Bisnis.com, JAKARTA — Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera menyerahkan tersangka MF (26) beserta barang bukti kasus perdagangan satwa dilindungi kepada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Rabu (4/3/2026). Penyerahan tersebut menandai rampungnya proses penyidikan kasus penyelundupan burung eksotis yang diduga melibatkan jaringan lintas negara.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera Hari Novianto mengatakan hasil penyidikan menunjukkan satwa-satwa tersebut rencananya akan dibawa ke Bireuen, Aceh, sebelum diselundupkan ke luar negeri.

“Informasi yang kami himpun menunjukkan satwa-satwa eksotis ini akan dikirim ke Thailand. Hal ini mengindikasikan tersangka MF merupakan bagian dari jaringan perdagangan satwa lintas negara. Kami juga masih mendalami kemungkinan keterkaitan MF dengan kasus penyelundupan ratusan satwa liar yang diungkap Gakkum bersama Bea Cukai di Langsa pada Februari lalu,” ujar Hari di Medan, dikutip dari siaran pers, Selasa (10/3/2026).

Kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan pada 14 Januari 2026 di Kabupaten Deli Serdang setelah petugas menerima laporan masyarakat. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan MF bersama tujuh ekor burung dilindungi.

Satwa yang diamankan terdiri atas tiga ekor kakatua jambul kuning (Cacatua sulphurea), satu ekor kakatua raja (Probosciger aterrimus), satu ekor kakatua moluccan (Cacatua moluccensis), serta dua ekor kasturi raja (Psittrichas fulgidus).

Selain satwa, petugas turut menyita empat sangkar burung dan satu unit telepon genggam milik tersangka sebagai barang bukti.

Atas perbuatannya, MF dijerat Pasal 40A ayat (1) huruf d juncto Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun serta denda maksimal Rp5 miliar. Saat ini MF ditahan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang untuk menjalani proses persidangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mulai menjadwalkan pemeriksaan saksi ahli sebelum melakukan gelar perkara kasus dugaan penistaan agama hingga ujaran kebencian terkait Pandji Pragiwaksono.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan keterangan para ahli ini diperlukan untuk mengetahui adanya unsur pidana pada kasus Pandji ini.

"Setelah seluruh rangkaian pengumpulan fakta dinilai cukup, penyelidik akan melakukan gelar perkara, untuk menilai apakah peristiwa tersebut memenuhi unsur pidana," ujar Budi saat dikonfirmasi, Minggu (8/2/2026).

Dia menambahkan, nantinya kepolisian bakal meningkatkan status perkara menjadi penyidikan apabila ditemukan unsur pidana.

Sebaliknya, apabila tidak ditemukan unsur pidana dalam pelaporan terkait pertunjukan stand up comedy Mens Rea itu maka pengusutan bakal dihentikan.

"[Setelah gelar perkara] apakah dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak," imbuhnya.

Adapun, kata Budi, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 27 saksi, termasuk Pandji Pragiwaksono dan dua opener acara Mens Rea yakni Dany Beler dan Ben Dhanio.

"Terlapor PP sudah dimintai keterangan oleh penyelidik pada Jumat, 6 Februari 2026. Sampai dengan saat ini total 27 orang sudah diperiksa, termasuk pelapor, saksi-saksi, serta terlapor," pungkasnya.

Pandji Diperiksa

Dalam catatan Bisnis, Komika Pandji Pragiwaksono telah menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan tindak pidana terkait dengan materi stand up comedy Mens Rea di Polda Metro Jaya pada Jumat (6/2/2026).

Pemeriksaan itu berlangsung delapan jam dengan jumlah pertanyaan yang dilayangkan penyidik sebanyak 63 pertanyaan seputar acara Mens Rea.

Usai menjalani pemeriksaan, Pandji menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan penistaan agama saat membawakan materi stand up comedy dalam acara Mens Rea.

Terlebih, kata Pandji, dirinya tidak ada sedikitpun memiliki niat jahat saat membawakan materi stand up comedy-nya dan murni merupakan karya seni.

"Ya saya tadi menjalani prosesnya, saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama," kata Pandji.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan untuk menolak permohonan gugatan praperadilan dari Delpedro Marhaen.

Sidang terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka Direktur Lokataru itu dipimpin oleh Hakim tunggal Sulistiyanto Rokhmad Budiharto.

"Mengadili, satu, menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya," kata Sulistiyanto di ruang sidang PN Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

Sulistiyanto menilai penetapan tersangka Delpedro oleh penyidik kepolisian telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum yang berlaku.

Adapun, melalui putusan sidang praperadilan ini juga, penyidikan kasus dugaan penghasutan demonstrasi berujung ricuh terkait Delpedro tetap dilanjutkan.

Sekadar informasi, Delpedro telah jadi tersangka lantaran dituding telah menghasut anak di bawah umur melakukan tindakan anarkis serta menyebarkan informasi bohong melalui media sosial.

Delpedro juga disebut kepolisian telah membuat seruan yang diunggah melalui akun Instagram Lokataru Foundation untuk tidak takut untuk melawan saat demonstrasi.

Atas perbuatannya, Delpedro dipersangkakan pasal berlapis mulai dari Pasal 160 KUHP, Pasal 45A Ayat 3 Juncto Pasal 28 Ayat 3 UU No.1/2024 tentang ITE, hingga Pasal 76H Jo Pasal 15 Jo Pasal 87 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membenarkan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan korupsi ekspor limbah pengolahan crude palm oil (CPO) 2022.

Kejagung sebelumnya telah memberikan konfirmasi terkait dengan penggeledahan pada perkara tersebut. Salah satu lokasi yang digeledah adalah kantor Bea Cukai.

Namun demikian, Direktur Jenderal Bea Cukai Kemenkeu Djaka Budhi Utama mengatakan bahwa kegiatan penyidik Kejagung bukanlah penggeledahan. Dia menyebut kegiatan Kejagung itu hanya pengumpulan data, saat perkara masih di tahap penyelidikan.

"Yang pasti kan kasus dugaan masalah POME [palm oil mill effluent] itu ya. Intinya nyari data aja, ngumpulin data saja dalam rangka penyelidikan," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Pihak Bea Cukai menjelaskan bahwa sebelumnya telah menjalin kerja sama dengan Kejagung. Penyidik Korps Adhyaksa disebut telah mengirimkan SPDP kepada Bea Cukai.

"Iya [sudah terima SPDP], kan namanya ekspor impor nanya ke bea cukai datanya. Pengumpulan data dan informasi," tambah penjelasan dari Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu, Nirwala Dwi Heryanto.

Akan tetapi, pejabat eselon II itu membantah sudah ada pegawai maupun pejabat Bea Cukai yang sudah pernah dimintai keterangan oleh Kejagung. "Belum tentulah. Kalau ekspor impor kan bea cukai yang punya data. Kalau semua ekspor impor lewat bea cukai karena bea cukai yang mengawasi," terangnya.

Pada hari ini, Jumat (24/10/2025), Kejagung mengakui telah menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea Cukai pada Rabu (21/10/2025).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengatakan penggeledahan itu dalam rangka penyidikan dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME).

"Terkait dengan penggeledahan di kantor Bea Cukai, memang benar ada beberapa tindakan dan tindakan hukum, langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh penyidik Gedung Bundar," ujar Anang di Kejagung, Jumat (24/10/2025).