Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah diperkirakan masih mengalami tekanan akibat gejolak perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran. Hal ini kendati pemerintah optimistis bahwa depresiasi mata uang garuds terhadap dolar Amerika Serikat (AS) belum terlalu dalam.

Berdasarkan perdagangan terakhir, Jumat (13/3/2026), nilai tukar rupiah terdepresiasi sampai ke level Rp16.944 per dolar AS. Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Andry Asmoro mencatat bahwa depresiasi rupiah itu sebesar 1,03% month-to-date (mtd) dan 1,52% year-to-date (ytd).

Adapun ke depan, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memperkirakan nilai tukar rupiah masih akan dalam tekanan terkait dengan gejolak perang.

"Rupiah masih dalam tekanan karena isu eksternal terkait kenaikan harga minyak yang mendorong naiknya ekspektasi inflasi ke depan," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (15/3/2026).

Akan tetapi, David menilai ketahanan eksternal Indonesia masih akan terjaga dengan posisi cadangan devisa yang masih memadai.

Apabila merujuk pada data Bank Indonesia (BI), posisi cadangan devisa sampai dengan Februari 2026 adalah US$151,9 miliar atau susut dari bulan sebelumnya yakni US$154,6 miliar. Jumlahnya setara pembiayaan 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Kendati dalam tekanan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya membantah nilai tukar rupiah mengalami depresiasi yang dalam akibat gejolak perang.

Pada sidang kabinet paripurna yang digelar Jumat (13/3/2026), Purbaya melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa depresiasi rupiah akibat gejolak perang hanya sebesar 0,3%.

Hal ini kendati nilai tukar rupiah sempat menyentuh level Rp17.000 per dolar AS beberapa waktu lalu usai konflik geopolitik memanas.

"Itu setiap perang, rupiah hanya terdepresiasi sebesar 0,3%. Jadi sebetulnya bagus daya tahan kita. Yang real, pemain yang punya duit betul, bilangnya seperti ini. Tetapi yang enggak punya duit kali yang jelek-jelekin," terangnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Minggu (15/3/2026).

Di sisi lain, Purbaya mengklaim bahwa investor asing masih percaya terhadap kredibilitas pemerintah. Hal ini dilihat dari premi credit default swap (CDS), yang dinilainya masih relatif stabil. CDS menunjukkan persepsi investor terhadap risiko gagal bayar utang.

Di sisi lain, dia turut memaparkan bahwa spread antara obligasi pemerintah Indonesia atau SBN dan milik pemerintah AS (US Treasury) hanya naik dari 240 basis poin pada Januari ke 243 basis poin saat ini.

"Artinya asing masih percaya sama kita. Yang domestik aja enggak percaya, Pak. Pengamat domestik yang enggak percaya," tuturnya.

Adapun mengenai aliran modal asing, mantan ekonom Danareksa itu menyebut tren outflow di pasar keuangan RI masih positif.

Perinciannya, terang Purbaya, yakni outflow per Maret 2026 pada pasar SBN Rp700 miliar, serta inflow pada Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) Rp2,2 triliun dan saham Rp2,2 triliun.

"Jadi setelah goncang-goncang, di bulan Maret sepertinya masih masuk ke sini, Pak. Artinya mereka percaya betul bahwa fondasi kita bagus. Ini kalau investor asli seperti ini, Pak," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan adanya aliran modal asing keluar (capital outflow) dari pasar keuangan RI pada pekan kedua Desember 2025 secara neto senilai Rp130 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan bahwa berdasarkan data transaksi 8–11 Desember 2025, investor asing atau nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp0,13 triliun. Aliran tersebut terdiri atas beli neto sebesar Rp1,14 triliun di pasar saham dan Rp2,85 triliun di pasar surat berharga negara (SBN).

Namun, pergerakan investor asing berbalik pada instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Pada periode tersebut, nonresiden tercatat jual neto SRBI sebesar Rp4,12 triliun. Padahal, pada pekan pertama Desember 2025, instrumen tersebut menjadi penyerap terbesar aliran modal investor.

Secara kumulatif sepanjang 2025, berdasarkan data setelmen hingga 11 Desember 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp25,95 triliun di pasar saham, Rp3,49 triliun di pasar SBN, dan Rp116,34 triliun di SRBI.

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia," terang Ramdan melalui siaran pers, dikutip Minggu (14/12/2025).

Dinamika Pasar Keuangan
Dari sisi risiko, premi credit default swap (CDS) Indonesia tenor lima tahun per 11 Desember 2025 tercatat sebesar 72,99 basis poin (bps), meningkat dibandingkan posisi 5 Desember 2025. Premi CDS mencerminkan persepsi investor terhadap risiko gagal bayar utang pemerintah.

Sementara itu, nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan Jumat (12/12/2025) menguat ke level (bid) Rp16.650 per dolar Amerika Serikat (AS). Imbal hasil SBN tenor 10 tahun tercatat stabil di level 6,16%. Pada penutupan perdagangan Kamis (11/12/2025), rupiah berada di level Rp16.665 per dolar AS dengan yield SBN 10 tahun juga di 6,16%.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penyerapan likuiditas oleh SRBI. Ia menyebut dana investor banyak mengalir ke SRBI meskipun pemerintah telah menginjeksi sekitar Rp200 triliun ke sistem keuangan melalui himpunan bank milik negara (Himbara). Dana tersebut merupakan kas pemerintah yang ditempatkan di BI pada September 2025.

Purbaya menjelaskan, pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (base money/M0) sempat tumbuh hingga 13% pada September 2025, yang menurutnya dipengaruhi oleh pemindahan kas pemerintah dari BI ke Himbara. Namun, pada Oktober 2025, pertumbuhan M0 melambat menjadi sekitar 7%, sehingga pemerintah kembali menempatkan dana Rp76 triliun di Bank Mandiri, BRI, BNI, dan Bank Jakarta.

"Saya dengar katanya di perbankan agak ketat lagi sedikit sekarang, karena saya lihat yield obligasi saya [SBN pemerintah] naik lagi dari 5,9% ke 6,3% sekarang," ujarnya dalam Financial Forum di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Menanggapi hal tersebut, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa kebijakan terkait SRBI merupakan bagian dari manajemen likuiditas dan upaya menjaga stabilitas. Menurut dia, ketika terjadi aliran modal asing keluar dalam jumlah besar, SRBI berfungsi sebagai pemicu untuk menarik kembali aliran modal masuk.

Destry menambahkan, BI melakukan normalisasi suku bunga SRBI setelah sebelumnya turun lebih dalam dibandingkan penurunan BI rate yang mencapai 125 bps sepanjang tahun ini. Penyesuaian suku bunga SRBI tersebut, menurutnya, mulai mendorong kembali aliran dana ke SRBI dan pasar SBN.