Holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney memaparkan sejumlah tantangan strategis yang dihadapi industri pariwisata di Bali, disertai usulan dan solusi.

Hal ini disampaikan Direktur Utama InJourney, Maya Watono dalam dialog bersama pemerintah dan pelaku usaha pariwisata di Bali, Jumat (13/2). Partisipasi ini diharapkan memberikan kontribusi untuk meningkatkan pariwisata Indonesia yang berdaya saing global.

Dialog tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Gubernur Bali Wayan Koster, serta Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa.

Selain itu, hadir pula seluruh kepala daerah di Bali dan perwakilan asosiasi industri pariwisata. Atara lain PHRI (pariwisata); ARKI (jasa perjalanan wisata); GAHAWISRI (usaha wisata tirta); ASPERAPI, INCCA, IVENDO (penyelenggara kegiatan MICE); INACA (jasa transportasi wisata), GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) dan sebagainya.

Pertemuan ini bertujuan menyerap aspirasi langsung pelaku usaha guna memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global.

Maya dalam kesempatan ini menyampaikan tiga tantangan utama yang dihadapi sektor aviasi dan pariwisata Indonesia yang perlu ditangani secara terintegrasi untuk memperkuat daya saing ekosistem aviasi dan pariwisata Indonesia.

Pemetaan ini menempatkan tiga prioritas utama, yakni konektivitas, infrastruktur dan akomodasi, serta pembangunan destinasi dan promosi.

Maya menjelaskan, dari sisi konektivitas, tantangan utama meliputi keterbatasan armada penerbangan domestik, masih terbatasnya penerbangan langsung internasional ke berbagai bandara di Indonesia, serta belum optimalnya skema insentif untuk menarik maskapai asing membuka rute baru maskapai internasional.

"Untuk menjawab hal tersebut, InJourney mendorong langkah-langkah penguatan konektivitas melalui evaluasi beberapa regulasi terkait konektivitas yang dapat meningkatkan inbound traffict di destinasi pariwisata prioritas serta pemberian insentif pembukaan rute baru yang dikombinasikan dengan program joint promotion bersama maskapai inbound," kata Maya dalam keterangannya dikutip Minggu (15/2).

Pada aspek infrastruktur dan akomodasi, peningkatan trafik di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai (DPS) belum sepenuhnya diimbangi dengan akses menuju bandara yang memadai. Selain itu, konektivitas darat antar destinasi prioritas masih dibatasi oleh infrastruktur jalan yang belum optimal.

Sebagai solusinya, InJourney menekankan pentingnya penyelarasan pembangunan transportasi intermoda terintegrasi sebagai akses utama menuju bandara, percepatan peningkatan infrastruktur di destinasi prioritas seperti jalan, utilitas, dan alternatif aksesibilitas darat seperti water taxi, dukungan jalan tol serta aksesibilitas untuk kawasan pariwisata.

Sementara pada pembangunan destinasi dan promosi, penguatan branding dan pemasaran destinasi, khususnya anchor attraction, masih membutuhkan dukungan promosi yang lebih kuat untuk menciptakan daya tarik berkelanjutan dan meningkatkan length of stay.

Selain itu, skema pendanaan dan insentif untuk menarik dan mempertahankan event internasional berskala global masih terbatas.

InJourney mengusulkan pemberian insentif bagi travel agent sebagai katalis promosi dan pengembangan kawasan, pemberian insentif finansial untuk aktivitas eksternal yang mempromosikan destinasi utama seperti produksi film, kolaborasi dengan travel agent global, serta promosi berbasis industri kreatif.

Selanjutnya, InJourney mendorong pembentukan Quality Tourism Fund sebagai dukungan pendanaan bagi event internasional seperti MotoGP, konser, dan berbagai global event lainnya.

"Melalui pemetaan isu ini, InJourney menegaskan kebutuhan kolaborasi lintas pemangku kepentingan agar penguatan konektivitas, aksesibilitas, dan promosi destinasi berjalan dalam satu orkestrasi kebijakan," kata Maya.

"Target akhirnya jelas menciptakan pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi ekonomi lokal dan nasional," tambah Maya.

Pertemuan ini menjadi ruang dialog untuk memperkuat sinergi pemerintah dan pelaku usaha. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus bermitra erat dengan pelaku wisata dari berbagai sektor.

Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing global pariwisata Indonesia dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan ketangguhan ekonomi bagi bangsa.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha perhotelan dan restoran atau PHRI memproyeksikan tantangan industri masih akan berlanjut hingga 2026. Pelaku bisnis perhotelan berharap pemerintah kembali mempertimbangkan peran strategis sektor MICE dan belanja pemerintah bagi industri perhotelan pada 2026

Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengkhawatirkan efisiensi anggaran dan pemotongan transfer ke daerah yang berlanjut pada tahun depan akan membatasi aktivitas ekonomi daerah.

Kondisi ini disebut tidak jauh berbeda dengan situasi pada 2025. Meski terjadi peningkatan aktivitas dari kuartal pertama hingga kuartal keempat, tren kinerjanya masih berada di bawah capaian tahun 2024. Kuartal pertama bahkan secara konsisten menjadi periode terendah setiap tahun.

Oleh karena itu, PHRI berharap pemerintah mulai mendorong belanja lebih awal pada tahun depan serta memikirkan program alternatif untuk menggantikan pasar pemerintah, termasuk menghidupkan kembali kegiatan Meeting, Incentive, Convention, Exhibition atau MICE.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga perputaran ekonomi di daerah, termasuk bagi sektor perhotelan.

"Kami berharap pemerintah mempertimbangkan hal tersebut lagi. Selama ini MICE sangat membantu industri hotel dan pariwisata daerah. Dampaknya besar, bukan hanya untuk hotel, tetapi juga ekonomi kreatif dan UMKM,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Rabu (17/12/2025).

Maulana mengakui bahwa sepanjang 2025 industri hotel dan restoran belum menunjukkan pemulihan. Secara year-on-year hingga awal Oktober 2025, okupansi industri perhotelan masih tertekan hampir 5% dan bahkan lebih rendah dibandingkan capaian 2022. Penurunan tersebut berdampak signifikan terhadap pendapatan, dengan rata-rata penurunan pendapatan yang disebut mencapai sekitar 60%.

Tekanan itu tak lepas dari kebijakan efisiensi dan pengetatan anggaran pemerintah yang berimbas pada minimnya aktivitas perjalanan dinas dan kegiatan pemerintah di daerah.

Lebih jauh, industri hotel juga meminta pemerintah memikirkan strategi jangka menengah untuk mengurangi ketergantungan pasar hotel terhadap aktivitas pemerintahan. Mulai dari promosi destinasi, belanja wisatawan, hingga keberlangsungan pelaku ekonomi kreatif di berbagai wilayah.

Sasar Segmen Bisnis

Meski situasi menantang, pelaku industri menegaskan tetap berupaya bertahan dengan mencari pasar baru. Kelompok Usaha Saraswanti mengatakan tetap akan memperkuat sektor properti perhotelan dengan mengembangkan proyek baru pada tahun depan.

CEO Kelompok Usaha Saraswanti Noegroho Hari Hardono mengatakan telah menggandeng Meliá Hotels International sebagai mitra pengelola untuk pengembangan proyek terbarunya di Sentul.

Perseroan membidik properti berkonsep resort yang menghadirkan suasana eksklusif dan nyaman dengan dukungan fasilitas lengkap. Menurut Hari, portofolio hotel mewah dan upscale masih mampir memberikan kontribusi ekonomi jangka panjang.

"Pembangunan hotel akan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan leisure maupun segmen bisnis dan MICE," katanya.