IDXChannel - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk membangun pasar karbon yang kredibel, transparan, dan berintegritas tinggi sebagai instrumen penting dalam mobilisasi pembiayaan iklim global.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, saat memberikan closing remarks pada sesi tingkat tinggi “From Fragile to Financeable – De-risking Carbon Credit Markets” yang diselenggarakan dalam rangka London Climate Action Week 2026 di Kota London, Inggris.

Menhut menegaskan tantangan utama pembiayaan iklim saat ini bukanlah minimnya ambisi atau keterbatasan modal, melainkan belum terciptanya kondisi yang kondusif agar investasi dapat mengalir dengan aman dan dalam skala besar ke berbagai solusi iklim.

“Pasar karbon memiliki potensi besar untuk menyalurkan investasi bagi pengurangan emisi, perlindungan hutan, pemulihan ekosistem, dan pembangunan berkelanjutan. Namun untuk mencapai potensi tersebut, pasar karbon harus dibangun di atas fondasi integritas, transparansi, kepastian regulasi, dan kepercayaan,” kata Menhut, Kamis (25/6/2026).

Menurut dia, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam penguatan pasar karbon global mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terbesar di dunia yang berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia terus memperkuat tata kelola karbon nasional melalui berbagai reformasi kebijakan dan penguatan instrumen kelembagaan. Salah yang telah ditetapkan adalah implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 yang menjadi dasar pengembangan pasar karbon nasional yang lebih terintegrasi dan kredibel.

Di sektor kehutanan, penguatan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur tata kelola karbon, transparansi, integritas lingkungan, serta kepastian investasi dalam kegiatan karbon kehutanan.

Sebagai bagian dari penguatan infrastruktur pasar karbon nasional, Indonesia juga akan meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026. Sistem ini akan menjadi fondasi utama tata kelola pasar karbon Indonesia melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, keterlacakan (traceability), dan kepastian bagi para pelaku usaha maupun investor.

Selain itu, pada 6 Juli 2026, Kemenhut juga akan menerbitkan persetujuan Menteri dan memfasilitasi penerbitan kredit karbon kehutanan dengan volume lebih dari 30 juta ton CO?e. Langkah ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah pengembangan pasar karbon kehutanan Indonesia dan menunjukkan kesiapan Indonesia untuk menghadirkan peluang investasi iklim yang nyata dan terukur.

“Ini merupakan bukti bahwa Indonesia tidak hanya membangun kerangka kebijakan, tetapi juga menghadirkan peluang pasar yang konkret dan dapat dipercaya oleh investor,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menhut juga menekankan pentingnya kolaborasi internasional untuk membangun pasar karbon global yang semakin kuat. Menurutnya, pusat-pusat keuangan dunia memiliki peran penting dalam membangun institusi pasar yang terpercaya, mengembangkan instrumen pengelolaan risiko, serta memobilisasi investasi yang dibutuhkan untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Dia juga menegaskan bahwa masa depan pasar karbon tidak hanya ditentukan oleh jumlah kredit karbon yang diperdagangkan, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan yang dibangun, investasi yang berhasil dimobilisasi, serta manfaat iklim dan pembangunan yang dihasilkan.

Sesi yang diselenggarakan bersama The Coalition to Grow Carbon Markets tersebut mempertemukan para pemimpin pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, organisasi internasional, dan pengembang pasar karbon.

Sesi ini digelar untuk membahas langkah-langkah strategis dalam mentransformasi pasar karbon dari pasar yang masih terfragmentasi dan berisiko tinggi menjadi pasar yang matang, terpercaya, dan menarik bagi investasi jangka panjang.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) menandatangani nota kesepahaman ntuk memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia melalui pendekatan berbasis sains dan kolaborasi multipihak. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya mendukung transformasi sektor kehutanan sekaligus pencapaian target iklim nasional, termasuk FOLU Net Sink 2030.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhut Mahfudz menegaskan, sektor kehutanan saat ini menghadapi tantangan kompleks untuk menyelaraskan aspek perlindungan ekologi sebagai penyangga kehidupan, dengan upaya pembangunan ekonomi yang salah satunya berasal dari pemanfaatan sumber daya hutan. Menurut Mahfudz, kondisi tersebut membutuhkan pendekatan kebijakan yang tepat dan terintegrasi.

“Kompleksitas isu kehutanan saat ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil," ujarnya, Selasa (9/6/2026).

Mahfudz menambahkan, keterlibatan mitra pembangunan seperti YKAN di dalam kerja sama ini akan membuka ruang mengakomodasi jejaring, pengalaman dan praktik terbaik dari berbagai wilayah dan komunitas yang dimiliki YKAN untuk memperkuat agenda pembangunan kehutanan kedepannya.

Penandatanganan MoU ini merupakan kelanjutan dan penguatan kolaborasi yang sebelumnya telah terjalin, khususnya antara Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan YKAN pada periode 2021–2026, yang berfokus pada penguatan fungsi kawasan konservasi, serta perlindungan keanekaragaman hayati.

Beberapa poin yang menjadi ruang lingkup kerja sama kali ini antara lain, pengembangan dan penguatan kebijakan perlindungan sistem penyangga kehidupan dan areal preservasi, termasuk penyediaan data, informasi, dan kajian ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan.

Selain itu, kerja sama ini juga mendorong penguatan fungsi konservasi keanekaragaman hayati di kawasan konservasi maupun hutan produksi, khususnya di wilayah prioritas. Kedua pihak juga menyetujui untuk menerapkan pendekatan spasial seperti Development by Design, yang menggunakan data ilmiah yang tidak saja untuk memperbaiki perencanaan di kawasan hutan produksi, namun juga membantu perencanaan dan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dengan begitu, kawasan hutan sensitif atau wilayah hutan yang mudah rusak akibat aktivitas manusia atau perubahan lingkungan, memperoleh prioritas perlindungannya.

Lihat video: Kemenhut Ungkap Sawit Ilegal di Kawasan Hutan Capai 4 Juta Hektar



Kerja sama ini juga mencakup uji coba optimalisasi skema Multi-Usaha Kehutanan berbasis lanskap di hutan produksi, terutama di Kalimantan Timur melalui inisiatif Bentala Kalimantan. Inisiatif ini mencakup pengembangan skema penguatan tata kelola hutan produksi yang berkelanjutan dan rendah emisi serta skema insentif yang kompetitif atas jasa lingkungan yang dihasilkan.

Selain itu, kerja sama ini juga memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pendekatan berbasis risiko, termasuk pemetaan kawasan rawan, penguatan sistem pendukung, serta peningkatan kapasitas masyarakat di tingkat tapak.

Direktur Eksekutif YKAN, Herlina Hartanto, menegaskan komitmen YKAN untuk terus mendukung pemerintah dalam mendorong pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan.

“Kami percaya bahwa tantangan pengelolaan hutan yang makin besar hanya dapat diatasi melalui kolaborasi multipihak yang berbasis sains dan data. Kolaborasi multipihak ini menjadi kunci untuk memastikan hutan tetap lestari, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal dan adat, dan mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kehutanan dan target iklim Indonesia,” ucapnya.

BANTEN - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyerahkan Surat Keputusan (SK) penetapan Hutan Adat kepada masyarakat adat seluas 1.175 hektare.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan pengakuan dan penetapan hutan adat merupakan langkah penting untuk menghadirkan keadilan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

“Apa yang kita lakukan hari ini merupakan usaha kita untuk memutus mata rantai konflik yang sudah terjadi puluhan tahun yang lalu,” katanya saat penyerahan SK Hutan Adat di Hutan Adat Kesepuhan Pasir Eurih, Sabtu (6/6/2026).

Raja Juli menyebut jika selama ini konflik terkait kawasan hutan adat kerap muncul akibat perbedaan pandangan dalam mendefinisikan hak, pengelolaan kawasan, hingga penegakan hukum di wilayah hutan.

“Ternyata dari dulu dan terjadi di mana-mana terjadi konflik antara negara dan masyarakat dalam mendefinisikan, dalam mengelola, dalam menegakkan hukum, pemberian hak, antara negara dan masyarakat,” ujarnya.

Raja Juli menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses pengakuan dan penetapan 1,4 juta hektare hutan adat di berbagai daerah. Pemerintah akan terus membuka ruang dialog guna menemukan titik temu antara regulasi negara dan kearifan lokal yang selama ini dijaga masyarakat adat.

“Saya secara pribadi sebagai Menteri Kehutanan memiliki komitmen yang siap dan oke untuk mempercepat proses penetapan masyarakat hukum adat ini. Bahkan dari perbincangan terakhir di Kementerian potensi 1,4 juta ini inyallah bisa lebih, makannya kita menggunakan bahasa lebih kurang karena insyallah potensinya lebih dari 1,4 juta," tuturnya.

"Ketika memang ada aturan hukum, namun lebih jauh dari legal formal tersebut adalah komunikasi dan kesepakatan yang baik antara kementerian kehutanan, pemerintah dan masyarakat hukum adat,” kata dia melanjutkan.

Sebagai informasi, Menhut menyerahkan SK Penetapan Hutan Adat kepada masyarakat hutan adat seluas 1.175 hektare untuk 4.938 Kepala Keluarga. Dengan rincian penerima SK:

Provinsi Bengkulu Kabupaten Lebong

1. Rejang Marga Suku IX

2. Rejang Kutai Kota Baru Santan

3. Rejang Kutai Pelabai

4. Rejang Kutai Talang Donok

5. Rejang Kutai Talang Donok 1

6. Rejang Kutai Tabeak Blau

Provinsi Bali Kabupaten Buleleng

1. MHA Desa Adat Cempaga

2. MHA Desa Adat Tigawasa

Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun

1. MHA Marga Sungai Pinang

2. MHA Matga Batang Asai.

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS) Dwisuryo Indroyono Soesilo menyatakan Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai pemasok pasar global produk kehutanan yang legal dan berkelanjutan.

"Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang menerapkan sistem legalitas kayu nasional wajib melalui SVLK+ (Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian) ,” kata Indroyono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Ia menambahkan permintaan pasar Amerika Serikat terhadap produk yang kompetitif, transparan, dan memiliki rantai pasok berkelanjutan terus meningkat.

Kondisi tersebut, lanjutnya membuka peluang besar bagi produsen Indonesia untuk memperluas pangsa pasar sekaligus memperkuat kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan.

Sementara itu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan Indonesia dan AS memiliki hubungan perdagangan kehutanan yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade dan dibangun atas dasar kepercayaan, kualitas, serta komitmen terhadap pengelolaan hutan lestari.

Dalam webinar internasional bertajuk Navigating U.S. Market Access for Indonesian Forest Products: Trade, Legality, and Sustainability pada Kamis (14/5/2026) di Kedubes RI untuk AS di Washington DC ia menyatakan Indonesia berharap kebijakan perdagangan global dapat semakin memberikan insentif kepada produk kayu legal dan berkelanjutan.

"Kayu lapis Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat bukan berasal dari hutan yang dikelola secara ilegal. Produk kami bersertifikat, dapat ditelusuri, dan diverifikasi legalitasnya melalui sistem SVLK+ yang menjadi salah satu sistem paling komprehensif di dunia,” ujarnya.

Ia menjelaskan lebih dari 70 persen ekspor plywood Indonesia ke Amerika Serikat telah memiliki sertifikasi FSC maupun Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+).

Raja Juli Antoni juga mendorong diversifikasi produk kehutanan Indonesia di pasar Amerika Serikat, tidak hanya bergantung pada plywood dan jenis kayu Dipterokarpa.

Indonesia, tambahnya, memiliki potensi besar dari berbagai spesies kayu yang dapat mendukung industri konstruksi, furnitur, hingga recreational vehicle (RV) di Amerika Serikat.

Sementera itu Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan SVLK+ terus dikembangkan mengikuti dinamika regulasi global seperti U.S. Lacey Act, European Union Deforestation Regulation (EUDR), hingga berbagai aturan legalitas kayu di negara lain.

Ia menyatakan sistem tersebut menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk kehutanan Indonesia.

Menurut dia SVLK+ mengintegrasikan aspek legalitas, keberlanjutan, keterlacakan, dan verifikasi independen dalam satu sistem nasional yang mendukung transparansi rantai pasok produk kehutanan Indonesia.

"SVLK+ membantu pembeli dan importir memahami asal-usul produk serta bagaimana kepatuhan terhadap regulasi dapat dibuktikan secara sistematis," ujarnya.

Laksmi menegaskan Indonesia memiliki skala kawasan hutan produksi yang besar dengan tata kelola yang terus diperkuat melalui pengawasan multisektor, digitalisasi, pemantauan berbasis satelit, hingga pengembangan SVLK+ yang telah dilengkapi sistem keterlacakan berbasis geolokasi dan QR code.

Ketua Umum APHI Soewarso menyampaikan Amerika Serikat masih menjadi salah satu mitra strategis terpenting bagi ekspor produk kehutanan Indonesia.

Ia menyebut nilai ekspor produk kayu olahan Indonesia ke Amerika Serikat pada 2025 mencapai sekitar 1,94 miliar dolar AS atau sekitar 15 persen dari total ekspor produk kayu olahan Indonesia secara global.

"Perubahan lanskap perdagangan global menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi industri hasil hutan. Karena itu, dialog yang terbuka dan konstruktif antara pemerintah, pelaku usaha, dan mitra dagang menjadi sangat penting untuk menjaga hubungan perdagangan yang adil dan berkelanjutan," katanya.

Soewarso menegaskan Indonesia tetap berkomitmen mendorong pengelolaan hutan lestari, perdagangan kayu legal, serta penguatan tata kelola kehutanan yang transparan dan akuntabel.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia mendorong International Tropical Timber Organization (ITTO) atau Organisasi Industri Kayu Tropis Internasional untuk semakin memperkuat dukungan terhadap peningkatan daya saing industri kayu tropis, termasuk melalui alih teknologi dan penguatan kapasitas yang lebih terarah.

Hal itu disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat melakukan pertemuan bilateral dengan Executive Director International Tropical Timber Organization (ITTO) Sheam Satkuru di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, Selasa (12/5/2026).

Menurut Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama Indonesia dan ITTO dalam mendukung pengelolaan hutan lestari, pengembangan industri kayu tropis berkelanjutan, serta peningkatan daya saing produk kehutanan Indonesia di pasar global.

Menteri menegaskan Indonesia tetap berkomitmen untuk terus memperkuat Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+), termasuk melalui integrasi teknologi penandaan geografis (geotagging) guna meningkatkan transparansi dan ketertelusuran rantai pasok secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

"SVLK+ memberikan jaminan kredibel bahwa produk kehutanan Indonesia berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan tata kelola kehutanan nasional," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Indonesia juga mengundang dukungan ITTO dalam mendorong pengakuan internasional yang lebih luas terhadap SVLK+, khususnya di negara-negara konsumen, guna meningkatkan penerimaan pasar terhadap produk kayu lestari terverifikasi dari Indonesia.

Pertemuan bilateral tersebut, lanjut Raja Juli, menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat diplomasi kehutanan di tingkat global sekaligus memperluas kolaborasi internasional untuk mendukung pengelolaan hutan lestari, perdagangan hasil hutan yang bertanggung jawab, serta kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim global.

Sementara itu, Executive Director ITTO Sheam Satkuru menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Indonesia melalui berbagai proyek yang didanai ITTO, termasuk inisiatif pengelolaan ekosistem gambut, rehabilitasi dan konservasi mangrove, serta pengembangan produk hasil hutan.

Dia menyatakan Indonesia merupakan negara anggota dengan kawasan hutan terbesar di Asia yang menjadi anggota kunci bagi ITTO.

ITTO, lanjutnya, menyambut baik keberadaan perwakilan kehutanan Indonesia di ITTO melalui mekanisme yang berlaku.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan pertemuan bilateral dengan Sheam Satkuru, Executive Director International Tropical Timber Organization (ITTO). Pertemuan tersebut berlangsung di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, Selasa, 12 Mei 2026.

Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama Indonesia dan ITTO dalam mendukung pengelolaan hutan lestari, pengembangan industri kayu tropis berkelanjutan, serta peningkatan daya saing produk kehutanan Indonesia di pasar global.

Dalam pertemuan tersebut, Executive Director ITTO menyampaikan Indonesia merupakan negara anggota dengan kawasan hutan terbesar di Asia yang menjadi anggota kunci bagi ITTO. ITTO juga menyambut baik keberadaan perwakilan kehutanan Indonesia di ITTO melalui mekanisme yang berlaku.

Selain itu, ITTO menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Indonesia melalui berbagai proyek yang didanai ITTO, termasuk inisiatif pengelolaan ekosistem gambut, rehabilitasi dan konservasi mangrove, serta pengembangan produk hasil hutan.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan Indonesia mendorong ITTO untuk semakin memperkuat dukungan terhadap peningkatan daya saing industri kayu tropis, termasuk melalui alih teknologi dan penguatan kapasitas yang lebih terarah.

Lihat video: Menhut Raja Juli Cabut 22 Izin Perusahaan Pemanfaatan Hutan Buntut Bencana Sumatera



“Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+), termasuk melalui integrasi teknologi penandaan geografis (geotagging) guna meningkatkan transparansi dan ketertelusuran rantai pasok secara menyeluruh dari hulu hingga hilir,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Menurut Raja Juli, SVLK+ memberikan jaminan kredibel produk kehutanan Indonesia berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan tata kelola kehutanan nasional.

Indonesia juga mengundang dukungan ITTO dalam mendorong pengakuan internasional yang lebih luas terhadap SVLK+, khususnya di negara-negara konsumen, guna meningkatkan penerimaan pasar terhadap produk kayu lestari terverifikasi dari Indonesia.

Pertemuan bilateral ini menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat diplomasi kehutanan di tingkat global sekaligus memperluas kolaborasi internasional untuk mendukung pengelolaan hutan lestari, perdagangan hasil hutan yang bertanggung jawab, serta kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim global.

Dalam pertemuan itu, Menhut didampingi Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Penasehat Utama Menteri Kehutanan serta Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri.

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan pertemuan bilateral dengan Sheam Satkuru, Executive Director International Tropical Timber Organization (ITTO). Pertemuan tersebut berlangsung di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, Selasa, 12 Mei 2026.

Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama Indonesia dan ITTO dalam mendukung pengelolaan hutan lestari, pengembangan industri kayu tropis berkelanjutan, serta peningkatan daya saing produk kehutanan Indonesia di pasar global.

Dalam pertemuan tersebut, Executive Director ITTO menyampaikan Indonesia merupakan negara anggota dengan kawasan hutan terbesar di Asia yang menjadi anggota kunci bagi ITTO. ITTO juga menyambut baik keberadaan perwakilan kehutanan Indonesia di ITTO melalui mekanisme yang berlaku.

Selain itu, ITTO menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Indonesia melalui berbagai proyek yang didanai ITTO, termasuk inisiatif pengelolaan ekosistem gambut, rehabilitasi dan konservasi mangrove, serta pengembangan produk hasil hutan.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan Indonesia mendorong ITTO untuk semakin memperkuat dukungan terhadap peningkatan daya saing industri kayu tropis, termasuk melalui alih teknologi dan penguatan kapasitas yang lebih terarah.

Lihat video: Menhut Raja Juli Cabut 22 Izin Perusahaan Pemanfaatan Hutan Buntut Bencana Sumatera



“Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+), termasuk melalui integrasi teknologi penandaan geografis (geotagging) guna meningkatkan transparansi dan ketertelusuran rantai pasok secara menyeluruh dari hulu hingga hilir,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Menurut Raja Juli, SVLK+ memberikan jaminan kredibel produk kehutanan Indonesia berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan tata kelola kehutanan nasional.

Indonesia juga mengundang dukungan ITTO dalam mendorong pengakuan internasional yang lebih luas terhadap SVLK+, khususnya di negara-negara konsumen, guna meningkatkan penerimaan pasar terhadap produk kayu lestari terverifikasi dari Indonesia.

Pertemuan bilateral ini menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat diplomasi kehutanan di tingkat global sekaligus memperluas kolaborasi internasional untuk mendukung pengelolaan hutan lestari, perdagangan hasil hutan yang bertanggung jawab, serta kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim global.

Dalam pertemuan itu, Menhut didampingi Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Penasehat Utama Menteri Kehutanan serta Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri.

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan peran strategis Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama dunia dalam pelestarian ekosistemmangrove. Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 23% dari total luas mangrove global, yang terbesar di dunia,

Hal itu disampaikan Raja Juli saat Sidang ke-21 United Nations Twenty-first United Nations Forum on Forests di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin, 11 Mei 2026 waktu setempat.

“Indonesia menempatkan mangrove sebagai aset penting bagi aksi iklim, ketahanan pesisir, dan konservasi keanekaragaman hayati,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).

Melalui inisiatif World Mangrove Center, Indonesia mengajak masyarakat internasional untuk memperkuat kemitraan global, memperluas kolaborasi riset dan inovasi, serta mendorong aksi nyata bagi perlindungan dan restorasi mangrove dunia secara berkelanjutan.

“Sekitar 80% dari ekosistem mangrove di Indonesia berada di bawah wilayah kewenangan Kementerian Kehutanan,” tegasnya.

Oleh karena itu, Indonesia berkomitmen untuk memimpin upaya global dalam memanfaatkan potensi mangrove guna mendukung aksi iklim, meningkatkan ketahanan pesisir, serta menjaga konservasi keanekaragaman hayati.

"Indonesia menyambut baik kolaborasi melalui World Mangrove Center untuk memajukan manajemen mangrove berkelanjutan di tingkat global. Dengan penguasaan hampir seperempat mangrove dunia, kami ingin memastikan ekosistem ini menjadi pilar utama dalam mitigasi perubahan iklim dan perlindungan wilayah pesisir," ujarnya.

Lihat video: Kemenhut Tanam 50 Ribu Mangrove untuk Jaga Ekosistem & Cegah Abrasi di Bali



Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Dyah Murtiningsih menyatakan World Mangrove Center dibangun oleh Indonesia bertujuan untuk membangun pusat unggulan yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan, riset, dan pendanaan internasional.

Dalam agenda World Mangrove Center, inisiatif pusat penelitian dan restorasi mangrove dikembangkan di berbagai field observatory station di seluruh Indonesia. "Langkah ini diharapkan dapat mempercepat restorasi mangrove global dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan ekosistem pesisir dunia," ujarnya.

Kehadiran Menhut di Markas PBB ini mempertegas bahwa Indonesia tidak hanya menjaga kekayaan alam nasional, tetapi juga aktif menggerakkan kemitraan global untuk solusi berbasis alam yang berkelanjutan.

Mendampingi Menteri Kehutanan dalam Sidang Twenty-first United Nations Forum on Forests yakni, Wakil Tetap Indonesia untuk PBB New York, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari serta Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sebagai bagian dari delegasi Republik Indonesia.

IDXChannel - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pemberlakuan kuota maksimum kunjungan wisatawan di Taman Nasional (TN) Komodo sebanyak 1.000 per hari merupakan hasil dari proses panjang yang terukur.

Kebijakan yang mulai berlaku penuh per 1 April 2026 ini diklaim telah melalui tahap persiapan intensif sejak tahun lalu.

Raja Juli menjelaskan bahwa inisiasi pembahasan kuota ini sudah berjalan sejak Mei 2025 melalui serangkaian diskusi kelompok terpumpun (FGD) bersama para pemangku kepentingan dan asosiasi pelaku usaha wisata di Labuan Bajo.

"Pembatasan kuota pengunjung telah diinisiasi sejak lama, jadi tidak tergesa-gesa. Bahkan telah dilaksanakan sejak Mei 2025 persiapannya," kata Raja Juli dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Kebijakan pembatasan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melestarikan ekosistem TN Komodo yang merupakan habitat satwa liar darat dan laut, sekaligus tempat tinggal bagi masyarakat lokal.

Pembatasan kuota ini secara spesifik hanya diberlakukan pada tiga destinasi utama serta titik-titik penyelaman di sekitarnya.

"Kami laporkan bahwa fokus pembatasan kuota pengunjung dilakukan hanya pada tiga destinasi wisata, yaitu di Pulau Padar, yang kedua di Pulau Rinca, dan ketiga Pulau Komodo, termasuk 23 lokasi penyelaman di sekitar pulau tersebut," lanjut Raja Juli.

Pemerintah menetapkan kuota maksimal kunjungan sebesar 1.000 orang per hari. Guna mengatur alur wisatawan, kuota harian tersebut dibagi ke dalam tiga sesi waktu yakni Sesi I: Pukul 05.00–08.00 WIB, Sesi II: Pukul 08.00–11.00 WIB dan Sesi III: Pukul 15.00–18.00 WIB.

"Sehingga jumlah kuota pengunjung per tahun akan mencapai 365.000 orang," ungkap Menhut.

Kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), Hendrikus Rani Siga sebelumnya mengatakan, angka 1.000 orang per hari tersebut didasarkan pada kajian mendalam sejak 2018 bersama P3E Bali Nusra dan WWF.

Kajian tersebut menunjukkan daya tampung ideal kawasan adalah sekitar 366.108 pengunjung per tahun, angka yang lebih rendah dari total kunjungan tahun 2025 yang menembus 429.509 orang.

Sebelum resmi diberlakukan pada April ini, pihak BTNK telah melakukan sosialisasi sejak akhir 2025 dan uji coba pada awal 2026. Hendrikus menekankan urgensi kebijakan ini untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat lonjakan wisatawan yang tidak terkendali.

“Jika tidak ditetapkan batas maksimum tahun ini, kunjungan wisata ke Labuan Bajo akan terus meningkat setiap tahunnya tanpa terkendali,” kata Hendrikus dalam pernyataannya akhir Maret lalu.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang dinilai tegas dalam menjaga kelestarian hutan. Presiden Prabowo menyoroti langkah Menteri Kehutanan yang belum memberikan izin kepada seluruh perusahaan untuk melakukan penebangan kayu di kawasan hutan.

Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat Taklimat Presiden dalam Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih di Istana, Jakarta (8/4/2026). Rapat ini dihadiri seluruh jajaran anggota kabinet Prabowo-Gibran.

Awalnya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya menerima laporan terkait keberadaan ratusan izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak jelas, termasuk yang berada di kawasan hutan lindung. Hal ini mendorong Presiden untuk melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi di lapangan dan kebijakan yang diambil oleh jajaran kementerian terkait.

“Saya dapat laporan ada ratusan tambang nggak jelas, atau IUP nggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan. Saya cek,” ujar Presiden Prabowo.

Setelah melakukan penelusuran, Presiden mengaku puas dengan kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Prabowo menyebut Menhut Raja Antoni tidak mengeluarkan izin penebangan kayu.

“Menteri kehutanan saya cek, oh alhamdulillah, menteri kehutanan ini oke juga dia. Dia belum kasih izin potong kayu,” lanjut Presiden.

Prabowo lantas mencari dan berinteraksi langsung dengan Menteri Kehutanan saat menyampaikan pernyataannya. Menhut Raja Antoni tampak berdiri dan tersenyum merespon pernyataan presiden.

“Mana menteri kehutanan ada? Oh kau ya menteri kehutanan, hehe, aduh dia berbinar-binar dia itu, saya nggak tanya partai apa dong,” kata Presiden Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang dinilai tegas dalam menjaga kelestarian hutan.

Presiden Prabowo menyoroti langkah Menteri Kehutanan yang belum memberikan izin kepada seluruh perusahaan untuk melakukan penebangan kayu di kawasan hutan.

Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat Taklimat Presiden dalam Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih di Istana, Jakarta (8/4/2026). Rapat ini dihadiri seluruh jajaran anggota kabinet Prabowo-Gibran.

Awalnya, Presiden Ke-8 RI itu mengungkapkan bahwa dirinya menerima laporan terkait keberadaan ratusan izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak jelas, termasuk yang berada di kawasan hutan lindung. Hal ini mendorong Presiden untuk melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi di lapangan dan kebijakan yang diambil oleh jajaran kementerian terkait.

“Saya dapat laporan ada ratusan tambang nggak jelas, atau IUP nggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan. Saya cek,” ujar Presiden Prabowo.

Setelah melakukan penelusuran, Presiden mengaku puas dengan kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Prabowo menyebut Menhut Raja Antoni tidak mengeluarkan izin penebangan kayu.

“Menteri kehutanan saya cek, oh alhamdulillah, menteri kehutanan ini oke juga dia. Dia belum kasih izin potong kayu,” lanjut Presiden.

Prabowo lantas mencari dan berinteraksi langsung dengan Menteri Kehutanan saat menyampaikan pernyataannya. Menhut Raja Antoni tampak berdiri dan tersenyum merespon pernyataan presiden.

“Mana menteri kehutanan ada? Oh kau ya menteri kehutanan, hehe, aduh dia berbinar-binar dia itu, saya nggak tanya partai apa dong,” kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo pun langsung memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap ratusan IUP yang dinilai bermasalah, termasuk yang berada di kawasan hutan lindung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

“Saya dapat laporan ada ratusan tambang yang tidak jelas IUP-nya, termasuk di hutan lindung. Kalau tidak jelas, cabut IUP-nya,” tegas Prabowo.

Target Laporan Dipercepat

Saat meminta laporan evaluasi, Prabowo awalnya diberi target dua minggu oleh Menteri ESDM. Namun, dia langsung meminta percepatan menjadi satu minggu.

Prabowo menegaskan, langkah penertiban IUP merupakan bagian dari upaya memperkuat kendali negara atas sumber daya alam.

“Kita cabut semua IUP yang tidak beres. Harus di tangan negara agar kita bisa memperkuat institusi kita,” tandas Prabowo.

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan pertemuan dengan perwakilan Pemerintah Jepang. Kegiatan tersebut untuk memperkuat kerja sama pengelolaan kawasan konservasi dan mewujudkan taman nasoional berkeas dunia.

Pertemuan ini dihadiri Director Fuji-Hakone-Izu National Park Shichimeko Shuici, serta Ikuo Yamada dari kantor Kerjasama Internasional Kementerian Lingkungan Hidup Jepang.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Kehutanan menyampaikan inisiatif pengembangan kerja sama sister park antara Fuji-Hakone-Izu National Park dengan sejumlah alternatif taman nasional di Indonesia yang memiliki karakteristik ekosistem serupa, yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan Taman Nasional Gunung Rinjani.

“Kerja sama sister park ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan taman nasional melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta praktik terbaik di bidang konservasi dan pengembangan ekowisata. Inisiatif ini juga diarahkan untuk memperkuat posisi taman nasional Indonesia agar semakin dikenal di tingkat global,” ujar Menhut, Senin (30/3/2026).

Terkait kerja sama tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup Jepang menyambut baik usulan tersebut dan mendorong tindak lanjut konkret melalui penyelenggaraan technical workshop guna membahas aspek teknis kerja sama secara lebih mendalam. Workshop ini diharapkan menjadi forum awal untuk merumuskan kerangka kerja sama yang implementatif dan berkelanjutan.

Lihat video: Bromo Jadi Taman Nasional Terindah Ketiga di Dunia



Sebelumnya pada 28 Maret 2026, Menhut telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Gubernur Prefektur Shizuoka, Jepang, tentang kerja sama perlindungan dan konservasi satwa liar, dengan fokus pada program breeding loan Komodo (Varanus komodoensis).

Pengembangan kerja sama sister park dengan Fuji-Hakone-Izu National Park dan MoU breeding loan Komodo menjadi Program Kementerian Kehutanan untuk membantu memperkuat hubungan Indonesia-Jepang yang menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang.