Bisnis.com, PADANG - PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) Proyek KPBU Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I) menyampaikan progres proyek flyover Sitinjau Lauik terus dikebut seiring pembahasan lahan berlanjut.

Direktur PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik Michael Arthur Paulus Rumenser mengatakan dalam pelaksanaan proyek, HPSL memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan penghormatan terhadap nilai-nilai sosial serta kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat.

"Dalam proyek ini, kami berkomitmen dalam menghadirkan infrastruktur yang aman, andal, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Sumatra Barat," katanya, dalam keterangan resmi, Jumat (24/4/2026).

Dari sisi konstruksi, lanjutnya, progres pembangunan flyover Panorama I Sitinjau Lauik menunjukkan perkembangan yang signifikan. Setelah menyelesaikan pekerjaan struktur bawah seperti abutment (kepala jembatan) dan pilar, kini bentuk Jembatan 1 mulai terlihat semakin jelas.

Dia menjelaskan pada Kamis (9/4) lalu telah dilaksanakan pemasangan girder (balok utama penopang jembatan) di Jembatan 1, yang merupakan tahapan krusial dalam pembentukan struktur atas jembatan. Hingga memasuki minggu ke-56 per 17 April 2026, progres fisik pekerjaan telah mencapai 16,4%.

Dalam periode tersebut, tim konstruksi juga telah menyelesaikan pemasangan girder pada beberapa bentang, sehingga struktur utama jembatan secara bertahap mulai terbentuk.

"Saat ini, pekerjaan dilanjutkan dengan pemasangan tulangan besi, pemasangan cetakan (bekisting), serta pengecoran pada bagian penghubung antar girder sebagai persiapan menuju pengecoran lantai jembatan," sebutnya.

Dikatakannya seluruh tahapan pekerjaan dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat guna memastikan kualitas konstruksi serta aspek keselamatan kerja tetap terjaga sesuai standar yang berlaku.

Di sisi lain, progres pengadaan lahan juga terus menunjukkan perkembangan yang signifikan sebagai bagian dari tahapan penting proyek.

Kemudian pada Rabu (8/4), proses pengadaan lahan telah memasuki tahapan lanjutan, di mana secara bertahap sebanyak 4 bidang tanah telah tuntas melalui rangkaian proses penawaran, hingga penetapan konsinyasi, yang menjadi dasar penerbitan Pemutusan Hubungan Hukum (PHH) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menurutnya tahapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dari total target pengadaan lahan masyarakat sebanyak 31 bidang tanah, termasuk di dalamnya fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), proses selanjutnya terus berjalan. Pada Selasa (21/4) dilakukan lanjutan penawaran konsinyasi terhadap 8 bidang tanah, sehingga secara kumulatif jumlah bidang yang telah melalui tahapan penawaran konsinyasi mencapai 12 bidang.

Dengan capaian tersebut, saat ini tersisa sekitar 5 bidang lahan masyarakat dengan luas lebih kurang 0,07 hektare, dan 2 bidang sudah didaftarkan konsinyasi ke PN Padang dan menunggu jadwal penawaran dari PN Padang serta 3 bidang masih dalam proses tindak lanjut oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatra Barat sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pengadaan tanah merupakan bagian dari kewenangan pemerintah yang dilaksanakan oleh instansi berwenang, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama stakeholder terkait.

Dia bilang seluruh proses tersebut dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, transparansi, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, termasuk nilai-nilai adat.

"HPSL senantiasa berkomitmen untuk menjaga komunikasi yang baik serta membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung kelancaran pembangunan proyek," ucap dia.

Dia menyampaikan HPSL berkomitmen untuk menjalankan peran sebagai Badan Usaha Pelaksana secara profesional serta mendukung penuh proses yang dilaksanakan oleh pemerintah.

"Kami juga memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar pembangunan proyek ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi kita semua," tutupnya

Keberadaan flyover Sitinjau Lauik I diharapkan dapat menjadi solusi atas kondisi jalan eksisting yang memiliki tikungan ekstrem dengan tingkat risiko kecelakaan yang tinggi. Pembangunan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga memperkuat konektivitas antara Kota Padang dan Solok serta wilayah sekitarnya.

Dengan meningkatnya konektivitas tersebut, proyek ini diharapkan dapat mendorong kelancaran distribusi logistik, efisiensi waktu tempuh, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berencana membangun jembatan layang atau flyover di ruas Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, tepatnya di kilometer 13.

Langkah ini diambil sebagai solusi jangka menengah untuk mengatasi gangguan mobilitas akibat banjir yang kerap menggenangi kawasan tersebut.

Pramono menjelaskan bahwa elevasi jalan di titik tersebut sudah lebih rendah dibandingkan permukaan air Sungai Mookervart. Hal ini menyebabkan luapan air sungai dengan cepat menggenangi badan jalan meskipun intensitas hujan tidak terlalu ekstrem, sehingga memicu kemacetan parah dan keluhan dari masyarakat.

"Saat saya memeriksa pagi ini, saya memutuskan, Oke, kita siapkan jembatan layang untuk menyelesaikan masalah ini dalam jangka menengah. Namun untuk jangka pendek, harus menggunakan pompa air untuk mengatasi banjir'," ujar Pramono saat ditemui di sela-sela agenda Indonesia Economic Summit (IES), Selasa (3/2/2026).

Pramono menyebutkan bahwa proyek ini akan menjadi inisiatif mandiri Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Meskipun terdapat rencana pengembangan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) di wilayah tersebut, Pramono menekankan perlunya konstruksi khusus yang ditangani langsung oleh Dinas Bina Marga Jakarta.

Proyek jembatan layang ini dipastikan bukan bagian dari jaringan jalan tol yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), melainkan murni infrastruktur daerah. Pramono menilai keberadaan flyover mendesak karena skema pemompaan air hanya mampu menjadi solusi sementara.

"Ada kebutuhan khusus dari flyover persis sampai dengan Daan Mogot itu secara khusus bukan jalan tol yang dibangun oleh Kementerian PUPR, tetapi yang dipersiapkan sendiri oleh Pemerintah Jakarta. Sebab kalau tidak, itu pasti akan banjir terus. Karena apa? Permukaan Sungai Mookervart itu sudah di atas jalan," ujarnya.

Pramono menambahkan, berdasarkan tinjauan di lapangan, curah hujan dengan intensitas sekitar 100 milimeter saja sudah cukup untuk menenggelamkan ruas jalan tersebut. Kondisi teknis ini membuat drainase konvensional tidak lagi efektif karena air sungai justru berbalik mengalir menuju badan jalan (backwater).

Adapun, Dinas Bina Marga DKI Jakarta saat ini tengah diminta untuk melakukan kajian teknis lebih lanjut mengenai desain dan titik awal (ramp on) maupun titik turun (ramp off) jembatan layang tersebut.