Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Niño yang diperkirakan mencapai kategori kuat pada tahun 2026.

Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko kekeringan, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara, hingga potensi tekanan terhadap inflasi daerah.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan perkembangan terbaru fenomena El Niño 2026 beserta potensi dampaknya terhadap kondisi iklim nasional.

Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, El Niño telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen, sehingga berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan garis khatulistiwa selama puncak musim kemarau.

“Fenomena El Niño merupakan fenomena iklim global yang memengaruhi distribusi curah hujan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun perlu dipahami bahwa El Niño dan musim kemarau adalah dua hal yang berbeda. Musim kemarau merupakan siklus tahunan, sedangkan El Niño terjadi secara periodik dan dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau,” ujar Faisal.

Ia menjelaskan bahwa El Niño diperkirakan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Namun demikian, kondisi tersebut tidak berarti Indonesia akan mengalami kemarau sepanjang periode tersebut.

“Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Niño, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan,” jelasnya.

Menurut Faisal, wilayah yang berpotensi mengalami dampak paling signifikan meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan. Pada periode Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan berada di bawah normal dibandingkan rata-rata klimatologis.

Selain berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air, El Niño juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara akibat meningkatnya konsentrasi polutan, serta gangguan kesehatan masyarakat seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan penyakit akibat paparan suhu panas.

Di sektor pangan dan pertanian, BMKG mengingatkan adanya risiko gangguan fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas, hingga peningkatan potensi puso akibat defisit air. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini melalui penyesuaian pola tanam, pengelolaan irigasi yang lebih efisien, serta pemanfaatan informasi iklim sebagai dasar pengambilan keputusan di sektor pertanian.

“Kesiapsiagaan harus dilakukan secara lintas sektor. Risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara, hingga kesehatan masyarakat perlu diantisipasi sejak dini melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Menurutnya, Indonesia memiliki karakteristik iklim yang beragam karena terbagi ke dalam 699 Zona Musim (ZOM), sehingga strategi mitigasi dan adaptasi perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

“Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Kami mengimbau pemerintah daerah untuk memanfaatkan informasi yang disediakan BMKG dan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis BMKG di wilayah masing-masing agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi lokal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Faisal memaparkan sejumlah rekomendasi mitigasi yang perlu dilakukan oleh berbagai sektor. Pada sektor pengelolaan lahan, perhatian perlu difokuskan pada peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah rawan.

Di wilayah perkotaan, BMKG mengingatkan pentingnya pengendalian emisi kendaraan, penguatan transportasi publik, pengembangan kawasan rendah emisi, serta pembatasan aktivitas luar ruangan ketika kualitas udara memburuk akibat peningkatan konsentrasi polutan selama musim kemarau.

Sementara itu, pada sektor kesehatan, pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kasus ISPA maupun penyakit terkait suhu panas ekstrem seperti heatstroke yang dalam beberapa tahun terakhir semakin sering terjadi di berbagai negara.

BMKG juga menekankan pentingnya integrasi informasi iklim dalam perencanaan ekonomi dan ketahanan pangan. Menurut Faisal, kemarau panjang berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap stabilitas harga pangan dan inflasi daerah.

“Kita harus mempertimbangkan aspek climate risk dalam perencanaan ekonomi dan investasi. Dengan mempertimbangkan risiko iklim secara lebih baik, produktivitas sektor pertanian dan stabilitas ekonomi dapat lebih terjaga,” ungkapnya.

Pada sektor energi, Faisal mendorong optimalisasi pengelolaan waduk dan sumber daya air dengan memanfaatkan informasi prediksi iklim guna menjaga keseimbangan kebutuhan listrik, irigasi pertanian, dan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, ketika El Niño berlangsung bersamaan dengan musim kemarau, volume tampungan air di bendungan dapat berkurang secara signifikan dan berpotensi memengaruhi produksi listrik tenaga air. Untuk itulah, diperlukan langkah antisipatif melalui pengelolaan sumber daya air yang lebih adaptif, termasuk penguatan cadangan air melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta percepatan diversifikasi sumber energi.

Faisal menegaskan komitmen BMKG untuk terus memantau perkembangan dinamika atmosfer dan iklim secara berkelanjutan serta menyampaikan informasi dan peringatan dini kepada pemerintah maupun masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menghadapi dampak El Niño 2026.

“Saya yakin, dengan koordinasi lintas sektor yang kuat, akan membuat kita bangsa Indonesia jauh lebih tangguh dan siap dalam menghadapi fenomena iklim ini,” pungkasnya.

Melalui penguatan informasi iklim dan koordinasi lintas sektor, BMKG berharap berbagai risiko yang ditimbulkan oleh El Niño dapat diantisipasi sejak dini sehingga dampaknya terhadap masyarakat, ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan pembangunan daerah dapat diminimalkan.

Bisnis.com, PEKANBARU — Hamparan gambut yang membentang di lebih dari separuh wilayah Riau menghadapi ancaman serius seiring dengan meningkatnya peluang terjadinya El Nino pada 2026.

Di tengah potensi kemarau yang lebih panjang dan kering, ekosistem gambut di daerah ini dinilai belum siap menghadapi tekanan yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penurunan muka tanah (subsiden), hingga peningkatan emisi karbon.

Kekhawatiran itu muncul setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi peluang El Nino pada 2026 terus meningkat. Dalam pemutakhiran musim kemarau Juni 2026, BMKG menyebut indeks El Nino-Southern Oscillation (ENSO) telah keluar dari fase netral. Peluang terjadinya El Nino lemah mencapai 100%, El Nino moderat 98%, dan El Nino kuat 62%.

BMKG juga memperkirakan sekitar 56,18% wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dibandingkan kondisi normal. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 mendatang.

Kepala Pusat Unggulan Iptek Gambut dan Kebencanaan (PUI GK) Universitas Riau, Sigit Sutikno, menjelaskan El Nino merupakan anomali iklim yang menyebabkan curah hujan di Indonesia berkurang karena massa hujan bergeser ke Samudra Pasifik. Akibatnya, musim kemarau yang umumnya berlangsung sekitar enam bulan dapat memanjang hingga sembilan bulan.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi gambut Riau yang didominasi tipe ombrogen, yakni gambut yang sepenuhnya bergantung pada air hujan untuk menjaga kelembapannya. Ketika hujan berkurang, cadangan air di dalam gambut ikut menurun sehingga daya tahannya terhadap kekeringan makin melemah.

"Ketika hujannya itu jadi berkurang, tentu suplai air juga berkurang. Dampaknya sangat buruk bagi gambut. Kalau gambut mengering, paling tidak ada tiga risiko besar, yaitu kebakaran, ambles atau subsiden, serta peningkatan emisi karbon," ujarnya.

Sutikno mengatakan kondisi gambut Riau saat ini belum cukup siap menghadapi skenario kemarau panjang. Penyebabnya bukan semata karena El Nino, tetapi juga perubahan bentang alam akibat konversi lahan menjadi perkebunan yang disertai pembangunan kanal. Kanal-kanal tersebut mempercepat aliran air keluar menuju sungai maupun laut sehingga kemampuan gambut menyimpan air terus menurun.

Padahal, kata dia, ketika musim hujan tiba, air seharusnya dipertahankan selama mungkin agar dapat menjadi cadangan ketika kemarau berlangsung lebih lama. Salah satu upaya yang diperlukan adalah membangun sekat kanal sehingga air tidak langsung terbuang keluar dari kawasan gambut.

"Menampungnya dengan kita membuat sekat kanal supaya air tidak langsung mengalir habis ke sungai atau laut," katanya.

Ia menegaskan kesiapsiagaan menghadapi El Nino seharusnya dilakukan jauh sebelum musim kemarau tiba. Upaya mitigasi tidak bisa menunggu hingga kondisi gambut mulai mengering.

"Kalau ditanya apakah gambut kita siap menghadapi El Nino, jawabannya tidak. Kalau ingin melakukan mitigasi, seharusnya dimulai sejak awal tahun," tegasnya.

Kerentanan Beragam

Meski demikian, Sutikno menilai tingkat kerentanan gambut di Riau tidak bisa disamaratakan. Ada kawasan yang masih relatif terjaga, ada yang kritis, hingga sangat kritis.

Wilayah dengan kondisi paling rentan berada di pulau-pulau gambut pesisir, seperti Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Padang, Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi, dan Pulau Mendol. Dibandingkan hamparan gambut di daratan Sumatra, luas kawasan gambut di pulau-pulau tersebut jauh lebih kecil sehingga kapasitasnya menyimpan air juga lebih terbatas.

Ia mengibaratkan gambut sebagai reservoir atau penampung air alami di bawah permukaan tanah. Makin kecil luas kawasan gambut, makin sedikit air yang dapat disimpan. Kondisi itu diperparah dengan keberadaan kanal yang mengalirkan air ke berbagai arah hingga akhirnya bermuara ke laut, sehingga pulau-pulau gambut lebih cepat kehilangan cadangan air.

Karakter tersebut, menurut Sutikno, membuat pulau-pulau gambut menjadi lokasi yang paling sering mengalami karhutla. Selain cepat mengering, akses menuju lokasi kebakaran juga relatif sulit sehingga proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama.

Karena itu, ia menilai kawasan gambut pesisir semestinya menjadi prioritas utama dalam strategi pencegahan karhutla di Riau. Apalagi, berdasarkan analisis terhadap data kebakaran selama dua dekade terakhir, puncak kebakaran di pulau-pulau gambut hampir selalu terjadi pada Februari hingga Maret.

"Dalam dua puluh tahun terakhir, pulau gambut mengalami kebakaran paling parah pada Februari dan Maret. Ini seharusnya menjadi panduan bagi pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan pada periode tersebut," ujarnya.

Selain pulau gambut, kawasan gambut di daratan Sumatra yang telah dikonversi menjadi perkebunan maupun hutan tanaman industri dan disertai kanalisasi juga masuk kategori kritis, terutama apabila tata kelola airnya tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya, kawasan gambut yang masih terjaga, seperti area konservasi di Semenanjung Kampar dan sejumlah kawasan cagar biosfer, dinilai memiliki kemampuan menyimpan air yang jauh lebih baik sehingga relatif lebih tahan menghadapi kemarau panjang.

"Kalau kawasan gambutnya masih terjaga, justru lebih sering menghadapi banjir daripada kekeringan. Kawasan seperti itu tidak terlalu khawatir menghadapi El Nino yang panjang," kata Sutikno.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Sumedang berupaya menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi daerah di tengah ancaman fenomena El Nino yang diprediksi melanda pada 2026 ini.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menegaskan pentingnya langkah antisipatif guna mencegah penurunan produksi di sektor pertanian yang merupakan pilar utama ekonomi lokal.

"Pertumbuhan ekonomi meningkat, investasi terus bertambah, dan dampaknya mulai dirasakan oleh masyarakat," kata Dony.

Meskipun indikator ekonomi makro menunjukkan performa yang baik, Dony mengingatkan adanya tantangan alam yang harus diwaspadai.

Fenomena iklim El Nino pada tahun ini diproyeksikan memicu musim kemarau yang lebih panjang, sehingga berpotensi memangkas produktivitas komoditas pangan.

Menghadapi risiko tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menginisiasi konsolidasi lintas sektor. Langkah mitigasi ini melibatkan koordinasi intensif antara Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Balai Wilayah Sungai, kelompok tani, hingga berbagai pemangku kepentingan strategis lainnya.

Sejumlah strategi teknis mulai diimplementasikan, di antaranya optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber air, perbaikan fasilitas embung, serta normalisasi jaringan irigasi.

Selain itu, pemerintah daerah mempercepat pengerjaan infrastruktur pertanian dan menyiagakan pompa air di kawasan produktif yang berdekatan dengan sumber air permukaan.

"Kami tidak ingin produksi pertanian menurun karena sektor pertanian memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu seluruh infrastruktur pendukung harus dipastikan siap sebelum musim kemarau tiba," tegasnya.

Melalui kesiapan infrastruktur dan kolaborasi antarlembaga, Pemkab Sumedang optimistis dapat meminimalisir dampak anomali cuaca terhadap ketahanan pangan dan menjaga laju investasi serta pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut tetap berada di jalur positif.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah di Indonesia akan mengalami puncak musim kemarau pada Agustus 2026. Musim kemarau tahun ini diramal bakal lebih kering dan panjang seiring dengan berkembangnya fenomena iklim El Nino.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, memaparkan puncak kemarau pada Juli mencakup 83 Zona Musim (ZOM) atau 12,26% luas daratan Indonesia. Sebanyak 369 ZOM atau 48,84% luas daratan akan mengalami puncak kemarau pada Agustus dan 169 ZOM (25,41% luas daratan) pada September.

“Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian Tengah, dan Papua bagian timur,” papar Faisal dalam konferensi pers di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta (10/6/2026).

Adapun wilayah yang mengalami puncak musim kemarau pada Agustus 2026 meliputi Sumatra bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua.

Sebanyak 169 ZOM yang memasuki puncak kemarau pada September 2026 meliputi Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatra Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, dan Papua Pegunungan bagian tengah.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menambahkan bahwa pemantauan BMKG per akhir Mei 2026 menunjukkan bahwa 200 ZOM atau 11,83% luas daratan Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Wilayah yang telah mengalami kemarau di antaranya sebagian Sumatra, sebagian Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah bagian timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan sebagian Papua.

Lebih lanjut, 198 ZOM yang mencakup 31,60% luas daratan diprediksi mengalami kemarau pada Juni, meliputi, sebagian besar Sumatra, Kalimantan Barat, sebagian besar Banten, DKI Jakarta bagian selatan, Jawa Tengah bagian tengah dan barat, sebagian kecil Jawa Timur, Kalimantan Barat bagian selatan, sebagian besar Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan bagian tengah, sebagian besar Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, dan Papua bagian timur.

Sementara itu, 66 ZOM yang mencakup 7,28% wilayah Indonesia akan memasuki kemarau mulai Juli, di antaranya adalah Jambi bagian barat, sebagian Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, dan sebagian Maluku.

Ardhasena mengungkapkan musim kemarau di Indonesia pada 2026 ini diprediksi lebih kering dan lebih panjang dibandingkan dengan rata-rata normalnya. Kondisi ini memerlukan penyesuaian ekstra mengingat adanya peluang El Nino.

BMKG memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal 2027. Peluang intensitas fenomena ini menyentuh kategori moderat mencapai 98%, sementara peluang mencapai kategori kuat sebesar 62%.

“Untuk wilayah Indonesia dengan gambar kecoklatan itu kita terpengaruh [El Nino] untuk menekan curah hujan jadi kondisinya secara umum lebih kering pada bulan Juni hingga Januari. Namun perlu dicatat nanti bahwa sekitar bulan Oktober akhir kita sudah memasuki musim hujan,” papar Ardhasena.

Dalam menghadapi puncak musim kemarau, BMKG merekomendasikan pelaku sektor pangan untuk menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan kekeringan, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek. Sementara sektor sumber daya air dapat melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat.

BMKG turut mengimbau pelaku sektor energi untuk memastikan kapasitas air bendungan untuk operasional PLTA. Kemudian, pemerintah daerah diharapkan menyiapkan mekanisme respons cepat untuk antisipasi memburuknya kualitas udara yang berpotensi memicu ISPA.

Bisnis.com, JAKARTA — Meningkatnya tekanan suhu panas akibat perubahan iklim menyebabkan setiap pekerja di sektor pertanian Indonesia kehilangan rata-rata 595,1 jam kerja sepanjang 2024, naik 21,8% dibandingkan 2022. Total jam kerja yang hilang di sektor ini diestimasi mencapai 23,6 juta jam pada tahun tersebut.

Hal ini terungkap dalam laporan Energy & Climate Intelligence Unit (ECIU) bertajuk Heat Stress & UK Food Imports. Tren kehilangan jam kerja tercatat menunjukkan kenaikan jangka panjang yang konsisten, dengan rata-rata sekitar empat jam tambahan yang hilang per pekerja setiap tahunnya akibat tekanan suhu panas.

Jika dibandingkan dengan periode lebih panjang, jam kerja yang hilang per pekerja juga lebih tinggi 14,9% dibandingkan 2019 dan 24,4% dibandingkan dengan 2014. Laporan mencatat kenaikan total jam kerja yang hilang dipicu terutama oleh meningkatnya tekanan panas per pekerja, bukan oleh pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang signifikan.

Manager Outreach & Advocacy CERAH Bondan Andriyanu mengatakan dampak cuaca ekstrem tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga merambat ke konsumen perkotaan.

"Selain oleh petani yang kehilangan mata pencaharian saat panen, dampak dari cuaca ekstrem juga dirasakan oleh warga kota yang membeli produk turunannya, kopi dan sayur-mayur. Barang-barang tersebut menjadi mahal dan langka bagi orang-orang yang seharusnya bisa membeli produk tersebut. Ini adalah dampak yang dirasakan secara seragam oleh semua orang Indonesia. Maka dari itu, kita tidak boleh beradaptasi saja. Mitigasi iklim juga penting," kata Bondan, dikutip dari siaran pers, Rabu (10/6/2026).

Laporan tersebut menyoroti tekanan iklim berlapis yang memperparah kondisi sektor pertanian yang dihadapi Indonesia. Peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan deforestasi yang masif mendorong banjir dan tanah longsor yang lebih sering dan intens, sebagaimana terjadi pada 2025. Kota-kota padat penduduk mengalami gelombang panas, sementara pemanasan air laut mengancam ekosistem terumbu karang dan bakau yang krusial bagi sektor perikanan dan mitigasi banjir.

Jika fenomena iklim El Niño yang diprakirakan terjadi pada 2026 berlanjut hingga 2027, kondisi lebih kering dari normal diperkirakan meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan, serta gangguan pola muson yang berdampak langsung pada ketahanan pangan nasional.

Kepala Program Internasional ECIU Gareth Redmond King mengatakan ancaman perubahan iklim kini tidak hanya menyasar tanaman pangan, tetapi juga para pekerja yang memproduksinya.

"Ancaman dari perubahan iklim semakin meningkat, berdampak pada tanaman pangan itu sendiri, tetapi juga pada para pekerja yang kita andalkan untuk memproduksinya. Di negara-negara seperti India, di mana suhu saat ini mencapai angka empat puluhan derajat Celsius, sangat berbahaya untuk bekerja di luar ruangan, yang membahayakan kesehatan, mata pencaharian, dan pasokan makanan yang stabil," ujarnya.

Dampak produktivitas petani Indonesia ini turut berisiko mengganggu rantai pasok pangan global. Indonesia termasuk dalam 15 negara dengan kerentanan iklim tinggi yang secara kolektif memasok 11% dari total impor pangan Inggris senilai 7,4 miliar poundsterling pada 2025. Inggris mengimpor pangan dari Indonesia senilai 172 juta poundsterling atau setara 101 juta kilogram pada 2025, mencakup komoditas kopi, minyak sawit, kelapa kering, dan tuna cakalang.

Tren ini juga terjadi secara global. Sekitar 1,5 miliar orang atau 25,3% populasi usia kerja bekerja di luar ruangan pada 2024, dengan potensi kehilangan jam kerja akibat paparan panas mencapai 640 miliar jam, naik 98,1% dibandingkan dengan rata-rata pada dasawarsa 1990–1999. Pekerja pertanian menyumbang hampir dua pertiga atau 63,5% dari total jam kerja yang hilang secara global, dan bahkan mencapai tiga perempat atau 75,5% di negara-negara dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah.

Laporan ECIU merekomendasikan percepatan mitigasi perubahan iklim serta investasi dalam perlindungan tenaga kerja sektor pertanian untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Suhu rata-rata global diperkirakan terus berada di atau mendekati level rekor tertinggi dalam lima tahun ke depan, berdasarkan laporan terbaru Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO) yang diproduksi oleh Met Office Inggris.

Laporan Global Annual-to-Decadal Climate Update tersebut memproyeksikan suhu rata-rata tahunan global pada 2026–2030 berada di kisaran 1,3–1,9 derajat Celsius di atas rata-rata periode 1850–1900. Terdapat peluang 86% bahwa setidaknya satu tahun dalam rentang 2026–2030 akan melampaui 2024 sebagai tahun terpanas yang pernah tercatat.

Lebih jauh, laporan ini menyebut peluang 91% bahwa suhu rata-rata global akan melampaui 1,5 derajat Celsius di atas level pra-industri setidaknya dalam satu tahun pada periode tersebut. Ambang batas ini sebelumnya juga sempat terlampaui pada 2024, ketika suhu rata-rata permukaan global mencapai sekitar 1,55 derajat Celsius di atas baseline pra-industri.

Peluang rata-rata lima tahun 2026–2030 secara keseluruhan melampaui 1,5 derajat Celsius tercatat 75%. Namun, laporan ini juga menegaskan bahwa peluang suhu tahunan melampaui 2 derajat Celsius dalam lima tahun ke depan sangat kecil, di bawah 1%.

Penulis utama laporan ini, Dr. Leon Hermanson dari Met Office, mengatakan El Niño yang diprediksi muncul pada paruh kedua 2026 memperbesar kemungkinan 2027 menjadi tahun berikutnya yang memecahkan rekor.

"Terdapat prediksi El Niño pada akhir 2026, yang meningkatkan peluang tahun berikutnya, 2027, menjadi tahun pemecah rekor berikutnya," katanya, dikutip dari siaran pers, Minggu (31/5/2026).

Laporan ini juga menyoroti sejumlah temuan regional. Suhu Arktik selama lima musim dingin di belahan bumi utara ke depan (November–Maret) diprediksi 2,8 derajat Celsius di atas rata-rata 1991–2020. Kondisi ini mencerminkan anomali yang lebih dari tiga setengah kali lipat anomali suhu rata-rata global pada periode yang sama. Konsentrasi es laut Arktik di Laut Barents, Laut Bering, dan Laut Okhotsk juga diprediksi terus berkurang hingga 2035.

Dari sisi curah hujan, kondisi lebih basah dari rata-rata diprediksi terjadi di lintang tinggi belahan bumi utara selama musim dingin, sementara wilayah subtropis, terutama di belahan bumi selatan, cenderung mengalami kondisi lebih kering.

Untuk periode Mei–September pada 2026–2030, anomali basah diprediksi terjadi di wilayah Sahel, Eropa utara, Alaska, dan Siberia, sementara anomali kering lebih mungkin terjadi di kawasan Amazon.

WMO menegaskan ambang batas 1,5 derajat Celsius dan 2 derajat Celsius yang tercantum dalam Perjanjian Paris merujuk pada pemanasan jangka panjang yang diukur selama periode sekitar 20 tahun. Terlampaui dalam satu tahun tertentu tidak berarti target jangka panjang Perjanjian Paris sudah tidak dapat dicapai.

Laporan ini merupakan sintesis dari prediksi 13 lembaga berbeda, termasuk empat Global Producing Centres: Barcelona Supercomputer Centre, Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis, Deutscher Wetterdienst, dan Met Office.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mengimbau petani melakukan tanam serentak pada musim tanam kedua 2026 guna mengantisipasi serangan hama tikus.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel Bambang Pramono mengatakan pola tanam yang tidak serempak selama ini menjadi salah satu pemicu tingginya serangan tikus, terutama di kawasan pasang surut dan lahan rawa lebak.

Menurutnya, petani di wilayah pasang surut umumnya baru mulai menanam kembali pada April hingga Mei setelah panen musim pertama Oktober–Maret.

Namun, pertanaman dilakukan secara sporadis sehingga memicu perkembangan hama tikus saat memasuki masa panen Juni–Juli.

“Kalau tanamnya tidak dalam satu hamparan dan tidak serentak, maka tanaman yang lebih dulu tumbuh akan habis diserang tikus,” katanya saat ditemui, dikutip Jumat (22/5/2026).

Dia menjelaskan pemerintah kini mendorong gerakan tanam bersama melalui program Gerakan Tanam Menyongsong El Nino yang digelar serentak di 17 kabupaten/kota pada 19 Mei 2026.

Melalui program tersebut, petani mendapat dukungan benih padi, pupuk, alat mesin pertanian hingga pompa air untuk mendukung percepatan tanam di kawasan rawa dan cetak sawah baru.

Selain mendorong percepatan tanam, Dinas Pertanian Sumsel bersama Kementerian Pertanian juga menyiapkan langkah pengendalian hama tikus melalui pemantauan rutin oleh UPTD pertanian di daerah.

“Kita akan melakukan gerakan pengendalian tikus bersama Kementerian Pertanian agar tidak menjadi endemi pada Juni-Juli,” tuturnya.

Bambang menambahkan, luas tanam Sumsel juga ditargetkan mencapai 500.000 hektare hingga September 2026. Sasaran itu guna mendukung target produksi 4 juta ton gabah kering giling (GKG) tahun ini.

“Atau paling tidak produksi 2026 harus lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang mencapai 3,6 juta ton GKG,” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Fenomena El Nino yang diperkirakan memicu kemarau kering pada 2026 menjadi tantangan serius bagi Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) untuk menjaga target produksi padi tetap meningkat di tengah ancaman kekeringan lahan pertanian.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel Bambang Pramono mengatakan tantangan utama saat ini adalah menjaga keberlanjutan pertanaman pada periode Mei hingga September 2026 yang diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal.

Menurutnya, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), sedikitnya lima kabupaten di Sumsel berpotensi mengalami kekeringan pada lahan lebak. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, serta Ogan Komering Ulu Timur.

“Sejumlah daerah itu juga kita sudah petakan sampai tingkat kecamatan yang memiliki tipologi lahan lebak dan curah hujannya diprakirakan di bawah normal yakni 150 milimeter (mm) per hari, bahkan ada yang di bawah 50 mm,” jelasnya, Kamis (21/5/2026).

Sebagai strategi menghadapi potensi kekeringan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumsel telah membentuk tim gerakan tanam menyongsong El Nino.

Bambang menjelaskan bahwa gerakan itu dilakukan secara serentak di seluruh kabupaten/kota di Sumsel dengan harapan seluruh daerah mampu memanfaatkan lahan rawa lebak yang masih dapat ditanami selama musim kemarau.

Adapun potensi lahan rawa di Sumsel mencapai sekitar 150 ribu hektare, dengan lahan rawa lebak tengahan menjadi yang terluas yakni sekitar 100 ribu hektare.

“Dan lahan rawa lebak tengahan yang biasanya genangannya sangat lama 6-9 bulan, ketika kemarau bisa turun (surut) sehingga bisa melakukan gerakan tanam tersebut,” jelasnya.

Dia menambahkan, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen Sumsel pada periode Januari–Juni 2026 diprediksi mencapai 381.942 hektare atau meningkat 14.764 hektare (4,02%) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, produksi gabah kering giling (GKG) diprakirakan mencapai 2,16 juta ton, naik dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 2,14 juta ton.

“Pak Gubernur sudah mencanangkan Sumsel sampai dengan 2029 itu paling tidak mampu membukukan 5 juta ton GKG. Nah, target kita di tahun 2026 ini adalah 4 juta ton GKG atau meningkat dari (produksi) 2025 yang 3,61 juta ton GKG,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi Amerika Serikat National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) meningkatkan status pemantauan iklim global menjadi El Niño Watch seiring dengan meningkatnya peluang kemunculan fenomena El Nino dalam beberapa bulan ke depan.

Dalam laporan ENSO Diagnostic Discussion yang dirilis Climate Prediction Center (CPC) NOAA pada Rabu (14/5/2026), El Nino diperkirakan mulai terbentuk pada periode Mei–Juli 2026 dengan probabilitas mencapai 82%. Fenomena tersebut juga diproyeksikan bertahan hingga musim dingin di belahan bumi utara pada Desember 2026–Februari 2027 dengan peluang sebesar 96%.

Laporan itu menyebutkan suhu muka laut di wilayah tengah Samudra Pasifik ekuator mulai menunjukkan tren pemanasan. Indeks mingguan Niño-3.4 tercatat sebesar +0,4 derajat Celsius, sementara wilayah Niño-1+2 mencapai +1 derajat Celsius.

Selain pemanasan permukaan laut, NOAA juga mencatat peningkatan suhu bawah permukaan laut di Pasifik ekuator yang berlangsung selama enam bulan berturut-turut. Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal awal penguatan El Niño.

“Secara kolektif, sistem laut dan atmosfer masih mencerminkan kondisi ENSO-netral,” tulis NOAA dalam laporannya.

Namun, model prakiraan iklim multi-model Amerika Utara atau North American Multi-Model Ensemble (NMME) memperkirakan El Niño akan berkembang mulai bulan depan dan bertahan hingga awal 2027.

NOAA menilai tingkat keyakinan terhadap kemunculan El Nino meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Meski demikian, lembaga tersebut menyebut masih terdapat ketidakpastian terkait kekuatan puncak fenomena tersebut.

Mengutip BBC, sejumlah lembaga prakiraan iklim global mulai mengantisipasi potensi kemunculan El Niño kuat atau super El Niño pada akhir 2026. Meteorolog NOAA Nathaniel Johnson bahkan menyatakan laju pemanasan di Pasifik tropis dalam beberapa pekan terakhir tergolong cepat dan jarang terjadi.

Johnson mengatakan perubahan cepat dari pola La Niña pada musim dingin lalu menuju potensi El Niño kuat dalam waktu kurang dari setahun merupakan kondisi yang tidak umum terjadi.

Sejumlah model prakiraan seperti European Centre for Medium Range Weather Forecasts (ECMWF), NOAA, dan Bureau of Meteorology (BoM) Australia menunjukkan tren proyeksi yang relatif serupa. Sebagian model bahkan memperkirakan kenaikan suhu wilayah Niño-3.4 dapat melampaui 2,5 derajat Celsius pada musim gugur 2026.

Sebagai catatan, kategori super El Nino umumnya terjadi ketika anomali suhu permukaan laut di wilayah Niño-3.4 melampaui 1,5 derajat Celsius selama periode tiga bulanan.

BBC juga mencatat beberapa model prakiraan menunjukkan potensi kenaikan suhu hingga lebih dari 3 derajat Celsius atau melampaui rekor historis El Niño 1877 yang tercatat sekitar 2,7 derajat Celsius. Namun, data historis tersebut dinilai masih memiliki tingkat ketidakpastian tinggi karena keterbatasan observasi pada periode tersebut.

Fenomena El Niño kuat terakhir terjadi pada 2015–2016 yang ditandai dengan kenaikan suhu Niño-3.4 mencapai 2,4 derajat Celsius. Saat itu, sejumlah wilayah dunia mengalami cuaca ekstrem mulai dari kekeringan panjang hingga banjir besar.

NOAA mengingatkan bahwa kekuatan El Nino tidak selalu berbanding lurus dengan dampak yang ditimbulkan. Namun, fenomena tersebut dapat meningkatkan probabilitas terjadinya anomali cuaca musiman di berbagai kawasan dunia, termasuk Asia Tenggara.

Di Indonesia, El Nino umumnya berkorelasi dengan penurunan curah hujan, peningkatan risiko kekeringan, gangguan produksi pangan, serta meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau.

Bisnis.com, JAKARTA — Ancaman super El Niño diperkirakan memperbesar tekanan ekonomi Asia di tengah gangguan pasokan energi global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

Risiko kekeringan, penurunan produksi pangan, hingga krisis listrik dinilai meningkat dalam beberapa bulan ke depan.

Badan Meteorologi Dunia atau World Meteorological Organization (WMO) sebelumnya memperingatkan fenomena El Niño berpotensi berkembang pada periode Mei hingga Juli 2026 dengan intensitas kuat.

Sejumlah ilmuwan menilai pola yang mulai terbentuk memiliki kemiripan dengan super El Niño 1997/1998 yang pernah memicu kekeringan ekstrem dan kebakaran hutan besar di Asia Tenggara.

Ilmuwan iklim Universitas Monash Australia Peter van Rensch mengatakan anomali suhu bawah laut saat ini menunjukkan pola yang menyerupai peristiwa El Niño besar pada akhir 1990-an.

“Ini sedikit mirip dengan apa yang kita lihat pada peristiwa 1997/1998,” ujarnya, dikutip dari The Straits Times, Kamis (7/5/2026).

Meski masih menyisakan ketidakpastian, fenomena tersebut dipandang sebagai ancaman serius bagi kawasan Asia yang kini sudah menghadapi tekanan harga energi dan gangguan rantai pasok global.

Indonesia termasuk negara yang dinilai paling rentan. El Niño berpotensi menggeser pola hujan dari wilayah Indonesia ke Samudra Pasifik sehingga meningkatkan risiko kekeringan panjang dan kebakaran hutan maupun lahan gambut.

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah mengidentifikasi sejumlah kawasan gambut rawan terbakar dan memperingatkan potensi curah hujan terendah dalam tiga dekade terakhir.

Di sisi lain, tekanan iklim muncul bersamaan dengan terganggunya distribusi energi global akibat konflik Timur Tengah. Gangguan di jalur Selat Hormuz setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sejak akhir Februari ikut memengaruhi pasokan minyak, gas, pupuk, dan bahan baku industri.

Spesialis keuangan energi Institute for Energy Economics and Financial Analysis Haneea Isaad menilai cuaca panas akibat El Niño akan mendorong konsumsi listrik ketika pasokan energi justru berada dalam tekanan.

“Pasokan yang terbatas akan menyebabkan penjatahan bahan bakar lebih lanjut, manajemen sisi permintaan, dan pengurangan aktivitas ekonomi,” kata Isaad.

Sektor pangan juga menghadapi tekanan besar. Kekeringan dan suhu panas diperkirakan menekan hasil pertanian di tengah kenaikan biaya pupuk dan bahan bakar akibat konflik geopolitik.

BMI, unit riset Fitch Solutions, menilai kenaikan biaya produksi dapat mendorong petani mengurangi penggunaan pupuk sehingga produktivitas panen ikut melemah.

Kondisi tersebut berpotensi memperbesar inflasi pangan dan meningkatkan kerawanan pangan, terutama di negara-negara importir pangan dan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim.

Selain kekeringan, El Niño juga berpotensi memicu curah hujan ekstrem di sejumlah wilayah Asia yang dapat mengganggu panen padi dan meningkatkan risiko banjir.

Para analis menilai situasi ini menunjukkan pentingnya diversifikasi energi dan percepatan pengembangan energi terbarukan agar sistem energi lebih tahan terhadap cuaca ekstrem maupun gangguan geopolitik global.

Bisnis.com, JAKARTA — Total luas hutan primer tropis yang hilang pada 2025 turun 36,3% dibandingkan 2024 berdasarkan data terbaru GLAD Lab University of Maryland dan World Resources Institute (WRI). Meski demikian, tren kontras terjadi di Indonesia dengan angka kehilangan hutan primer tropis yang naik 14,2% sepanjang tahun lalu.

Pada 2025, dunia kehilangan 4,28 juta hektare hutan hujan primer tropis, atau setara dengan luas negara Denmark. Meski turun dibandingkan 6,73 juta hektare pada 2024, angka tersebut masih 46% lebih tinggi dibandingkan satu dekade lalu. Hutan primer menghilang dengan laju setara 11 lapangan sepak bola per menit.

Co-Director Global Forest Watch WRI Elizabeth Goldman mengatakan penurunan sebesar ini dalam satu tahun merupakan sinyal positif yang mencerminkan hasil nyata dari kebijakan pemerintah yang tegas.

Meski demikian, dia turut menyoroti bahwa penurunan ini terjadi setelah fenomena kebakaran ekstrem pada tahun sebelumnya. Dengan risiko perkembangan El Niño pada 2026, dia menyebutkan upaya pencegahan perlu diambil untuk menghindari dampak yang lebih masif.

"Kebakaran dan perubahan iklim saling memperburuk satu sama lain, dan dengan El Niño yang diperkirakan terjadi pada 2026, investasi dalam pencegahan dan respons akan sangat krusial seiring kondisi kebakaran ekstrem yang makin menjadi norma," katanya dalam paparan perilisan data, Rabu (29/4/2026).

Meski ada kemajuan, angka kehilangan hutan global juga masih jauh dari target yang dibutuhkan untuk memenuhi komitmen 2030 untuk menghentikan dan membalikkan kehilangan hutan. Level saat ini masih setidaknya 70% lebih tinggi untuk mencapai target tersebut.

Sebagian besar penurunan global didorong oleh Brasil, rumah bagi hutan hujan terbesar di dunia. Pada 2025, Brasil memangkas kehilangan hutan primer nonkebakaran sebesar 41% dibandingkan 2024, sehingga mencapai level terendah yang pernah tercatat.

Penurunan ini sejalan dengan penguatan kebijakan lingkungan di bawah Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, termasuk peluncuran kembali rencana antideforestasi federal PPCDAm dan peningkatan sanksi terhadap kejahatan lingkungan.

Meski Brasil masih mencatat kehilangan hutan primer terluas secara absolut, tingkat kehilangan relatif terhadap luas hutannya kini hanya 0,5% atau lebih rendah dari sejumlah negara tropis lainnya.

Di Indonesia, Managing Director WRI Indonesia Arief Wijaya mengatakan kehilangan hutan sebagian besar masih terkendali dalam beberapa tahun terakhir, didukung kebijakan yang membatasi pembukaan hutan baru dan memberikan hak lebih besar kepada komunitas untuk mengelola hutan.

"Itu menunjukkan komitmen kuat terhadap penggunaan lahan yang lebih berkelanjutan. Namun tekanan ekonomi yang meningkat bisa menguji kemajuan tersebut—dan apakah kemajuan itu bisa bertahan akan bergantung pada seberapa baik pertumbuhan diseimbangkan dengan iklim dan alam," katanya.

Terlepas dari kemajuan itu, data memperlihatkan total kehilangan hutan primer tropis Indonesia mencapai 295.595 hektare pada 2025, naik 14,2% dibandingkan 258.812 hektare pada 2024.

Sebagian besar kehilangan dipicu perluasan lahan pertanian dan kegiatan pertambangan. Ekspansi pertanian memicu kehilangan hutan primer tropis seluas 127.079 hektare, sementara aktivitasloggingmenyebabkan 89.588 hektare hilang dan komoditas tambang 15.220 hektare.

Kebakaran lahan memicu hilangnya hutan primer tropis seluas 13.149 hektare, lebih tinggi dibandingkan 9.011 hektare pada 2024.

Bisnis.com, JAKARTA— Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap penyebab kondisi cuaca yang terasa cepat berubah dalam beberapa hari terakhir, dari panas pada pagi hingga hujan pada siang atau malam hari.

Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani mencatat, dalam beberapa hari terakhir hujan dengan intensitas ringan hingga lebat terjadi di sebagian wilayah DKI Jakarta, dengan curah hujan tertinggi mencapai 51 mm/hari pada 13 April 2026. Pada periode yang sama, suhu udara juga terpantau cukup tinggi dengan suhu maksimum mencapai 34,6°C.

“Kondisi cuaca yang terasa cepat berubah ini dipengaruhi oleh masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau yang menyebabkan atmosfer menjadi lebih labil,” kata Andri kepada Bisnis pada Rabu (15/4/2026).

Andri menjelaskan, kondisi cuaca yang cenderung cerah pada pagi hari menunjukkan adanya pemanasan yang optimal hingga siang hari. Hal ini kemudian memicu pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi menimbulkan hujan pada siang hingga malam hari.

Selain itu, lanjut dia, dinamika atmosfer skala lokal hingga regional serta adanya gangguan pola angin, seperti perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di sekitar wilayah Jawa bagian barat, turut memperkuat proses pengangkatan massa udara yang mendukung pertumbuhan awan hujan.

“Dalam beberapa hari ke depan, masih terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di sebagian wilayah DKI Jakarta, terutama pada tanggal 15–16 April 2026,” kata Andri.

Sebelumnya, BMKG juga memprediksi musim kemarau 2026 di Indonesia akan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika iklim global serta potensi berkembangnya fenomena El Niño pada paruh kedua tahun ini.

BMKG menyebut hingga akhir Maret 2026 sekitar 7% zona musim di Indonesia telah memasuki periode kemarau. Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah dalam beberapa bulan ke depan, dengan sebagian besar wilayah mulai mengalami musim kemarau secara bertahap pada April hingga Juni 2026.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan bahwa sejumlah wilayah di Indonesia mulai memasuki musim kemarau. Daerah tersebut meliputi sebagian kecil Aceh, Sumatera Utara, dan Riau, serta sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, hingga Papua Barat.

“BMKG akan terus memantau perkembangan dinamika iklim global dan regional serta menyampaikan pembaruan informasi secara berkala. Masyarakat diharapkan terus mengikuti informasi resmi yang disampaikan BMKG melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia,” kata Faisal di Jakarta, Minggu (5/4/2026).