Jakarta (ANTARA) - Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS) Dwisuryo Indroyono Soesilo menyatakan Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai pemasok pasar global produk kehutanan yang legal dan berkelanjutan.

"Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang menerapkan sistem legalitas kayu nasional wajib melalui SVLK+ (Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian) ,” kata Indroyono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Ia menambahkan permintaan pasar Amerika Serikat terhadap produk yang kompetitif, transparan, dan memiliki rantai pasok berkelanjutan terus meningkat.

Kondisi tersebut, lanjutnya membuka peluang besar bagi produsen Indonesia untuk memperluas pangsa pasar sekaligus memperkuat kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan.

Sementara itu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan Indonesia dan AS memiliki hubungan perdagangan kehutanan yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade dan dibangun atas dasar kepercayaan, kualitas, serta komitmen terhadap pengelolaan hutan lestari.

Dalam webinar internasional bertajuk Navigating U.S. Market Access for Indonesian Forest Products: Trade, Legality, and Sustainability pada Kamis (14/5/2026) di Kedubes RI untuk AS di Washington DC ia menyatakan Indonesia berharap kebijakan perdagangan global dapat semakin memberikan insentif kepada produk kayu legal dan berkelanjutan.

"Kayu lapis Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat bukan berasal dari hutan yang dikelola secara ilegal. Produk kami bersertifikat, dapat ditelusuri, dan diverifikasi legalitasnya melalui sistem SVLK+ yang menjadi salah satu sistem paling komprehensif di dunia,” ujarnya.

Ia menjelaskan lebih dari 70 persen ekspor plywood Indonesia ke Amerika Serikat telah memiliki sertifikasi FSC maupun Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+).

Raja Juli Antoni juga mendorong diversifikasi produk kehutanan Indonesia di pasar Amerika Serikat, tidak hanya bergantung pada plywood dan jenis kayu Dipterokarpa.

Indonesia, tambahnya, memiliki potensi besar dari berbagai spesies kayu yang dapat mendukung industri konstruksi, furnitur, hingga recreational vehicle (RV) di Amerika Serikat.

Sementera itu Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan SVLK+ terus dikembangkan mengikuti dinamika regulasi global seperti U.S. Lacey Act, European Union Deforestation Regulation (EUDR), hingga berbagai aturan legalitas kayu di negara lain.

Ia menyatakan sistem tersebut menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk kehutanan Indonesia.

Menurut dia SVLK+ mengintegrasikan aspek legalitas, keberlanjutan, keterlacakan, dan verifikasi independen dalam satu sistem nasional yang mendukung transparansi rantai pasok produk kehutanan Indonesia.

"SVLK+ membantu pembeli dan importir memahami asal-usul produk serta bagaimana kepatuhan terhadap regulasi dapat dibuktikan secara sistematis," ujarnya.

Laksmi menegaskan Indonesia memiliki skala kawasan hutan produksi yang besar dengan tata kelola yang terus diperkuat melalui pengawasan multisektor, digitalisasi, pemantauan berbasis satelit, hingga pengembangan SVLK+ yang telah dilengkapi sistem keterlacakan berbasis geolokasi dan QR code.

Ketua Umum APHI Soewarso menyampaikan Amerika Serikat masih menjadi salah satu mitra strategis terpenting bagi ekspor produk kehutanan Indonesia.

Ia menyebut nilai ekspor produk kayu olahan Indonesia ke Amerika Serikat pada 2025 mencapai sekitar 1,94 miliar dolar AS atau sekitar 15 persen dari total ekspor produk kayu olahan Indonesia secara global.

"Perubahan lanskap perdagangan global menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi industri hasil hutan. Karena itu, dialog yang terbuka dan konstruktif antara pemerintah, pelaku usaha, dan mitra dagang menjadi sangat penting untuk menjaga hubungan perdagangan yang adil dan berkelanjutan," katanya.

Soewarso menegaskan Indonesia tetap berkomitmen mendorong pengelolaan hutan lestari, perdagangan kayu legal, serta penguatan tata kelola kehutanan yang transparan dan akuntabel.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel- Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai pemasok produk kehutanan yang legal dan berkelanjutan.

Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang menerapkan sistem legalitas kayu nasional

Maka dari itu, guna memperkuat akses pasar produk kehutanan Indonesia di Amerika Serikat, sekaligus mendorong perdagangan produk hutan yang legal, transparan, dan berkelanjutan di tengah meningkatnya tuntutan global terhadap aspek keberlanjutan, keterlacakan, dan kepatuhan rantai pasok, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington D.C. dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menggelar webinar internasional bertajuk Navigating U.S. Market Access for Indonesian Forest Products: Trade, Legality, and Sustainability pada Kamis (14/5/2026).

Forum tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama perdagangan kehutanan Indonesia–Amerika Serikat yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Indonesia dan Amerika Serikat memiliki hubungan perdagangan kehutanan yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade dan dibangun atas dasar kepercayaan, kualitas, serta komitmen terhadap pengelolaan hutan lestari.

Dia mengatakan Indonesia berharap kebijakan perdagangan global dapat semakin memberikan insentif kepada produk kayu legal dan berkelanjutan.

“Kayu lapis Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat bukan berasal dari hutan yang dikelola secara ilegal. Produk kami bersertifikat, dapat ditelusuri, dan diverifikasi legalitasnya melalui sistem SVLK+ yang menjadi salah satu sistem paling komprehensif di dunia,” ujar Raja Juli Antoni dalam pidato kuncinya.

Ia menjelaskan lebih dari 70 persen ekspor plywood Indonesia ke Amerika Serikat telah memiliki sertifikasi FSC maupun Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+).

Raja Juli Antoni juga mendorong diversifikasi produk kehutanan Indonesia di pasar Amerika Serikat, tidak hanya bergantung pada plywood dan jenis kayu dipterokarpa. Ia menyebut Indonesia memiliki potensi besar dari berbagai spesies kayu yang dapat mendukung industri konstruksi, furnitur, hingga recreational vehicle (RV) di Amerika Serikat.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo mengatakan hubungan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang, termasuk di sektor kehutanan yang menjadi salah satu penopang penting kerja sama ekonomi kedua negara.

Dia menyebutkan bahwa Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai pemasok produk kehutanan yang legal dan berkelanjutan. Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang menerapkan sistem legalitas kayu nasional wajib melalui SVLK+.

Ia menambahkan permintaan pasar Amerika Serikat terhadap produk yang kompetitif, transparan, dan memiliki rantai pasok berkelanjutan terus meningkat. Menurut dia, kondisi tersebut membuka peluang besar bagi produsen Indonesia untuk memperluas pangsa pasar sekaligus memperkuat kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan SVLK+ terus dikembangkan mengikuti dinamika regulasi global seperti U.S.

Lacey Act, European Union Deforestation Regulation (EUDR), hingga berbagai aturan legalitas kayu di negara lain.

Dia menilai sistem tersebut menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk kehutanan Indonesia.

Menurut Laksmi, SVLK+ mengintegrasikan aspek legalitas, keberlanjutan, keterlacakan, dan verifikasi independen dalam satu sistem nasional yang mendukung transparansi rantai pasok produk kehutanan Indonesia.

"SVLK+ membantu pembeli dan importir memahami asal-usul produk serta bagaimana kepatuhan terhadap regulasi dapat dibuktikan secara sistematis,” ujarnya.

Dia juga menegaskan Indonesia memiliki skala kawasan hutan produksi yang besar dengan tata kelola yang terus diperkuat melalui pengawasan multisektor, digitalisasi, pemantauan berbasis satelit, hingga pengembangan SVLK+ yang telah dilengkapi sistem keterlacakan berbasis geolokasi dan QR code.

Ketua Umum APHI Soewarso menyampaikan Amerika Serikat masih menjadi salah satu mitra strategis terpenting bagi ekspor produk kehutanan Indonesia. Ia menyebut nilai ekspor produk kayu olahan Indonesia ke Amerika Serikat pada 2025 mencapai sekitar USD1,94 miliar atau sekitar 15 persen dari total ekspor produk kayu olahan Indonesia secara global.

“Perubahan lanskap perdagangan global menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi industri hasil hutan. Karena itu, dialog yang terbuka dan konstruktif antara pemerintah, pelaku usaha, dan mitra dagang menjadi sangat penting untuk menjaga hubungan perdagangan yang adil dan berkelanjutan,” kata Soewarso.

Ia menambahkan Indonesia tetap berkomitmen mendorong pengelolaan hutan lestari, perdagangan kayu legal, serta penguatan tata kelola kehutanan yang transparan dan akuntabel. Menurut dia, forum bisnis tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat kemitraan, memperluas peluang pasar, serta mendorong inovasi dan diversifikasi produk kehutanan Indonesia di pasar global.

Kegiatan tersebut turut menghadirkan sejumlah pembicara dari pemerintah dan asosiasi industri Indonesia maupun Amerika Serikat, antara lain Chief Executive Officer International Wood Products Association Ashley Amidon, serta konsultan Recreation Vehicle Industry Association Mattie Amagai.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Program Multi-Stakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5), kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris dalam memperkuat tata kelola kehutanan, pengembangan model bisnis kehutanan berkelanjutan, serta peningkatan pengakuan pasar terhadap produk dan jasa kehutanan Indonesia.

(Kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Asei Indonesia membeberkan empat sektor ekspor unggulan yang kerap menopang permintaan asuransi pengangkutan atau marine cargo.

Direktur Utama Asuransi Asei, Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe menyebut sektor pertama adalah produk manufaktur dan industri pengolahan. Misalnya, mesin, peralatan listrik, produk kimia, dan barang setengah jadi.

“Yang kedua adalah komoditas berbasis sumber daya alam, seperti batu bara, mineral olahan, Crude Palm Oil [CPO] dan turunannya,” ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

Dia melanjutkan, yang ketiga adalah produk kehutanan dan furniture seperti kayu olahan, panel, dan furnitur, khususnya untuk pasar Asia dan Timur Tengah.

Sementara itu, yang keempat adalah produk perikanan dan agroindustry, dengan kebutuhan perlindungan tambahan terkait cold chain dan time-sensitive cargo.

Khusus di Asei Indonesia, Dody mengungkap porsi asuransi cargo masih belum berdampak signifikan dan saat ini dalam pengembangan. Namun, menurutnya potensi kegiatan pengangkutan ini akan tumbuh seiring dengan kegiatan ekspor.

“Kinerja asuransi cargo menunjukkan bahwa masih mendapat dukungan dari kontrak ekspor jangka menengah, diversifikasi tujuan ekspor, dan meningkatnya kesadaran eksportir terhadap mitigasi risiko logistik dan geopolitik,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia membeberkan empat tantangan yang dirasakan dalam memasarkan produk asuransi marine cargo. Pertama, tekanan tarif premi akibat persaingan pasar yang ketat. Kedua, volatilitas nilai barang (cargo value) akibat fluktuasi harga komoditas global.

Ketiga, lanjutnya, adanya peningkatan risiko logistik seperti disrupsi pelabuhan, geopolitik, perubahan rute pelayaran. Keempat, ada kecenderungan eksportir untuk menekan biaya asuransi di tengah pelemahan perdagangan global.

Untuk merespons tantangan tersebut, lanjutnya, Asei melakukan segmentasi risiko yang lebih tajam, khususnya berdasarkan rute, jenis kapal, dan komoditas. Kemudian, menguatkan underwriting dan pricing berbasis risk-adjusted return, sehingga bukan sekadar volume.

“Selanjutnya, mengembangkan produk marine cargo yang lebih fleksibel, termasuk open policy dan annual cover untuk eksportir besar dan kolaborasi dengan perbankan, lembaga pembiayaan ekspor, dan freight forwarder,” bebernya.

Selain itu, Dody juga menegaskan Asei Indonesia terus mengoptimalisasikan layanan klaim dan loss prevention sebagai nilai tambah bagi nasabah.

Oleh karena itu, Asei Indonesia memproyeksikan lini usaha marine cargo pada 2026 akan mengalami pertumbuhan moderat, tetapi berkelanjutan. Ini sejalan dengan proyeksi pemulihan perdagangan global dan stabilisasi harga komoditas.

“Produk asuransi ini akan tetap menjadi lini strategis dalam mendukung ekosistem ekspor nasional, terutama untuk eksportir menengah dan besar,” tutur Dody.

Untuk diketahui, mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor Indonesia sepanjang Oktober dan November 2025 mengalami pelemahan yang cukup tajam. Kontraksi yang terjadi di November 2025 semakin dalam yakni menjadi 6,6% (year on year/YoY), dibandingkan pada Oktober 2025 lalu yakni 2,31% (YoY).

Menanggapi hal itu, Dody tidak menampik bahwa hal tersebut dapat memberikan tekanan jangka pendek, tetapi belum berdampak signifikan secara struktural terhadap permintaan asuransi marine cargo.

“Beberapa pertimbangan utama adalah penurunan ekspor bersifat cyclical dan berbasis harga komoditas, bukan penurunan volume yang masif. Kemudian, banyak pengiriman ekspor masih berjalan berdasarkan kontrak forward dan long-term sales agreement,” ucapnya.

Tidak sampai di situ, menurutnya juga permintaan asuransi marine cargo cenderung lebih inelastic, karena merupakan bagian dari persyaratan pembiayaan, L/C, dan manajemen risiko eksportir.

“Dengan demikian, dampak kontraksi ekspor lebih terlihat pada perlambatan pertumbuhan, bukan penurunan premi secara absolut,” tegasnya.