Bisnis.com, PADANG — Pengadilan Negeri (PN) Padang memastikan eksekusi lahan proyek Flyover Sitinjau Lauik yang berada di Lubuk Paraku, Padang, Sumatra Barat, dengan luas 22.942 meter persegi berjalan sesuai hukum.

Juru Sita Pengadilan Negeri Padang, Hendri mengatakan eksekusi lahan ini telah mengikuti prosedur hukum yakni melalui mekanisme konsinyasi, di mana untuk luas lahan yang dieksekusi itu nilai ganti rugi mencapai Rp12 miliar lebih. Namun, dalam eksekusi lahan itu, ada pihak ketiga yang mengaku merupakan pemilik sah lahan tersebut.

“Secara hukum, eksekusi lahan ini sah, tidak ada yang salah. Terkait ada pihak yang menyatakan klaim mempunyai dokumen yang sah, silahkan ajukan keberatan dan gugatan ke Pengadilan Negeri,” katanya, Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan adanya polemik kepemilikan ini, di mana sebelumnya PN Padang telah menetapkan pemilik sah adalah Ridwan (termohon). Penetapan itu juga telah melalui mediasi antara Ridwan dengan pihak ketiga yaitu Maimunah, dan dari mediasi yang dilakukan, Ridwan memiliki dokumen yang sah sebagai pemilik yang dieksekusi saat ini.

“Silahkan ajukan keberatan, akan kami tunggu perkara ini sampai inkrah. Kalau sekarang uang ganti rugi itu kami tahan di PN Padang,” ujarnya.

Hendri menjelaskan uang ganti tersebut akan diberikan, setelah nanti perkara tersebut inkrah. Artinya kepada pihak yang menang, uang senilai Rp12 miliar lebih itu diserahkan.

“Jadi apabila pihak ketiga [Maimunah] mengajukan keberatannya, uang belum bisa kami serahkan ke pak Ridwan. Tapi kalau tidak ada mengajukan keberatan dan gugatan, maka PN Padang secepatnya memberikan uang ganti rugi ke pak Ridwan,” sebutnya.

Dengan adanya kepastian hukum dari PN Padang, maka proyek Sitinjau Lauik sudah bisa melakukan pengerjaan lebih lanjut. “Kami juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengawal lokasi lahan ini, guna memastikan tidak ada pihak yang mengganggu proses pengerjaan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Hendri menegaskan apabila di kemudian hari ada pihak-pihak yang mengganggu proses pengerjaan di lahan yang telah dieksekusi itu, maka pihak dimaksud bisa dikenakan pasal-pasal hukum yang berlaku.

“Selama proses eksekusi tadi, memang sempat ada pihak Maimunah yang menghadang. Tapi beranjak dari hukum, eksekusi lahan ini tidak ada yang menyalahi hukum,” ungkapnya.

Kemudian, penasehat hukum Maimunah, Muhammad Arif Fadillah menjelaskan pada intinya keluarga Maimunah yang merupakan dari kaum Suku Jambak tidak menolak apalagi menantang adanya proyek Sitinjau Lauik tersebut, dan bahkan sangat mendukung.

Hanya saja, lanjutnya, dalam eksekusi lahan yang dilakukan PN Padang telah merampas hak Maimunah selaku pemilik lahan, karena menurut dokumen yang dimiliki Maimunah, titik lokasi eksekusi tersebut bukan berada di lahannya Ridwan.

“Persoalannya lahan yang dieksekusi sekarang itu, bukan lagi kawasan milik Ridwan, tapi punya Maimunah. Sedangkan lahan Ridwan berada bersebelahan, seperti untuk pengerjaan yang telah mulai sekarang ini, barulah punya Ridwan. Tapi yang dieksekusi itu, bukan punya Ridwan,” sebutnya.

Diakuinya bahwa telah memenuhi beberapa kali mediasi yang dilakukan PN Padang, tapi tidak ada jawaban yang jelas dari Ridwan soal titik lahan yang dieksekusi tersebut.

“Apakah punya pusako tinggi, punya kamu, atau jenis kepemilikan lainnya, Ridwan tidak bisa menjelaskannya, karena secara dokumen itu ada sama Maimunah. Nah, hal ini lah yang membuat kami merasa, eksekusi lahan ini merenggut hak dari Maimunah,” ucapnya.

Menurutnya ke depan sesuai yang disampaikan PN Padang, maka akan melakukan keberatan dan gugatan ke PN Padang, dan dia berharap upaya kali ini bisa memberikan hak Maimunah.

“Jadi bukan soal nilai atau ganti rugi ini, tapi lebih kepada menuntut hak milik dari Maimunah terkait lahan yang telah diekseskusi tersebut,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan untuk menetapkan status bencana nasional terhadap bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Ketimpangan antara status administratif dan realitas di lapangan inilah yang memicu desakan agar pemerintah segera menetapkan darurat bencana nasional demi memastikan koordinasi yang lebih terpadu.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai pemerintah perlu segera mempertimbangkan penetapan status bencana nasional terkait bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.

Trubus membuka penjelasannya dengan menyebut bahwa secara realitas, Indonesia seharusnya telah mempertimbangkan status tersebut. Dia menyinggung pernyataan pemerintah sebelumnya bahwa anggaran untuk penanganan bencana tersedia.

“Anggarannya ada gitu kan. Ya jadi harusnya sudah naik ini nasional,” ujarnya saat dihubungi oleh Bisnis, Rabu (3/12/2025).

Menurut Trubus, beberapa kepala daerah telah menyatakan tidak mampu menangani dampak bencana, termasuk tiga sampai empat daerah yang dia sebutkan dalam diskusi.

Dia menyinggung percakapannya dengan salah satu bupati di Tapanuli yang menggambarkan kondisi masyarakat yang masih terisolasi dan kesulitan mendapat makanan.

“Itu katanya kondisinya memang masih banyak masyarakat yang belum bisa makan karena kondisinya terisolir,” ucapnya.

Dia juga menyebutkan bahwa anggota Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu sempat dia hubungi, dan keduanya sepakat bahwa penetapan status bencana nasional dapat mempercepat penanganan terpadu.

“Pemerintah segera menetapkan itu bencana nasional sehingga penangannya terpadu cepat,” kata Trubus.

Namun, dia menegaskan bahwa penetapan bencana nasional mengikuti prosedur hukum yang ketat berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.

Mekanisme tersebut mengharuskan pemerintah kabupaten/kota terlebih dahulu menyatakan status darurat dan ketidakmampuan menangani bencana. Jika tidak sanggup, barulah pemerintah provinsi mengambil alih.

“Kalau Kabupaten Kota nggak mampu baru nanti Provinsi yang nangani. Kalau Provinsi juga Gubernur itu menyatakan tidak sanggup semuanya baru menyatakan kepada Presiden melalui BNPB,” jelasnya.

Trubus menilai rumitnya prosedur ini sering membuat penanganan bencana tidak optimal. Dia mencontohkan kasus Yogyakarta pada 2006 yang menelan lebih dari 6.000 korban, tetapi tidak pernah ditetapkan sebagai bencana nasional.

“Itu juga cuma ditangani oleh DIY, nggak sampai nasional,” katanya.

Sementara itu, kondisi di Sumatra dinilai serupa. Meskipun beberapa kabupaten menyatakan tidak sanggup, layanan publik di level provinsi masih berjalan sehingga pemerintah pusat belum melihat kebutuhan mendesak untuk menetapkan status nasional.

Trubus juga mengkritisi kurangnya inisiatif pemerintah daerah untuk menyampaikan situasi sesungguhnya saat Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke lokasi bencana. Menurutnya, momentum tersebut dapat digunakan untuk memastikan respons cepat pada masa “golden time”.

“Kenapa tidak disampaikan supaya golden time-nya itu nggak hilang,” katanya.

Dari sisi risiko ekonomi, Trubus menilai kekhawatiran terkait potensi dampak travel warning internasional terhadap pariwisata memang masuk akal, tetapi tidak seharusnya mengorbankan keselamatan warga.

Dia menjelaskan bahwa status bencana nasional akan mempermudah koordinasi, pengerahan aparat, serta saluran pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Namun dia juga mengakui adanya ketakutan kepala daerah terkait pengawasan ketat penggunaan dana.

Menurut Trubus, pemerintah sebenarnya dapat menempuh skema alternatif yakni tetap menetapkan bencana sebagai bencana daerah tetapi dengan penanganan skala nasional.

“Selama ini kan sudah koordinasi dengan pemerintah pusat. Artinya political will lah,” ucapnya.

Dia menyoroti bahwa kriteria penetapan bencana nasional dalam Pasal 7 Undang-Undang 24/2007 mencakup cakupan wilayah, jumlah korban, dan aspek lain yang tetap diputuskan presiden setelah menerima masukan dari BNPB, kementerian terkait, dan para gubernur.

Trubus menilai kondisi di Sumatra saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, termasuk banyaknya daerah terisolasi, infrastruktur putus, bantuan sulit masuk, serta laporan kampung hilang dan korban yang belum ditemukan.

“Banyak yang tersolir. Alat-alat berat nggak ada. Manusia sudah membusuk karena lebih dari 7 hari,” ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa ketiga gubernur yang wilayahnya terdampak seharusnya duduk bersama menyatakan ketidakmampuan secara resmi agar prosedur administratif dapat berjalan.

Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Karuniana Dianta A. Sebayang menilai sejauh ini langkah pemerintah mempertahankan status bencana daerah masih merupakan kebijakan yang seimbang antara aspek hukum, ekonomi, dan kebutuhan lapangan.

“Secara hukum, status tetap bencana daerah agar ekonomi dan pariwisata nasional aman. Secara fakta, bantuan turun all-out rasa nasional,” ujarnya,

Menurutnya, model Status Daerah, Rasa Nasional ini memungkinkan penanganan maksimal tanpa menimbulkan persepsi global bahwa Indonesia sedang mengalami bencana besar yang melumpuhkan negara.

Meski begitu, Dianta menilai pemerintah perlu segera mengambil keputusan strategis untuk kebutuhan pasca bencana agar proses bantuan, evakuasi, dan koordinasi lintas sektor bisa berjalan lebih efektif.

“Yang terpenting adalah penyelamatan warga, percepatan evakuasi, dan memastikan akses logistik yang kini masih terhambat di banyak wilayah,” ucapnya.

Dianta menegaskan bahwa pemerintah harus memperhatikan tren green economics dan sustainability economics dalam merumuskan kebijakan penanganan bencana serta pengelolaan sumber daya alam. Dia mengingatkan bahwa investor global kini menuntut kepastian keberlanjutan pada setiap investasi yang masuk ke Indonesia.

“Yang harus dipahami oleh pemerintah, tren Green Economics dan Sustainability Economics menjadi perhatian utama para investor hari ini. Karena para investor membutuhkan kepastian akan keberlanjutan investasinya,” kata Dianta.

Dianta menilai momentum bencana di Sumatra dan Aceh harus menjadi refleksi sekaligus pemicu evaluasi serius terhadap kebijakan tambang dan deforestasi.

Menurutnya, kerusakan lingkungan yang tidak terkendali dapat memperburuk dampak bencana, sekaligus merusak kepercayaan investor yang kini semakin berorientasi pada keberlanjutan.

Ke depan, Dianta menekankan bahwa fokus penanganan tidak boleh berhenti pada upaya penyelamatan korban.

“Masalah bencana bukan hanya selamat dari bencana, tetapi setelah terjadi bencana, apa peran pemerintah. Bagaimana membantu mengembalikan agar masyarakat yang kena bencana kembali bisa beraktivitas dan mendorong perekonomian setempat,” tuturnya.

Dia menilai bahwa skema pendanaan yang kuat, koordinasi pusat-daerah, serta keberlanjutan lingkungan adalah tiga fondasi utama pemulihan.

Dianta juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa perusahaan-perusahaan, khususnya sektor ekstraktif, benar-benar menjalankan aturan keberlanjutan yang sudah ditetapkan pemerintah.

“Selain evaluasi, juga apakah perusahaan-perusahaan telah menjalankan aturan yang telah berlaku. Jangan sampai Indonesia Emas 2045 hanya didorong dengan mengorbankan seluruh sumber daya alam kita. Setelah 2045, Indonesia menjadi Indonesia Gelap 2065,” tegas Dianta.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan untuk menolak permohonan gugatan praperadilan dari Delpedro Marhaen.

Sidang terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka Direktur Lokataru itu dipimpin oleh Hakim tunggal Sulistiyanto Rokhmad Budiharto.

"Mengadili, satu, menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya," kata Sulistiyanto di ruang sidang PN Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

Sulistiyanto menilai penetapan tersangka Delpedro oleh penyidik kepolisian telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum yang berlaku.

Adapun, melalui putusan sidang praperadilan ini juga, penyidikan kasus dugaan penghasutan demonstrasi berujung ricuh terkait Delpedro tetap dilanjutkan.

Sekadar informasi, Delpedro telah jadi tersangka lantaran dituding telah menghasut anak di bawah umur melakukan tindakan anarkis serta menyebarkan informasi bohong melalui media sosial.

Delpedro juga disebut kepolisian telah membuat seruan yang diunggah melalui akun Instagram Lokataru Foundation untuk tidak takut untuk melawan saat demonstrasi.

Atas perbuatannya, Delpedro dipersangkakan pasal berlapis mulai dari Pasal 160 KUHP, Pasal 45A Ayat 3 Juncto Pasal 28 Ayat 3 UU No.1/2024 tentang ITE, hingga Pasal 76H Jo Pasal 15 Jo Pasal 87 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.