Bisnis.com, MEDAN – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq merespons dugaan yang menyebut melonjaknya harga Minyakita di pasaran akibat digunakan oleh dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis.

Hanif mengatakan penggunaan Minyakita oleh dapur SPPG tidak tepat karena program minyak goreng rakyat ini ditujukan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng.

Harga eceran tertinggi Minyakita pun telah diatur pemerintah yakni Rp15.700 per liter agar mudah dijangkau masyarakat. Namun dia menyebut belum mendapat detail informasi terkait dugaan tersebut.

“Saya belum mendapat detailnya. Tapi tentu ini menjadi bahan kita karena memang [peruntukan] Minyakita itu untuk yang di luar itu [SPPG],” kata Hanif di sela Rakernas APEKSI ke-18 di Medan, Rabu (1/7/2026).

Dikatakan Hanif pihaknya akan mencermati detail dugaan tersebut terlebih dahulu mengingat penyelesaiannya nanti melibatkan lintas kementerian/lembaga.

Dia juga menyampaikan bahwa saat ini sistem di Badan Gizi Nasional (BGN) tengah diperbaiki oleh kepala BGN yang baru. Kemenko Pangan disebutnya akan mengikuti sembari tetap menjadikan dugaan tersebut sebagai perhatian.

“Jadi saya kira kami mengikuti terlebih dahulu sambil melihat langsung juga. Tapi ini tentu menjadi perhatian kami,” tambahnya.

Adapun harga Minyakita di tingkat pedagang non mitra Bulog di sejumlah wilayah di Sumut melonjak hingga tembus Rp22.000 per liter sejak awal Mei 2026. Padahal, HET ke konsumen yang ditetapkan Badan Pangan Nasional ialah Rp15.700 per liter.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU) Kantor Wilayah I sebelumnya mengungkapkan pihaknya mendapat laporan dugaan Minyakita yang dijadikan sebagai minyak curah dan dikemas ke dalam jeriken untuk kebutuhan tertentu.

Menurut informasi yang beredar, lanjutnya, pengemasan tersebut dikaitkan dengan operasional dapur SPPG yang menggunakan Minyakita sebagai salah satu bahan bakunya.

“Berdasarkan ketentuan yang berlaku, MBG tidak diperbolehkan menggunakan produk Minyakita. Ini tentu perlu menjadi perhatian bersama karena berpotensi mengganggu ketersediaan barang di pasar umum serta menciptakan distorsi distribusi,” ujar Ridho Pamungkas, Ketua KPPU Kanwil I, Rabu (13/5/2026).

Sementara itu, Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sumut menegaskan bahwa distribusi Minyakita kepada pedagang mitra tetap berjalan tanpa hambatan sesuai ketentuan. Penjualan Minyakita di atas HET disebutnya dilakukan oleh pedagang yang belum menjadi mitra Bulog.

“Itu pasti bukan dari mitra resmi Bulog karena kalau ambil langsung dari Bulog pedagang pengecer wajib menjual ke konsumen sesuai HET. Pedagang pengecer mitra Bulog semuanya terdata dalam SIMIRAH,” kata Budi Cahyanto, Kepala Bulog Kanwil Sumut, Kamis (14/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan program bantuan pangan berupa telur ayam dan daging ayam karkas kembali digulirkan sebagai langkah menyerap produksi peternak sekaligus menopang harga unggas di tingkat produsen yang tengah tertekan.

Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas Sarwo Edhy mengatakan pemerintah tengah mengintegrasikan penyerapan hasil peternak melalui berbagai program, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga mengusulkan kembali bantuan pangan telur dan daging ayam yang sebelumnya dijalankan pada 2023 dan 2024.

“Jadi yang harus kita selesaikan agar harga ayam di tingkat produsen, harganya tidak terlalu jauh dibandingkan dengan harga daging ayam di tingkat konsumen. [Namun] saat ini bedanya relatif jauh. Ada usulan bantuan daging ayam dan telur ayam. Ini sangat baik untuk stabilisasi pasokan dan harga daging ayam dan telur ayam,” kata Sarwo dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (25/6/2026).

Sarwo menyampaikan usulan program tersebut telah dimasukkan dalam perencanaan anggaran tahun depan. Namun, apabila mendapat persetujuan revisi anggaran dari DPR, pelaksanaannya berpotensi dipercepat pada tahun ini.

“Tahun 2027 [sudah] kita usulkan. Tahun ini mungkin kalau dari Komisi IV DPR RI menghendaki revisi anggaran, maka akan dilaksanakan dalam tahun ini,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan pengalaman pelaksanaan bantuan pangan untuk penanganan stunting sebelumnya terbukti mampu menopang harga di tingkat peternak.

“Jadi memang pernah yang kita lakukan dulu dengan bantuan pangan stunting. Itu dulu dengan 1,4 juta keluarga penerima atau sekitar 14.000 ton per bulan, itu sudah cukup bagus menahan harga dan itu diakui oleh para peternak,” ucap Maino.

Program tersebut sebelumnya menyalurkan bantuan berupa 1 kilogram daging ayam dan 10 butir telur kepada 1,4 juta keluarga penerima selama tiga bulan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggandeng 8.778 peternak rakyat, terdiri atas 6.895 peternak ayam petelur dan 1.883 peternak ayam broiler.

Selain bantuan pangan, Bapanas akan mengoptimalkan penyerapan melalui GPM yang digelar rutin di berbagai daerah. Menurut Maino, meski volume penyerapannya tidak besar, pelaksanaan secara konsisten dapat membantu mengangkat harga ayam di tingkat peternak.

Bapanas juga mendorong agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG membeli produk unggas langsung dari peternak dengan harga mendekati Harga Acuan Pembelian (HAP). Skema tersebut tersebut diharapkan dapat diterapkan secara nasional setelah program MBG kembali berjalan usai libur sekolah pada pertengahan Juli.

Di sisi lain, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) Kusnan menyambut baik rencana integrasi penyerapan hasil peternak ke berbagai program pemerintah, termasuk rencana pengguliran kembali bantuan pangan telur ayam dan daging ayam.

Terlebih, kata dia, kondisi peternak rakyat saat ini membutuhkan intervensi agar dapat bertahan di tengah tekanan harga.

“Memang peternaknya harus naik kelas jadi tidak hanya live bird saja. Harapannya ini harus terintegrasi oleh program pemerintah yang saat ini sedang direncanakan pemerintah juga. Kondisi saat ini yang perlu diselamatkan adalah peternak yang kondisinya saat sedang tertekan dan untuk berlanjut agak berat,” ujar Kusnan.

Sebagai informasi, Bapanas telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp17,8 triliun untuk 2027 yang mendapat dukungan Komisi IV DPR. Dalam usulan tersebut, pemerintah mengalokasikan kebutuhan pasokan sekitar 5,78 ribu ton daging ayam dan 8,67 ribu ton telur ayam untuk program bantuan pangan dengan sasaran 1,45 juta penerima manfaat.

Pemerintah terus akan menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok dan juga stabilisasi harga

Purwokerto (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan pemerintah terus menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok masyarakat di berbagai daerah guna melindungi kepentingan konsumen sekaligus menjaga keberlangsungan usaha para produsen.

"Pemerintah terus akan menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok dan juga stabilisasi harga," kata Budi Santoso usai memantau perkembangan harga di Pasar Manis Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.

Dalam kunjungan tersebut, Mendag didampingi Bupati Banyumas, jajaran Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kabupaten Banyumas, Bulog, serta sejumlah pejabat Kementerian Perdagangan.

Mendag mengatakan berdasarkan hasil pemantauan, harga sejumlah komoditas pangan dinilai relatif baik dan terkendali.

Menurut dia, harga bawang merah, bawang putih, serta cabai menunjukkan tren yang positif.

“Harga cabai rawit di Pasar Manis tercatat berkisar Rp40.000-Rp50.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan harga eceran tertinggi (HET) yang berada di kisaran Rp57.000 per kilogram,” katanya.

Sementara itu, kata dia, harga telur ayam berada di kisaran Rp25.000 per kilogram dan harga daging ayam sekitar Rp36.000 per kilogram.

Menurut dia, harga pangan yang ideal adalah harga yang mendekati harga acuan maupun HET karena mencerminkan titik keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.

"Kalau harga terlalu rendah, kasihan juga peternak. Tapi kalau harga di atas itu, kasihan juga konsumen. Maka kita cari titik temu antara produsen dan pembeli," katanya.

Terkait harga telur dan daging ayam yang masih berada pada level rendah, Mendag mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan sektor perhotelan, restoran, kafe, dan ritel modern agar meningkatkan penyerapan produk peternakan sehingga harga dapat kembali stabil.

Selain itu, pemerintah juga terus memantau perkembangan harga melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).

Saat ini terdapat sekitar 550 kontributor di 514 kabupaten dan kota yang setiap hari melaporkan kondisi harga di lapangan.

"Setiap hari mengecek perkembangan harga di pasar dan datanya masuk ke sistem kami. Dari Jakarta kami bisa memantau, tetapi kami juga ingin turun langsung ke daerah," katanya.

Menurut Budi, kehadiran pemerintah di pasar tradisional tidak hanya untuk mengumpulkan data, juga menjadi bentuk pengawasan langsung agar pedagang mematuhi ketentuan harga yang berlaku.

"Secara psikologis bisa mengingatkan kepada pedagang pasar bahwa menjual tidak boleh melebihi HET. Itu sebagai bentuk pengawasan langsung kepada masyarakat," katanya.

Selain memantau harga kebutuhan pokok, Mendag juga menyinggung investigasi terhadap dugaan permasalahan pada produk minyak goreng rakyat Minyakita yang diproduksi PT KMR di Karanganyar.

Ia mengatakan seluruh produk terkait telah ditarik oleh perusahaan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan laboratorium.

"Kalau memang melanggar aturan, izinnya bisa dicabut. Semua akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Terkait harga daging sapi yang mengalami kenaikan, Budi mengatakan pemerintah terus menelusuri penyebabnya, baik dari sisi pasokan maupun distribusi, agar langkah penanganan yang dilakukan dapat tepat sasaran.

"Harga yang sedang naik maupun turun harus ada penanganannya. Kalau turun, penyerapannya harus diperbanyak. Kalau naik, penyebabnya apa, distribusinya atau pasokannya, itu yang terus kami awasi dan monitor," katanya.

Dalam kesempatan itu, Mendag juga menyalurkan bantuan pangan berupa beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta minyak goreng Minyakita kepada sejumlah warga.

Salah seorang penerima bantuan, Triyani mengaku senang mendapatkan beras dan minyak goreng karena dua komoditas tersebut saat sekarang mengalami kenaikan harga.

“Senang sekali karena harga beras yang paling murah saat ini sudah naik di atas Rp12.500 per kilogram,” katanya.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Harga beras yang terus merangkak naik dalam lima bulan terakhir mendorong pemerintah mencari instrumen baru untuk meredam gejolak pasar. Salah satu opsi yang kini mengemuka adalah pembentukan program Beraskita Premium, skema yang diusulkan Perum Bulog untuk menstabilkan harga beras premium yang belakangan menjadi sumber tekanan utama.

Usulan tersebut muncul ketika harga beras premium terus bergerak naik, sementara harga beras medium relatif lebih terkendali berkat intervensi pemerintah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan program Beraskita Premium masih dalam tahap pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, program ini dirancang sebagai pelengkap SPHP yang selama ini hanya menyasar segmen beras medium.

“Kami mengusulkan untuk membuat Beraskita Premium. Jadi kan beras premium kan lagi agak naik, supaya menstabilisasi beras premium, Beraskita Premium harus ada,” kata Rizal saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas perkembangan harga komoditas pangan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Rizal menilai kondisi pasokan dan harga beras medium saat ini masih relatif aman. Sebaliknya, kenaikan harga justru lebih banyak terjadi pada beras premium sehingga diperlukan instrumen khusus untuk mengendalikan pergerakannya.

“Beras kita mediumnya kan aman dan stabil, tinggal beras premium yang agak meningkat. Tadi saya memberikan saran di rapat dibuatkan program Beraskita Premium, seperti beras SPHP. SPHP yang sekarang kan beras medium tuh, nah nanti harapannya nanti Beraskita Premium,” ujarnya.

Dalam usulan awal, Bulog mengajukan harga Beraskita Premium sebesar Rp14.900 per kilogram atau setara dengan harga beras SPHP. Namun, skema tersebut masih menunggu persetujuan pemerintah.

"Saya baru mengajukan saran, belum di-approve. Harapannya bisa di-approve sehingga untuk menstabilkan harga-harga semua,” imbuhnya.

Bulog berharap program tersebut dapat segera direalisasikan agar gejolak harga beras premium tidak semakin meluas.

"As soon as possible, biar masyarakat biar tenang, jangan sampai ribut seperti ini,” lanjutnya.

Harga Beras Belum Mereda

Usulan Bulog muncul di tengah tren kenaikan harga beras yang masih berlangsung.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada Mei 2026 mencapai Rp13.765 per kilogram. Angka tersebut naik 0,58% dibandingkan April 2026 dan meningkat 8,10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan kenaikan terjadi pada seluruh kelompok kualitas beras.

"Menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 0,56% secara month-to-month dan naik 12,81% secara year-on-year. Sementara untuk beras medium naik 0,79% secara month-to-month atau naik 6,57% secara year-on-year,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Selasa (2/6/2026).

Tekanan harga juga terlihat di tingkat grosir dan eceran. BPS mencatat harga beras grosir naik dari Rp14.476 per kilogram pada April menjadi Rp14.574 per kilogram pada Mei 2026. Secara tahunan, kenaikannya mencapai 6,11%.

Sementara itu, harga beras eceran mencapai rata-rata Rp15.358 per kilogram pada Mei 2026, naik 0,38% dibandingkan bulan sebelumnya dan meningkat 4,55% secara tahunan.

Kenaikan harga tersebut membuat beras menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi pada Mei 2026, bersama cabai merah, minyak goreng, bawang merah, dan tomat.

Di luar usulan intervensi harga, kalangan petani menilai persoalan utama tidak semata-mata terletak pada ketersediaan beras, melainkan pada distribusinya.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menilai fenomena kenaikan harga beras saat ini terbilang janggal karena terjadi ketika pemerintah menyatakan stok beras nasional dalam posisi surplus.

"Menurut kami, sekarang ini memang terjadi sebuah fenomena yang aneh ya, di tengah pemerintah menyampaikan bahwasannya terhadap surplus beras, tapi harga beras mahal, naik dan kenaikannya ini sangat signifikan ya, katakanlah di tahun ini. Jadi, ya pemerintah harus melakukan terobosan-terobosan untuk itu," kata Henry saat dihubungi Bisnis, Rabu (17/6/2026).

SPI tidak mempersoalkan jika Bulog menjalankan program Beraskita Premium sebagai pelengkap SPHP. Namun, menurut Henry, pemerintah tetap perlu mengidentifikasi penyebab utama kenaikan harga yang terjadi.

Dia menilai akar masalah berada pada belum optimalnya penguasaan rantai distribusi beras oleh Bulog. Karena itu, Bulog didorong memperluas jaringan penyaluran melalui koperasi.

“Menurut kami, Bulog harus membuka lagi penyaluran beras-beras ini melalui koperasi-koperasi petani, koperasi-koperasi konsumen, selain dari koperasi misalnya Desa Merah Putih yang ada sekarang,” ucapnya.

Menurut Henry, apabila stok beras nasional memang surplus, maka lonjakan harga yang terjadi saat ini kemungkinan besar berkaitan dengan persoalan distribusi dan penguasaan pasar.

Dia juga menyoroti pasokan beras premium yang masih banyak dikuasai perusahaan swasta, meskipun Bulog telah menyerap gabah dalam jumlah besar. Karena itu, Bulog dinilai perlu memperluas intervensi pasar tidak hanya pada beras medium, tetapi juga beras premium.

Selain memperkuat distribusi, SPI mengusulkan perubahan pola pengadaan gabah. Menurut Henry, Bulog tidak seharusnya membeli seluruh gabah dengan satu standar kualitas apabila nantinya beras yang dijual dibedakan menjadi kategori medium dan premium.

Di sisi lain, dia menilai usulan harga Beraskita Premium sebesar Rp14.900 per kilogram perlu dikaji lebih lanjut. Menurutnya, harga beras premium seharusnya mencerminkan kualitas gabah yang digunakan sekaligus memberikan insentif yang lebih baik bagi petani.

Meski demikian, Henry mengingatkan bahwa keberhasilan program apa pun pada akhirnya tetap bergantung pada kemampuan pemerintah mengendalikan distribusi.

Tanpa pembenahan rantai pasok, program baru seperti Beraskita Premium dinilai belum tentu mampu menahan laju kenaikan harga beras yang saat ini masih terjadi di pasar.

Distribusi dan Biaya Produksi Jadi Sorotan

Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai usulan program Beraskita Premium lebih tepat diposisikan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas harga beras di pasar dibandingkan sebagai bentuk perlindungan langsung bagi kelompok masyarakat rentan.

Pengamat Pertanian Core Indonesia Eliza Mardian menilai program tersebut menyasar segmen konsumen yang relatif memiliki kemampuan menyerap kenaikan harga sehingga efektivitasnya lebih besar dalam meredam gejolak harga secara umum.

“Mungkin lebih efisien kalau pemerintah lebih fokus memperkuat SPHP untuk beras medium plus program targeted seperti voucher atau cash transfer buat kelas menengah bawah, sementara di segmen premium biarkan mekanisme pasar bekerja lebih banyak dengan intervensi yang lebih proporsional,” kata Eliza kepada Bisnis.

Di sisi lain, Core memandang lonjakan harga beras premium lebih banyak dipicu oleh kenaikan biaya produksi dan distribusi dibandingkan persoalan permintaan.

Eliza menjelaskan kenaikan harga beras premium di tingkat penggilingan menjadi yang tertinggi dibandingkan beras medium. Menurutnya, kenaikan tersebut dipicu oleh terbatasnya pasokan gabah karena musim panen raya gadu belum dimulai. Kondisi itu membuat harga gabah tetap tinggi sehingga biaya produksi beras premium ikut meningkat.

“Penyebab naiknya harga premium ini karena dari sisi supply gabah itu kita belum masuk ke panen raya gadu [panen raya kedua], jadinya supply-nya terbatas dan harganya relatif tinggi di atas Rp6.500. Penggilingan besar membeli gabah sudah dengan harga mahal sehingga berpengaruh terhadap biaya produksi beras premium,” terangnya.

Di samping itu, kenaikan harga beras premium juga dipengaruhi oleh meningkatnya biaya distribusi akibat kenaikan harga energi, bahan kemasan plastik, serta biaya logistik yang terdampak kondisi geopolitik global. “Jadi ini penyebab utama kenaikan harga beras premium ini lebih ke faktor cost-push dan struktural, biaya logistik kita yang belum efisien dan biaya produksi beras yang belum efisien,” imbuhnya.

Eliza menambahkan beras juga masih menjadi salah satu penyumbang utama inflasi pangan. Meski porsi beras premium dalam konsumsi nasional lebih kecil dibandingkan beras medium, kenaikan harganya tetap dirasakan kelompok masyarakat kelas menengah.

“Buat kelas menengah kenaikan ini tetap terasa karena banyak dari mereka masih mengonsumsi beras premium karena ingin mendapatkan kualitas yang baik. Tapi untuk menengah atas kenaikan ini enggak begitu terdampak karena daya beli mereka tinggi,” ujarnya.

Tak hanya itu, kenaikan harga beras premium juga menimbulkan efek psikologis terhadap masyarakat karena dapat meningkatkan ekspektasi inflasi dan memengaruhi perilaku konsumsi secara lebih luas.

Meski secara statistik kontribusinya terhadap inflasi relatif kecil, secara riil kenaikan harga tersebut tetap dirasakan oleh kelompok masyarakat yang mengonsumsi beras premium dan berpotensi mengurangi ruang belanja untuk kebutuhan lainnya.

Sementara itu, Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai usulan Beraskita Premium pada dasarnya merupakan upaya Bulog mencari saluran penyaluran baru bagi stok beras pemerintah yang saat ini tersimpan dalam jumlah besar. Menurutnya, Bulog membutuhkan outlet distribusi yang cepat dan berkapasitas besar agar kualitas beras yang dikelola tidak menurun atau bahkan rusak.

“Ini bagian dari bentuk kebingungan Bulog bagaimana memastikan tidak ada beras yang dikelola itu turun mutu bahkan rusak. Makanya perlu outlet baru, segera, dan berjumlah besar. Usulan ini, hemat saya, sebatas dengan usulan agar ASN, TNI, dan Polri bisa mendapatkan pembagian beras dari Bulog,” ujar Khudori.

Lebih lanjut, ujar dia, selama ini kebijakan pemerintah masih lebih berfokus pada sisi hulu, yakni menyerap gabah dan beras dalam jumlah besar untuk memenuhi target. Sementara itu, strategi penyaluran cadangan beras yang telah diserap belum memiliki arah yang jelas, baik terkait waktu, volume, maupun sasaran distribusi.

Khudori menyebut hingga kini Bulog hanya mengandalkan dua saluran utama, yakni operasi pasar melalui program SPHP serta bantuan pangan beras, yang realisasinya bergantung pada kondisi pasar dan ketersediaan anggaran.

Meski demikian, Khudori menilai konsep Beraskita Premium bukanlah hal baru. Menurutnya, sejak lama pemerintah telah didorong agar cadangan beras pemerintah (CBP) terdiri atas beras multikualitas, termasuk premium.

“Sejak puluhan tahun lalu sudah disarankan agar CBP itu diisi beras multi kualitas, medium dan premium. Disarankan premium lebih banyak,” ucapnya.

Dia memandang hal itu sejalan dengan pergeseran preferensi konsumen yang kini semakin mengutamakan beras premium. Selain memiliki kualitas lebih baik, beras premium juga memiliki daya simpan lebih lama dan lebih mudah diterima pasar sehingga lebih efektif sebagai instrumen intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga.

Di sisi lain, Khudori menyoroti tren kenaikan harga beras yang terus terjadi di seluruh rantai pasok, mulai dari tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran. Menurutnya, kenaikan harga tersebut telah berlangsung selama lima bulan berturut-turut sejak awal 2026, bahkan ketika Indonesia memasuki periode panen raya pada Februari–Mei yang biasanya diikuti penurunan harga.

Meski kenaikan harga setiap bulan relatif kecil, akumulasinya menjadi cukup signifikan. Khudori juga mengingatkan selama lima bulan terakhir beras tidak pernah absen menjadi salah satu penyumbang inflasi, sehingga kenaikan harga komoditas pangan pokok tersebut perlu mendapat perhatian serius.

Menurut dia, di tengah pelemahan daya beli dan pendapatan yang stagnan, lonjakan harga beras paling membebani kelompok miskin, rentan miskin, serta masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan.

“Beras adalah komoditas tunggal yang paling banyak menyedot belanja rumah tangga,” tandasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Harga cabai di Jawa Barat awal Juni 2026 ini mengalami kenaikan signifikan. Berdasarkan data pemantauan harga pangan strategis tingkat konsumen per 29 Mei 2026 dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat, seluruh jenis cabai tercatat mengalami kenaikan harga.

Bahkan, harga cabai merah besar di sejumlah daerah telah menembus Rp135 ribu per kilogram. Kondisi tersebut dipicu cuaca ekstrem yang mengganggu produksi dan pasokan dari sentra pertanian.

Cabai merah besar mengalami kenaikan tertinggi, yakni 8,46 persen menjadi Rp74.735 per kilogram.

Sementara itu, cabai merah keriting naik 5,45 persen menjadi Rp62.184 per kilogram dan cabai rawit merah meningkat 3,45 persen menjadi Rp83.474 per kilogram.

Di sejumlah kabupaten/kota, harga cabai merah besar berada pada kisaran Rp58.333 hingga Rp135 ribu per kilogram. Adapun harga cabai rawit merah berkisar antara Rp66.667 hingga Rp110 ribu per kilogram.

Kepala DKPP Jawa Barat, Linda Al Amin, mengatakan kenaikan harga terjadi akibat terganggunya produksi di tingkat petani karena cuaca ekstrem.

"Terbatasnya pasokan akibat cuaca ekstrem yang menyebabkan gagal panen serta belum adanya pasokan dari sentra penghasil cabai," kata Linda, Selasa (2/6/2026).

Selain cabai, harga bawang merah juga masih bertahan di level tinggi. Rata-rata harga komoditas tersebut mencapai Rp49.377 per kilogram, dengan rentang harga di berbagai daerah antara Rp42.333 hingga Rp70 ribu per kilogram.

Menurut Linda, tingginya harga bawang merah juga dipengaruhi berkurangnya pasokan dari sentra produksi akibat faktor cuaca yang menurunkan produktivitas dan kualitas hasil panen.

Meski demikian, distribusi pangan di Jawa Barat secara umum masih berjalan lancar. Pasokan masih ditopang oleh sejumlah sentra produksi utama seperti Garut, Cianjur, Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung Barat.

Pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya stabilisasi harga melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga harian, serta koordinasi dengan Satgas Pangan dan distributor.

DKPP mengingatkan potensi kenaikan harga cabai dan bawang merah masih perlu diwaspadai seiring memasuki musim kemarau yang dapat memengaruhi produksi dan pasokan dari daerah sentra pertanian.

IDXChannel- Pemerintah memastikan melalui implementasi program bantuan pangan turut andil mendukung stabilitas harga pangan, termasuk untuk minyak goreng.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog berkomitmen untuk terus mendistribusikan bantuan pangan yang telah diperpanjang kembali hingga Juni mendatang.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan perpanjangan pelaksanaan program bantuan pangan hingga Juni dibutuhkan sebagai salah satu instrumen stabilisasi harga.

Penderasan Minyakita ke pasaran juga diperlukan agar akses masyarakat semakin luas.

Sebagaimana diketahui, dalam paket bantuan pangan, termasuk pula penyaluran minyak goreng Minyakita yang disalurkan ke masyarakat berpenghasilan rendah.

Minyakita sendiri bukan merupakan program subdisi pemerintah, melainkan kontribusi produsen minyak sawit dalam negeri untuk memenuhi pasar domestik terlebih dahulu agar mendapatkan izin ekspor.

"Dalam rangka mengantisipasi kenaikan minyak goreng, kami sudah menginstruksikan Bulog untuk segera mendistribusikan bantuan pangan karena sampai saat ini realisasinya kurang lebih 34 persen. Akhirnya dalam Rakornis di Kemenko Perekonomian diputuskan banpang diperpanjang sampai Juni," kata Ketut di Jakarta Jumat (22/5/2026).

Penggencaran distribusi bantuan pangan diyakini Bapanas dapat ikut membantu intervensi pengendalian harga pangan pokok strategis. Apalagi pemerintah juga tengah berupaya menderaskan pasokan Minyakita bagi masyarakat, termasuk pula ke pasar rakyat.

"Kami minta Bulog untuk segera mengeksekusi bantuan pangan di posisi Mei sampai Juni. Nah kalau bisa dikeluarkan, tentu bisa akan mengendalikan posisi harga, menstabilkan harga beras sekaligus menstabilkan harga minyak goreng tentunya," tutur Ketut.

"Karena apa? Minyak goreng yang harus didistribusikan pada bantuan pangan tersebut kurang lebih 132,9 ribu kiloliter. Itu banyak. Jadi kalau bisa serentak dikeluarkan Mei sampai Juni, itu artinya akan bisa secara langsung dan tidak langsung mengendalikan harga Minyakita," ujar dia.

Mengenai rerata harga Minyakita skala nasional menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sampai pekan kedua Mei cenderung mengalami penurunan secara mingguan. Meskipun masih sedikit berada diatas HET Minyakita yang dipatok di Rp15.700 per liter.

Sementara realisasi bantuan pangan sampai 20 Mei, dalam catatan Bapanas telah tersalurkan Minyakita hingga 46,2 ribu kiloliter kepada 11,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masih ada pagu salur Minyakita sebanyak 86,8 ribu kiloliter yang akan dikebut sampai pertengahan tahun 2026.

Dalam laporan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang disusun Bapanas, per 20 Mei, stok CPP berupa minyak goreng masih cukup memadai. Bulog tercatat masih mengelola stok minyak goreng total 89 ribu kiloliter dan ID FOOD 700 kiloliter.

"Dengan adanya bantuan pangan, sebagian besar masyarakat kita sudah tidak akan membeli minyak goreng, karena bantuannya 4 liter untuk setiap KPM. Jadi ini benar-benar sangat penting sekali," kata Deputi Bapanas Ketut.

Dia juga mengungkapkan pihaknya ikut mendukung upaya Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk penderasan Minyakita ke pasar-pasar, terutama wilayah DKI Jakarta dan Banten. Komitmen Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita dari 10 produsen sudah dipegang agar disalurkan sepenuhnya ke Bulog.

"Kami selesaikan dulu yang wilayah Jakarta dan Banten. Kami sudah pastikan 10 pelaku usaha yang akan mendistribusikan DMO-nya di DKI sampai Banten akan didorong ke Bulog. Jadi tidak lagi ke D1 lainnya. Kami berkolaborasi dengan Kemendag, sehingga akan dipantau terus," ujar Deputi Bapanas Ketut.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra mendukung 2 program penderasan Minyakita, yaitu melalui bantuan pangan dan DMO ke BUMN pangan ke pasar rakyat. Kedua program strategis itu harus berjalan beriringan.

"Kami diinformasikan pada bulan April dan bulan Mei ini juga pemerintah juga sedang melaksanakan program yang sangat baik sekali, yaitu adalah bantuan pangan. Jadi ada 2 program. Satu adalah bantuan pangan menggunakan Minyakita dan juga pengisian pasar," tutur Nawandaru.

"Pasokannya ke pasar-pasar ini juga sangat penting. Jadi dua program ini harus bisa termanfaatkan pasokannya secara proporsional. Jangan hanya mengedepankan satu program. Dua-duanya harus berjalan, karena ini adalah program strategis pemerintah juga untuk membantu masyarakat," kata dia.

Terlebih, menurut Direktur Kemendag Nawandaru, fungsi dari penyaluran Minyakita adalah sebagai instrumen pengendali dan penahan harga minyak goreng. Jadi Ini sangat memerlukan konsistensi dan kontinuitas penyaluran pasokan ke pasaran agar tidak terjadi fluktuasi berlebihan.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, CIREBON-Perum BulogKantor Cabang Cirebon memasifkan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah Cirebon, Majalengka, dan Kuningan (Cimajakuning) untuk menjaga keterjangkauan harga pangan di tengah tekanan inflasi daerah.

Sejak 1 Maret hingga 12 Mei 2026, total 10.900 ton beras SPHP telah disalurkan melalui berbagai kanal distribusi.

Kepala Cabang Bulog Cirebon, Imam Mahdi, mengatakan penyaluran difokuskan pada jalur yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, termasuk melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar bersama pemerintah daerah, TNI, dan Polri di sejumlah titik.

"SPHP kami itu sudah tersalurkan sebanyak 10.900 ton sejak 1 Maret sampai dengan 12 Mei 2026,” ujar Imam, Selasa (19/5/2026).

Menurut dia, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci percepatan distribusi. Pelaksanaan GPM di wilayah kerja Bulog Cirebon melibatkan empat Komando Distrik Militer (Kodim) dan empat Kepolisian Resor (Polres) di Cimajakuning.

Skema ini dinilai efektif memperluas jangkauan distribusi sekaligus memastikan ketersediaan beras dengan harga terjangkau di titik-titik yang mengalami tekanan harga.

Selain melalui GPM, Bulog memperluas jaringan distribusi dengan menggandeng kantor cabang BUMN lain di Cimajakuning agar akses masyarakat terhadap pangan murah semakin mudah.

"Seluruh saluran yang ada, sebisa mungkin kita maksimalkan untuk penyaluran beras SPHP,” kata Imam.

Di luar SPHP, Bulog Cirebon juga menjalankan penyaluran bantuan pangan bagi keluarga penerima manfaat di wilayah Ciayumajakuning. Untuk Kota Cirebon, distribusi bantuan telah rampung pada Maret 2026.

Saat ini, penyaluran masih berlangsung di Kabupaten Kuningan, dan akan dimaksimalkan di Kabupaten Majalengka serta Kabupaten Cirebon.

Fokus ke dua daerah terakhir tersebut, kata Imam, didasarkan pada indikasi kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) dan inflasi. “Majalengka sudah mulai ada grafik kenaikan inflasi, IPH, maupun kabupaten juga sama,” ujarnya.

Total bantuan pangan periode Maret–April 2026 mencapai sekitar 16.300 ton. Setiap keluarga penerima manfaat memperoleh beras 20 kilogram dan minyak goreng empat liter.

Penerima bantuan ditetapkan pemerintah melalui mekanisme by name by address, dengan sasaran masyarakat kategori desil satu sampai empat.

“Kami hanya bertugas untuk menyiapkan dan menyalurkan ke titik paling kecil atau terdekat dengan masyarakat,” tutur Imam.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat langkah stabilisasi harga telur ayam ras setelah tekanan mulai dirasakan di tingkat peternak. Selain itu, harga Minyakita yang masih tinggi di kawasan timur Indonesia juga turut menjadi perhatian pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Palmerah pada Rabu (13/5/2026) bersama Menteri Perdagangan dan jajaran Perum Bulog.

Dari hasil pemantauan, harga telur ayam ras di tingkat konsumen berada di kisaran Rp27.000 per kilogram atau masih sesuai acuan pemerintah. Sementara itu, pasokan sejumlah komoditas seperti beras, ayam ras, dan cabai dilaporkan relatif mencukupi.

Meski demikian, pemerintah memberi perhatian khusus pada kondisi di tingkat produsen. Harga telur di kandang tercatat turun hingga sekitar Rp22.500 per kilogram, lebih rendah dibanding harga acuan pembelian produsen sebesar Rp26.500 per kilogram.

Di saat yang sama, pelaku usaha peternakan masih menghadapi beban biaya pakan yang tinggi lantaran harga jagung belum mengalami penurunan signifikan. Kondisi tersebut berpotensi menekan margin usaha peternak ayam petelur jika berlangsung dalam waktu lama.

Zulhas menegaskan pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat dan keberlangsungan usaha peternak.

Untuk memperkuat permintaan, pemerintah meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan penyerapan telur melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah itu dinilai dapat menjaga serapan produksi nasional sekaligus menopang harga di tingkat peternak.

Selain itu, pemerintah juga meminta Perum Bulog segera menyalurkan Cadangan Jagung Pemerintah ke sentra peternak layer agar biaya pakan lebih terkendali. Mobilisasi jagung dari daerah surplus ke wilayah sentra telur juga akan diperkuat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah menyoroti harga Minyakita di wilayah Maluku dan Papua yang masih berada di atas harga eceran tertinggi akibat tingginya ongkos distribusi.

Untuk mengatasi hal itu, Bulog bersama kementerian terkait diminta memperkuat pasokan serta dukungan transportasi agar harga Minyakita di kawasan timur lebih stabil.

Langkah tersebut menunjukkan fokus pemerintah tidak hanya menjaga harga di pasar konsumen, tetapi juga memastikan keberlanjutan produsen di sektor hulu yang tengah menghadapi tekanan biaya produksi.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman akan mengecek langsung penurunan harga ayam hidup di tingkat peternak yang dilaporkan jatuh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP).

"Nanti aku cek," kata Amran saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/4).

Ia menjelaskan pemerintah telah menyiapkan solusi jangka panjang untuk menstabilkan harga ayam hidup, yakni melalui pembangunan pabrik pakan untuk peternak kecil.

Pabrik itu juga akan digunakan untuk produksi DOC (day old chick) atau anak ayam umur sehari serta penyediaan vaksin hingga obat-obatan.

"Solusi permanennya adalah membangun pabrik-pabrik pakan dan DOC itu milik pemerintah," ujar Amran.

Sebelumnya, Persatuan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) mengeluhkan harga ayam hidup di kandang anjlok hingga Rp18 ribu per kilogram (kg). Angka tersebut jauh di bawah HAP yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp25 ribu per kg.

[Gambas:Youtube]

Permindo juga mencatat Harga Pokok Produksi (HPP) ayam hidup saat ini mencapai Rp22 ribu per kg. Kenaikan HPP ini dipicu oleh meningkatnya harga pakan ternak.

Menganggapi itu, Amran menyatakan pemerintah akan memanggil pelaku usaha pakan jika ditemukan adanya kenaikan harga.

"Kami akan panggil. Tolong pabrik pakan jangan naikkan harga," ujarnya.

Adapun anggota Permindo Asep Saepudin mengaku bahwa harga ayam sudah turun dalam hingga Rp18.500 per kg dan terus merosot.

"Setiap hari bisa turun Rp500 hingga Rp1.000 per kg. HPP kita sudah Rp22 ribu per kg. Peternak sudah rugi Rp4.000 per kg dari produksinya," katanya kepada Detikcom, Sabtu lalu (4/4).

Asep juga menjelaskan harga pakan naik sekitar Rp200 per kg. Biaya pakan normalnya mencapai Rp8.500 per kg.

"Sebelumnya normal di Rp8.200-Rp8.500 per kg harga pakan, jadi yg beredar sekarang sudah naik Rp200," imbuhnya.

Ramadan bulan lalu, Asep menyebut permintaan cukup baik sehingga harga ayam normal di tingkat peternak. Namun, setelah Lebaran ternyata stok ayam tidak terserap, terlebih karena libur sekolah yang juga menyetop penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Ramadan normal, informasi yang didapat setelah Idulfitri kondisi pasar yang belum normal dan program MBG belum berjalan sehingga terjadi penumpukan di stok... Terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang drop duluan harga berimbas ke Jawa Barat dan Banten," ujarnya.

Permindo berharap pemerintah turun tangan mengatasi masalah ini karena peternak telah mengalami kerugian.

"HPP kita sudah di Rp22 ribu, harapan kita sebagai peternak bisa jual kembali di harga Rp 24 ribu per kg," pungkasnya.

Perum Bulog memastikan siap menyalurkan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dalam kemasan 2 kilogram (kg) seiring melimpahnya stok beras nasional.

Penyaluran tersebut tinggal menunggu penugasan resmi dari pemerintah, yakni Badan Pangan Nasional (Bapanas). Direktur Pengadaan Bulog Prihasto Setyanto mengatakan perusahaan telah menyiapkan segala kebutuhan untuk mendukung distribusi kemasan baru tersebut.

"Apabila kami ditugaskan kami siap untuk melaksanakan. Stok beras kita banyak," kata Prihasto di Hotel Pantai Gapura, Makassar, Senin (6/4).

Ia menjelaskan Bulog akan langsung bergerak begitu penugasan diterima tanpa menunggu waktu lama. Proses distribusi akan dilakukan secepat mungkin sesuai arahan pemerintah.

"Begitu ada penugasan, Bulog langsung bergerak. Kita sesegera mungkin sesuai dengan penugasan yang diberikan," ujarnya.

Terkait desain, Prihasto menyebut kemasan 2 kg pada dasarnya sama dengan kemasan beras SPHP yang sudah ada hanya berbeda ukuran untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

"Desainnya sama seperti kemasan biasa, hanya ukuran 2 kilogram. Harganya tetap dihitung per kilogram, kalau di gudang Bulog sekitar Rp11 ribu per kilogram," jelasnya.

Dari sisi pasokan, Bulog menegaskan tidak ada kendala karena stok beras dalam kondisi mencukupi. Saat ini, Bulog memiliki penugasan penyaluran SPHP sebesar 823 ribu ton yang dapat dialokasikan sesuai kebutuhan, termasuk jika kemasan 2 kg mulai diterapkan.

"Intinya stok kita banyak. Kalau memang di petunjuk teknisnya dibuat yang 2 kilogram, kita segera siapkan," kata Prihasto.

Ia juga mengungkapkan posisi cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini berada di level tinggi. Menurut Prihasto, stok beras nasional telah melampaui 4,5 juta ton. Hal ini menunjukkan ketersediaan beras sangat melimpah.

Prihasto menambahkan jumlah tersebut masih berpotensi terus meningkat dalam waktu dekat seiring produksi yang terus berjalan sehingga diperkirakan stok dapat menembus 5 juta ton pada minggu ketiga April tahun ini.

"Insya Allah sampai minggu ketiga April, stok kita bisa mencapai 5 juta ton," ujarnya lebih lanjut.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kemasan beras SPHP 2 kg masih dalam tahap desain dan akan segera disalurkan setelah proses tersebut rampung.

Ia menegaskan percepatan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih fleksibel.

"Segera. Begitu selesai langsung. Kalau hari ini selesai, hari ini saya tanda tangan. Apa saja untuk rakyat," ujarnya.

Berdasarkan ketentuan Bapanas, beras SPHP kini dapat disalurkan dalam dua pilihan kemasan, yakni 5 kg dan 2 kg dengan harga yang tetap diatur sesuai wilayah.

Di tingkat konsumen, harga maksimal ditetapkan Rp12.500 per kg untuk wilayah Jawa, Bali, dan Sulawesi; Rp13.100 per kg untuk sebagian wilayah Sumatera, Kalimantan, dan NTT; serta Rp13.500 per kg untuk Maluku dan Papua.

Bisnis.com, SURABAYA— Gubernur Jawa TimurKhofifah Indar Parawansa memastikan bahwa ketersediaan bahan pokok di Jawa Timur dalam kondisi aman dan harga relatif stabil menjelang perayaan Idulfitri.

Penegasan tersebut disampaikan di sela-sela Pasar Murah di Taman Parembhegen Patemon, Kabupaten Pamekasan, Minggu (8/3/2026). Hal ini dilakukan Gubernur Khofifah sebagai upaya pengendalian inflasi dan stabilisasi harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pasokan kebutuhan rumah tangga karena pemerintah terus melakukan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas distribusi dan harga di pasar. Harga tetap stabil dan masyarakat bisa berbelanja dengan tenang khususnya di bulan Ramadan," ujarnya dikutip Senin (9/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa kegiatan pasar murah merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat sekaligus memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah. Melalui pasar murah, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.

Menurutnya, menjelang Hari Raya Idulfitri biasanya terjadi peningkatan permintaan terhadap kebutuhan pokok rumah tangga. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan langkah stabilisasi agar distribusi dan harga tetap terkendali sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dengan lebih mudah.

"Pengendalian inflasi dan stabilisasi perlu kita lakukan dengan memberikan keterjangkauan harga untuk bisa mendekatkan kepada para konsumen," tegasnya.

Dalam pelaksanaan Pasar Murah di Taman Parembhegen Patemon ini, berbagai bahan pokok dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Di antaranya beras premium Rp14.000 per kilogram, beras medium Rp11.000 per kilogram, minyak goreng merek MinyaKita Rp13.000 per liter, telur ayam ras Rp22.000 per pack, tepung terigu Rp10.000 per kilogram, serta gula pasir Rp14.000 per kilogram.

Selain itu, komoditas lain yang dijual meliputi bawang putih Rp6.000 per 250 gram, bawang merah Rp7.000 per 250 gram, cabai rawit merah Rp4.000 per 100 gram, cabai merah besar Rp2.000 per 100 gram, serta daging ayam ras Rp30.000 per pack.

Pada kesempatan kali ini, Khofifah juga membagikan beras kepada lansia serta telur kepada ibu hamil dan anak-anak untuk pemenuhan gizi keluarga. Selain itu, dia juga memborong berbagai jenis produk pelaku UMKM sebagai wujud dukungan ekonomi lokal.

Salah satu pengunjung pasar murah, Tutik, warga Kelurahan Patemon yang sehari-hari berjualan nasi ayam, mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan pasar murah tersebut.

Dia menyampaikan bahwa harga bahan pokok yang dijual jauh lebih terjangkau sehingga membantu masyarakat dalam mempersiapkan kebutuhan rumah tangga menjelang Idulfitri.

"Saya beli beras , bawang merah, ayam, telur, gula, tepung. Harganya terjangkau dan membantu masyarakat apalagi menjelang Hari Raya Idulfitri. Menambah stok kebutuhan pokok di rumah sampai lebaran," ucapnya.

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengintensifkan pelaksanaan pasar murah selama Ramadhan guna menjaga stabilitas harga bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat di berbagai wilayah, termasuk Surabaya, menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

“Setiap bulan puasa dan nanti menjelang Lebaran, permintaan logistik kebutuhan bahan pokok meningkat dan itu berpotensi memicu kenaikan harga,” kata Gubernur Khofifah di Surabaya, Selasa.

Maka, lanjut dia, pasar murah digelar supaya masyarakat tidak khawatir dan tidak terbebani lonjakan harga kebutuhan pokok.

"Tentu harapannya mereka bisa melaksanakan ibadah puasa dengan lebih tenang dan lancar,” tambahnya.

Pemprov Jatim menggelar pasar murah ke-25 di halaman Masjid At-Taqwa, Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya yang disambut antusias ratusan warga, terutama ibu rumah tangga yang ingin memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Berbagai komoditas dijual di bawah harga pasar, antara lain beras premium Rp14.000 per kilogram (kg), beras medium Rp11.000 per kg, MinyaKita Rp13.000 per liter, telur ayam ras Rp22.000 per kemasan, serta tepung terigu Rp10.000 per kg

Selain itu, gula pasir dijual Rp14.000 per kg, bawang putih Rp6.000 per 250 gram, bawang merah Rp7.000 per 250 gram, cabai rawit merah Rp4.000 per 100 gram, cabai merah besar Rp2.000 per 100 gram, serta daging ayam Rp30.000 per kemasan.

Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur itu memastikan pasar murah akan terus digelar sepanjang Ramadhan bahkan berlanjut selama 2026 sebagai langkah intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok.

“Kami sudah agendakan supaya program strategis seperti pasar murah ini bisa terus eksis sebagai ikhtiar menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok. Kita berseiring dengan apa yang dilakukan kabupaten/kota jadi sifatnya melengkapi,” katanya.

Menurut dia, lokasi pasar murah ditempatkan sangat dekat dengan masjid dan mendekatkan penjangkauan di perkampungan warga.

"Saya selalu berpesan supaya lokasinya jauh dari pasar tradisional. Tentu harapannya ini bisa menyasar langsung kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah juga menyerahkan bantuan beras kepada ratusan lanjut usia (lansia) serta membagikan telur kepada ibu rumah tangga yang membawa anak sebagai upaya pemenuhan gizi keluarga.

Ia juga memborong berbagai produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian lokal.

Salah satu warga Wonocolo, Asri, mengaku terbantu dengan adanya Pasar Murah di lingkungan tempat tinggalnya.

“Hari ini saya beli beras sama telur karena harganya murah dibanding beli di pasar. Bulan Ramadhan ini, keluarga saya banyak konsumsi olahan telur sebagai lauk apalagi saat sahur karena praktis, sehat dan bernutrisi,” kata Asri.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026