KOMPAS.com – Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim mengatakan Presiden Rusia, Vladimir Putin telah memberikan jaminan pasokan minyak, gas, dan diesel bagi Malaysia dalam jangka panjang, bahkan hingga 20 tahun ke depan.

Komitmen tersebut diperoleh Anwar saat menggelar pertemuan dengan Putin dalam rangkaian kunjungannya ke Rusia pada pertengahan Juni 2026.

Menurut Anwar, kepastian pasokan energi menjadi salah satu isu utama yang ia angkat dalam pembicaraan tersebut.

"Saya meminta jaminan pasokan minyak, gas, dan diesel agar rakyat Malaysia tidak terdampak jika terjadi gangguan pasokan pada masa depan," kata Anwar, dikutip dari Channel News Asia (CNA), Kamis (25/6/2026).

Ia mengatakan Putin menyetujui pengaturan pasokan energi jangka panjang untuk Malaysia.

"Presiden Putin memberikan jaminan melalui pengaturan jangka panjang bahwa pasokan minyak, gas, dan diesel Malaysia akan tetap aman setidaknya selama 20 tahun ke depan," ujar Anwar.

Pernyataan itu disampaikan Anwar setelah kembali dari kunjungan kerja ke Rusia dan Turkmenistan.

Bahas Ketahanan Energi dan Kerja Sama Strategis

Menurut Anwar, pembahasannya dengan Putin tidak hanya mencakup pasokan energi, tetapi juga kerja sama di bidang minyak, teknologi baru, serta berbagai peluang kolaborasi strategis lainnya.

Dilansir dari The Star dan CNA, Anwar menilai jaminan pasokan energi dari Rusia menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan energi Malaysia di tengah ketidakpastian global.

Komitmen tersebut juga muncul ketika sejumlah negara berupaya mengamankan sumber energi jangka panjang guna mengantisipasi gejolak pasokan dan harga energi dunia.

Petronas Perluas Investasi di Turkmenistan

Selain bertemu Putin, Anwar juga melakukan kunjungan resmi ke Turkmenistan, yang dikenal sebagai salah satu produsen gas alam terbesar di dunia.

Menurut laporan The Straits Times, pembicaraan dengan pemerintah Turkmenistan membuka peluang kerja sama energi yang lebih luas antara kedua negara, terutama melalui perusahaan energi nasional Malaysia, Petronas.

Dalam kunjungan tersebut, Petronas menandatangani sejumlah perjanjian yang disaksikan langsung oleh Anwar dan Presiden Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov.

Kesepakatan itu mencakup pengembangan dua blok gas besar serta kerja sama studi seismik untuk blok lepas pantai di wilayah utara Turkmenistan.

Petronas menjelaskan bahwa anak usahanya, Petronas Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd, akan memperluas operasinya di Laut Kaspia melalui perjanjian pembagian produksi yang mencakup blok lepas pantai 19 dan 20.

Perjanjian tersebut ditandatangani bersama perusahaan energi milik negara Turkmenistan, Turkmennebit dan Hazarnebit.

Selain itu, Petronas juga menandatangani perjanjian kerja sama untuk studi seismik dua dimensi di blok lepas pantai utara.

Perusahaan energi Malaysia itu telah beroperasi di Turkmenistan selama sekitar 30 tahun. Sejak 1996, Petronas mengembangkan Blok 1 di sektor Turkmenistan di Laut Kaspia melalui skema pembagian produksi.

Perkuat Ketahanan Energi Jangka Panjang

Anwar mengatakan upaya mengamankan pasokan energi masa depan merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk melindungi kepentingan generasi mendatang sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Ia menilai perkembangan kerja sama dengan Rusia dan Turkmenistan dapat membantu memenuhi kebutuhan energi Malaysia selama beberapa dekade ke depan.

Menurut Anwar, pasokan energi yang terjamin tidak hanya penting bagi kebutuhan domestik, tetapi juga dapat mendukung ekspor ke negara-negara mitra yang memiliki permintaan energi tinggi, seperti China, Jepang, dan Korea Selatan.

Anwar juga menyoroti meningkatnya kepercayaan mitra internasional terhadap Malaysia. Menurut dia, stabilitas politik, kejelasan arah ekonomi, dan semangat persatuan nasional telah memperkuat posisi negara tersebut dalam menjalin kerja sama strategis, termasuk di sektor energi.

Melalui komitmen pasokan energi dari Rusia dan perluasan kerja sama Petronas di Turkmenistan, Malaysia berupaya memperkokoh ketahanan energinya sekaligus menjaga ketersediaan pasokan bagi kebutuhan dalam negeri dan pasar ekspor pada masa mendatang.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengklaim Rusia menjamin pasokan minyak, gas, dan diesel bagi negaranya selama 20 tahun ke depan.

Jaminan itu diberikan langsung oleh Presiden Vladimir Putin dalam pertemuan keduanya di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia.

Anwar mengatakan kepastian pasokan energi tersebut menjadi salah satu hasil penting dari kunjungannya ke Rusia dan Turkmenistan pada pertengahan Juni lalu.

"Presiden Putin memberikan jaminan melalui pengaturan jangka panjang bahwa pasokan minyak, gas, dan diesel Malaysia akan tetap aman setidaknya selama 20 tahun ke depan. Hal ini dimungkinkan melalui persahabatan antara negara kita," kata Anwar dikutip dari Channel News Asia.

Anwar bersama para pemimpin negara Asia Tenggara sebelumnya menghadiri KTT Peringatan ASEAN-Rusia pada 17-18 Juni di Kazan.

Dalam kesempatan itu, ia juga menggelar pertemuan bilateral dengan Putin untuk membahas berbagai isu strategis, termasuk ketahanan energi, kerja sama pasokan minyak, teknologi baru, dan sejumlah isu ekonomi lainnya.

Komitmen Rusia tersebut datang di tengah meningkatnya perhatian negara-negara Asia Tenggara terhadap pasokan energi dari Moskow.

Sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada akhir Februari lalu yang sempat mengganggu pasokan minyak dan gas melalui Selat Hormuz, sejumlah negara di kawasan mulai mencari alternatif sumber energi untuk menjaga ketahanan pasokan domestik.

Indonesia, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Myanmar termasuk negara yang menunjukkan minat untuk meningkatkan pembelian minyak dan gas Rusia guna mengatasi potensi kekurangan pasokan energi.

Langkah tersebut sempat dinilai berpotensi menimbulkan gesekan dengan negara-negara Barat yang mendukung Ukraina dalam perang melawan Rusia.

Namun Malaysia tidak ikut menerapkan sanksi Barat terhadap Rusia setelah invasi Moskow ke Ukraina pada 2022. Negeri Jiran tersebut tetap mempertahankan kebijakan yang disebut sebagai netralitas strategis dalam hubungan internasional.

Selain membawa pulang komitmen pasokan energi dari Rusia, Anwar juga mengumumkan sejumlah kesepakatan baru dengan Turkmenistan yang diperoleh dalam kunjungannya pada 18-19 Juni.

Perusahaan energi nasional Malaysia, Petronas, akan terlibat dalam pengembangan dua blok gas besar di negara tersebut. Anwar menilai kerja sama itu akan semakin memperkuat posisi Malaysia sebagai pemain penting di sektor energi global.

"Ini memperkuat posisi Malaysia sebagai pemain energi yang dihormati secara global," tegas Anwar.

Malaysia turunkan harga solar menjadi 2,10 ringgit Malaysia atau setara Rp9.061 (asumsi kurs Rp4.315 per ringgit Malaysia) mulai Juli 2026.

Kebijakan menurunkan harga solar ini diambil lantaran dua faktor. Pertama, terjadi penyelundupan imbas perbedaan harga antara solar bersubsidi dan non-subsidi. Kedua, ada kebocoran penerimaan negara.

Channel News Asia melaporkan saat ini solar dijual dengan harga bersubsidi 2,15 ringgit Malaysia atau sekitar Rp9.276 per liter di negara bagian Sabah dan Sarawak.

Sementara di Semenanjung Malaysia, harganya mencapai 4,37 ringgit Malaysia atau sekitar Rp18.855 per liter.

Dengan kebijakan baru tersebut, konsumen di Semenanjung Malaysia akan membayar separuh dari harga yang berlaku saat ini.

Sejak Juni 2024, harga solar di Semenanjung Malaysia memang mengikuti mekanisme pasar. Sementara itu, Malaysia Timur masih menikmati subsidi karena kendaraan 4x4 berbahan bakar solar dianggap kebutuhan penting mengingat kondisi medan yang berat.

Pada April lalu, harga solar di Semenanjung Malaysia sempat mencapai rekor tertinggi 6,72 ringgit Malaysia atau setara Rp27 ribu per liter.

Minggu lalu (21/6), Kementerian Keuangan Malaysia menyebut selisih harga solar antara Sabah-Sarawak dengan Semenanjung Malaysia telah membuka peluang kebocoran pendapatan negara serta penyelundupan solar bersubsidi, termasuk lintas batas negara.

Namun, Kemenkeu Malaysia belum menjelaskan bagaimana pemerintah akan membiayai tambahan subsidi tersebut. Padahal, keuangan negara sedang tertekan akibat kenaikan biaya energi yang dipicu perang Timur Tengah.

Malaysia saat ini juga berupaya mencari sumber energi alternatif karena konflik di Timur Tengah membatasi pasokan energi global.

Pada Maret lalu, Menteri Keuangan II Malaysia Amir Hamzah Azizan mengatakan tagihan subsidi bahan bakar pemerintah diperkirakan melonjak lebih dari empat kali lipat menjadi 3,2 miliar ringgit Malaysia per bulan, dari sebelumnya 700 juta ringgit Malaysia per bulan.

Perusahaan energi nasional Malaysia, Petronas, mengumumkan telah menandatangani sejumlah perjanjian baru di Turkmenistan, termasuk kerja sama dengan perusahaan milik negara Turkmennebit dan Hazarnebit.

Langkah itu bertujuan memperkuat kehadiran Petronas di Laut Kaspia, sekaligus memperluas portofolio hulu migasnya.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan kesepakatan tersebut akan membuka akses Malaysia terhadap salah satu cadangan gas terbesar di dunia.

Kesepakatan itu juga berpotensi meningkatkan ekspor energi ke negara mitra seperti China, Jepang, dan Korea Selatan, menurut kantor berita Bernama.

Selain itu, Rusia disebut telah menjamin pasokan minyak, gas, dan solar untuk Malaysia melalui perjanjian jangka panjang setidaknya selama 20 tahun. Namun, Anwar tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kesepakatan tersebut.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyatakan pemerintah Malaysia tengah melakukan koordinasi intensif dengan negara-negara sahabat untuk memastikan para aktivis kemanusiaan yang ditahan terkait misi Global Sumud Flotilla segera dibebaskan.

Pernyataan itu disampaikan Anwar melalui akun Instagram resminya, Selasa (19/5/2026), di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap nasib para aktivis yang terlibat dalam misi solidaritas untuk Palestina.

“Saya sedang bekerja sama rapat dengan pimpinan negara-negara sahabat bagi memastikan semua aktivis yang ditahan rezim Zionis dibebaskan segera,” tulis Anwar dalam unggahannya.

Dalam pernyataan yang sama, Anwar menegaskan Malaysia menuntut agar para aktivis tidak mengalami tindakan represif maupun perlakuan yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan internasional.

“Malaysia menuntut agar mereka tidak dizalimi, dihalang hak kemanusiaan atau dikenakan sebarang tindakan tidak berperikemanusiaan hanya kerana membawa suara keamanan dan bantuan kemanusiaan buat rakyat Palestina,” lanjutnya.

Unggahan tersebut juga disertai seruan doa bagi para aktivis yang tengah menghadapi situasi sulit.

“Doakan agar segala usaha ini dipermudahkan. Hasbunallah wa ni‘mal wakil,” ujar Anwar.

Dalam poster yang dibagikan, terlihat iring-iringan kapal bertuliskan Flotilla Global Sumud dengan bendera Palestina berkibar di sejumlah kapal. Pemerintah Malaysia melalui pernyataan tersebut menunjukkan dukungan terbuka terhadap misi kemanusiaan bagi warga Palestina di tengah konflik yang masih berlangsung di Jalur Gaza.

Sikap Kuala Lumpur menambah daftar negara yang meningkatkan tekanan diplomatik terkait perlindungan aktivis kemanusiaan serta akses bantuan bagi warga sipil Palestina.

Sejak konflik kembali memanas, Malaysia termasuk salah satu negara yang vokal mengkritik tindakan Israel dan menyerukan penghentian kekerasan di Gaza.

OSLO - Kementerian Luar Negeri Norwegia menegaskan pada hari Jumat (15/5/2026) bahwa mereka telah mencabut izin ekspor yang terkait dengan sistem rudal canggih Angkatan Laut untuk Malaysia. Kementerian itu mengatakan bahwa penjualan teknologi pertahanan paling sensitif sekarang dibatasi hanya untuk sekutu dan mitra terdekat negara NATO tersebut.

Keputusan yang mendadak itu telah memblokir pengiriman sistem Naval Strike Missile (NSM) dan komponen peluncur yang ditujukan untuk program kapal tempur pesisir Malaysia. Langkah itu memicu protes marah dari Kuala Lumpur.

Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim memperingatkan bahwa hal itu dapat merusak kepercayaan terhadap pemasok pertahanan Eropa.

Kementerian Luar Negeri Norwegia, sebagaimana dikutip AP, mengatakan bahwa pemerintah telah memperkuat pengawasan terhadap teknologi pertahanan sebagai respons terhadap pergeseran besar dalam lanskap keamanan di Eropa dan global dalam beberapa tahun terakhir.

“Ekspor beberapa teknologi pertahanan yang paling sensitif yang dikembangkan Norwegia akan dibatasi untuk sekutu dan mitra terdekat kami,” katanya. “Sangat disayangkan bahwa hal ini memengaruhi Malaysia.”

Malaysia menandatangani kesepakatan untuk sistem rudal anti-kapal NSM pada tahun 2018 dengan Kongsberg Defense & Aerospace AS dari Norwegia. Rudal tersebut dimaksudkan untuk mempersenjatai kelas kapal tempur pesisir baru Malaysia di bawah program modernisasi Angkatan Laut yang lebih luas.

Anwar mengatakan pada hari Kamis bahwa dia menyampaikan protes keras Malaysia selama panggilan telepon dengan Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre. Dia mengatakan langkah Oslo akan merugikan kesiapan operasional Malaysia dan menimbulkan keraguan tentang keandalan mitra pertahanan Eropa jika perjanjian yang telah ditandatangani dapat dibatalkan secara sepihak.

"Kontrak bukanlah kertas konfeti yang bisa dihamburkan seenaknya," kata Anwar.

"Jika pemasok pertahanan Eropa berhak untuk mengingkari kontrak tanpa hukuman, nilai mereka sebagai mitra strategis akan hilang begitu saja," kesalnya.

Kementerian Luar Negeri Norwegia mengatakan Store telah menjelaskan keputusan Norwegia kepada Anwar selama percakapan telepon mereka. Terlepas dari pembatasan tersebut, kementerian itu mengatakan Norwegia "sangat menghargai hubungannya dengan Malaysia" dan berharap dapat melanjutkan kerja sama dan dialog konstruktif dengan pihak berwenang Malaysia.

KUALA LUMPUR - Norwegia, salah satu anggota NATO, tiba-tiba mencabut izin ekspor sistem Naval Strike Missile (NSM) ke Malaysia. Tindakan itu membuat Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim marah.

Anwar, pada hari Kamis (14/5/2026), mengecam Norwegia karena sistem rudal canggih NSM dibutuhkan untuk program modernisasi militer Malaysia.

"Saya menyampaikan keberatan keras Malaysia dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Jonas Gahr Store mengenai keputusan sepihak dan tidak dapat diterima," tulis Anwar di X.

"Norwegia mencabut izin ekspor untuk sistem Naval Strike Missile (NSM) dan sistem peluncur terkaitnya, yang konon untuk melindungi keamanan Norwegia," lanjut Anwar.

Norwegia sebelumnya dilaporkan bahwa pihaknya membenarkan langkah tersebut dengan alasan keamanan nasional. Namun, Anwar menggambarkan alasan tersebut sebagai "sepihak dan tidak dapat diterima."

“Malaysia telah menghormati setiap kewajiban berdasarkan kontrak ini sejak 2018: dengan cermat, setia, dan tanpa keraguan,” kata Anwar.

“Tampaknya, Norwegia tidak merasa berkewajiban untuk memberikan kami perlakuan dan demonstrasi itikad baik yang sama.”

Sengketa ini berpusat pada akuisisi sistem rudal anti-kapal NSM oleh Malaysia sebagai bagian dari program modernisasi Kapal Tempur Pesisir (Littoral Combat Ship/LCS) negara tersebut, komponen kunci dari strategi Angkatan Laut jangka panjang Kuala Lumpur.

Anwar memperingatkan bahwa pembatalan ekspor sistem NSM oleh Norwegia dapat secara signifikan mengganggu kesiapan pertahanan Malaysia dan mengubah dinamika keamanan regional yang lebih luas.

“Saya telah menjelaskan bahwa keputusan ini akan memiliki konsekuensi serius bagi kesiapan operasional pertahanan Malaysia dan program modernisasi Kapal Tempur Pesisir,” katanya. “Ini pasti akan membawa dampak yang lebih luas bagi keseimbangan regional.”

Pemimpin Malaysia itu juga mempertanyakan keandalan pemasok pertahanan Eropa secara lebih luas, dan menyatakan bahwa langkah tersebut dapat merusak kepercayaan dalam kemitraan strategis di masa depan.

“Kontrak yang telah ditandatangani adalah instrumen yang sakral. Kontrak tersebut bukanlah potongan kertas yang bisa dihamburkan seenaknya,” kata Anwar.

“Jika pemasok pertahanan Eropa berhak untuk mengingkari kontrak tanpa hukuman, nilai mereka sebagai mitra strategis akan hilang begitu saja," imbuh dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Malaysia merilis beberapa kebijakan baru untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di negara tersebut akibat instabilitas energi global akibat perang di Asia Barat atau Timur Tengah. Dalam rencana baru itu, Pemerintah Malaysia menggelontorkan stimulus hingga 5 miliar ringgit atau US$1,27 miliar.

Pengumuman tersebut dirilis oleh Kementerian Keuangan Malaysia pada Senin (20/4), 7 pekan setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran dan menimbulkan suatu perang yang menjalar ke wilayah sekitarnya, termasuk Selat Hormuz, salah satu jalur perairan terpenting untuk distribusi energi global.

Dalam alokasi stimulus tersebut, Pemerintah Malaysia memberikan pertanggungan finansial hingga 80% dan masa penjaminan hingga 10 tahun bagi UMKM-UMKM yang terdampak, seperti dikutip dariChannel NewsAsia (CNA)pada Rabu (22/4/2026). Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, menurut laporanThe Star,mengatakan bahwa angka pertanggungan itu naik dari 70% dan masa penjaminan selama 7 tahun.

Anwar, yang juga merupakan Menteri Keuangan Malaysia, menyebut bahwa fasilitas penjaminan pinjaman itu akan beroperasi di bawah Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP), yaitu sebuah badan yang sepenuhnya dimiliki oleh Kementerian Keuangan. SJPP akan bertugas untuk mengelola dan mengatur skema penjaminan pemerintah tersebut.

Menurut kantor berita Bernama, fasilitas keuangan itu akan mendukung sektor-sektor yang terdampak krisis energi global, termasuk sektor konstruksi, pertanian, pangan, logistik, transportasi, dan pariwisata.

“Dalam menghadapi tekanan global yang semakin meningkat, pemerintah Madani [visi pemerintahan Anwar] sedang bertindak cepat, dipandu oleh umpan balik langsung dari para pelaku industri, untuk memastikan bahwa setiap langkah menjangkau mereka yang paling membutuhkannya,” terang Anwar dalam sebuah pernyataan pada Senin (20/4/2026).

Di samping bantuan melalui pinjaman, Kementerian Keuangan Malaysia, dalam pernyataannya, juga menyatakan bahwa masa transisi untuk penerapane-invoicingalias faktur elektronik akan diperpanjang hingga 31 Desember 2027. Hal itu berlaku untuk bisnis-bisnis dengan penjualan tahunan antara RM1 juta dan RM5 juta, seperti dikutip dariThe Edge Malaysia.

Sebagai informasi,e-invoicingawalnya diperkenalkan sebagai platform digital untuk menyederhanakan penagihan dan meningkatkan kepatuhan pajak.E-invoicingpun mewajibkan bisnis untuk membuat dan mengirimkan faktur secara elektronik untuk meningkatkan efisiensi pelaporan dan pemungutan pajak, sekaligus mengurangi kebocoran.

Pernyataan itu juga menambahkan bahwa Pemerintah federal Malaysia pun akan mempertimbangkan pembebasan sementara bea masuk dan pajak penjualan hingga 31 Desember 2026 untuk barang-barang Malaysia yang diimpor kembali. Fenomena reimpor tersebut terjadi karena barang-barang itu tidak bisa menyelesaikan proses ekspor akibat gangguan yang disebabkan oleh perang di Asia Barat.

Sang Perdana Menteri mengatakan bahwa pemerintahannya akan terus memantau situasi itu dan menilai kebutuhan untuk memfasilitasi perlakuan pajak bagi bisnis yang terdampak oleh perang tersebut.

Pemerintah, katanya, akan terus memperkuat kerja sama dengan para lembaga keuangan, pelaku industri, dan pengusaha untuk memastikan bahwa langkah-langkah dari pemerintah akan membantu menjaga operasi bisnis dan melindungi lapangan kerja.

“Ini bukan situasi sementara; kita harus bersiap untuk perubahan yang bertahap dan berkepanjangan,” ungkap Anwar.

Langkah ini memang merupakan bagian dari upaya yang sedang dilakukan Pemerintah Malaysia untuk meredakan dampak dari perang di Asia Barat, yang telah membuat Selat Hormuz diblokade oleh Iran dan AS.

Selat Hormuz merupakan tempat berlayarnya seperlima dari keseluruhan pengiriman energi dunia, seperti dilansir dariBBC News. Penutupan pelayaran di selat itu pun membuat harga energi global, termasuk minyak, melambung.

Sebelumnya, pada Senin, Perdana Menteri Anwar telah mengadakan pertemuan dengan komunitas bisnis etnis China dan India. Berdasarkan laporanMalay Mail, acara itu menyusul pertemuannya dengan pelaku UMKM Bumiputera, yaitu komunitas etnis Melayu dan penduduk asli Malaysia. (Laurensius Katon Kandela)

Sejumlah negara mulai berlomba mengamankan pasokan energi dengan mendekati Rusia sebagai pemasok minyak utama. Langkah ini terjadi di tengah tekanan krisis energi global yang dipicu konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok.

Melansir berbagai sumber, berikut rekap negara-negara yang tercatat aktif menjajaki atau membeli minyak dari Rusia:

Malaysia menjadi pemain terbaru dalam daftar ini. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyatakan perusahaan energi nasional Petronas tengah bersiap bernegosiasi dengan Rusia.

Langkah ini ditujukan untuk menjamin ketahanan energi domestik, terutama di tengah risiko gangguan distribusi global.

Indonesia lebih dulu bergerak melalui kesepakatan langsung antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Kerja sama ini mencakup impor minyak mentah, gas, hingga pengembangan sektor hilirisasi energi. Pemerintah menargetkan realisasi impor dalam waktu dekat.

[Gambas:Youtube]

Filipina mengambil pendekatan diplomatik dengan meminta izin kepada Amerika Serikat untuk tetap membeli minyak Rusia.

Langkah ini diambil setelah negara tersebut menetapkan status darurat energi nasional, sekaligus membuka opsi pasokan dari kawasan lain.

Vietnam memperkuat hubungan energi melalui kunjungan resmi Perdana Menteri Pham Minh Chinh ke Rusia.

Kesepakatan yang diteken mencakup kerja sama minyak dan gas sebagai bagian dari strategi jangka panjang menjaga stabilitas energi.

India menjadi salah satu pembeli utama minyak Rusia. Negara ini memanfaatkan harga diskon untuk menekan biaya impor energi, meski harus menghadapi tekanan tarif dari AS.

China tercatat sebagai importir terbesar minyak Rusia. Hubungan energi kedua negara semakin erat seiring meningkatnya kebutuhan industri dan stabilitas pasokan.

Korea Selatan turut masuk daftar pembeli, meski tetap berhati-hati dalam menyeimbangkan kebijakan energi dan tekanan politik global.

Malaysia mengumumkan untuk masuk dalam jejeran negara yang turut mengincar pasokan minyak dari Rusia. Ini menambah panjang daftar negara-negara Asia Tenggara yang mengantre untuk mendapatkan pasokan minyak dari Rusia.

Selain Malaysia, sebelumnya sudah ada Indonesia, Filipina dan Vietnam yang telah lebih dulu "berburu" pasokan dari Rusia. Upaya tersebut dilakukan di tengah krisis energi, imbas konflik Amerika Serikat (AS)-Israel yang menyerang Iran dalam 8 pekan terakhir.

Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada Sabtu (18/4) menyatakan bahwa perusahaan minyak nasional yakni Petronas, bersiap bernegosiasi dengan Rusia untuk membeli minyak dan memastikan kecukupan pasokan untuk kebutuhan domestik, sebagaimana dilaporkan oleh The Star, mengutip dari Channel News Asia Minggu (19/4).

Anwar mencatat bahwa banyak negara Eropa dan Amerika yang sebelumnya menjatuhkan sanksi kepada Rusia, kini justru bersaing untuk membeli minyaknya.

"Untungnya, hubungan kita dengan Rusia tetap baik. Oleh karena itu, tim Petronas dapat bernegosiasi dengan mereka," ungkapnya seperti dikutip harian berbahasa Melayu, Sinar Harian.

Anwar mengatakan pada Sabtu (18/4), bahwa upaya diplomatik dini yang dilakukan pihaknya adalah memastikan kapal tanker minyak Malaysia menjadi salah satu yang pertama melewati rute kritis di Selat Hormuz dalam beberapa pekan terakhir. Keberhasilan ini membantu mencegah gangguan besar pada rantai pasokan energi di Negeri Jiran.

[Gambas:Youtube]

"Alhamdulillah, satu kapal tanker minyak Petronas tiba dengan selamat di Kompleks Terintegrasi Pengerang (pada Jumat (17/4). Pengiriman ke Pengerang sangat krusial karena proses pemurnian hanya bisa dilakukan di sana," tuturnya seperti dikutip oleh Free Malaysia Today.

Secara terpisah, Petronas sebelumnya menyatakan pasokan bahan bakar di stasiun-stasiun pengisian bahan bakar seluruh negeri aman hingga akhir Juni, memperpanjang proyeksi sebelumnya selama satu bulan.

Beberapa negara Asia Tenggara lainnya juga telah menghubungi hingga menyepakati perjanjian untuk membeli minyak Rusia. Beberapa negara tersebut yakni Indonesia, Filipina dan Vietnam.

Pada Senin (13/4) Presiden Indonesia Prabowo Subianto menemui langsung Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Berkat pertemuan tersebut, Indonesia berhasil mengantongi kesepakatan kerja sama jangka panjang di sektor energi dan sumber daya mineral. Itu termasuk minyak dan gas, keamanan energi, hingga hilirisasi. 

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan impor minyak mentah (crude) dari Rusia bakal dieksekusi dalam waktu dekat. Apabila memungkinkan, minyak Moskow dikirim ke Indonesia pada April 2026 ini.

"Kalau untuk crude mungkin bulan-bulan ini bisa jalan (bisa dikirim) Insyaallah," ujar Bahlil ditemui di Kantornya, Jumat (17/4).

Di sisi lain, Sekretaris Energi Filipina Sharon Garin menyatakan bahwa negaranya telah meminta Amerika Serikat (AS) untuk memperpanjang dispensasi pembelian minyak dan produk minyak Rusia. Filipina, yang bulan lalu menetapkan status darurat energi nasional, juga tengah melirik pemasok dari Amerika Selatan dan Amerika Utara.

Adapun Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh dilaporkan telah melakukan kunjungan resmi ke Rusia pada akhir Maret untuk menandatangani beberapa perjanjian, termasuk kerja sama minyak dan gas.

Ancaman krisis BBM yang berpotensi terjadi pada Juni mendatang diwaspadai Pemerintah Malaysia. Negeri Jiran itu menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi ancaman krisis tersebut.

Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir mengatakan periode Juni hingga Juli akan menjadi fase krusial dalam menjaga ketersediaan energi nasional.

"Juni dan Juli akan menjadi periode yang sangat kritis untuk memastikan pasokan bahan bakar tetap tersedia," ujarnya dikutip Bloomberg, Minggu (12/4).

Menurutnya, ketersediaan bahan baku lain berbasis minyak dan gas, termasuk untuk industri farmasi dan alat kesehatan, perlu dijaga.

Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan energi masih dalam kondisi aman untuk jangka pendek. Akmal menyebut ketersediaan BBM untuk April dan Mei masih stabil, tetapi tantangan utama akan muncul setelahnya.

Sinyal kewaspadaan ini sebelumnya telah disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

[Gambas:Youtube]

Ia yang menyebut ketidakpastian pasokan energi bisa mulai terasa pada Juni. Hal ini menegaskan kerentanan Malaysia terhadap tekanan krisis energi global.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Malaysia mulai mengambil langkah diversifikasi sumber pasokan energi serta memperkuat kerja sama dengan mitra dagang utama.

Lonjakan permintaan di sejumlah wilayah sempat memicu gangguan sementara di beberapa SPBU Malaysia. Namun, Wakil Menteri Perdagangan Dalam Negeri Fuziah Salleh menegaskan kondisi tersebut bersifat sementara dan sedang ditangani.

"Posisi pasokan bahan bakar negara masih stabil dan mencukupi," ujarnya sambil mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan.

Pemerintah juga menepis laporan media asing yang menyebut adanya ekspor solar dari Malaysia ke Filipina. Perusahaan energi nasional Petroliam Nasional (Petronas) menegaskan tidak memiliki perjanjian pasokan dengan pihak Filipina dan tetap memprioritaskan kebutuhan domestik.

Selain langkah pengamanan pasokan, pemerintah Malaysia juga mengaktifkan kembali kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sejak pertengahan April. Kebijakan ini diterapkan hingga tiga hari dalam seminggu, sebagai bagian dari upaya penghematan energi.

Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk seluruh sektor. Pegawai di bidang keamanan, kesehatan, dan pendidikan tetap diwajibkan bekerja dari kantor guna menjaga layanan publik.

Selain itu, hanya ASN yang tinggal lebih dari 8 kilometer dari kantor dan berada di wilayah tertentu seperti Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, dan ibu kota negara bagian yang memenuhi syarat WFH.

Dalam pelaksanaannya, pegawai yang bekerja dari rumah diwajibkan menggunakan aplikasi pelacakan berbasis geolokasi bernama SPOT-Me untuk mencatat kehadiran dan aktivitas kerja secara berkala, bahkan hingga setiap jam.

Kebijakan ini menuai beragam tanggapan. Sebagian pegawai menyambut positif karena dapat menghemat waktu dan biaya, namun ada pula yang menilai pekerjaan tertentu menjadi kurang efisien jika dilakukan dari rumah.

Sejumlah kalangan juga menilai dampak kebijakan ini terhadap penghematan energi relatif terbatas. Ekonom memperkirakan hanya sekitar 260 ribu dari total 1,3 juta ASN yang memenuhi syarat WFH, sehingga penghematan bahan bakar yang dihasilkan kurang dari 1 persen dari total konsumsi nasional.

Agar lebih berdampak, kebijakan serupa dinilai perlu diperluas ke sektor swasta, meskipun hal tersebut berpotensi menimbulkan tantangan baru bagi dunia usaha.

Pemerintah Malaysia menyiapkan serangkaian kebijakan untuk meredam dampak gejolak energi global, mulai dari penyesuaian harga BBM, penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), hingga penguatan pasokan.

Namun, di tengah upaya tersebut, negara itu tetap dibayangi potensi krisis bahan bakar minyak (BBM) pada pertengahan tahun ini.

Langkah awal yang ditempuh pemerintah adalah menjaga stabilitas harga energi melalui subsidi besar. Malaysia menggelontorkan hampir US$1 miliar atau sekitar Rp17,1 triliun per bulan (asumsi kurs Rp17.128 per dolar AS) untuk subsidi energi guna menahan lonjakan harga di tingkat konsumen, di tengah kenaikan harga minyak global akibat konflik di Timur Tengah.

Di saat bersamaan, pemerintah juga mulai menaikkan harga solar non-subsidi secara bertahap, yang telah berlangsung selama empat pekan berturut-turut. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi beban fiskal sekaligus menyesuaikan harga dengan kondisi pasar.

Selain itu, Malaysia juga menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi ASN mulai 15 April 2026.

"Tujuannya adalah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan memastikan keberlanjutan pasokan energi," ujar Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam pernyataan, dikutip dari Reuters.

[Gambas:Youtube]

Skema kerja fleksibel ini berlaku hingga tiga hari dalam sepekan, khususnya bagi pegawai yang memenuhi kriteria tertentu.

Namun, efektivitas WFH ASN ini dinilai terbatas. Sejumlah ekonom memperkirakan hanya sekitar 260 ribu dari total 1,3 juta ASN yang dapat menerapkan WFH, sehingga penghematan energi yang dihasilkan kurang dari 1 persen dari total konsumsi nasional.

Di sisi pasokan, Malaysia juga memperkuat peran perusahaan energi nasional Petronas dalam menjaga ketersediaan BBM dan listrik domestik. Pemerintah menegaskan prioritas utama tetap pada kebutuhan dalam negeri di tengah meningkatnya permintaan global.

Meski demikian, Malaysia tetap memainkan peran penting sebagai pemasok energi di kawasan. Negara ini menjadi salah satu sumber impor bahan bakar olahan bagi Australia, yang selama ini bergantung pada pasokan luar negeri untuk lebih dari 80 persen kebutuhan energinya.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bahkan dijadwalkan mengunjungi Kuala Lumpur pada pertengahan April untuk mengamankan pasokan energi.

"Melibatkan mitra regional penting seperti Brunei Darussalam dan Malaysia akan membantu memastikan pasokan energi Australia tetap aman di tengah ketidakpastian," ujar Albanese.

Upaya penguatan pasokan juga dilakukan Malaysia melalui diversifikasi sumber energi dan kerja sama dengan mitra dagang utama. Namun tetap saja berbagai langkah tersebut belum sepenuhnya menghilangkan risiko krisis.

Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memperingatkan periode Juni hingga Juli 2026 akan menjadi fase krusial bagi ketahanan energi nasional.

"Juni dan Juli akan menjadi periode yang sangat kritis untuk memastikan pasokan bahan bakar tetap tersedia," ujarnya.

Ia menambahkan pasokan BBM masih relatif aman untuk April dan Mei, tetapi tekanan diperkirakan meningkat setelahnya seiring ketidakpastian global. Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan guna menghindari gangguan distribusi.

Peringatan ini mempertegas bahwa meski telah mengeluarkan berbagai jurus, Malaysia tetap menghadapi ancaman nyata krisis energi dalam waktu dekat.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dijadwalkan melakukan kunjungan ke Brunei Darussalam dan Malaysia pada 14-17 April 2026 untuk mengamankan pasokan minyak, pupuk, serta barang-barang penting lainnya di tengah ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah.

Mengutip The Diplomat, Selasa (14/4), dalam pernyataan resmi, Albanese akan mengunjungi Bandar Seri Begawan dan Kuala Lumpur. Di Brunei, ia akan bertemu Sultan Hassanal Bolkiah untuk membahas kerja sama di bidang energi, ketahanan pangan, serta kelancaran distribusi barang esensial.

Sementara di Malaysia, Albanese akan bertemu Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk membahas pasokan bahan bakar dan kebutuhan penting lainnya.

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong turut mendampingi dalam kunjungan tersebut dan dijadwalkan bertemu mitranya di kedua negara, sebelum melanjutkan perjalanan ke Singapura.

Albanese menegaskan pentingnya kerja sama dengan negara-negara kawasan guna menjaga ketahanan pasokan energi Australia di tengah situasi global yang tidak menentu.

"Melibatkan mitra regional penting seperti Brunei Darussalam dan Malaysia akan membantu memastikan pasokan energi Australia tetap aman di tengah ketidakpastian. Kami mengambil setiap langkah untuk memperkuat hubungan dan bekerja sama dengan mitra utama agar pasokan bahan bakar tetap terjaga," ujar Albanese.

[Gambas:Youtube]

Australia mengimpor lebih dari 80 persen untuk kebutuhan bahan bakar olahan seperti bensin, diesel, dan avtur dari luar negeri, terutama dari Korea Selatan, Singapura, Jepang, Taiwan, dan Malaysia.

Sedangkan, negara-negara pemasok tersebut juga bergantung pada pasokan minyak mentah dari kawasan Teluk, sehingga berisiko terdampak gangguan distribusi global.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Australia memperkuat kerja sama dengan negara mitra di Asia. Sebagai eksportir utama gas alam cair (LNG), Australia juga menjalin kesepakatan timbal balik untuk menjaga kelangsungan pasokan energi.

Sebelumnya, Australia dan Singapura telah sepakat menjaga aliran pasokan bensin, diesel, dan LNG. Albanese juga telah bertemu Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dan menandatangani pernyataan bersama terkait ketahanan ekonomi dan pasokan esensial.

"Kami sepakat untuk mengoordinasikan respons terhadap krisis global ini agar kedua negara menjadi lebih kuat dan tangguh di masa depan. Kami juga menegaskan komitmen untuk berupaya maksimal memenuhi kebutuhan keamanan energi masing-masing di tengah krisis energi global saat ini," demikian pernyataan bersama kedua pemimpin.

Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir pernah mengatakan periode Juni hingga Juli akan menjadi fase krusial dalam menjaga ketersediaan energi nasional.

"Juni dan Juli akan menjadi periode yang sangat kritis untuk memastikan pasokan bahan bakar tetap tersedia," ujarnya, melansir Bloomberg.