Mataram (ANTARA) - Sebanyak 400 kilogram kedelai edamame hasil tanam warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, laku terjual dalam satu hari usai panen.

Kepala Lapas Kelas II A Lombok Barat, M. Fadli di Lombok Barat, Rabu, menjadikan keberhasilan tersebut sebagai motivasi untuk terus mengembangkan pembinaan berbasis pertanian yang tidak hanya memberikan keterampilan kepada warga binaan, tetapi juga menghasilkan produk berkualitas yang mampu bersaing di pasaran.

"Alhamdulillah, panen ketiga pada Selasa (30/6) kemarin kembali membuahkan hasil yang sangat baik. Sebanyak 400 kilogram edamame habis terjual dalam sehari," katanya.

Dengan laku terjual di pasaran, Fadli menilai hal ini sebagai bukti bahwa hasil budi daya warga binaan memiliki kualitas yang baik dan semakin dipercaya masyarakat.

"Untuk itu, kami optimistis target produksi tiga sampai empat ton hingga akhir masa panen dapat tercapai," ujarnya.

Ia mengakui bahwa keberhasilan panen ini tidak terlepas dari kerja sama seluruh jajaran lapas dan warga binaan dalam mengelola lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) secara produktif.

"Melalui wadah ini kami ingin warga binaan memperoleh pengalaman dan keterampilan yang bernilai ekonomi. Harapannya, mereka memiliki bekal untuk memulai hidup yang lebih mandiri setelah bebas," ucapnya.

Panen 400 kilogram ini dilakukan di atas lahan seluas 5 are dari total area budidaya edamame seluas 0,9 hektare. Tanaman dipanen secara bertahap dan masih menyisakan lima kali panen lagi dengan target produksi keseluruhan mencapai empat ton.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Program Magang Nasional yang dijalankan pemerintah sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan kerja bagi lulusan perguruan tinggi diapresiasi oleh Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Adinda Tenriangke Muchtar. Dia menilai program tersebut menjadi langkah positif untuk meningkatkan pengalaman kerja sekaligus mempertemukan lulusan baru dengan kebutuhan dunia industri.

Dikatakannya, Program Magang Nasional yang telah dimulai sejak September 2025 mendukung pemberdayaan tenaga kerja muda melalui penyediaan pengalaman kerja, akses ke perusahaan, serta pendapatan selama masa magang yang mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP).

"Program ini mendukung pemberdayaan, termasuk dalam hal terciptanya lapangan kerja dan memastikan bahwa lulusan S1 bisa mengikuti program magang yang memberikan pintu dan kesempatan ke perusahaan terkait sekaligus juga ada pendapatan berdasarkan UMP," ujar Adinda pada Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, capaian awal program patut diapresiasi. Berdasarkan data pemerintah yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan dan Sekretaris Kabinet, sekitar 30 persen peserta berhasil memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan enam bulan masa magang.

"Saya rasa tahun ini tentu patut diapresiasi. Setidaknya berdasarkan data dari pemerintah yang disampaikan oleh Menaker maupun Setkab disebutkan bahwa 30 persen bahkan setelah enam bulan magang sudah bisa bekerja dan mendapatkan pendapatan sesuai dengan UMP selain tentunya pengalaman selama magang tersebut," ujarnya.

Meski memberikan apresiasi, Adinda juga menyampaikan sejumlah catatan konstruktif. Dirinya meminta pemerintah memastikan perluasan kuota dari 100 ribu menjadi 150 ribu peserta disertai pemerataan akses, evaluasi berbasis data, serta tetap mengedepankan prinsip meritokrasi agar penempatan peserta benar-benar sesuai kebutuhan dunia usaha.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pemerintah juga perlu membuka data mengenai asal perguruan tinggi peserta, sebaran wilayah, kompetensi, hingga tingkat penyerapan tenaga kerja agar evaluasi kebijakan dapat dilakukan secara transparan dan menjadi dasar penyempurnaan Program Magang Nasional pada angkatan berikutnya.

Kemudian, menurut Adinda, evaluasi tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga harus melibatkan peserta magang dan perusahaan mitra. Ia juga mengingatkan agar perluasan program bagi penyandang disabilitas dibarengi dengan kesiapan dunia usaha sehingga pelaksanaannya berjalan optimal.

Di sisi lain, pemerintah menyebut Program Magang Nasional telah menunjukkan hasil yang positif. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan sebanyak 100 ribu orang mengikuti Program Magang Nasional sepanjang 2025 dan sekitar 30 persen di antaranya langsung diterima bekerja setelah menyelesaikan masa magang.

"Program ini menjadi jembatan bagi para lulusan baru untuk memasuki dunia kerja, sekaligus memberikan pengalaman dan penghasilan selama masa magang," kata Teddy.

Pemerintah juga memperluas cakupan Program Magang Nasional 2026 dengan membuka kesempatan bagi lebih banyak lulusan perguruan tinggi, termasuk lulusan pendidikan profesi dan penyandang disabilitas. Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus memperbesar peluang lulusan baru untuk memasuki dunia kerja.

JAKARTA - Lippo Group menghibahkan lebih dari 30 hektare lahan di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, kepada pemerintah. Lahan tersebut diproyeksikan mampu dibangun sekitar 141.000 unit rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hibah tersebut sebagai komitmen mendukung pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Penyerahan hibah dilakukan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Senin (29/6/2026). Disaksikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta pendiri Lippo Group Mochtar Riady dan Chairman Lippo Group James Riady. Bangun Rumah Subsidi di Meikarta, Danantara Tinjau Lahan Milik Lippo Group

Lahan tersebut diserahkan kepada negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, kemudian akan menjadi penyertaan modal negara yang dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Selanjutnya, pembangunan dan pengelolaan rumah susun akan dilaksanakan oleh BUMN yang ditunjuk pemerintah.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan hibah lahan ini menjadi contoh nyata sinergi pemerintah dan swasta dalam menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat. "Saya berharap hibah ini menjadi contoh bagi kelompok usaha lainnya. Tanah negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," katanya.

Maruarar menegaskan proses hibah telah dikonsultasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta mendapat pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemerintah pun akan bergerak cepat menyelesaikan seluruh tahapan administrasi agar pembangunan dapat segera dimulai.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan proses akad dengan calon penghuni dapat dimulai tahun ini. Menurutnya, tantangan terbesar pembangunan rumah susun selama ini adalah ketersediaan lahan yang strategis, sehingga hibah dari Lippo menjadi momentum penting bagi percepatan Program 3 Juta Rumah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi langkah Lippo Group yang dinilai menunjukkan semangat gotong royong antara pemerintah dan dunia usaha. "Hibah ini merupakan bukti nyata kolaborasi pemerintah dan swasta dalam mendukung program strategis nasional. Kami akan memastikan seluruh proses berjalan cepat dan tidak membebani APBN," katanya.

Ia memastikan pemerintah juga akan memberikan kemudahan administrasi. Termasuk terkait aspek perpajakan atas hibah tersebut agar tidak menghambat partisipasi dunia usaha dalam mendukung program pemerintah.

CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut pembangunan sekitar 141.000 unit rumah susun akan memberikan dampak sosial yang sangat besar. "Kalau dihitung bersama anggota keluarganya, program ini akan memberikan manfaat bagi ratusan ribu masyarakat. Danantara siap menjalankan amanah ini dengan tata kelola yang baik dan sesuai ketentuan," ujarnya.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid berkomitmen mempercepat seluruh proses legalitas pertanahan. "Kami ingin prosesnya selesai secepat mungkin agar yang membantu tidak kapok. Mudah-mudahan langkah ini juga diikuti kelompok usaha lain," katanya.

Senada, Jaksa Agung ST Burhanuddin menilai hibah lahan tersebut menjadi tonggak penting keterlibatan sektor swasta dalam mendukung program pemerintah. "Ini menjadi contoh bahwa swasta ikut bergerak membantu negara. Kami berharap seluruh proses pelaksanaannya dapat berjalan cepat sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat," ujarnya.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh memastikan lembaganya akan mengawal tata kelola program agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga benar-benar dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah.

Pendiri Lippo Group Mochtar Riady mengatakan kebutuhan perumahan menjadi salah satu persoalan besar yang harus diselesaikan bersama. Menurutnya, pembangunan sektor perumahan memiliki efek berganda terhadap perekonomian karena mampu menggerakkan sekitar 174 jenis industri.

"Saya berharap langkah ini menjadi contoh bagi pelaku usaha lainnya. Bila semakin banyak dunia usaha berkontribusi, manfaatnya akan sangat besar bagi pembangunan bangsa," kata Mochtar.

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen ) kembali membuka Seleksi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru 2026. Kesempatan ini dibuka bagi lulusan lulusan S1 maupun D4 yang bercita-cita menjadi guru profesional.

Program ini menjadi salah satu jalur penting untuk mencetak tenaga pendidik profesional yang tidak hanya memiliki kompetensi mengajar, tetapi juga mampu membimbing, menginspirasi, serta mendampingi tumbuh kembang peserta didik di Indonesia. Pendaftaran seleksi dibuka mulai 27 Juni hingga 25 Juli 2026.

Calon peserta dapat memperoleh informasi lengkap mengenai tahapan seleksi, persyaratan, hingga mekanisme pendaftaran melalui laman resmi Direktorat PPG Kemendikdasmen.

"Segera cek informasi lengkap dan pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan ini melalui laman resmi https://ppg.kemendikdasmen.go.id/news/seleksi-pendidikan-profesi-guru-ppg-bagi-calon-guru-tahun-2026," dikutip dari Instagram PPG Kemendikdasmen, dikutipSenin (29/6/2026).

Persyaratan Utama PPG Calon Guru 2026

1. WNI

2. Tidak terdaftar sebagai guru/kepala sekolah pada basis data guru dan tenaga kpendidikan seperti data pokok pendidikan (Dapodik) dan Simpatika

3. Berusia paling tinggi 32 tahun [ada 31 Desember tahun pendaftaran

4. Memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) atau terdata pada basis data penyetaraan ijazah luar negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri

5. Memiliki IPK paling rendah 3.00

6. Mempunyai surat keterangan sehat jasmani dan rohani (diserahkan pada saat lapor diri)

7. Memiliki surat keterangan berkelakuan baik (diserahkan pada saat lapor diri)

8. Memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktf lainnya (diserahkan pada saat lapor diri)

9. Menandatangani pakta integritas

10. Mengikuti tahapan seleksi yaitu seleksi administrasi, tes substantif, dan tes wawancara

Bidang Studi yang Dibuka di PPG Calon Guru 2026

Bidang Studi Umum

1. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK)

2. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)

3. Bimbingan dan Konseling

4. Informatika

5. Seni Budaya

6. Pendidikan Luar Biasa

7. Bahasa Indonesia

8. Pendidikan Pancasila

9. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

10. Sejarah

11. Sosiologi

12. Bahasa Inggris

13. Geografi

14. Pendidikan Guru Anak Usia Dini (PGAUD)

15. Ekonomi

16. Biologi

17. Kimia

18. Fisika

Bidang Studi Kejuruan

1. Teknik Otomotif

2. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi

3. Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis

4. Desain Komunikasi Visual

5. Perhotelan

6. Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim

7. Kuliner

8. Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam

9. Teknik Elektronika

10. Teknik Ketenagalistrikan

11. Busana

12. Usaha Layanan Pariwisata

13. Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian

14. Pemasaran

15. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan.

Demikian informasi seleksi PPG Calon Guru 2026 yang sudah membuka pendaftaran. Semoga informasi ini bermanfaat.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memperkuat upaya pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui percepatan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang ditargetkan mencapai 400 ribu unit di tahun 2026.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Jumat mengatakan pemerintah tengah meningkatkan skala program perbaikan rumah secara signifikan.

Ia mencontohkan, jumlah rumah yang ditangani di Jakarta melonjak dari 158 unit pada tahun lalu menjadi 10.000 unit pada tahun ini.

Menurutnya, percepatan program tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan instansi terkait agar program ini bisa terakselerasi secara optimal.

Maruarar, sapaan Ara juga mengapresiasi dukungan Kementerian Dalam Negeri yang telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menguntungkan rakyat.

Selain itu, menurut dia, pemerintah mengandalkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, khususnya masyarakat pada desil 1 hingga 4.

Lebih lanjut, Maruarar menegaskan bahwa program perbaikan rumah harus dijalankan secara transparan karena menggunakan dana publik. Untuk itu, kebutuhan material dan anggaran dibuka kepada masyarakat serta melibatkan sejumlah penyedia bahan bangunan agar tercipta persaingan harga yang sehat.

"Saya pikir ya begini, uang rakyat ini harus bener-bener transparan, jangan basa-basi. Buka aja, berapa anggarannya, berapa kebutuhannya, berapa harganya, kemudian yang termurah bisa menang," katanya.

Ke depan, pemerintah berharap jumlah RTLH dapat berkurang secara signifikan.

"Ya, mudah-mudahan 2026 bisa turun signifikan. Tadi 2025 angkanya 18,8 juta (unit RTLH)," ucap dia.

Dirinya juga telah mengusulkan penambahan BSPS menjadi 2 juta unit pada 2027.

"Artinya program ini sangat diminati, diharapkan," katanya

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai program perbaikan rumah menunjukkan kemajuan signifikan.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk aktif mendukung pelaksanaan program, termasuk melalui pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan pihaknya, terdapat sekitar 824 ribu rumah tidak layak huni di Jakarta.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan sebanyak 127 madrasah di Jawa Barat saat ini sedang direhabilitasi dan direnovasi untuk memberikan kenyamanan kepada para peserta didik.

"Tadi saya mendapatkan penjelasan bahwa progres rehabilitasi dan renovasi madrasah ini (MTSN Kota Bogor) sekitar 95 persen, jadi sebentar lagi tuntas," kata Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab disapa AHY di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat.

AHY saat meninjau Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Madrasah Jawa Barat mengatakan bahwa untuk program PHTC Madrasah di Jawa Barat, menjangkau sebanyak 127 madrasah dari tingkat madrasah ibtidaiyah hingga madrasah aliyah.

Menurut dia, program rehabilitasi dan renovasi tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik serta para pengajarnya.

"Ini satu dari sekian banyak madrasah tsanawiyah yang juga direnovasi. Di Provinsi Jawa Barat saja ada 127 madrasah," ujar dia.

Dari data yang ada, rehabilitasi dan rekonstruksi di MTSN Kota Bogor menghabiskan anggaran sebanyak Rp5,5 miliar dengan perincian pekerjaan konstruksi Rp4,09 miliar dan mebel Rp1,45 miliar.

Untuk pekerjaan konstruksi meliputi penggantian rangka, atap, jendela pintu, pengecatan dan lainnya. Sedangkan untuk mebel yaitu setiap ruang kelas semua mebel yakni kursi dan meja diganti dengan yang baru.

"Mudah-mudahan renovasi dan rehabilitasi bisa menambah semangat," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - DPP PKB menginstruksikan kepada seluruh DPC PKB melakukan dialog produktif dengan mahasiswa di kampus-kampus yang berada di Kabupaten/Kota masing-masing. Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, PKB wajib menjelaskan secara substansial program-program prioritas Presiden Prabowo.

Diskusi-diskusi produktif ini penting untuk membangun kesamaan pandangan akan situasi yang dihadapi bangsa Indonesia baik di luar negeri maupun di dalam negeri dan sekaligus memahami langkah-langkah yang bisa dilakukan bersama antara pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengatasi berbagai hambatan.

"Laksanakan diskusi secara terbuka untuk mendengar saran-saran perbaikan dan penyempurnaan berbagai program prioritas tersebut. Kami yakin, Gen Z yang sekarang banyak menjadi mahasiswa memiliki pandangan-pandangan konstruktif yang bisa membantu pemerintah menyempurnakan pelaksanaan program-program tersebut," Waketum PKB Faisol Riza menanggapi tuntutan aksi mahasiswa, Rabu (17/6/2026).

"Perbedaan-perbedaan pandangan harus terus dijaga. Tapi kita juga perlu memperkuat persatuan nasional dalam mengatasi berbagai masalah yang akan terus datang," lanjutnya.

Dia menilai pesan pentingnya dua program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) belum tersampaikan dengan baik di kalangan mahasiswa.

"PKB melihat kritik terhadap MBG dan KDMP sebagai pesan kepada pemerintah bahwa selama hampir 1,5 tahun ini program ketahanan pangan, pembangunan generasi unggul dan penguatan perekonomian rakyat belum tersampaikan secara merata kepada kalangan mahasiswa," kata Faisol Riza.

Menurut Faisol sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa menghadapi perubahan-perubahan geopolitik global prioritas utama pemerintah adalah memberikan jaminan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Termasuk MBG yang juga bertujuan mencetak generasi unggul. Mahasiswa merupakan kelompok intelektual yang memiliki peran krusial dalam mengawal jalannya demokrasi. PKB percaya bahwa kita semua termasuk teman-teman mahasiswa dapat memahami substansi program pemerintah ini adalah kebutuhan kita bersama saat ini," ujar Wakil Menteri Perindustrian ini.

Walaupun demikian, PKB tidak menutup mata dengan berbagai laporan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum terkait pelaksanaan program-program pemerintah tersebut.

"Dari sisi tata kelola dan teknokrasinya tentu membutuhkan banyak sekali pembenahan dan penyempurnaan. Ditahannya pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) beberapa waktu yang lalu, membuktikan pemerintah tidak menutup mata atas pelanggaran hukum. Kami terus mengawasi dan mengawalnya hingga semua dapat dilaksanakan transparan sesuai aturan hukum," sebutnya.

Mencegah terjadi ada penyimpangan di lapangan, bermain-main. Makanya kami koordinasi bukan saja KPK, ada kepolisian, ada kejaksaan, semua

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), TNI-Polri, dan kejaksaan untuk mengawal program pengembangan kebun rakyat seluas 870 ribu hektare.

“Tadi ada Satgas TNI-Polri, dan KPK, kami minta (program) ini dikawal, kita kawal bersama karena ini adalah masa depan anak cucu kita,” kata Amran usai rapat koordinasi hilirisasi perkebunan dan produksi benih perkebunan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pengawasan tersebut diperlukan untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang guna memastikan kualitas dan proses pembibitan komoditas perkebunan strategis dapat berjalan lancar.

"Nanti KPK akan memberikan arahan juga sebagai untuk pencegahan. Mencegah terjadi ada penyimpangan di lapangan, bermain-main. Makanya kami koordinasi bukan saja KPK, ada kepolisian, ada kejaksaan, semua. Kita bahu-membahu mencegah penyalahgunaan wewenang," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa program pengembangan kebun rakyat mencakup komoditas kelapa, tebu, kakao, kopi, mete, pala, dan lada.

Menurut dia, komoditas tersebut memiliki permintaan tinggi hingga di tingkat pasar dunia sehingga pengembangan perlu dilakukan secara tepat sejak awal proses pembenihan dan pembibitan.

Amran menegaskan kualitas bibit dan seluruh proses pembibitan menjadi faktor penting karena tanaman perkebunan memiliki masa produksi panjang.

“Satu kali tanam seperti kelapa, itu bisa panen sampai 30 sampai 60 tahun. Kalau salah di pembibitan akan salah 30 tahun, salah di pembibitan akan salah 60 tahun,” tutur dia.

Ia menyampaikan total target pengembangan program kebun rakyat mencapai 870 ribu hektare dengan anggaran sekitar Rp9,95 triliun dalam periode 2025–2027 untuk memperkuat pasokan bahan baku industri dan menciptakan lapangan kerja berkelanjutan.

Program tersebut diharapkan mulai memberikan hasil dalam tiga hingga empat tahun ke depan setelah tanaman memasuki masa panen.

Hingga awal Juni 2026, pemerintah telah menyiapkan sekitar 280 juta batang bibit kakao dan kelapa secara nasional.

Ia menyebutkan bahwa Kementan menerapkan pola pembibitan berbasis keunggulan komparatif daerah, agroklimat, dan budaya tanam masyarakat setempat.

Menurut dia, pendekatan tersebut dilakukan agar komoditas yang dikembangkan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

“Supaya (program) ini enggak sulit didorong. Jangan yang tidak biasa tanam kelapa diberi kelapa. Jangan tidak biasa tanam kakao diberi kakao. Yang sudah budayanya tanam kakao, iklimnya mendukung, udah diarahkan ke sana,” ucapnya.

Amran menambahkan pembibitan dilakukan di daerah masing-masing agar tidak perlu mengangkut bibit antardaerah yang berjauhan.

“Di tempat itu kita pembibitan, ahlinya kita datangkan. Jadi hemat anggaran, efisien anggaran,” ungkapnya.

Terkait distribusi lahan, ia mengatakan alokasi lahan bagi petani diberikan sekitar dua hingga lima hektare per orang sementara luasan di atas ketentuan tersebut masuk kategori pelaku usaha.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyebut sebagian besar murid di Indonesia berharap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat terus dilanjutkan. Sebab program tersebut memberikan dampak positif terhadap motivasi belajar, tingkat kehadiran di sekolah, dan capaian akademik murid.

Mulanya, dia menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG sangat selaras dengan penguatan pendidikan karakter melalui Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH).

"Dari 7 KAIH tersebut terdapat poin makan sehat dan bergizi yang implementasinya terwujud melalui pelaksanaan MBG di sekolah," katanya, Minggu (14/6/2026).

Mu'ti juga membeberkan data yang dimutakhirkan hingga 10 Juni 2026, dimana sebanyak 80,7% murid telah menerima manfaat dari pelaksanaan program MBG. Dari sekitar 53 juta murid di Indonesia, lebih dari 43 juta murid di antaranya telah menerima dan merasakan manfaat program tersebut.

"Berbagai survei dan umpan balik pelaksanaan program juga menunjukkan bahwa sebagian besar murid penerima manfaat berharap Program MBG dapat terus dilanjutkan," ujarnya.

Lihat video: Nanik: BGN Akan Efisiensi Anggaran dan 27.877 Dapur MBG Dihentikan Sementara



Abdul Mu’ti menyebut berbagai modul pendukung juga telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program MBG. “Sejumlah penelitian yang dilakukan, termasuk dari Labsosio – Pusat Kajian Sosiologi Universitas Indonesia menyatakan bahwa MBG telah memberikan dampak positif terhadap motivasi belajar, tingkat kehadiran di sekolah, dan capaian akademik murid,” ucapnya.

Independensi BI harus dijaga bukan untuk menyenangkan pasar, tetapi untuk melindungi daya beli rakyat

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Great Institute Yossi Martino meminta pemerintah untuk menjaga kredibilitas fiskal, kelembagaan dan makroekonomi di tengah tekanan berat berat terhadap perekonomian saat ini.

“Pemerintah perlu menjaga tiga kredibilitas sekaligus. Pertama, kredibilitas fiskal, yaitu memastikan program besar memiliki prioritas, sumber pembiayaan, dan batas risiko yang jelas,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Kedua, pemerintah juga diminta menjaga kredibilitas kelembagaan, yaitu memastikan program strategis memiliki tata kelola, indikator kinerja, evaluasi, dan pengawasan terbuka.

Sebagaimana yang dilakukan pada program MBG, pemerintah perlu terus memperkuat tata kelola Koperasi Merah Putih melalui sistem pengawasan, pelaporan, dan akuntabilitas yang memadai.

“Berbagai keraguan yang berkembang di masyarakat terkait tata kelola program, termasuk dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran, perlu segera diklarifikasi melalui investigasi yang independen, transparan, dan berbasis fakta,” katanya.

Ia menyebut keterbukaan hasil investigasi oleh institusi yang berwenang merupakan prasyarat penting untuk memperkuat kredibilitas kelembagaan serta menjaga kepercayaan publik terhadap program.

Kemudian, ketiga, pemerintah juga perlu menjaga kredibilitas makroekonomi, yaitu menjaga independensi Bank Indonesia, stabilitas rupiah, dan koordinasi fiskal-moneter tanpa mengaburkan tanggung jawab masing-masing otoritas.

“Independensi BI harus dijaga bukan untuk menyenangkan pasar, tetapi untuk melindungi daya beli rakyat. Disiplin fiskal juga bukan berarti menolak program rakyat, melainkan memastikan program rakyat dapat dibiayai secara berkelanjutan. Kepastian usaha bukan berarti menyerahkan ekonomi kepada korporasi, melainkan menciptakan lingkungan agar investasi, produksi, ekspor, dan penciptaan kerja dapat berjalan dengan risiko yang terukur,” katanya.

Yossi menilai, saat ini pemerintah sedang mentransformasi tatanan ekonomi dari yang sebelumnya sangat bertumpu pada stabilitas makroekonomi ortodoks dan mekanisme pasar (market-driven), menuju model negara pembangunan (developmental state) yang lebih digerakkan oleh negara.

Adapun gejolak pasar yang terjadi saat ini sejatinya merupakan fenomena yang dapat dibaca melalui kacamata Teori Perubahan Kelembagaan (Institutional Change Theory).

Mengacu pada pemikiran ekonomi-politik struktural, setiap upaya transformasi seperti merombak aturan main tata niaga lewat Danantara atau mengembalikan peran negara dalam distribusi kekayaan lewat Makan Bergizi Gratis (MBG), cenderung akan mendisrupsi ekuilibrium lama dan memicu friksi.

“Yang diuji oleh pasar hari ini bukanlah niat baik dari perubahan sosial tersebut, melainkan apakah masa transisi ini dikelola dengan kepastian. Ketika pasar mulai meragukan arah fiskal atau tata kelola program strategis, biaya ekonominya akan kembali kepada masyarakat melalui rupiah yang lebih lemah, bunga yang lebih tinggi, dan ruang fiskal yang lebih sempit,” ujarnya.

Menjawab dilema tersebut, Yossi menekankan pentingnya mengamalkan prinsip ekonomi Pancasila ke dalam kebijakan ekonomi modern. Mengutip perspektif Bung Hatta dan Prof. Mubyarto, ia menjelaskan bahwa negara wajib hadir ketika mekanisme pasar gagal menghasilkan keadilan sosial.

Ia mengatakan ekonomi Pancasila bukan ekonomi anti-pasar, tetapi juga bukan ekonomi yang menyerahkan arah pembangunan sepenuhnya kepada pasar. Pasar, lanjutnya, harus ditempatkan sebagai mekanisme alokasi sumber daya, sementara tujuan akhirnya tetap kesejahteraan rakyat.

“Investasi sumber daya manusia melalui MBG, misalnya, adalah mandat konstitusi. Namun, program ini harus dijaga dari pemborosan. MBG harus berbasis prioritas daerah rawan stunting dan melibatkan rantai pasok lokal agar menjadi penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar belanja konsumtif,” jelasnya.

Yossi pun menyebut ekonomi Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan. Ukuran keberhasilannya terletak pada kemampuannya menghasilkan pertumbuhan yang inklusif, menjaga stabilitas ekonomi, dan memperluas kesejahteraan masyarakat.

“Pada akhirnya, kualitas implementasi yang bersih dari korupsi, akuntabel, transparan, dan patuh pada hukum akan jauh lebih menentukan arah perekonomian Indonesia ke depan,” kata Yossi.

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kabar baik bagi para guru yang mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru ( PPG ) bagi Guru Tertentu Tahun 2026. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi PPG bagi Guru Tertentu Periode 1 Tahun 2026.

Informasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram PPG Kemendikdasmen. Para peserta dapat mengecek hasil seleksi administrasi melalui laman Direktorat PPG maupun akun SIMPKB masing-masing.

"Silakan cek hasil seleksi melalui laman Direktorat PPG atau tautan berikut: https://s.id/HasilSeleksiADMGuter," tulis akun Instagram PPG Kemendikdasmen, dikutip Kamis (11/6/2026).

Berdasarkan hasil pengolahan data ajuan pendaftaran seleksi administrasi PPG bagi Guru Tertentu, sebanyak 40.902 guru dinyatakan lolos seleksi administrasi pada Periode 1 Tahun 2026. Hasil seleksi tersebut dapat diakses melalui akun SIMPKB masing-masing guru.

Selain mengumumkan hasil seleksi administrasi, Direktorat PPG juga menyampaikan bahwa pelaksanaan verifikasi dan validasi (verval) lanjutan Penjaringan Data Guru Tertentu Belum Bersertifikat Pendidik diperpanjang hingga 10 Juli 2026. Kebijakan ini dilakukan karena masih terdapat guru yang belum terkonfirmasi keikutsertaannya dalam proses penjaringan data.

Dinas Pendidikan di seluruh daerah diminta melanjutkan proses verval sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam pedoman penjaringan data guru tertentu.

Sementara itu, guru yang telah memberikan konfirmasi "Berminat" dapat melanjutkan pendaftaran seleksi administrasi PPG bagi Guru Tertentu Periode 2 Tahun 2026 melalui aplikasi SIMPKB masing-masing hingga 15 Juli 2026.

Direktorat PPG juga meminta Dinas Pendidikan untuk menyampaikan Berita Acara Hasil Penjaringan Data Guru Tertentu Belum Bersertifikat Pendidik kepada Balai Besar, Balai, atau Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai kewenangan masing-masing melalui format yang telah tersedia pada aplikasi SIMPKB.

Bagi guru yang belum termasuk sasaran peserta penjaringan, informasi terkait keikutsertaan dalam program PPG dapat diperoleh melalui laman resmi Direktorat Pendidikan Profesi Guru.

Direktorat PPG menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program ini. Untuk informasi lebih lanjut, peserta dapat menghubungi Admin PPG di nomor 0812-1489-4689 pada hari dan jam kerja.

Berikut rekapitulasi jumlah guru yang dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG bagi Guru Tertentu Periode 1 Tahun 2026 di seluruh wila

Rekapitulasi Hasil Seleksi Administrasi PPG Bagi Guru Tertentu 2026

1. Aceh: 1.213

2. Bali: 646

3. Banten: 1.970

4. Bengkulu: 483

5. DI Yogyakarta: 428

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa pihaknya akan segera membuka 2.843 lowongan kerja sektor padat karya. Ia menegaskan bahwa lowongan ini merupakan program jangka pendek sebagai langkah antisipasi terhadap tekanan ekonomi.

"Jadi yang padat karya kurang lebih 2.800 lebih, itu adalah betul-betul kegiatan yang bersifat jangka pendek. Karena tekanan ekonomi ini mulai terasa," kata Pramono di Jakarta Timur, Minggu (7/6/2026).

Mengenai kebutuhan tenaga kerja dan jenis lowongan yang tersedia, hal tersebut akan disampaikan lebih lanjut oleh Asisten Pembangunan DKI Jakarta. Pendaftaran dan lamaran program ini rencananya mulai dibuka pada pekan depan.

"Jadi kami berinisiatif untuk membuka ruang padat karya. Nanti secara detail akan ditindaklanjuti, dijabarkan oleh asisten pembangunan. Karena memang ini adalah program jangka pendek untuk bantalan sosial," ucap dia.

Pramono menegaskan program padat karya ini tidak akan menganggu alokasi anggaran sektor sosial, kesehatan, dan pendidikan yang ada di Jakarta. "Tetapi untuk DKI Jakarta yang lain-lain masih tetap sepenuhnya dialokasikan. Apakah itu untuk berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pendidikan, tidak ada yang dikurangi sedikitpun, bahkan malah ditambah," tuturnya.

Adapun, para pekerja nantinya akan digaji setara Upah Minimun Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Program ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan.

Program jangka pendek ini direncanakan akan berlangsung selama tiga bulan. Namun tidak menutup kemungkinan bisa diperpanjang sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan.