Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mengimbau petani melakukan tanam serentak pada musim tanam kedua 2026 guna mengantisipasi serangan hama tikus.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel Bambang Pramono mengatakan pola tanam yang tidak serempak selama ini menjadi salah satu pemicu tingginya serangan tikus, terutama di kawasan pasang surut dan lahan rawa lebak.

Menurutnya, petani di wilayah pasang surut umumnya baru mulai menanam kembali pada April hingga Mei setelah panen musim pertama Oktober–Maret.

Namun, pertanaman dilakukan secara sporadis sehingga memicu perkembangan hama tikus saat memasuki masa panen Juni–Juli.

“Kalau tanamnya tidak dalam satu hamparan dan tidak serentak, maka tanaman yang lebih dulu tumbuh akan habis diserang tikus,” katanya saat ditemui, dikutip Jumat (22/5/2026).

Dia menjelaskan pemerintah kini mendorong gerakan tanam bersama melalui program Gerakan Tanam Menyongsong El Nino yang digelar serentak di 17 kabupaten/kota pada 19 Mei 2026.

Melalui program tersebut, petani mendapat dukungan benih padi, pupuk, alat mesin pertanian hingga pompa air untuk mendukung percepatan tanam di kawasan rawa dan cetak sawah baru.

Selain mendorong percepatan tanam, Dinas Pertanian Sumsel bersama Kementerian Pertanian juga menyiapkan langkah pengendalian hama tikus melalui pemantauan rutin oleh UPTD pertanian di daerah.

“Kita akan melakukan gerakan pengendalian tikus bersama Kementerian Pertanian agar tidak menjadi endemi pada Juni-Juli,” tuturnya.

Bambang menambahkan, luas tanam Sumsel juga ditargetkan mencapai 500.000 hektare hingga September 2026. Sasaran itu guna mendukung target produksi 4 juta ton gabah kering giling (GKG) tahun ini.

“Atau paling tidak produksi 2026 harus lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang mencapai 3,6 juta ton GKG,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto, menyampaikan komitmen perusahaan dalam mengoptimalkan aset pertanian milik sendiri melalui budidaya mandiri. Salah satunya dilakukan di Desa Kepuh, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Dari lahan seluas 5,5 hektare yang sepenuhnya dimiliki Bulog, produksi gabah kering panen (GKP) mencapai 7,2 ton per hektare.

Prihasto menjelaskan, lahan budidaya di Kepuh menjadi bagian dari program PMO Mitra Tani yang dikembangkan sejak 2024. Program ini merupakan langkah strategis Bulog dalam memperkuat cadangan pangan nasional dengan memanfaatkan aset perusahaan secara produktif.

“Lahan di Kepuh ini betul-betul aset Bulog. Hasil ubinan menunjukkan produksi mencapai 7,2 ton per hektare, dan ini cukup tinggi,” ujar Prihasto di lokasi panen, Selasa (4/11/2025).

Bulog menerapkan tiga pola kerja sama dalam pengembangan pertanian, yakni kemitraan sinergis dengan petani, program Makmur BUMN bersama Pupuk Indonesia, dan pola mandiri yang menggunakan lahan milik Bulog sepenuhnya. Pola terakhir ini menjadi fokus utama pengembangan karena seluruh pembiayaan dan hasilnya dikelola langsung oleh perusahaan.

Prihasto mengatakan, apa yang dilakukan di Karawang menjadi dasar untuk memperluas konsep budidaya mandiri ke sejumlah lahan milik Bulog lainnya, di antaranya Cikalong seluas 3 hektare, Marunda 50 hektare, dan Cibitung 6 hektare. “Kita akan lanjutkan program seperti ini di lahan-lahan lain milik Bulog. Harapannya, semua aset bisa kita maksimalkan agar memberi kontribusi nyata bagi perusahaan,” katanya.

Dalam budidaya di lahan Kepuh, Bulog menggandeng Balai Besar Padi (Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) untuk penyediaan benih unggul, serta bekerja sama dengan Pupuk Indonesia dalam pemupukan menggunakan drone. Penerapan teknologi ini terbukti meningkatkan efisiensi dan hasil produksi secara signifikan.

Prihasto menuturkan, pada musim tanam pertama hasil panen hanya berkisar 4,3–4,4 ton per hektare. Setelah penerapan teknologi modern dan penggunaan benih unggul, hasilnya meningkat menjadi 7,2 ton per hektare. Peningkatan tersebut menjadi bukti keberhasilan pendekatan budidaya berbasis inovasi dan efisiensi.

“Kami ingin memastikan aset Bulog tidak hanya produktif, tapi juga menjadi contoh praktik pertanian yang efisien dan berkelanjutan,” tutur Direktur Pengadaan Bulog itu.

Bulog kini menyiapkan strategi lanjutan untuk mengintegrasikan hasil panen ke fasilitas Sentra Penggilingan Padi (SPP) milik perusahaan di Karawang sebelum diolah menjadi beras premium dengan skema komersial. Panen di Kepuh menandai langkah nyata Bulog dalam memperkuat posisi sebagai offtaker sekaligus pelaku budidaya modern.

Melalui pengelolaan aset secara optimal dan penerapan teknologi ramah lingkungan, Bulog menargetkan seluruh lahan miliknya dapat memberikan kontribusi langsung terhadap stabilitas pasokan pangan nasional.

Lebak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, menetapkan sektor pertanian sebagai prioritas utama pembangunan daerah guna memperkuat ketersediaan pangan, meningkatkan ekonomi lokal, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Lebak, Widy Ferdian, di Lebak, Minggu (12/10) mengatakan sektor pertanian setiap tahun menjadi andalan utama karena menyumbang Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar hingga mencapai 27,69 persen.

“Kami optimistis sektor pertanian itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Widy.

Selaras dengan pernyataan Widy, Bupati Lebak Hasbi Asyidiki menegasi fokus pembangunan wilayahnya pada sektor pertanian, yang meliputi perkebunan, perikanan, dan peternakan.

Pemerintah daerah meyakini, penguatan sektor ini mampu menekan angka kemiskinan dan mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya, kata Hasbi.

Menurut dia, program pembangunan pertanian tahun 2026 mencakup rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan jalan usaha tani, penyaluran bantuan sarana produksi (saprodi) dan sarana prasarana (sapras) pertanian, distribusi pestisida, pembinaan kelompok tani, serta peningkatan bimbingan teknis (bimtek) budidaya pangan.

Untuk bidang peternakan, kelompok peternak rakyat akan mendapat bantuan benih domba yang diharapkan mampu menjadi sumber ekonomi baru masyarakat.

Sementara di sektor perikanan, kelompok budidaya air tawar memperoleh bantuan benih ikan lele, mas, dan nila, sedangkan nelayan tangkap mendapat bantuan alat tangkap dan perahu.

Sementara itu, Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Deni Iskandar, menambahkan bahwa produksi pangan di Lebak selalu surplus karena adanya dukungan dan intervensi pemerintah yang konsisten.

Sepanjang Januari-September 2025, produksi gabah basah Lebak mencapai 701.899 ton, yang terdiri dari padi sawah sebanyak 682.898 ton dan padi gogo 19.001 ton.

Jika dikonversi menjadi gabah kering giling (GKG), total produksinya mencapai 582.857 ton atau setara dengan 368.540 ton beras.

Dengan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp12.500 per kilogram, nilai ekonomi beras tersebut menembus miliaran rupiah.

Sementara kebutuhan beras masyarakat Lebak yang berjumlah sekitar 1,4 juta jiwa hanya mencapai 154.253 ton per tahun. Sepanjang Januari-September 2025, penyerapan beras Lebak mencapai 102.836 ton, dan menyisakan 265.705 ton.

“Sisa sebanyak itu membuat warga Lebak mengalami surplus beras selama 20 bulan ke depan hingga 2027,” kata Deni.

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Tambakbaya, Ruhiana, mengapresiasi dukungan pemerintah daerah yang telah menyalurkan berbagai bantuan bagi petani.

“Kami memiliki 70 anggota dengan lahan garapan seluas 150 hektare. Dengan panen setiap empat bulan sekali, petani mampu memperoleh keuntungan dan hidup lebih sejahtera,” ujarnya.

Dengan konsistensi kebijakan dan dukungan lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Lebak optimistis sektor pertanian akan terus menjadi tulang punggung ekonomi daerah sekaligus penggerak utama kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025