Bisnis.com, BANDA ACEH - Gubernur AcehMuzakir Manaf kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh untuk ketiga kalinya mulai hari ini, Jumat (9/1/2026).

Perpanjangan status tanggap darurat bencana di Aceh diumumkan Muzakir Manaf melalui akun Instagram resminya. "Saya sebagai Gubernur Aceh menetapkan perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh selama 14 hari ke depan," ujar Muzakir Manaf.

Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 9 Januari hingga 22 Januari 2026, Aceh masih berstatus tanggap darurat bencana. Perpanjangan status ini telah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh sebanyak tiga kali.

Muzakir Manaf mengatakan keputusan memperpanjang kembali status tanggap darurat bencana di Aceh diambil untuk memastikan penanganan pascabencana tetap berjalan optimal. Dia pun menyebut telah melakukan rapat virtual dengan Kementerian Dalam Negeri sebelum mengumumkan keputusan ini.

Dalam masa tanggap darurat bencana Aceh, Muzakir Manaf mengingatkan jajarannya untuk terus memperkuat koordinasi selama berstatus pemulihan pasca bencana, baik dengan kementerian, lembaga, maupun seluruh stakeholder yang terlibat dalam penanganan darurat bencana.

Dia juga menginstruksikan untuk segera melakukan pembersihan lingkungan di permukiman penduduk, sarana ibadah, sekolah, pasar, serta lahan pertanian dan perkebunan warga yang terdampak.

Untuk logistik, Muzakir Manaf menegaskan agar distribusi bantuan logistik dilakukan secara merata, terutama dapat menjangkau pelosok gampong (desa) yang hingga kini masih terisolasi.

"Keputusan ini saya sampaikan dalam rapat perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi secara Virtual di Aceh pada Kamis (8/1/2026)," ujar Muzakir Manaf mengakhiri.

Dilansir dari laman resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Jumat (9/1/2026) total korban meninggal akibat bencana Sumatra mencapai 1.180 orang, hilang 154 orang, dan mengungsi sebanyak 238.000 orang.

Aceh tercatat menjadi provinsi dengan korban meninggal dunia terbanyak, mencapai 544 orang di 18 kabupaten/ kota yang terdampak.

Kerusakan fasilitas di Aceh juga tercatat signifikan. BNPB mencatat total rumah warga yang rusak akibat bencana sebanyak 144.865 unit, fasilitas kesehatan sebanyak 141 unit, fasilitas pendidikan 1.312 unit, rumah ibadah 631 unit, serta 776 jembatan 2.060 jalan.

(Penulis: Delfi Rismayeti, Arief Budi Mulya).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Aceh untuk kedua kalinya memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama dua pekan ke depan.

Perpanjangan status tanggap darurat ini ditetapkan setelah dilaksanakan rapat forkopimda dan mendengarkan laporan analisis cepat pos komando tanggap darurat bencana Aceh.

"Gubernur Aceh menetapkan perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh 2025 selama 14 hari, terhitung 26 Desember sampai 8 Januari 2026," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA dikutip dari Antara, Jumat (26/12/2025).

Selain itu, perpanjangan ini juga berdasarkan hasil rapat secara virtual dengan seluruh kabupaten/kota terdampak bencana pada 23 Desember 2025, serta hasil kajian penanganan darurat bencana Aceh bersama Menko PMK Pratikno dan Kepala BNPB Suharyanto.

Dengan perpanjangan ini, kata Muhammad MTA, Gubernur Aceh menginstruksikan kepada seluruh SKPA dan mengingatkan stakeholder lainnya untuk mempercepat pendistribusian logistik bagi korban terdampak, baik yang di pengungsian serta rumah warga hingga ke desa pelosok terisolasi.

"Tangani, layani, lindungi, dan penuhi hak-hak dasar pengungsi sesuai standar HAM," ujarnya.

Selanjutnya, juga harus memberikan layanan kesehatan terbaik kepada masyarakat terdampak bencana, dengan memfungsikan seluruh rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, dan membuka pos pelayanan kesehatan hingga ke pelosok Aceh yang masih terisolasi.

Gubernur Aceh juga meminta semua pihak untuk mempersiapkan proses belajar mengajar dengan sebaik-baiknya untuk anak-anak korban bencana, sediakan pakaian, sepatu, tas serta perlengkapan lainnya agar sekolah dapat berjalan baik.

"Persiapkan pembangunan infrastruktur agar berjalan dengan baik dan sempurna," katanya.

Tak hanya itu, tambah MTA, Gubernur Aceh juga telah menginstruksikan bahwa pada masa perpanjangan kedua ini seluruh SKPA harus menjalankan tupoksinya secara baik, terfokus, dan masif dalam menjalankan kegiatan penanganan tanggap darurat.

"Berbagai langkah pemulihan terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh di bawah supervisi pemerintah pusat. Semoga Aceh lebih baik, teruslah bersatu untuk bangkit dari bencana ini," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa penanganan bencana di Sumatra telah dilakukan pemerintah pusat dalam skala nasional sejak hari pertama kejadian, meskipun hingga kini masih ada pihak-pihak yang terus memperdebatkan status bencana nasional.

“Masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Jadi gini, bencana ini ada di 3 provinsi. Ketiganya terdampak. Tapi mungkin 1-2 minggu ini, semua fokusnya hanya ke Aceh. Sejak hari pertama, tanggal 26 November, pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di 3 provinsi ini. Langsung mobilisasi nasional. Mari kita fokus ke substansinya,” tuturnya saat Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Teddy menjelaskan sejak awal pemerintah telah mengerahkan puluhan ribu personel gabungan dari berbagai unsur untuk menangani dampak bencana di lapangan.

“Sudah ada 50.000 pasukan di sana, TNI, Polri dengan 50.000 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, Basarnas, dan relawan-relawan banyak sekali. Di minggu pertama ada 26.000 , seperti Pak KSAD bilang saat awal-awal dari yang sudah ada di sana,” ucapnya

Dia juga menepis anggapan bahwa tanpa penetapan status bencana nasional, anggaran penanganan tidak berasal dari pemerintah pusat. Menurut Teddy, Presiden telah menegaskan seluruh pembiayaan menggunakan dana pusat.

Teddy menyatakan bahwa semua upaya pemulihan pasca-bencana akan menggunakan dana pusat. Dia menyebutkan bahwa Rp60 triliun akan dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah-rumah sementara, fasilitas umum, gedung DPRD, dan fasilitas lainnya.

“Dan juga langsung seluruh Bupati, Wali Kota 52 itu, diberikan uang cash untuk di hari itu. Bila ada kebutuhan lain, tinggal sampaikan, pasti dikasih juga. Dan tentunya, bantuan dari segala macam sudah masuk ke Kabupaten itu,” imbuhnya.

Terkait sarana dan prasarana, Teddy menegaskan pemerintah pusat telah mengerahkan berbagai moda transportasi dan peralatan berat ke wilayah terdampak.

“Kemudian yang ketiga, dibilang kalau tidak bencana nasional, sarana, prasarana, fasilitas tidak ada dari pusat. Sudah dijawab juga di lapangan, 100 lebih kapal, pesawat, helikopter, sudah ke sana. Ada alat berat dari PU mungkin, totalnya sekitar seribu mungkin. Diangkut dari manapun di Indonesia ini, diangkut ke sana,” ucapnya

Dia menambahkan pemulihan infrastruktur terus berjalan meski membutuhkan waktu karena banyaknya jembatan dan ruas jalan yang rusak.

“Kemudian, kalau tidak bencana nasional, pemulihan infrastruktur hanya di daerah. Semuanya sudah digerakkan ke sana. Perlu waktu, makanya kita sama-sama. Jembatan banyak putus, jalan banyak putus, berangsur-angsur disambung. Jembatan sudah langsung dibuktikan, satu minggu, tujuh sampai sepuluh, jadi. Itu yang kerja, bukan satu dua orang. Semua warga di situ kerja,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Teddy juga mengajak masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat langsung di lapangan untuk aktif melaporkan apabila masih ada wilayah yang belum menerima bantuan logistik.

“Apakah semuanya sudah dapat logistik? Apakah yang dilakukan sudah sempurna? Tentu belum. Makanya ayo, kita sama-sama, bahu membahu, saling dukung. Kalau niat bantu, ayo, ikhlas, tulus. Kalau anda ke sana, ada di lokasi yang belum, ada daerah yang belum dapat logistik, sampaikan ke petugas,” ujarnya.

Da memastikan seluruh aparat dan pemerintah daerah dapat dihubungi dan siap menindaklanjuti laporan masyarakat.

Oleh sebab itu, Teddy menekankan bahwa seluruh unsur baik yang terlihat maupun tidak dan telah bekerja keras sejak hari pertama bencana, serta mengingatkan pentingnya menjaga energi positif.

“Kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan, punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak. Bukan sebaliknya, memperumit. Sekali lagi, ayo kita saling bantu, saling jaga, saling dukung, sebarkan energi positif,” tandas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan alasan hingga saat ini pemerintah belum menetapkan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai darurat bencana nasional.

Menanggapi pertanyaan mengenai mengapa status bencana nasional belum diberlakukan, Prasetyo menjelaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah percepatan penanganan di lapangan.

“Baik, pertanyaan kepada status bencana nasional sebagaimana yang sudah berulang kali penjelasan bahwa yang paling penting adalah penanganannya. Sejak bencana di Aceh, Sumut, maupun Sumbar, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan,” ujarnya di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Prasetyo menilai bahwa langkah-langkah yang telah dikerahkan pemerintah sudah cukup masif sehingga status bencana nasional belum menjadi fokus utama.

Saat ditanya lebih jauh mengenai pertimbangan pemerintah, Mensesneg menyebut bahwa ada sejumlah faktor yang tidak dapat disampaikan secara terbuka.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa yang terpenting adalah dukungan penuh pemerintah pusat bagi daerah terdampak.

“Ya banyak pertimbangan. Hal-hal yang tidak bisa disampaikan. Yang penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya, support atau backup dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” jelasnya.

Dia pun menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung agar seluruh kebutuhan penanganan terpenuhi, termasuk dari sisi pendanaan.

“Termasuk mengenai anggaran, Pak Presiden langsung berikan instruksi kepada kami memback up sepenuhnya proses penanganan bencana yang menimpa saudara-saudara kita,” kata Prasetyo.

Pemerintah Selidiki Faktor yang Perparah Banjir Sumatra

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada evakuasi dan penanganan korban bencana di Sumatra, tetapi juga melakukan penelusuran serius terhadap penyebab yang memperparah dampak bencana.

Teddy menjawab pertanyaan mengenai isu Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan menegaskan bahwa pemerintah memberi perhatian besar terhadap aspek lingkungan yang berpotensi memperburuk skala bencana.

Hal tersebut dia sampaikan dalam keterangan pers mengenai perkembangan penanggulangan bencana di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

“Soal PKH (Penertiban Kawasan Hutan), jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang jadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini jadi perhatian dan selain faktor cuaca yang ekstrem tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana dan ini terus ditelusuri dengan serius,” ujar Teddy.

Dia menambahkan bahwa proses investigasi akan berjalan paralel dengan penanganan darurat yang tengah dilakukan di lapangan.

Pemerintah memastikan evaluasi tersebut mencakup seluruh aspek, mulai dari kondisi lingkungan hingga kebijakan terkait kawasan hutan, untuk memastikan mitigasi lebih baik ke depan dan mencegah kejadian serupa.

“Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi dan menyeluruh terkait bencana ini,” tandas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan untuk menetapkan status bencana nasional terhadap bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Ketimpangan antara status administratif dan realitas di lapangan inilah yang memicu desakan agar pemerintah segera menetapkan darurat bencana nasional demi memastikan koordinasi yang lebih terpadu.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai pemerintah perlu segera mempertimbangkan penetapan status bencana nasional terkait bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.

Trubus membuka penjelasannya dengan menyebut bahwa secara realitas, Indonesia seharusnya telah mempertimbangkan status tersebut. Dia menyinggung pernyataan pemerintah sebelumnya bahwa anggaran untuk penanganan bencana tersedia.

“Anggarannya ada gitu kan. Ya jadi harusnya sudah naik ini nasional,” ujarnya saat dihubungi oleh Bisnis, Rabu (3/12/2025).

Menurut Trubus, beberapa kepala daerah telah menyatakan tidak mampu menangani dampak bencana, termasuk tiga sampai empat daerah yang dia sebutkan dalam diskusi.

Dia menyinggung percakapannya dengan salah satu bupati di Tapanuli yang menggambarkan kondisi masyarakat yang masih terisolasi dan kesulitan mendapat makanan.

“Itu katanya kondisinya memang masih banyak masyarakat yang belum bisa makan karena kondisinya terisolir,” ucapnya.

Dia juga menyebutkan bahwa anggota Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu sempat dia hubungi, dan keduanya sepakat bahwa penetapan status bencana nasional dapat mempercepat penanganan terpadu.

“Pemerintah segera menetapkan itu bencana nasional sehingga penangannya terpadu cepat,” kata Trubus.

Namun, dia menegaskan bahwa penetapan bencana nasional mengikuti prosedur hukum yang ketat berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.

Mekanisme tersebut mengharuskan pemerintah kabupaten/kota terlebih dahulu menyatakan status darurat dan ketidakmampuan menangani bencana. Jika tidak sanggup, barulah pemerintah provinsi mengambil alih.

“Kalau Kabupaten Kota nggak mampu baru nanti Provinsi yang nangani. Kalau Provinsi juga Gubernur itu menyatakan tidak sanggup semuanya baru menyatakan kepada Presiden melalui BNPB,” jelasnya.

Trubus menilai rumitnya prosedur ini sering membuat penanganan bencana tidak optimal. Dia mencontohkan kasus Yogyakarta pada 2006 yang menelan lebih dari 6.000 korban, tetapi tidak pernah ditetapkan sebagai bencana nasional.

“Itu juga cuma ditangani oleh DIY, nggak sampai nasional,” katanya.

Sementara itu, kondisi di Sumatra dinilai serupa. Meskipun beberapa kabupaten menyatakan tidak sanggup, layanan publik di level provinsi masih berjalan sehingga pemerintah pusat belum melihat kebutuhan mendesak untuk menetapkan status nasional.

Trubus juga mengkritisi kurangnya inisiatif pemerintah daerah untuk menyampaikan situasi sesungguhnya saat Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke lokasi bencana. Menurutnya, momentum tersebut dapat digunakan untuk memastikan respons cepat pada masa “golden time”.

“Kenapa tidak disampaikan supaya golden time-nya itu nggak hilang,” katanya.

Dari sisi risiko ekonomi, Trubus menilai kekhawatiran terkait potensi dampak travel warning internasional terhadap pariwisata memang masuk akal, tetapi tidak seharusnya mengorbankan keselamatan warga.

Dia menjelaskan bahwa status bencana nasional akan mempermudah koordinasi, pengerahan aparat, serta saluran pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Namun dia juga mengakui adanya ketakutan kepala daerah terkait pengawasan ketat penggunaan dana.

Menurut Trubus, pemerintah sebenarnya dapat menempuh skema alternatif yakni tetap menetapkan bencana sebagai bencana daerah tetapi dengan penanganan skala nasional.

“Selama ini kan sudah koordinasi dengan pemerintah pusat. Artinya political will lah,” ucapnya.

Dia menyoroti bahwa kriteria penetapan bencana nasional dalam Pasal 7 Undang-Undang 24/2007 mencakup cakupan wilayah, jumlah korban, dan aspek lain yang tetap diputuskan presiden setelah menerima masukan dari BNPB, kementerian terkait, dan para gubernur.

Trubus menilai kondisi di Sumatra saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, termasuk banyaknya daerah terisolasi, infrastruktur putus, bantuan sulit masuk, serta laporan kampung hilang dan korban yang belum ditemukan.

“Banyak yang tersolir. Alat-alat berat nggak ada. Manusia sudah membusuk karena lebih dari 7 hari,” ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa ketiga gubernur yang wilayahnya terdampak seharusnya duduk bersama menyatakan ketidakmampuan secara resmi agar prosedur administratif dapat berjalan.

Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Karuniana Dianta A. Sebayang menilai sejauh ini langkah pemerintah mempertahankan status bencana daerah masih merupakan kebijakan yang seimbang antara aspek hukum, ekonomi, dan kebutuhan lapangan.

“Secara hukum, status tetap bencana daerah agar ekonomi dan pariwisata nasional aman. Secara fakta, bantuan turun all-out rasa nasional,” ujarnya,

Menurutnya, model Status Daerah, Rasa Nasional ini memungkinkan penanganan maksimal tanpa menimbulkan persepsi global bahwa Indonesia sedang mengalami bencana besar yang melumpuhkan negara.

Meski begitu, Dianta menilai pemerintah perlu segera mengambil keputusan strategis untuk kebutuhan pasca bencana agar proses bantuan, evakuasi, dan koordinasi lintas sektor bisa berjalan lebih efektif.

“Yang terpenting adalah penyelamatan warga, percepatan evakuasi, dan memastikan akses logistik yang kini masih terhambat di banyak wilayah,” ucapnya.

Dianta menegaskan bahwa pemerintah harus memperhatikan tren green economics dan sustainability economics dalam merumuskan kebijakan penanganan bencana serta pengelolaan sumber daya alam. Dia mengingatkan bahwa investor global kini menuntut kepastian keberlanjutan pada setiap investasi yang masuk ke Indonesia.

“Yang harus dipahami oleh pemerintah, tren Green Economics dan Sustainability Economics menjadi perhatian utama para investor hari ini. Karena para investor membutuhkan kepastian akan keberlanjutan investasinya,” kata Dianta.

Dianta menilai momentum bencana di Sumatra dan Aceh harus menjadi refleksi sekaligus pemicu evaluasi serius terhadap kebijakan tambang dan deforestasi.

Menurutnya, kerusakan lingkungan yang tidak terkendali dapat memperburuk dampak bencana, sekaligus merusak kepercayaan investor yang kini semakin berorientasi pada keberlanjutan.

Ke depan, Dianta menekankan bahwa fokus penanganan tidak boleh berhenti pada upaya penyelamatan korban.

“Masalah bencana bukan hanya selamat dari bencana, tetapi setelah terjadi bencana, apa peran pemerintah. Bagaimana membantu mengembalikan agar masyarakat yang kena bencana kembali bisa beraktivitas dan mendorong perekonomian setempat,” tuturnya.

Dia menilai bahwa skema pendanaan yang kuat, koordinasi pusat-daerah, serta keberlanjutan lingkungan adalah tiga fondasi utama pemulihan.

Dianta juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa perusahaan-perusahaan, khususnya sektor ekstraktif, benar-benar menjalankan aturan keberlanjutan yang sudah ditetapkan pemerintah.

“Selain evaluasi, juga apakah perusahaan-perusahaan telah menjalankan aturan yang telah berlaku. Jangan sampai Indonesia Emas 2045 hanya didorong dengan mengorbankan seluruh sumber daya alam kita. Setelah 2045, Indonesia menjadi Indonesia Gelap 2065,” tegas Dianta.

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar politik Arifki Chaniago menilai polemik terkait dorongan penetapan banjir di sejumlah wilayah Sumatra sebagai bencana nasional perlu ditempatkan dalam konteks yang seimbang, baik dari sudut pandang politik maupun tata kelola kebencanaan.

Dia menekankan bahwa pembahasan ini tidak hanya soal penetapan status, tetapi juga menyangkut cara pemerintah menyampaikan informasi kepada publik di tengah situasi genting.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia tersebut melihat adanya alasan logis baik dari pihak yang mendorong maupun yang menolak status bencana nasional. Mereka yang mendukung, kata Arifki, biasanya melihat eskalasi bencana yang memicu dugaan bahwa kapasitas penanganan di tingkat daerah mulai menurun. Dalam kondisi itu, status nasional dinilai dapat mempercepat koordinasi antar-kementerian sekaligus menguatkan legitimasi peran pemerintah pusat.

Namun Arifki juga menegaskan bahwa keputusan semacam ini tidak bisa diambil terburu-buru. Ia mengingatkan adanya sejumlah indikator objektif—mulai dari jumlah korban jiwa, tingkat kerusakan, gangguan layanan publik, hingga kapasitas fiskal daerah—yang wajib dijadikan rujukan sebelum sebuah bencana ditetapkan berstatus nasional.

"Selain itu, pemerintah pusat sebenarnya sudah mengerahkan sumber daya nasional melalui BNPB, TNI, Polri, Kementerian Sosial, dan berbagai instrumen lainnya. Jika seluruh operasi lapangan sebenarnya sudah bertaraf nasional, penetapan status belum tentu diperlukan,” ujarnya lewat rilisnya, Selasa (2/12/2025).

Lebih jauh, Arifki menilai bahwa komunikasi publik saat ini menjadi titik paling krusial.

Dia menyebut adanya ruang kosong dalam narasi pemerintah yang kemudian dimanfaatkan oposisi untuk membangun persepsi bahwa pemerintah lamban merespons bencana.

“Masalahnya bukan pada kerja teknis di lapangan—yang sudah besar dan masif—tetapi pada penjelasan yang tidak runtut kepada publik. Ketika narasi pemerintah tidak jelas, publik mudah mengira pemerintah abai,” katanya.

Oleh sebab itu, dia mendorong adanya satu komando dalam pengelolaan komunikasi krisis. Dia menilai pemerintah perlu menunjuk sosok atau unit khusus yang secara konsisten memberi pembaruan informasi, menjelaskan indikator penetapan status, serta menyampaikan langkah-langkah pemerintah pusat secara transparan.

Tanpa strategi tersebut, Arifki mengkhawatirkan kerja besar pemerintah akan kalah oleh framing.

“Ini ujian komunikasi krisis. Jika tidak ditangani dengan disiplin, kerja negara yang sebenarnya sangat besar justru tidak terlihat. Pemerintah harus menjaga narasi, agar publik memahami bahwa negara hadir sejak hari pertama,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI,Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan pemerintah seharusnya memberlakukan status bencana nasional, merespons banjir dan longsor di Sumatra Utara, Sumatra, Barat, dan Aceh.

Menurutnya, bencana di tiga provinsi tersebut telah menelan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang cukup parah sehingga penerapan status bencana nasional perlu dilakukan.

"Kondisi ini memang kami sangat mendukung bahwa kondisi ini menjadi bencana nasional. Karena kalau kita berbicara sebagai bencana nasional, maka seluruh perangkat, baik pemerintahan dalam negeri, pemerintah daerah provinsi, pusat, itu harus turun tangan bahu-membahu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (1/12/2025).

Terlebih sejumlah jalur darat lumpuh yang mengakibatkan sulitnya penyaluran logistik ke setiap daerah, serta proses evakuasi yang terkendala infrastruktur yang terputus.

Selain mendesak pemerintah menerapkan status bencana nasional, Dede juga mendorong mitra Komisi II dalam hal ini Kemendagri berkoordinasi dengan pemerintah agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Dede mengimbau agar pemerintah mampu melakukan mitigasi ke depannya, sebab kondisi cuaca yang sulit diprediksi.

"Tetapi tentu mitigasi tetap harus dilaksanakan. Bukan hanya kepada daerah-daerah yang Tapanuli Tengah, Sibolga, dan lain-lain, tapi daerah sekitar," ujarnya.

Apalagi, kata Dede, banyak lahan hutan di Sumatra telah dialih fungsikan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dia menyampaikan tidak menutup kemungkinan hal serupa terjadi di wilayah lainnya.

Data BNPB per Minggu (30/11/2025), total korban jiwa mencapai 442 orang, dan 402 orang masih hilang. Sejumlah infrastruktur belum pulih, begitupun jalan masih lumpuh. Pemberian logistik dilakukan menggunakan jalur udara.

Bisnis.com, JAKARTA - Belakangan ini status penerapan Bencana Nasional digaungkan oleh publik usai Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh dilanda banjir bandang hingga longsor.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Sabtu (29/11/2025), total korban jiwa mencapai 303 orang dari tiga provinsi tersebut. Publik hingga koalisi masyarakat mendesak agar pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional agar penanganan bagi warga cepat dilakukan.

Pasalnya sampai saat ini status masih di tingkat tanggap darurat. Lantas, bagaimana penetapan status bencana nasional?

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penerapan status keadaan darurat dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pada Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa penetapan bencana nasional meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Kemudian, sebagaimana dijelaskan dalam buku pedoman BNPB mengenai penetapan status keadaan darurat bencana, status ini berdasarkan rekomendasi dari pemerintah provinsi (pemprov) dalam hal ini gubernur yang terdampak karena tidak lagi mampu menangani bencana.

Pemprov tidak bisa mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana dan melaksanakan penanganan bencana mulai dari evakuasi serta pemenuhan kebutuhan pokok.

Pengajuan status bencana nasional dari Pemprov harus berdasarkan kajian bersama BNPB dan kementerian atau lembaga terkait. Jika dinyatakan benar adanya, maka hasil laporan diajukan ke Pemerintah Pusat untuk selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

Setelah itu, Kepala BNPB mengkoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melaksanakan status bencana nasional. Sedangkan jika tidak perlu, maka BNPB menyampaikan kepada gubernur yang terdampak untuk tidak menetapkan dan melaksanakan status bencana nasional.

Sekadar informasi, per Sabtu (29/11/2025), Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan tercatat 166 korban meninggal dunia dan 143 orang hilang semenjak peristiwa pada tiga hari lalu di Sumatra Utara.

Di Aceh, sebanyak 47 korban meninggal dunia, 51 orang hilang, serta 8 orang luka-luka. Kemudian, Sumatra Barat tercatat 90 korban meninggal dunia, 85 orang hilang, dan 10 orang mengalami luka-luka. Kabupaten Agam mencatat jumlah korban tertinggi.

Bisnis.com, MEDAN — Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution menetapkan status tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor, dan gempa bumi di wilayah Sumatra Utara.

Dalam Surat Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/836/KPTS/2025 yang ditetapkan pada Kamis (27/11/2025) disebutkan beberapa pertimbangan dalam penetapan status tanggap darurat bencana Sumut. Antara lain karena dampak bencana yang meluas sehingga perlu ditetapkan sebagai bencana daerah.

"Bahwa bencana banjir, tanah longsor, dan gempa bumi yang terjadi di beberapa Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Sumut telah mengakibatkan kerusakan maupun kerugian di bidang infrastruktur dan ekonomi, maka dipandang perlu untuk ditetapkan sebagai bencana daerah," demikian tertulis dalam surat keputusan yang ditandatangani Bobby.

Bobby juga menyebut bahwa penetapan status tanggap darurat bencana ini untuk mencegah kerugian sosial dan ekonomi akibat bencana yang terjadi, sehingga perlu diambil langkah-langkah segera guna penyiapan, penanganan darurat bencana, dan perbaikan kembali terhadap dampak kerusakan dan kerugian akibat bencana yang dilakukan secara cepat, tepat, terarah, dan terkoordinasi.

Dengan penetapan status tanggap darurat bencana banjir, longsor, dan gempa bumi ini, Gubernur Sumut menugaskan instansi/ perangkat daerah terkait untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menangani situasi dan keadaan darurat penanganan bencana tersebut dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD) Sumatra Utara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025," ujarnya.

Adapun Status tanggap darurat bencana ini berlaku selama 14 hari ke depan sejak ditetapkan pada Kamis (27/11/2025) hingga 10 Desember 2025. Status itu disebut dapat diperpanjang bila diperlukan.