Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengecam pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei oleh Amerika Serikat dan Israel. Dia mengingatkan kawasan Timur Tengah di ambang ketidakstabilan serius dan berkelanjutan akibat serangan tersebut.

"Saya mengecam pembunuhan Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran. Tindakan ini menempatkan Timur Tengah di ambang ketidakstabilan yang serius dan berkelanjutan," kata Anwar dalam keterangan di Kuala Lumpur, dilansir dari Antara, Minggu (1/3).

Anwar juga menyampaikan belasungkawa kepada pemerintah dan rakyat Iran atas meninggalnya pemimpin tertinggi Garda Revolusi Iran tersebut.

Menurutnya, pihak-pihak yang menyambut kematian Khamenei perlu menyadari konsekuensinya, seraya menekankan bahwa ancaman yang bersifat eksistensial jarang menghasilkan reaksi yang dapat diprediksi.

Anwar menilai penargetan secara sengaja terhadap seorang kepala negara menetapkan preseden berbahaya dan melemahkan norma serta prinsip yang menopang tatanan internasional.

"Pada saat yang sama, saya mendesak otoritas Iran untuk menahan diri. Malaysia sependapat dengan pernyataan negara-negara yang menyerukan agar semua pihak menghentikan eskalasi lebih lanjut," ujarnya.

Keselamatan Warga Malaysia

Anwar menyatakan perhatian utama Malaysia adalah keselamatan warga negaranya di Iran, negara-negara Teluk, dan kawasan Timur Tengah yang lebih luas.

Ia meyakinkan seluruh warga Malaysia di wilayah terdampak bahwa pemerintah terus mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan perlindungan mereka.

"Perwakilan kami telah diberikan mandat dan sumber daya penuh untuk membantu warga Malaysia," kata Anwar.

Pemerintah Malaysia juga mengevaluasi dampak ekonomi konflik tersebut, termasuk risiko terhadap ruang udara regional dan kebebasan navigasi melalui Selat Hormuz.

Menurut Anwar, perdagangan dan keamanan energi Malaysia terdampak langsung dan pemerintah akan bertindak sebagaimana diperlukan untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

Malaysia menyerukan gencatan senjata segera, perlindungan warga sipil, dan kembalinya dialog yang sungguh-sungguh.

"Kami menekankan bahwa penyelesaian krisis tidak dapat dicapai melalui kekerasan, melainkan memerlukan diplomasi, pengendalian diri, dan kemauan politik yang kuat," imbuhnya.