sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di bidang sains dan teknologi.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdikti Saintek) juga memastikan sejumlah Sekolah Garuda baru akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027. Empat lokasi prioritas yang ditargetkan rampung pada 2026 berada di Provinsi Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara.

Kemdikti Saintek menerapkan mekanisme seleksi transparan dengan melibatkan usulan pemerintah daerah, mempertimbangkan kesiapan wilayah, potensi sumber daya, serta komitmen daerah mendukung program Presiden Prabowo Subianto.