KOMPAS.com – Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim mengatakan Presiden Rusia, Vladimir Putin telah memberikan jaminan pasokan minyak, gas, dan diesel bagi Malaysia dalam jangka panjang, bahkan hingga 20 tahun ke depan.

Komitmen tersebut diperoleh Anwar saat menggelar pertemuan dengan Putin dalam rangkaian kunjungannya ke Rusia pada pertengahan Juni 2026.

Menurut Anwar, kepastian pasokan energi menjadi salah satu isu utama yang ia angkat dalam pembicaraan tersebut.

"Saya meminta jaminan pasokan minyak, gas, dan diesel agar rakyat Malaysia tidak terdampak jika terjadi gangguan pasokan pada masa depan," kata Anwar, dikutip dari Channel News Asia (CNA), Kamis (25/6/2026).

Ia mengatakan Putin menyetujui pengaturan pasokan energi jangka panjang untuk Malaysia.

"Presiden Putin memberikan jaminan melalui pengaturan jangka panjang bahwa pasokan minyak, gas, dan diesel Malaysia akan tetap aman setidaknya selama 20 tahun ke depan," ujar Anwar.

Pernyataan itu disampaikan Anwar setelah kembali dari kunjungan kerja ke Rusia dan Turkmenistan.

Bahas Ketahanan Energi dan Kerja Sama Strategis

Menurut Anwar, pembahasannya dengan Putin tidak hanya mencakup pasokan energi, tetapi juga kerja sama di bidang minyak, teknologi baru, serta berbagai peluang kolaborasi strategis lainnya.

Dilansir dari The Star dan CNA, Anwar menilai jaminan pasokan energi dari Rusia menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan energi Malaysia di tengah ketidakpastian global.

Komitmen tersebut juga muncul ketika sejumlah negara berupaya mengamankan sumber energi jangka panjang guna mengantisipasi gejolak pasokan dan harga energi dunia.

phys Wilayah Laut Utara dipenuhi dengan ladang minyak dan gas yang telah habis

Petronas Perluas Investasi di Turkmenistan

Selain bertemu Putin, Anwar juga melakukan kunjungan resmi ke Turkmenistan, yang dikenal sebagai salah satu produsen gas alam terbesar di dunia.

Menurut laporan The Straits Times, pembicaraan dengan pemerintah Turkmenistan membuka peluang kerja sama energi yang lebih luas antara kedua negara, terutama melalui perusahaan energi nasional Malaysia, Petronas.

Dalam kunjungan tersebut, Petronas menandatangani sejumlah perjanjian yang disaksikan langsung oleh Anwar dan Presiden Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov.

Kesepakatan itu mencakup pengembangan dua blok gas besar serta kerja sama studi seismik untuk blok lepas pantai di wilayah utara Turkmenistan.

Petronas menjelaskan bahwa anak usahanya, Petronas Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd, akan memperluas operasinya di Laut Kaspia melalui perjanjian pembagian produksi yang mencakup blok lepas pantai 19 dan 20.

Perjanjian tersebut ditandatangani bersama perusahaan energi milik negara Turkmenistan, Turkmennebit dan Hazarnebit.

Selain itu, Petronas juga menandatangani perjanjian kerja sama untuk studi seismik dua dimensi di blok lepas pantai utara.

Perusahaan energi Malaysia itu telah beroperasi di Turkmenistan selama sekitar 30 tahun. Sejak 1996, Petronas mengembangkan Blok 1 di sektor Turkmenistan di Laut Kaspia melalui skema pembagian produksi.

Perkuat Ketahanan Energi Jangka Panjang

Anwar mengatakan upaya mengamankan pasokan energi masa depan merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk melindungi kepentingan generasi mendatang sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Ia menilai perkembangan kerja sama dengan Rusia dan Turkmenistan dapat membantu memenuhi kebutuhan energi Malaysia selama beberapa dekade ke depan.

Menurut Anwar, pasokan energi yang terjamin tidak hanya penting bagi kebutuhan domestik, tetapi juga dapat mendukung ekspor ke negara-negara mitra yang memiliki permintaan energi tinggi, seperti China, Jepang, dan Korea Selatan.

Anwar juga menyoroti meningkatnya kepercayaan mitra internasional terhadap Malaysia. Menurut dia, stabilitas politik, kejelasan arah ekonomi, dan semangat persatuan nasional telah memperkuat posisi negara tersebut dalam menjalin kerja sama strategis, termasuk di sektor energi.

Melalui komitmen pasokan energi dari Rusia dan perluasan kerja sama Petronas di Turkmenistan, Malaysia berupaya memperkokoh ketahanan energinya sekaligus menjaga ketersediaan pasokan bagi kebutuhan dalam negeri dan pasar ekspor pada masa mendatang.

Selama ini Madura menjadi daerah penghasil, tetapi nilai tambah ekonominya lebih banyak dinikmati di luar daerah. Karena itu, KEK diperlukan agar investasi, industri, dan lapangan kerja dapat tumbuh di Madura,

Kuala Lumpur (ANTARA) - Organisasi kemasyarakatan Majlis Persatuan dan Persaudaraan Masyarakat Madura (MPPM) di Malaysia mendukung penguatan usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Madura, guna mendorong investasi, hilirisasi industri, dan penciptaan lapangan kerja.

Dukungan tersebut disampaikan terhadap langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah daerah di empat kabupaten di Madura yang tengah memperkuat usulan KEK di Pulau Madura kepada pemerintah pusat.

Ketua Umum MPPM Muhdar dalam keterangan kepada ANTARA di Kuala Lumpur, Jumat (3/4) mengatakan, Madura memiliki potensi besar pada sektor tembakau, garam, hasil laut, peternakan, UMKM, dan industri halal berbasis pesantren.

Namun hingga kini, sebagian besar industri pengolahan dan hilirisasi masih berada di luar Madura.

"Selama ini Madura menjadi daerah penghasil, tetapi nilai tambah ekonominya lebih banyak dinikmati di luar daerah. Karena itu, KEK diperlukan agar investasi, industri, dan lapangan kerja dapat tumbuh di Madura," ujar Muhdar.

Madura merupakan salah satu sentra garam terbesar di Indonesia dengan kontribusi sekitar 26,3 persen terhadap produksi garam nasional berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu, Kabupaten Pamekasan dan Sumenep termasuk daerah penghasil tembakau terbesar di Jawa Timur dengan produksi lebih dari 14 ribu ton pada 2022.

MPPM menilai besarnya potensi tersebut belum diikuti berkembangnya industri pengolahan di Madura, sehingga keuntungan usaha, investasi, dan penyerapan tenaga kerja masih lebih banyak mengalir ke daerah lain.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri tembakau lokal di Madura mulai berkembang melalui perusahaan-perusahaan yang didirikan masyarakat setempat.

Kehadiran industri lokal tersebut dinilai dapat memperkuat posisi tawar petani tembakau sekaligus mendorong hilirisasi di daerah.

Sekretaris Jenderal MPPM Abdul Kholik mengatakan, KEK di Madura harus diarahkan untuk memperkuat pelaku usaha lokal dan industri berbasis hasil produksi masyarakat.

"KEK Madura harus menjadi sarana untuk memperkuat industri lokal dan hilirisasi tembakau rakyat, sehingga nilai tambah ekonomi tidak lagi keluar dari Madura," katanya.

Menurut dia, pengembangan KEK Madura perlu difokuskan pada industri tembakau dan garam, pengolahan hasil laut dan peternakan, kawasan industri halal dan ekonomi pesantren, serta penguatan UMKM, koperasi, dan logistik.

Selain itu, pengembangan kawasan tersebut perlu disertai insentif pajak, kemudahan perizinan, pembangunan pelabuhan dan jalan, akses kredit bagi petani dan nelayan, serta prioritas penyerapan tenaga kerja lokal.

MPPM juga menegaskan bahwa usulan KEK Madura merupakan bagian dari upaya pembangunan ekonomi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pembentukan KEK diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, yang memberikan dasar bagi pemerintah untuk menetapkan kawasan strategis dengan dukungan insentif investasi, fiskal, dan infrastruktur.

Secara geografis, Madura dinilai memiliki posisi strategis karena berada di dekat Surabaya dan terhubung melalui Jembatan Suramadu.

Kedekatan tersebut memberi keuntungan karena Madura memiliki akses lebih dekat ke pelabuhan, pasar, dan jaringan industri di Jawa Timur.

Namun hingga kini, posisi strategis tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong tumbuhnya pusat-pusat industri baru di Madura.

Karena itu, usulan KEK dinilai realistis untuk dikembangkan sebagai kawasan industri yang terintegrasi dengan perekonomian Jawa Timur.

Lebih jauh MPPM menyebut keterbatasan lapangan kerja selama ini menyebabkan banyak warga Madura merantau ke luar daerah maupun ke luar negeri untuk mencari pekerjaan.

Kehadiran KEK di Madura dinilai dapat membuka kesempatan kerja di daerah dan mengurangi ketimpangan pembangunan.

MPPM menyatakan akan ikut menyuarakan aspirasi masyarakat agar usulan KEK di Madura mendapat perhatian pemerintah pusat.

Abdul Kholik menilai KEK dapat mendorong Madura berkembang tidak hanya sebagai daerah penghasil, tetapi juga sebagai pusat industri dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Sebelumnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan, kesiapan untuk menjadi pengusul KEK Tembakau Madura.

Khofifah menyatakan, Pemprov Jatim siap mendorong percepatan pembangunan Madura melalui kawasan ekonomi khusus.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri MalaysiaAnwar Ibrahim tiba di Jakarta, Jumat petang, untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto, berdialog mengenai konflik di Timur Tengah.

Kedatangan Anwar Ibrahim disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri RI Sugiono.

"Selamat tiba di Jakarta, Republik Indonesia untuk mengadakan pertemuan bersama sahabat saya, Presiden Prabowo Subianto," kata Anwar dalam keterangan yang dikutip di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat.

Anwar Ibrahim menyebut pertemuan dengan Prabowo akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membincangkan perkembangan konflik Asia Barat yang kian meruncing, serta implikasinya terhadap kestabilan kawasan dan ekonomi global, termasuk dampaknya kepada Malaysia dan Indonesia.

Diberitakan sebelumnya Anwar Ibrahim akan menemui Presiden RI Prabowo Subianto, Jumat (27/3), untuk membahas kondisi geopolitik terkini.

"Perdana Menteri Dato’ Seri Anwar Ibrahim akan melakukan kunjungan khusus ke Jakarta, Republik Indonesia, pada 27 Maret 2026, atas undangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto," demikian keterangan Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) di Kuala Lumpur, Kamis.

Wisma Putra menyampaikan kunjungan tersebut akan berfokus pada perkembangan geopolitik terkini, khususnya konflik di Asia Barat, serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan dan ekonomi global, termasuk implikasinya bagi Malaysia dan Indonesia.

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com – Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim menyatakan kapal-kapal Malaysia kini telah diizinkan melintas di Selat Hormuz, setelah melakukan komunikasi dengan sejumlah pemimpin kawasan, termasuk Iran, Mesir, dan Turki.

Dalam pernyataan yang disiarkan pada Kamis (26/3/2026), Anwar menyampaikan terima kasih kepada Presiden Iran, Masoud Pezeshkian atas keputusan yang membuka kembali akses bagi kapal-kapal Malaysia di jalur pelayaran strategis tersebut.

Ia mengatakan, pemerintah Malaysia saat ini tengah memproses pembebasan kapal tanker minyak Malaysia beserta para pekerjanya agar dapat melanjutkan perjalanan pulang.

“Kami sekarang sedang dalam proses membebaskan kapal tanker minyak Malaysia dan para pekerja yang terlibat agar mereka dapat melanjutkan perjalanan pulang,” ujar Anwar, dikutip dari Reuters, Jumat (27/3/2026).

Menurut dia, komunikasi dengan Iran dan negara-negara lain dilakukan sebagai bagian dari upaya Malaysia untuk membantu mendorong terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Namun, ia mengakui langkah tersebut tidak mudah. Iran, kata Anwar, merasa telah berulang kali dikecewakan sehingga sulit menerima upaya perdamaian tanpa adanya jaminan keamanan yang jelas dan mengikat bagi negaranya.

Di sisi lain, pemerintah Malaysia memastikan tetap mempertahankan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM). Meski begitu, sejumlah langkah penyesuaian tengah disiapkan untuk meredam dampak gangguan pasokan, termasuk pengurangan alokasi bulanan BBM bersubsidi.

“Untuk saat ini, kami harus mengelola situasi karena dampak blokade di Selat Hormuz, perang, serta terhentinya pasokan minyak dan gas semuanya memengaruhi kami,” kata Anwar.

Google Maps Ilustrasi Selat Hormuz.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak sepenuhnya ditutup.

Berbicara kepada televisi pemerintah Iran, Araghchi mengatakan banyak negara telah menghubungi pihaknya untuk memastikan keamanan pelayaran di kawasan tersebut.

“Banyak pemilik kapal, atau negara pemilik kapal-kapal tersebut, telah menghubungi kami dan meminta agar kami memastikan keselamatan pelayaran mereka melalui selat,” ujar Araghchi, seperti dikutip kantor berita Reuters.

Ia menambahkan, Iran memberikan pengawalan bagi sejumlah negara yang dinilai bersahabat atau dalam kondisi tertentu dianggap perlu.

“Untuk sejumlah negara yang kami anggap bersahabat, atau dalam kasus tertentu yang kami nilai perlu, angkatan bersenjata kami telah memberikan pengawalan secara aman,” kata dia.

Araghchi menyebut beberapa negara yang kapalnya telah melintas dengan pengawalan, antara lain China, Rusia, Pakistan, Irak, dan India.

“Dua kapal India melintas beberapa malam lalu, begitu pula dari negara lain, bahkan Bangladesh. Negara-negara ini berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kami, dan hal ini akan terus berlanjut, bahkan setelah perang berakhir,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri MalaysiaAnwar Ibrahim akan berkunjung ke Jakarta menemui Presiden Prabowo Subianto pada besok, Jumat (27/3/2026). Dalam pertemuan tersebut, akan dibahas terkait kondisi geopolitik.

Dilansir dari The Star, kunjungan Anwar Ibrahim ke Jakarta itu atas undangan Presiden Prabowo. Mengacu keterangan resmi dari tim Perdana Putra Malaysia, kedua negara diharapkan akan mengintensifkan upaya diplomatik dalam hal mengatasi tantangan geopolitik.

Kedua negara berupaya meredakan ketegangan dan memastikan keberlanjutan jalur perdagangan global dan rantai pasok yang sangat penting bagi kesejahteraan warga negara masing-masing.

“Kunjungan ini akan fokus pada perkembangan geopolitik terkini, khususnya konflik di Asia Barat, dan dampaknya terhadap stabilitas regional dan ekonomi global, termasuk implikasinya bagi Malaysia dan Indonesia,” dalam keterangan resmi dilansir dari The Star pada Kamis (27/3/2026).

Dalam keterangan resmi itu juga disebutkan bahwa pertemuan antara Anwar dan Prabowo akan menyoroti pentingnya memperkuat peran Asean sebagai blok yang bersatu dan berprinsip.

“Perkembangan terkini ini memerlukan diskusi yang komprehensif, cermat, dan terkoordinasi antara kedua negara untuk menyelaraskan posisi dan memperkuat kerja sama strategis dalam menanggapi situasi tersebut,” demikian dalam keterangan resmi.

Dengan kerja sama yang baik di Asean, maka memungkinkan kawasan untuk bertindak secara kolektif dalam menjaga perdamaian, mempertahankan stabilitas regional, dan melindungi ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengecam pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei oleh Amerika Serikat dan Israel. Dia mengingatkan kawasan Timur Tengah di ambang ketidakstabilan serius dan berkelanjutan akibat serangan tersebut.

"Saya mengecam pembunuhan Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran. Tindakan ini menempatkan Timur Tengah di ambang ketidakstabilan yang serius dan berkelanjutan," kata Anwar dalam keterangan di Kuala Lumpur, dilansir dari Antara, Minggu (1/3).

Anwar juga menyampaikan belasungkawa kepada pemerintah dan rakyat Iran atas meninggalnya pemimpin tertinggi Garda Revolusi Iran tersebut.

Menurutnya, pihak-pihak yang menyambut kematian Khamenei perlu menyadari konsekuensinya, seraya menekankan bahwa ancaman yang bersifat eksistensial jarang menghasilkan reaksi yang dapat diprediksi.

Anwar menilai penargetan secara sengaja terhadap seorang kepala negara menetapkan preseden berbahaya dan melemahkan norma serta prinsip yang menopang tatanan internasional.

"Pada saat yang sama, saya mendesak otoritas Iran untuk menahan diri. Malaysia sependapat dengan pernyataan negara-negara yang menyerukan agar semua pihak menghentikan eskalasi lebih lanjut," ujarnya.

Keselamatan Warga Malaysia

Anwar menyatakan perhatian utama Malaysia adalah keselamatan warga negaranya di Iran, negara-negara Teluk, dan kawasan Timur Tengah yang lebih luas.

Ia meyakinkan seluruh warga Malaysia di wilayah terdampak bahwa pemerintah terus mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan perlindungan mereka.

"Perwakilan kami telah diberikan mandat dan sumber daya penuh untuk membantu warga Malaysia," kata Anwar.

Pemerintah Malaysia juga mengevaluasi dampak ekonomi konflik tersebut, termasuk risiko terhadap ruang udara regional dan kebebasan navigasi melalui Selat Hormuz.

Menurut Anwar, perdagangan dan keamanan energi Malaysia terdampak langsung dan pemerintah akan bertindak sebagaimana diperlukan untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

Malaysia menyerukan gencatan senjata segera, perlindungan warga sipil, dan kembalinya dialog yang sungguh-sungguh.

"Kami menekankan bahwa penyelesaian krisis tidak dapat dicapai melalui kekerasan, melainkan memerlukan diplomasi, pengendalian diri, dan kemauan politik yang kuat," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Perdana Menteri MalaysiaNajib Razak dinyatakan bersalah atas setidaknya satu dakwaan penyalahgunaan kekuasaan terkait skandal dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Keputusan itu ditetapkan oleh Pengadilan Banding dan Mahkamah Federal di Putrajaya, Malaysia, pada Jumat (26/12/2025), seperti dilaporkanBloomberg.

Hakim Collin Lawrence Sequerah menyampaikan putusan tersebut setelah memaparkan rangkuman panjang perkara. Namun, majelis hakim belum memberikan putusan atas lebih dari dua lusin dakwaan lain yang juga dihadapi Najib, sehingga proses persidangan masih berlanjut.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai keterangan para saksi penuntut dapat dipercaya serta menolak pembelaan Najib yang menyebut dana jutaan dolar AS di rekening pribadinya merupakan ‘donasi Arab’ dari keluarga kerajaan Arab Saudi.

Menurut hakim, fakta-fakta persidangan menunjukkan keterlibatan kuat Low Taek Jho alias Jho Low dalam fase-fase krusial transaksi 1MDB, serta adanya kedekatan dan hubungan yang jelas antara Jho Low dan Najib.

Hakim menyatakan ‘fakta-fakta keras yang tak terbantahkan’ mengungkap peran Jho Low dalam skema 1MDB, yang sekaligus memperkuat temuan penyalahgunaan kekuasaan oleh Najib dalam pengelolaan dana tersebut.

Putusan lanjutan atas dakwaan-dakwaan lainnya dijadwalkan akan dibacakan pada tahap berikutnya.

Seperti diketahui,Najib Razakpada Agustus 2022 telah dinyatakan bersalah dan divonis penjara 12 tahun oleh pengadilan Kuala Lumpur setelah terbukti melakukan pencucian uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan dakwaan lainnya.

Namun, Najib secara konsisten membantah melakukan kesalahan, tetapi langkah terakhirnya untuk naik banding ditolak oleh panel lima hakim di Pengadilan Tinggi Malaysia.

Adapun, 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB merupakan badan investasi negara yang didirikan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada 2009 silam.

Pada 2015,sovereign wealth fund(SWF) milik negri jiran itu menjadi sumber skandal yang menghebohkan malaysia. Kala itu Najib Razak dituduh menggelapkan dana lebih dari 2,67 miliar ringgit Malaysia atau setara US$700 juta dari 1MDB ke rekening bank pribadinya.

Tindakan ini dikecam oleh seluruh masyarakat Malaysia, termasuk mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, yang kemudian menuntut Najib untuk mundur dari jabatannya. Najib Razak sendiri menjabat sebagai PM Malaysia dari 2009 hingga 2018.