Bisnis.com, MATARAM – Perbaikan infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkendala efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Banyak ruas jalan yang rusak belum diperbaiki, terutama di Pulau Sumbawa. Kepala Dinas PUPR NTB Lalu Kusuma Wijaya mengakui masih terdapat sejumlah ruas dalam kondisi rusak, baik jalan provinsi maupun kabupaten.

Keterbatasan anggaran dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu kendala utama, sehingga penanganan difokuskan pada titik-titik prioritas yang dinilai membahayakan pengguna jalan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemprov NTB mencapai 1.493 km, jauh lebih panjang daripada jalan nasional yang hanya 940 km.

Sejumlah ruas jalan di Bima dan sekitarnya telah masuk dalam rencana penanganan, termasuk perbaikan jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan akibat longsor maupun tergerus usia.

"Insya Allah bulan Mei ini kita mulai penanganan di beberapa ruas, seperti Karumbu-Sape, Tawali-Sape, dan beberapa titik lain yang mengalami kerusakan," jelas Wijaya, Rabu (29/4/2026).

Seperti diketahui, pemerintah pusat memangkas Dana Transfer Daerah (TKD) ke NTB hingga Rp1,2 triliun, sehingga Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota harus melakukan penyesuaian.

Anggaran infrastruktur menjadi salah satu yang terdampak, selain anggaran belanja rutin pemerintah lainnya.

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menjelaskan keterbatasan anggaran saat ini agar dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat.

"Di tengah keterbatasan anggaran, kami tetap ada upaya dan langkah-langkah yang dilakukan. Salah satunya adalah perbaikan jalan sporadis di titik-titik yang dianggap sangat rawan bagi pengguna jalan," jelas Dinda.

Selain jalan, infrastruktur internet di NTB belum merata. Masih terdapat sejumlah wilayah blank spot di NTB baik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, termasuk di beberapa Kecamatan seperti Kecamatan Lambitu, Wera, Monta, Langgudu, Ambalawi dan Sape disebutnya masih mengalami sinyal lemah, terutama di daerah perbukitan dan terpencil.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan, terutama pada lintasan mudik Idul Fitri 1447 Hijriah/ 2026 Masehi, demi memastikan keselamatan, kelancaran serta kenyamanan para pemudik pada periode arus mudik hingga balik mendatang.

Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan perbaikan jalan menjadi prioritas utama pada awal tahun ini melalui skema pergeseran anggaran berikut percepatan jadwal kegiatan proyek pembangunan fisik tersebut dari semula pada semester kedua menjadi semester pertama.

"Kami telah menggeser jadwal proyek agar bisa dikerjakan dalam waktu dekat. Insya Allah sebelum Lebaran kita pastikan jalan di Kabupaten Bekasi sudah diperbaiki semua," katanya di Cikarang, Senin.

Dia menyatakan perbaikan jalan juga diupayakan melalui skema bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya pada ruas berstatus jalan provinsi seperti Jalan KH Raden Ma'mun Nawawi.

"Saya telah berkoordinasi dengan Pemprov Jabar untuk memperbaiki ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan di wilayah Kabupaten Bekasi. Kita komunikasikan dengan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Jabar," katanya.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Komisaris Pol. Sugihartono menilai kondisi jalan di wilayah Kabupaten Bekasi saat ini masih jauh dari ideal. Lubang-lubang besar dan beton hancur kerap dijumpai bahkan di ruas lintasan pemudik maupun Tol Jakarta-Cikampek.

"Idealnya harus semakin bagus, karena setiap ada kegiatan kami evaluasi seperti apa kondisi-kondisi jalannya. Faktanya, ya agak prihatin juga," ujarnya.

Ia mengaku telah meminta kepada otoritas terkait untuk segera melakukan perbaikan jalan sehingga dapat tuntas saat musim mudik dimulai atau bertepatan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026.

"Sudah kami sosialisasikan dalam rapat bahwa ini kewenangan tanggung jawab penyelenggaranya siapa, mereka harus tanggung jawab. Nanti pada saat Operasi Ketupat sudah tidak ada lubang," katanya.

Hasil pemantauan lapangan, kerusakan terjadi di hampir semua jalur mudik utama mulai dari Jalan Pantura sepanjang Tambun Selatan hingga Kedungwaringin yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum hingga Jalan Inspeksi Kalimalang yang menjadi kewenangan Pemkab Bekasi.

"Yang jelas setiap kawasan mulai Tambun sampai Kedungwaringin atau Pantura maupun Kalimalang ada semua. Kondisinya lubang-lubang, diameter 30 sentimeter, ada yang 20 sentimeter. Termasuk Tol Jakarta-Cikampek yang dikelola Jasa Marga," ujarnya.

Sugihartono menyebut kerusakan cukup parah juga terjadi di Jalan KH. Raden Ma'mun Nawawi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jalur provinsi itu bahkan menjadi titik rawan karena kerap terjadi kecelakaan lalu lintas.

"Kami sudah koordinasikan semua, jangan sampai nanti pada saat Operasi Ketupat, ada permasalahan di jalur provinsi itu," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026