Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai hibah lahan Meikarta dari PT Lippo Cikarang Tbk kepada negara untuk program 3 Juta Rumah merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dengan dunia usaha.

Purbaya menyampaikan apresiasinya kepada Grup Lippo atas hibah tanah seluas 30 hektare tersebut.

“Komitmen ini merupakan wujud nyata sinergi dan semangat gotong royong antara dunia usaha dan pemerintah dalam membangun negeri,” kata Purbaya, dalam keterangannya, dikutip Selasa (30/6).

Purbaya mengatakan program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen seluruh pihak dalam mendukung salah satu agenda prioritas Asta Cita Presiden, yaitu program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah,” kata dia.

Aset yang dihibahkan tersebut rencananya diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai penyertaan modal negara untuk dikelola tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya memastikan pemerintah akan bergerak cepat menyelesaikan tahapan yang diperlukan, agar hasil hibah tersebut segera ditindaklanjuti. “Setiap ada proyek yang menguntungkan masyarakat, negara, pasti akan kami percepat,” kata Purbaya.

Dampak Besar Pembangunan Perumahan

PT Lippo Cikarang Tbk resmi menandatangi komitmen hibah lahan Meikarta kepada negara, untuk mendukung program 3 Juta Rumah melalui pembangunan rumah susun (rusun) subsidi pada Senin (29/6).

Founder Lippo Group Mochtar Riady mengatakan hibah lahan itu merupakan bentuk kontribusi perusahaan dalam membantu pemerintah mengatasi persoalan penyediaan hunian.

“Oleh karena itulah saya merasa kita bisa ikut menyumbang sesuatu untuk mengatasi suatu masalah kemiskinan di Indonesia ini,” kata Mochtar.

Mochtar menilai pembangunan perumahan memiliki dampak luas terhadap perekonomian karena melibatkan berbagai sektor industri.

“Pembangunan perumahan ini menyangkut 174 macam industri. Pembangunan perumahan bukan industri tunggal, tapi menyangkut atau membangkitkan 174 macam industri lainnya,” ujarnya.

Ia berharap pembangunan rusun di Meikarta dapat menjadi contoh kerja sama antara sektor swasta dan pemerintah dalam mendukung program perumahan.

Lahan dengan luas sekitar 30 hektare itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan rusun subsidi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, persoalan backlog (kebutuhan yang belum bisa dipenuhi) kepemilikan rumah masih menjadi tantangan utama penyediaan hunian nasional.

“Secara nasional, kepemilikan rumah yang backlog itu 9,4 juta unit. Susenas 2025, itu data yang kita pakai,” ujar Maruarar dalam acara Penandatangan Komitmen Hibah Lippo Cikarang Tbk, di Jakarta, Senin (29/6).

Penyediaan perumahan, terutama di kawasan perkotaan, menghadapi keterbatasan lahan. Karena itu, pemerintah mendorong pembangunan hunian vertikal sebagai solusi agar pemanfaatan lahan lebih efisien.

“Permasalahan penyediaan perumahan, terutama di kawasan perkotaan, juga dihadapkan dengan keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan. Oleh sebab itu, penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal,” katanya.

Program 3 Juta Rumah membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pengembang, masyarakat, hingga pelaku usaha. Menurutnya, hibah lahan dari Lippo Cikarang menjadi contoh kolaborasi antara sektor swasta dan negara.

Status Lahan sudah Clean and Clear

Lahan Meikarta yang diberikan kepada negara telah melalui proses pengawasan dan koordinasi dengan sejumlah lembaga. Pemerintah memastikan aspek tata kelola dan legalitas lahan berjalan sesuai aturan.

“Lahan yang ada di Meikarta dalam proses diberikan kepada negara dan tata kelolanya diawasi oleh Kejaksaan Agung. Dikonsultasikan juga kepada KPK,” kata Maruarar.

Ia mengungkapkan, empat bulan lalu pihaknya telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memastikan status tanah tersebut telah clear and clean sehingga proses hibah dapat dilanjutkan. Maruarar mengatakan desain rusun yang disiapkan akan menyesuaikan kebutuhan masyarakat, mulai dari tipe satu kamar, dua kamar, hingga tiga kamar.

Pemerintah juga mendorong adanya unit dengan ukuran lebih besar agar lebih layak bagi keluarga.

“Kita menggunakan juga satu model yang 45 meter. Jadi saran Bapak yang 45 meter sudah menjadi bagian model,” katanya.

Ia berharap pembangunan rusun subsidi di kawasan tersebut dapat segera berjalan sehingga masyarakat bisa mulai melakukan akad dan memesan hunian pada tahun ini.

“Kita berharap tahun ini kita bisa melakukan akad. Akad itu artinya kita berusaha bagaimana para konsumen sudah bisa memesan,” kata dia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan lebih banyak membangun hunian vertikal dalam Program 3 Juta Rumah untuk mengatasi keterbatasan lahan, terutama di kawasan perkotaan.

Maruarar mengatakan backlog kepemilikan rumah secara nasional berkisar 9,4 juta unit berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025. Menurutnya, penyediaan perumahan di wilayah perkotaan tak lagi bisa hanya mengandalkan rumah tapak sehingga pembangunan rumah susun akan diperbanyak.

"Permasalahan penyediaan perumahan terutama di kawasan perkotaan juga dihadapkan dengan keterbatasan lahan. Oleh sebab itu penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal," kata Maruarar dalam acara Penandatanganan Komitmen Hibah Lahan PT Lippo Cikarang Tbk di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (29/6).

Sebagai langkah awal, pemerintah menggandeng PT Lippo Cikarang Tbk yang berkomitmen menghibahkan lahan seluas sekitar 30 hektare di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, kepada negara. Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.

Penandatanganan komitmen hibah dilakukan oleh Maruarar, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani, serta jajaran PT Lippo Cikarang.

Maruarar mengatakan hibah lahan itu telah melalui proses verifikasi bersama sejumlah lembaga negara, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

[Gambas:Youtube]

"Empat bulan lalu saya datang ke KPK dan sudah dinyatakan tanahnya clear and clean. Dalam proses itu juga diawasi Kejaksaan Agung dan BPKP sehingga kita bisa melanjutkan proses ini," ujarnya.

Ia mengatakan kawasan seluas 30 hektare tersebut akan dikembangkan menjadi rumah susun bersubsidi dengan berbagai tipe unit, termasuk tipe seluas 45 meter persegi yang dinilai lebih layak bagi keluarga.

Sementara itu, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan lahan hibah tersebut diproyeksikan mampu menampung pembangunan sekitar 141 ribu unit hunian vertikal.

"Kalau menurut saya ini sebenarnya bukan hanya memberikan lahan, tapi justru memberikan sesuatu yang besar dari lahan karena ini dampaknya akan sangat-sangat besar kepada masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah," kata Rosan.

Menurut Rosan, pembangunan 141 ribu unit rumah susun itu berpotensi memberikan manfaat bagi sekitar 500 ribu hingga 600 ribu orang apabila dihitung berdasarkan jumlah anggota keluarga penerima manfaat.

"141 ribu unit. Itu luar biasa. Kalau kita kali dengan anak, kali dengan istrinya, paling tidak bisa 500 ribu atau 600 ribu. Jadi dampak ini akan sangat-sangat signifikan," ujarnya.

Ia memastikan Danantara akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar pengelolaan lahan hingga pembangunan rumah susun dapat berjalan sesuai rencana.

"Sehingga pembangunan ini akan memberikan asas manfaat yang luar biasa, terutama kepada masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah," katanya.

Pendiri Lippo Group Mochtar Riady mengatakan keputusan menghibahkan lahan tersebut merupakan bentuk kontribusi perusahaan dalam membantu pemerintah mengatasi persoalan penyediaan perumahan nasional.

Ia mengaku menyetujui usulan tersebut setelah mendengar kebutuhan rumah masyarakat masih sangat besar.

Mochtar berharap langkah Lippo Group dapat menjadi contoh bagi perusahaan besar lainnya untuk ikut mendukung penyediaan perumahan rakyat.

"Kalau setiap pengusaha besar bisa ikut menyumbang kepada pemerintah, maka itu berupa suatu manfaat yang luar biasa bagi bangsa kita," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dipastikan akan menjadi eksekutor proyek lahan hibah Meikarta seluas 30 hektare (ha). Kepastian itu menyusul telah disepakatinya penyerahan aset pada Senin (29/6/2026).

CEO BPI Danantara Rosan P. Roeslani menyebut, pihaknya akan menyiapkan badan usaha pelaksana (BUP) yang akan mengeksekusi proyek tersebut.

“Ya, kita ada nanti Danantara Housing yang akan membangun,” jelasnya saat ditemui di Wisma Danantara, Senin (29/6/2026).

Rencananya, pemerintah akan membangun hingga 141.000 unit hunian vertikal di area lahan hibah tersebut. Hunian itu bakal menjadi bagian dari pengembangan program 3 juta rumah yang merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto.

Lewat kehadiran unit hunian vertikal itu, pemerintah optimistis bakal menekan angka ketimpangan pemilikan rumah (backlog) perumahan yang dilaporkan mencapai 9,4 juta dalam data Susenas 2025.

“Diperkirakan dari tanah 30 hektare ini akan dibangun kurang lebih 141.000 unit. Kalau kita kali dengan anak, kita kali dengan istrinya yang ikut merasakan manfaat, paling tidak ini bisa menampung 500.000 atau 600.000 orang. Jadi dampak ini akan sangat, sangat, sangat-sangat signifikan,” imbuhnya.

Selain akan mengeksekusi proyek itu, Rosan juga memastikan BPI Danantara akan mendukung pembiayaan pembelian unit yang bakal disalurkan melalui sejumlah bank milik negara (Himbara).

Dia juga membuka opsi akan memberikan akses kredit pemilikan rumah/apartemen dengan tenor mencapai 40 tahun.

“Juga tentunya kami dukung pembiayaannya dengan pihak perbankan. Dan ini yang paling penting kita juga akan menghitung berapa pastinya [harga unit tersebut] agar bisa cicilan ini tidak memberatkan dan benar-benar bisa dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa lahan hibah yang diberikan Lippo Group bakal disiapkan menjadi penyertaan modal negara (PMN) bagi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Bendahara negara tersebut menjelaskan, injeksi modal itu diberikan dalam rangka mempercepat realisasi pengembangan program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, lahan hibah tersebut berada di Kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan total luas mencapai 30 hektare.

“Pemerintah menyambut baik inisiatif tersebut, aset ini direncanakan diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai penyertaan modal negara untuk dikelola melalui proses bisnis yang sehat tanpa membebani APBN,” jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengatakan Danantara Housing akan membangun rumah susun atau rusun subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di lahan hibah kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Kita ada nanti Danantara Housing yang akan membangun. Dan juga tentunya kalau pembiayaannya dengan pihak perbankan. Dan ini yang paling penting, kita juga akan menghitung berapa pastinya agar bisa cicilan ini tidak memberatkan dan benar-benar bisa dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Rosan di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan sebagai pelaksana pembangunan dan juga pembiayaan, Danantara sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk menyiapkan perencanaannya, targetnya, implementasinya, agar semua dapat berjalan sesuai rencana dan tepat waktu.

Karena yang dibangun itu berupa rumah susun subsidi untuk segmen MBR, maka ia mengatakan nantinya harganya tentu harus terjangkau.

"Dan tidak hanya mulai dari segi pembangunan perumahan tersebut, tapi kita pun melakukan pembiayaan, baik pembiayaan untuk proyek itu sendiri (maupun) juga tentunya pembiayaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, agar bisa mendapatkan akses finansialnya dari pihak perbankan," kata Rosan.

Danantara, lanjutnya, ingin melihat dari semua aspek agar nantinya bisa berjalan dan sesuai juga dengan arahan dan instruksi dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan lahan hibah di wilayah Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dimanfaatkan untuk pembangunan hunian yang layak huni dan terjangkau bagi rakyat.

Menurut dia, pembiayaan pembangunan rumah susun atau rusun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, itu dari Danantara.

Ia mengatakan posisi Kementerian PKP dalam program tersebut adalah sebagai pembuat kebijakan atau regulator. Untuk pembiayaan dan pembangunan dilakukan melalui Danantara, sedangkan tanah merupakan hibah dari PT Lippo Cikarang seluas 30 hektare untuk tiga lokasi pembangunan.

Menurut dia, proyek tersebut direncanakan akan menyediakan total sekitar 141.000 hunian untuk MBR dari tiga lokasi lahan yang telah disiapkan.

Ia mengatakan rumah subsidi tersebut merupakan salah satu proyek hunian vertikal terbesar yang diharapkan dapat membantu masyarakat pekerja memiliki rumah layak di dekat pusat ekonomi dan industri.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Lippo Group menghibahkan lebih dari 30 hektare lahan di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, kepada pemerintah. Lahan tersebut diproyeksikan mampu dibangun sekitar 141.000 unit rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hibah tersebut sebagai komitmen mendukung pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Penyerahan hibah dilakukan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Senin (29/6/2026). Disaksikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta pendiri Lippo Group Mochtar Riady dan Chairman Lippo Group James Riady. Bangun Rumah Subsidi di Meikarta, Danantara Tinjau Lahan Milik Lippo Group

Lahan tersebut diserahkan kepada negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, kemudian akan menjadi penyertaan modal negara yang dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Selanjutnya, pembangunan dan pengelolaan rumah susun akan dilaksanakan oleh BUMN yang ditunjuk pemerintah.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan hibah lahan ini menjadi contoh nyata sinergi pemerintah dan swasta dalam menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat. "Saya berharap hibah ini menjadi contoh bagi kelompok usaha lainnya. Tanah negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," katanya.

Maruarar menegaskan proses hibah telah dikonsultasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta mendapat pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemerintah pun akan bergerak cepat menyelesaikan seluruh tahapan administrasi agar pembangunan dapat segera dimulai.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan proses akad dengan calon penghuni dapat dimulai tahun ini. Menurutnya, tantangan terbesar pembangunan rumah susun selama ini adalah ketersediaan lahan yang strategis, sehingga hibah dari Lippo menjadi momentum penting bagi percepatan Program 3 Juta Rumah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi langkah Lippo Group yang dinilai menunjukkan semangat gotong royong antara pemerintah dan dunia usaha. "Hibah ini merupakan bukti nyata kolaborasi pemerintah dan swasta dalam mendukung program strategis nasional. Kami akan memastikan seluruh proses berjalan cepat dan tidak membebani APBN," katanya.

Ia memastikan pemerintah juga akan memberikan kemudahan administrasi. Termasuk terkait aspek perpajakan atas hibah tersebut agar tidak menghambat partisipasi dunia usaha dalam mendukung program pemerintah.

CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut pembangunan sekitar 141.000 unit rumah susun akan memberikan dampak sosial yang sangat besar. "Kalau dihitung bersama anggota keluarganya, program ini akan memberikan manfaat bagi ratusan ribu masyarakat. Danantara siap menjalankan amanah ini dengan tata kelola yang baik dan sesuai ketentuan," ujarnya.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid berkomitmen mempercepat seluruh proses legalitas pertanahan. "Kami ingin prosesnya selesai secepat mungkin agar yang membantu tidak kapok. Mudah-mudahan langkah ini juga diikuti kelompok usaha lain," katanya.

Senada, Jaksa Agung ST Burhanuddin menilai hibah lahan tersebut menjadi tonggak penting keterlibatan sektor swasta dalam mendukung program pemerintah. "Ini menjadi contoh bahwa swasta ikut bergerak membantu negara. Kami berharap seluruh proses pelaksanaannya dapat berjalan cepat sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat," ujarnya.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh memastikan lembaganya akan mengawal tata kelola program agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga benar-benar dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah.

Pendiri Lippo Group Mochtar Riady mengatakan kebutuhan perumahan menjadi salah satu persoalan besar yang harus diselesaikan bersama. Menurutnya, pembangunan sektor perumahan memiliki efek berganda terhadap perekonomian karena mampu menggerakkan sekitar 174 jenis industri.

"Saya berharap langkah ini menjadi contoh bagi pelaku usaha lainnya. Bila semakin banyak dunia usaha berkontribusi, manfaatnya akan sangat besar bagi pembangunan bangsa," kata Mochtar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan hibah lahan seluas 30 hektar di Meikarta, Kabupaten Bekasi kepada negara merupakan terobosan besar bagi perumahan rakyat.

"Pada hari ini telah dilaksanakan penandatanganan komitmen hibah dari Lippo Cikarang kepada negara. Dan diharapkan ini menjadi terobosan besar," ujar Ara di Jakarta, Senin.

Dirinya mengatakan bahwa perwujudan program 3 juta rumah merupakan kerjasama kolaborasi berbagai pihak yaitu negara, pengembang, masyarakat, dan pelaku usaha.

Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen seluruh pihak dalam mendukung salah satu agenda prioritas Asta Cita Presiden, yaitu program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah.

Pemerintah, kata Purbaya, menyambut baik inisiatif tersebut. Aset ini direncanakan diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai penyertaan modal negara untuk dikelola melalui proses bisnis yang sehat tanpa membebani APBN.

Dirinya menyampaikan bahwa hibah lahan di kawasan Meikarta tersebut untuk mendukung program 3 Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tidak akan dikenakan pajak.

"Tanah yang diserahkan jangan dipajakin. Masa orang kasih, kita pajakin. Jadi saya akan bypass semua aturan-aturan yang ada di Kementerian Keuangan supaya ini bisa terlaksana," kata Purbaya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan pembiayaan pembangunan rumah susun atau rusun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi dari Danantara. Pembangunan rusun subsidi tersebut masih sesuai jadwal rencana.

Dia mengatakan proses pembangunan dimulai dari land clearing pada Februari 2026, kemudian groundbreaking pada Maret 2026, dilanjutkan pembangunan struktur ke atas pada Agustus 2026, dan ditargetkan selesai pada Agustus 2028.

Tanah merupakan hibah dari Lippo seluas 30 hektare untuk tiga lokasi pembangunan.Proyek tersebut direncanakan akan menyediakan total sekitar 141.000 hunian dari tiga lokasi lahan yang telah disiapkan.

Menurut Ara, ini merupakan salah satu proyek hunian vertikal terbesar yang diharapkan dapat membantu masyarakat pekerja memiliki rumah layak.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan atau klarifikasi mengenai video viral yang beredar terkait program baru pemberian dana hibah.

Melalui akun resmi Instagram @ppid.kemenkeu, Kemenkeu menyebutkan saat ini terdapat video mengenai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan program baru bantuan dana hibah dari pemerintah resmi dibuka.

Tak hanya itu, dalam video tersebut juga mengajak pengguna media sosial TikTok untuk mendaftar melalui akun yang menyebarkan video. "[Video tersebut] merupakan video hoaks deep fake," demikian penjelasan Kemenkeu pada Senin (29/6/2026).

Sebagai informasi, deep fake adalah jenis media sintetis yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau yang biasa disebut artificial intelligence (AI). Deep fake dibuat menggunakan teknik deep learning dan generative adversarial networks (GANs). Teknologi ini bekerja dengan menganalisis dan mempelajari data dalam jumlah besar.

Hasil dari teknologi tersebut menciptakan rekayasa visual atau audio yang menyerupai peristiwa nyata, tetapi sebenarnya artifisial.

Dalam unggahan @ppid.kemenkeu, terlihat tangkapan layar dari video hoaks deep fake yang disebarkan oleh akun TikTok WA 0853-8551-5066 menampilkan wajah Menkeu Purbaya. Terdapat label "HOAKS" yang diberikan Kemenkeu pada tangkapan layar video tersebut.

Selain itu, disertai dengan naskah "Program baru dari pemerintah sudah resmi terbuka. Untuk pengguna TikTok silakan daftar melalui akun ini. Tulis nama dan asal darimana. Nanti Napetui kami data berkas anda. Ayo mendaftar sekarang!".

Kemenkeu pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan video hoaks deep fake mengenai program baru bantuan dana hibah dan ajakan mendaftar.

"Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya," tegas Kemenkeu.

Saat ini, cukup banyak video hoaks deep fake yang menggunakan wajah Menkeu Purbaya beredar di tengah masyarakat. Sebelumnya, Kemenkeu juga telah mengingatkan masyarakat akan beredarnya video hoaks terkait pencarian 700 orang penerima bantuan dan pernyataan Purbaya yang akan membongkar kerugian perusahaan BUMN, seperti PLN, Garuda Indonesia, hingga Pertamina.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) memberikan klarifikasi terkait dengan lahan yang dihibahkan kepada pemerintah untuk proyek pembangunan rumah susun atau rusun subsidi di Kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Presiden Direktur LPCK Agus Arismunandar menyampaikan bahwa lahan yang dihibahkan tersebut dimiliki langsung oleh perseroan dan entitas anak. Lahan itu juga tercatat sebagai persediaan dan tanah untuk pengembangan dari LPCK dan entitas anaknya.

"Nilai buku atas lahan yang akan dihibahkan adalah sekitar Rp291 miliar," tulis Agus dalam keterbukaan informasi, dikutip Minggu (28/6/2026).

Adapun, hibah lahan ini akan menyebabkan penurunan aset dan ekuitas emiten berkode saham LPCK itu senilai Rp291 miliar karena beban hibah tanah sekitar Rp291 miliar.

Adapun, hibah ini disebut tidak termasuk transaksi material, transaksi afiliasi, maupun transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Awal tahun ini, pemerintah telah memulai proyek pembangunan rumah susun atau rusun subsidi di Kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Proyek ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan lokasi pembangunan mencakup 30 hektar tanah yang akan dibangun secara bertahap dengan total unit yang akan dibangun total mencapai 14.000 unit apartemen.

"Kan rencana dari 12,8 hektare ini, itu kita akan bangun totalnya menjadi 18 tower. Itu perhitungannya kalau jadi dengan 32 lantai, kurang lebih itu antara Rp14 [triliun] sampai Rp16 triliun," kata Rosan kala itu.

Rosan mengatakan Danantara akan mengambil peran sebagai penyedia pendanaan sedangkan untuk eksekutor proyek Danantara bisa mengerahkan BUMN-BUMN Karya untuk berkolaborasi.

"Dari pembiayaan kita akan dukung secara full. Di kami, kan, ada BUMN-BUMN Karya yang kami bekerja sama juga di dalam proyek ini. Tentunya bersama kontraktor swasta lainnya, kita akan berkolaborasi. Jadi, itu peran Danantara di proyek Meikarta ini," tandasnya.

Proyek Meikarta merupakan garapan dari PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), entitas bisnis PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK). Tanah seluas 30 hektare itu merupakan tanah hibah yang diberikan Lippo Grup kepada pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat kembali diminta untuk waspada dengan video yang menampilkan sosok Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Kali ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menemukan video hoaks deep fake mengenai Menkeu Purbaya yang mengimbau masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah dari pemerintah daerah.

Dalam akun Instagram @ppid.kemenkeu yang diunggah pada Kamis (25/6/2026), Kemenkeu menegaskan video tersebut merupakan video hoaks deep fake.

"[Video tersebut] merupakan video hoaks deep fake, "demikian penjelasan Kemenkeu.

Pada unggahan tersebut, ditampilkan tangkapan layar video yang menampilkan Menkeu Purbaya dan diberi label 'Hoaks' oleh Kemenkeu. Video tersebut beredar melalui media sosial TikTok dengan akun WA 0853-8551-5066.

Saat Bisnis mengakses pada Jumat (26/6/2026) pagi, video hoaks deep fake tersebut masih ada dengan diberi caption "wawancara langsung dengan bapak Purbaya yudi Sadewa selaku menteri keuangan Indonesia membahas program bantuan dana hibah yang telah resmi dibuka".

Video ini diunggah pada 2 hari lalu dan telah mendapatkan 11 likes, 6 komentar, dan 6 kali dibagikan oleh para warganet.

Sebagai informasi, deep fake adalah jenis media sintetis yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau yang biasa disebut artificial intelligence (AI). Deep fake dibuat menggunakan teknik deep learning dan generative adversarial networks (GANs).

Teknologi ini bekerja dengan menganalisis dan mempelajari data dalam jumlah besar. Hasil dari teknologi tersebut menciptakan rekayasa visual atau audio yang menyerupai peristiwa nyata, tetapi sebenarnya artifisial.

Kemenkeu kembali mengingatkan warga untuk terus berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap video yang beredar terkait Menkeu Purbaya dan ajakan mendaftar bantuan.

"Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya," tegas Kemenkeu.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyepakati skema pengalihan hibah lahan di kawasan Meikarta, Cikarang akan diserahkan ke negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Keputusan tersebut diambil setelah jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BPI Danantara, dan BP BUMN melakukan konsultasi intensif dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menegaskan koordinasi bersama BPKP menjadi landasan penting agar proses penyerahan aset dari Lippo Group memiliki kepastian hukum yang kuat.

“Konsultasi dengan BPKP dilakukan untuk memastikan seluruh proses hibah lahan berjalan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola yang benar,” ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, Selasa (23/6/2026).

Ara menjelaskan, penyerahan aset kepada DJKN Kementerian Keuangan dinilai menjadi yang paling akuntabel sebelum hak kelola diteruskan kepada badan usaha pelaksana (BUP).

Nantinya, pasca-penerimaan oleh DJKN, aset lahan strategis tersebut bakal diserahkan kepada Danantara. Selanjutnya, lahan akan diteruskan kepada BUMN yang ditunjuk sebagai pelaksana konstruksi rusunami.

Proyek kakap dengan nilai aset fantastis ini dipastikan bersifat non-profit untuk menekan harga jual unit. Seluruh pemanfaatan lahan akan dioptimalkan guna menyokong target jangka panjang dalam Program 3 Juta Rumah.

Selain pematangan hibah, pemerintah saat ini tengah mempercepat proses uji tuntas (due diligence) terkait legalitas tanah kawasan. Selain itu, Danantara juga mengusulkan pembentukan Instruksi Presiden (Inpres) guna mempercepat implementasi program.

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menyampaikan apresiasi atas sinergi regulasi yang melibatkan kementerian teknis, lembaga pengawas, hingga komitmen dari pihak swasta. Rosan menilai proyek ini akan memberikan dampak sosial bagi kepemilikan hunian terjangkau.

“Rencana hibah ini dapat berjalan dengan baik dan aman sesuai prosedur yang berlaku,” kata Rosan.

Sebelumnya, PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) memang telah mengungkap rencana pengembangan rusun subsidi di Kawasan Meikarta akan direalisasikan di atas lahan seluas 30 hektare.

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah menyebut nilai lahan di area tersebut diklaim berkisar antara Rp15 juta hingga Rp20 juta per meter persegi. Mengacu pada asumsi itu, maka kontribusi yang digelontorkan Lippo Group hanya untuk mendukung pengadaan lahan rusun subsidi ini mencapai Rp4,5 triliun hingga Rp6 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan lahan hibah di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akan dimanfaatkan untuk pembangunan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

"Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Pak Rosan Roeslani dan Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Pak Dony Oskaria nanti akan mendukung pelaksanaan pemanfaatan lahan tersebut agar sesuai arahan Presiden RI, yakni menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia," ujar Maruarar di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Maruarar, yang akrab disapa Ara, juga mengungkapkan hibah lahan tersebut siap diserahterimakan secara resmi kepada negara.

"Nanti pada Senin (29/6/2026) akan ada acara serah terima hibah dari Lippo Group kepada negara secara resmi," katanya.

Ia menambahkan proses serah terima tersebut akan dilakukan di Gedung Danantara, Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani menyampaikan pembangunan hunian layak dan terjangkau di wilayah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh tempat tinggal yang memadai.

"Itu sangat penting karena memberikan manfaat yang besar, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga mereka mendapatkan hak untuk memiliki tempat tinggal yang layak dan baik. Perumahan yang layak ini memang menjadi hak masyarakat," kata Rosan.

Sebagai informasi, Maruarar menegaskan pemerintah terus mendorong berbagai inovasi penyediaan hunian vertikal yang terjangkau, khususnya di kawasan penyangga Jakarta.

Pemerintah ingin masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan dekat dengan pusat aktivitas ekonomi maupun tempat kerja.

Menurut dia, pembangunan rumah susun (rusun) subsidi menjadi salah satu solusi penting untuk mengatasi backlog perumahan sekaligus keterbatasan lahan di kawasan perkotaan.

Hunian vertikal seperti rusun subsidi menjadi solusi masa depan, terutama di wilayah dengan kebutuhan rumah yang tinggi dan harga tanah yang terus meningkat.

Nanti kita hari Senin (29 Juni) ada acara untuk serah terima hibah dari Lippo Group kepada negara secara resmi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan lahan hibah di wilayah Meikarta Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dimanfaatkan untuk pembangunan hunian yang layak huni dan terjangkau bagi rakyat.

"Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Pak Rosan Roeslani dan Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Pak Dony Oskaria yang nanti men-support bagaimana pelaksanaan dari lahan itu supaya bisa segera sesuai arahan Bapak Presiden RI bisa menyiapkan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia," ujar Ara di Jakarta, Senin.

Dirinya juga mengungkapkan hibah lahan tersebut siap dilakukan serah terima secara resmi kepada negara.

"Nanti kita hari Senin (29 Juni) ada acara untuk serah terima hibah dari Lippo Group kepada negara secara resmi," katanya.

Dia menambahkan proses serah terima tersebut akan dilakukan di Gedung Danantara Jakarta.

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani menyampaikan pembangunan hunian layak huni dan terjangkau di wilayah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu untuk mendapatkan hunian.

"Itu sangat penting karena ini juga memberikan asas manfaat yang sangat luar biasa terhadap utamanya masyarakat Indonesia masyarakat yang mungkin berpenghasilan kurang mampu, sehingga mereka pun mendapatkan haknya untuk memiliki tempat tinggal yang layak yang baik dan yang memang sudah menjadi hak mereka untuk mendapatkan perumahan yang layak ini di Meikarta," kata Rosan.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong berbagai inovasi penyediaan hunian vertikal yang terjangkau, khususnya di kawasan penyangga Jakarta.

Pemerintah ingin masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian yang layak, terjangkau dan dekat dengan pusat aktivitas ekonomi maupun tempat kerja.

Menurut dia, pembangunan rusun subsidi menjadi salah satu solusi penting untuk mengatasi backlog perumahan sekaligus keterbatasan lahan di kawasan perkotaan.

Hunian vertikal seperti rusun subsidi ini menjadi solusi masa depan, terutama di wilayah dengan kebutuhan rumah tinggi dan harga tanah yang terus meningkat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026