Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggulirkan program Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) sebagai langkah strategis memutus ketergantungan pasokan daging sapi dari luar daerah.

Skema ini mengintegrasikan usaha peternakan dalam satu sistem pengelolaan berbasis desa, yang dipandang sebagai kunci memperkuat kemandirian pangan regional.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim Fadli Supiani menyatakan program ini menjadi tulang punggung upaya meningkatkan produksi daging sapi lokal.

"Program PDKT difokuskan untuk membangun kemandirian produksi daging sapi di daerah," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (30/3/2026).

Melalui pendekatan korporasi desa, kata Fadli, peternak didorong bergabung dalam kelompok usaha terorganisir guna mengoptimalkan efisiensi pengelolaan ternak.

Dalam implementasinya, pemerintah menyediakan pendampingan menyeluruh mulai dari teknik budidaya, pengelolaan pakan, hingga manajemen usaha peternakan.

Adapun dia menuturkan sinergi antara petani dan peternak diperkuat untuk menjamin ketersediaan pakan serta meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan.

"Petani dan peternak digabungkan, kemudian diberikan pemahaman terkait budidaya yang benar, pemeliharaan ternak, hingga pengelolaan pasca panen yang mampu meningkatkan nilai tambah," ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Setiap menjelang hari besar keaga­ma­­­an, khususnya Idulfitri, harga daging sapi se­­­­lalu mengalami ke­­­­naikan. Fenomena ini kerap dijelaskan sebagai kon­­­sekuensi dari hukum supply and demand: jika permintaan meningkat tajam, sementara pasokan terbatas, maka harga akan melonjak naik. Sayangnya, kebijakan pemerintah dalam mengatasi lonjakan harga tersebut cen­­­derung bersifat jangka pendek dan administratif, tanpa menyentuh akar per­­­so­­­alan struktural di sektor hulu peternakan nasional.

Berdasarkan evaluasi, bah­­wa ketersediaan sapi potong, sapi perah, dan kerbau do­­­mestik terus menyusut tajam. Pada tahun 2013, populasi sapi/kerbau sebanyak 14,23 juta ekor pada 2023 menjadi 11,79 juta ekor atau menurun 17,2 %. Pada tahun 2018, produksi daging sapi tercatat sebesar 392.000 ton dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 397.000 ton pada tahun 2019. Namun, terjadi penurunan produksi pada tahun 2020, dengan total produksi sebesar 354.000 ton. Kenaikan kembali terjadi pada tahun tahun berikutnya, dengan produksi sebesar 380.000 ton pada tahun 2021, 391.000 ton pada tahun 2022, dan 394.000 ton pada tahun 2023. Meskipun ada peningkatan produksi, kebutuhan daging sapi di Indonesia masih jauh lebih besar daripada produksinya. Pada tahun 2018, kebutuhan daging sapi nasional mencapai 663.000 ton dan meningkat pada tahun berikutnya menjadi 683.000 ton. Sama seperti produksi, kebutuhan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 636.000 ton. Namun, kebutuhan kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 664.000 ton dan melonjak cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi 737.000 ton. Pada tahun 2023, kebutuhan daging sapi sedikit menurun menjadi 680.000 ton.

Berdasarkan Proyeksi produksi dan kebutuhan total daging sapi menunjukan kenaikan dari tahun 2025 hingga 2035. Produksi daging sapi domestik diperkirakan akan terjadi kenaikan secara bertahap dari 380.000 ton pada tahun 2025 menjadi 511.000 ton pada tahun 2035. Jumlah produksi masih sangat jauh angkanya dibandingkan dengan kebutuhan total yang terdiri dari kebutuhan reguler dan program MBG untuk 41 juta orang. kebutuhan total juga diperkirakan terus meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Tahun 2025 kebutuhan total terhadap daging sapi sebesar 872.000 ton. Angka tersebut cenderung meningkat dari tahun ke tahun menjadi 1,017 juta ton pada tahun 2035. Di sisi lain, impor daging terutama daging kerbau mengalami peningkatan signifikan. Ironisnya, tren permintaan daging sapi nasional justru terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan peningkatan daya beli masyarakat (Agus, dkk. 2024)

DAMPAK KEBIJAKAN

Berdasarkan fenomena tersebut, ketergantungan terhadap impor daging sapi menjadi semakin besar dan harga daging akan meningkat tajam. Dalam upaya pengendalian harga, ternyata masih dilakukan dengan kebijakan yang konvensional. Yakni, dengan mematok harga sapi hidup di tingkat feedlot dan rumah potong hewan (RPH). Padahal, pada kedua titik tersebut terdapat banyak variabel yang menentukan harga akhir. Harga sapi bakalan impor sangat dipengaruhi fluktuasi nilai tukar rupiah.

Selain itu, keberhasilan kemampuan konversi pakan menjadi pertambahan bobot badan sangat menentukan biaya produksi. Faktor lain seperti kualitas karkas yang dihasilkan di RPH pun berpengaruh terhadap harga jual. Dengan banyaknya variabel tersebut, maka kebijakan pematokan harga justru berpotensi menciptakan distorsi pasar.

Dampak dari kebijakan ini sangat merugikan usaha ternak sapi penggemukan. Ketika harga sapi bakalan (landed cost) mencapai Rp63.000/kg, tetapi dipaksa harus dijual Rp55.000/kg berat hidup sapi siap potong, maka secara matematis peternak harus mampu meningkatkan bobot sapi minimal 2,5 kg/ekor/hari untuk menutup selisih biaya.

Target tersebut secara biologis hampir mustahil dicapai secara normatif. Dalam situasi tertekan seperti ini, muncul potensi pelanggaran yang akan membahayakan konsumen, yaitu penggunaan hormon pemacu pertumbuhan atau praktik menahan sapi agar tidak segera dipasarkan. Akibat lanjutan dari kondisi ini adalah meningkatnya impor daging kerbau dari India, yang juga membawa risiko kesehatan hewan seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Pasca-merebaknya wabah PMK pada tahun 2022, kelangkaan sapi semakin terasa. Harga sapi di sentra produksi seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Pulau Madura kini hampir setara dengan harga di sentra konsumen di Pulau Jawa. Kondisi ini mengubah pola rantai pasok. Pemasok sapi mulai mengalihkan pembeliannya ke wilayah yang sebelumnya kurang terjamah seperti Medan dan Aceh untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sementara pengusaha penggemukan sapi mencari alternatif dengan mengimpor kerbau dari Australia yang harganya relative lebih murah.

PENGENDALIAN HARGA

Untuk mengatasi fluktuasi harga daging yang terlalu tajam dan menghindari dampak negatifnya, pemerintah perlu menyusun strategi pengendalian harga yang menyentuh akar masalah. Dalam jangka pendek, perlu dipahami bahwa saat menjelang hari raya, konsumen umumnya hanya membeli daging murni.

Sementara hasil ikutan seperti jeroan, kaki, dan kepala kurang diminati yang menyebabkan kerugian pedagang daging. Akibatnya, kerugian ini dibebankan pada harga daging murni. Pada kondisi ini, Pemerintah harus hadir dengan menyerap atau membeli hasil ikutan tersebut. Sehingga beban kerugian tidak sepenuhnya ditanggung oleh harga daging murni.

Selain itu, kebijakan insentif fiskal seperti pembebasan atau penurunan bea masuk sapi bakalan impor menjelang hari raya dapat membantu menstabilkan harga.

Dalam jangka panjang, solusi utama adalah meningkatkan populasi ternak nasional. Program vaksinasi PMK harus dilakukan secara masif, konsisten, dan berkelanjutan tidak terputus-putus seperti yang terjadi selama ini. Tanpa penguatan sektor hulu melalui perbaikan reproduksi, kesehatan hewan, dan dukungan pembiayaan peternak rakyat, Indonesia akan terus terjebak dalam siklus tahunan kenaikan harga dan kebijakan tambal sulam.

Mengendalikan harga daging sapi bukan sekadar soal intervensi harga di hilir, melainkan pembenahan menyeluruh dari hulu ke hilir. Tanpa keberanian melakukan reformasi struktural, fluktuasi harga akan terus berulang, dan ketahanan pangan nasional tetap rapuh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) menyatakan selama ini pelaku usaha daging impor turut berperan dalam menjaga stabilisasi harga daging di pasaran. Direktur Eksekutif APPDI Teguh Boediyana menegaskan tidak benar jika dikatakan pelaku usaha daging impor tidak ikut berperan dalam stabilisasi harga dan cenderung memainkan harga.

Ia menekankan segmen pasar daging impor bukan pasar umum, melainkan industri hotel, restoran, dan katering (horeka). "Sebenarnya, peran swasta dan BUMN itu sama saja, yakni memiliki kewajiban untuk stabilisasi harga karena ini kepentingan nasional. Oleh karena itu, harus ada equal treatment, perlakuan yang sama antara swasta dan BUMN," ujar Teguh dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/1/2026).

Menurut Teguh, swasta secara implisit juga berperan dalam menstabilkan harga karena mekanisme harga berkaitan langsung dengan keseimbangan pasok dan permintaan. "Jika pasok mencukupi, harga akan stabil. Stabilisasi tidak hanya di pasar umum, tetapi juga di segmen kami sebagai pemasok industri horeka," katanya.

Ia menilai keputusan pemerintah memangkas porsi pengusaha swasta dan menyerahkannya kepada BUMN berpotensi menimbulkan praktik monopoli yang tidak sehat. "Monopoli pasti menimbulkan inefisiensi. Mengapa pemerintah tidak lebih bijak dalam menyikapi stabilisasi harga daging dengan memberikan perlakuan yang setara," ujarnya.

Sebagai bagian integral dari dunia usaha, Teguh menambahkan seharusnya pemerintah memberikan kesempatan yang sama agar tercipta iklim persaingan yang efisien. "Dengan demikian, manfaat dapat dirasakan oleh konsumen dan sektor riil, termasuk industri horeka dan manufaktur yang memiliki nilai tambah serta menyerap tenaga kerja," katanya.

Oleh karena itu, Teguh berharap pemerintah mengembalikan porsi kuota daging sapi reguler seperti tahun sebelumnya, yakni 180 ribu ton. Pihaknya juga mengapresiasi keputusan Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang menjanjikan evaluasi jatah kuota daging sapi reguler pada Maret.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (JAPPDI) Asnawi mengatakan produksi daging sapi nasional masih belum mencukupi kebutuhan dalam negeri. Konsumsi daging sapi per kapita tercatat sebesar 2,57 kilogram, sehingga kebutuhan nasional mencapai sekitar 731.000 ton per tahun.

Menurutnya, produksi daging sapi nasional baru mampu memenuhi sekitar 33,4 persen kebutuhan, sementara sisanya dipenuhi melalui impor. Bahkan, daging beku impor, terutama daging kerbau, dinilai bermanfaat dalam menekan harga daging di pasar. "Jika tidak ada daging impor, harga daging dalam negeri bisa menembus di atas Rp 140.000 per kilogram," katanya.

Senada, Wakil Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) Marina Ratna menyatakan pemangkasan kuota impor secara drastis yang dilakukan pemerintah dinilai kurang tepat sasaran. Pasalnya, pelaku usaha swasta mengimpor daging reguler untuk memenuhi kebutuhan industri horeka dan daging industri, bukan pasar umum.

"Peran stabilisasi harga itu merupakan tujuan dibukanya impor daging kerbau India, agar masyarakat dapat menjangkau harga daging dengan harga eceran tertinggi Rp 80.000 per kilogram. Itu berlaku di pasar umum," ujarnya.

Oleh karena itu, Marina menegaskan tidak benar jika pihak swasta dianggap mempermainkan harga daging karena segmen pasar yang dilayani berbeda.

Dalam kesempatan tersebut, Marina menjelaskan industri horeka sangat terdampak oleh pemangkasan kuota impor yang menjadi porsi swasta karena bisnis tersebut berbasis kontrak, sehingga persoalan pasokan menjadi sangat sensitif.

"Itulah sebabnya kami meminta pemerintah mengembalikan kuota. Jika pasokan terganggu dan perusahaan kesulitan, maka gelombang pemutusan hubungan kerja bisa saja terjadi," ujarnya.