NTT - Pesona alam Kepulauan Rinca, Nusa Tenggara Timur (NTT) dikenal dunia melalui gugusan savana dan habitat komodonya. Di balik itu, tersimpan cerita tentang anak-anak yang tumbuh dengan keterbatasan akses pendidikan dan literasi.

Wilayah yang berada di kawasan timur Indonesia itu tidak hanya menghadapi tantangan geografis berupa jarak antarpulau dan akses transportasi yang terbatas, tetapi juga persoalan sosial ekonomi yang membuat fasilitas belajar, khususnya pembelajaran informal, belum berkembang secara merata.

Bagi sebagian besar masyarakat di Kepulauan Rinca, laut menjadi sumber penghidupan utama. Aktivitas melaut dan bekerja harian menjadi denyut ekonomi keluarga.

Dalam kondisi tersebut, akses terhadap buku bacaan, ruang belajar yang nyaman, hingga fasilitas pendukung pendidikan sering kali belum menjadi hal yang mudah dijangkau anak-anak di sana. Tidak sedikit anak yang tumbuh tanpa banyak pilihan bahan bacaan di luar buku pelajaran sekolah.

Di tengah keterbatasan itu, semangat belajar anak-anak di Pulau Rinca justru tumbuh dengan cara yang sederhana. Mereka tetap datang ke sekolah, belajar bersama teman-teman, dan memanfaatkan ruang seadanya untuk membaca maupun bermain.

Situasi inilah yang kemudian menggerakkan PNM untuk ikut menghadirkan ruang belajar yang lebih layak dan menyenangkan bagi anak-anak di wilayah tersebut. PNM menghadirkan Ruang Pintar Pojok Baca Rinca dengan membangun fasilitas baca, tetapi juga mencoba menghadirkan pengalaman belajar yang lebih hangat dan dekat dengan keseharian anak-anak pesisir.

Menariknya, pengembangan ruang literasi ini dilakukan melalui kolaborasi bersama anak muda setempat bernama Irka yang selama ini aktif menjadi penggerak kegiatan literasi di desa tersebut. Kehadiran local heroes tersebut menjadi bagian penting dalam membangun suasana belajar yang lebih hidup, karena mereka memahami karakter, kebutuhan, dan cara pendekatan yang dekat dengan anak-anak di Rinca.

Irka menilai, kehadiran PNM membawa perhatian yang lebih luas terhadap masyarakat di pulau tersebut. Menurutnya, selama ini banyak pihak mengenal Rinca hanya dari potensi wisatanya, sementara kebutuhan pendidikan anak-anak sering luput diperhatikan.

“Yang saya lihat, PNM datang bukan hanya untuk memberikan pembiayaan kepada ibu-ibu atau membantu usaha masyarakat di sini. Tapi mereka juga memikirkan anak-anaknya. Itu yang menurut saya berbeda, karena pendidikan dan literasi anak-anak di pulau seperti Rinca juga perlu diperhatikan,” ujarnya, dikutip Rabu (3/6/2026).

Ia juga bercerita bahwa anak-anak di desa sangat antusias ketika Ruang Pintar PNM mulai diisi dengan berbagai buku baru serta berbagai fasilitas pendukung belajar yang nyaman. Bagi sebagian anak, pengalaman membaca buku cerita bergambar maupun belajar bersama di ruang yang nyaman menjadi hal yang sebelumnya jarang mereka rasakan.

“Anak-anak di sini sebenarnya punya rasa ingin tahu yang besar. Ketika ada tempat belajar yang dibuat nyaman dan menyenangkan, mereka senang sekali datang, membaca, bahkan sekadar berkumpul untuk belajar bersama. Bantuan dari PNM ini membuat mereka punya ruang baru untuk bermimpi,” katanya.

Ruang Pintar Pojok Baca Rinca dirancang bukan hanya sebagai tempat menyimpan buku, melainkan ruang tumbuh bersama. Berbagai buku bacaan anak, cerita bergambar, pengetahuan umum, hingga fasilitas pendukung belajar disiapkan untuk menciptakan pengalaman membaca yang lebih menyenangkan.

Ruang tersebut juga menjadi tempat anak-anak berkumpul, berdiskusi, bermain edukatif, dan mengenal banyak hal baru di luar lingkungan yang selama ini mereka lihat setiap hari. Di banyak daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), tantangan pendidikan sering kali tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembangunan fisik sekolah.

Kehadiran ruang belajar seperti ini menjadi penting karena literasi bukan hanya soal kemampuan membaca, tetapi juga membuka jendela mimpi bagi anak-anak di wilayah terpencil. Dari buku dan ruang belajar yang sederhana, anak-anak mulai mengenal cita-cita, profesi, hingga dunia yang lebih luas dari pulau tempat mereka tumbuh.

Dari pembiayaan yang memberdayakan, ibu-ibu pengusaha ultra mikro mampu membangun mimpi anak mereka agar memiliki kehidupan yang lebih sejahtera.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mulai memberlakukan kebijakan pembatasan kuota pengunjung di Taman Nasional (TN) Komodo guna menjaga kelestarian ekosistem dan keberlanjutan pariwisata.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa pembatasan ini merupakan langkah strategis untuk melindungi TN Komodo sebagai rumah besar bagi satwa liar dan masyarakat lokal. Fokus pembatasan kuota dilakukan di tiga destinasi utama, yakni Pulau Padar, Pulau Rinca, dan Pulau Komodo, termasuk 23 lokasi penyelaman di sekitarnya.

"Keputusan kami membatasi kuota turis didasarkan pada riset yang menunjukkan bahwa jika terjadi over tourism dalam jangka panjang, akan berakibat pada kerusakan kawasan dan hilangnya daya tarik wisata itu sendiri," ujar Raja Juli dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI yang berlangsung pada 14-15 April 2026 di Jakarta.

Mulai 1 April 2026, kuota pengunjung ditetapkan sebanyak 1.000 orang per hari atau sekitar 365.000 orang per tahun. Raja Juli mengemukakan bahwa kebijakan ini tidak diambil secara tergesa-gesa, melainkan telah melalui proses panjang sejak Mei 2025 lewat berbagai diskusi dengan pemangku kepentingan dan pelaku usaha di Labuan Bajo.

Kebijakan ini, lanjutnya, selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung eco-tourism yang menjaga kekayaan alam sekaligus memberikan implikasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menyatakan dukungannya terhadap langkah konservasi ini. Namun, ia memberikan catatan penting terkait aspek sosial.

"Pada dasarnya kami setuju untuk menjaga kelestarian TN Komodo. Namun, sosialisasi harus lebih gencar dan pemerintah harus mencari jalan keluar bagi masyarakat lokal yang terdampak kebijakan ini," tegas Titiek.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengingatkan Kemenhut untuk tetap berpegang pada mandat kesejahteraan.

"Sesuai semboyan Kemenhut 'Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera', tolong ditetapkan dengan jelas mana hutan yang harus dilestarikan dan mana yang bisa dimanfaatkan untuk rakyat," ucapnya saat menutup rapat.

Sebagai langkah solutif dan alternatif wisata, Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menambahkan penjelasan mengenai rencana pengembangan konservasi ex-situ Komodo.

"Ke depan, kami merencanakan pengembangbiakan Komodo di luar kawasan Taman Nasional. Ini dapat menjadi destinasi wisata alternatif bagi masyarakat tanpa mengganggu habitat aslinya," jelas Rohmat pada lanjutan rapat, Rabu (15/4/2026).

Dalam kesimpulan Raker, Komisi IV DPR RI dan Kementerian Kehutanan menyepakati sejumlah poin penting, di antaranya untuk menyusun kajian daya dukung dan daya tampung kawasan TN Komodo secara berkala agar tetap adaptif terhadap kondisi terkini. Kemenhut juga diminta mempercepat pengembangan konservasi ex-situ Komodo sebagai bagian dari penguatan sistem penyangga kehidupan dan diversifikasi destinasi wisata.

KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan membatasi jumlah wisatawan yang hendak berkunjung ke Pulau Komodo sebanyak 365 ribu orang per tahun atau 1.000 orang per hari.

Ada tiga destinasi wisata di Pulau Komodo yang dibatasi pengunjungnya yakni Pulau Rinca, Pulau Padar, dan Pulau Komodo.

"Termasuk 23 lokasi penyelaman di sekitar pulau tersebut," jelas Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI dikutip dari Kompas.com, Selasa (14/4/2026).

Uji coba pembatasan pengunjung ini sudah dilakukan sejak Mei 2025, sehingga bukan dilaksanakan dalam waktu tergesa-gesa.

Pelaku usaha serta masyarakat di Labuan Bajo sudah diajak dalam forum diskusi sebelum ketentuan ini diberlakukan.

Ia menjelaskan setiap harinya ada tiga sesi bagi wisatawan apabila hendak berkunjung ke Pulau Komodo.

"Sesi pertama pukul 05.00 sampai 08.00 pagi. Sesi II pukul 08.00 sampai 11.00 siang. Dan sesi III pukul 15.00 sampai 18.00 sore. Sehingga jumlah kuota pengunjung per tahun akan mencapai 365.000 orang," jelasnya.

Tekanan bagi ekologi

Koordinator Urusan Kehumasan, Kerjasama dan Pelayanan Perijinan Balai TN Komodo Maria Rosdalima Panggur menjelaskan jika pembatasan ini harus diberlakukan karena jumlah wisatawan yang membludak.

Sepanjang tahun 2025, wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke sana total mencapai 429.509 pengunjung.

Maria khawatir jika ekologi tertekan akibat banyaknya jumlah wisatawan meski memberikan dampak ekonomi.

"Peningkatan jumlah kunjungan memberikan dampak peningkatan ekonomi regional yang signifikan namun di lain sisi memberikan tekanan yang besar pada ekologi,"ujarnya dikutip dari Antara.

Daya dukung ketiga pulau untuk yang dibatasi untuk menampung wisawatan juga tak cukup.

Pada 2018, Pulau Komodo hanya mampu mendukung sarana dan prasarana wisatawan sebanyak 44.165 orang, Pulau Padar sebanyak 17.885. Sedangkan daya dukung dan daya tampung wisata perairan pada 23 dive site yaitu sebanyak 116,813 pengunjung per orang.

Diketahui pada 23 dive site mengalami degradasi kesehatan terumbu karang, hal-hal seperti ini harus diantisipasi.

"Namun demikian, Balai Taman Nasional Komodo akan tetap memantau dampak penerapan kebijakan pengaturan kunjungan yang baru ini pada ekologi, ekonomi, sosial dan aspek pengelolaan TN Komodo itu sendiri," jelasnya.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul"Menhut Jelaskan Pembatasan Kuota Wisatawan Taman Nasional Komodo Tidak Tiba-tiba" dan "BTNK tetapkan kuota 1.000 wisatawan per hari di TN Komodo"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Kupang (ANTARA) - Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) menetapkan aturan baru terkait kuota kunjungan wisatawan ke Taman Nasional (TN) Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menjadi 1.000 wisatawan per hari.

"Aturan tersebut sudah berlaku sejak tanggal 1 April 2026 dan sudah berjalan," kata Koordinator Urusan Kehumasan, Kerjasama dan Pelayanan Perijinan Balai TN Komodo Maria Rosdalima Panggur saat dihubungi dari Kupang, Selasa.

Maria mengatakan penerapan aturan baru itu tujuannya untuk mengurangi tekanan yang besar terhadap ekologi yang ada di TN Komodo.

Pasalnya setiap tahun jumlah kunjungan wisatawan di daerah itu tinggi, dikhawatirkan dapat memberikan tekanan terhadap ekologi, ujar dia.

BTNK mencatat jumlah kunjungan wisata di TN Komodo pada 2025 mencapai 429.509 pengunjung. Jumlah wisatawan mancanegara rata-rata mencapai 68 persen dibandingkan dengan jumlah wisatawan domestik.

Jumlah tersebut, menurut dia, telah melampaui daya dukung daya tampung wisata di seluruh kawasan baik daratan dan perairan yaitu sebesar 366.108 pengunjung per tahun maupun berdasarkan kajian tahun 2022 sebanyak 378.870 pengunjung per tahun.

Nilai total ini pengunjung yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung merupakan kumulatif nilai daya dukung dan daya tampung wisata pada pulau besar dan wilayah perairan.

Daya dukung Pulau Komodo tahun 2018 sebanyak 187.245 orang/ tahun , Pulau Rinca sebanyak 44.165 orang, Pulau Padar sebanyak 17.885. Sedangkan daya dukung dan daya tampung wisata perairan pada 23 dive site yaitu sebanyak 116,813 pengunjung per orang.

"Peningkatan jumlah kunjungan memberikan dampak peningkatan ekonomi regional yang signifikan namun di lain sisi memberikan tekanan yang besar pada ekologi,"ujar dia.

Dia menambahkan intensitas aktivitas manusia yang tinggi dapat menyebabkan perubahan demografi dan penurunan perilaku respon kewaspadaan pada satwa komodo.

Pada wilayah perairan, justru terjadi degradasi kesehatan terumbu karang. Kemudian juga lonjakan pengunjung yang tinggi dalam waktu yang singkat tanpa diimbangi pengelolaan destinasi yang komprehensif dari aspek pengelolaan dan kebijakan menyebabkan terjadinya kelebihan turis di kawasan TN Komodo.

BTNK mengatakan walaupun diberikan kuota, namun pihaknya memprediksi setidaknya jumlah kunjungan wisatawan tahun 2026 akan sama dengan tahun 2025, sekalipun ada kebijakan pengaturan kunjungan berbasis daya dukung dan daya tampung wisata.

Dalam periode uji coba, pelaku wisata menyarankan agar alokasi kuota kapal pesiar (cruise-ship) dipisahkan dari alokasi wisata reguler. Jika melihat angka kunjungan cruise tahun 2025 yaitu sekitar 35.000 atau 8 persen dari total kunjungan maka tahun 2026, jumlah kunjungan akan diprediksi sekitar 400.000 kunjungan.

"Namun demikian, Balai Taman Nasional Komodo akan tetap memantau dampak penerapan kebijakan pengaturan kunjungan yang baru ini pada ekologi, ekonomi, sosial dan aspek pengelolaan TN Komodo itu sendiri," ujar dia.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Aktivitas pariwisata di Taman Nasional (TN) Komodo kembali berhenti setelah otoritas menutup kunjungan wisata ke perairan dan kawasan pulau akibat cuaca buruk yang berkepanjangan. Penutupan ini telah berlangsung hampir sebulan dan diperpanjang hingga 27 Januari 2026.

Selain itu menunda pelayaran kapal wisata yang menjadi nadi ekonomi masyarakat setempat. Akibatnya, aliran kunjungan wisatawan yang biasanya menjadi sumber pendapatan utama kini terhenti, mendorong kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi keluarga di Pulau Komodo dan pulau-pulau sekitarnya.

Hal ini juga menjadi sorotan anggota DPRD Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Hasanudin yang mencermati sejak kebijakan itu diberlakukan, sejumlah pelaku usaha pariwisata di Labuan Bajo dan kawasan TN Komodo tengah menghadapi realitas pendapatan yang nyaris nol.

"Pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tidak boleh mengabaikan dampak sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat lokal," katanya, Kamis (22/1/2026).

Penghentian aktivitas pariwisata selama hampir sebulan ini telah mengakibatkan terganggunya arus pendapatan masyarakat, sementara kebutuhan hidup terus berjalan tanpa komponen penghasilan yang layak dari sektor lain.

“Penutupan destinasi wisata secara terus-menerus membuat perekonomian masyarakat terhenti total. Tidak ada lagi sumber pendapatan yang bisa diandalkan, sementara kebutuhan hidup tetap berjalan,” ujarnya.

Wakil rakyat dari Partai Perindo ini menekankan bahwa kebutuhan perlindungan sosial dan ruang dukungan ekonomi harus diprioritaskan dalam kebijakan pengelolaan TN Komodo.

Lihat video: Sensasi Diving di Hamparan Laut Area Shotgun Labuan Bajo, NTT



Lebih jauh, Hasanudin mengingatkan bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tiket masuk TN Komodo mencapai angka yang signifikan sepanjang tahun lalu.

Pria yang aktif di Komisi 3 dan bermitra kerja dengan OPD Pendapatan dan Keuangan, Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah ini juga memperhatikan porsi pendapatan dari TN Komodo. Besarnya kontribusi kawasan konservasi ini terhadap pendapatan negara seharusnya diimbangi dengan bentuk tanggung jawab moral dan sosial kepada komunitas lokal yang menopang perkembangan sektor wisata tersebut.

Hasanudin yang juga Plt. Ketua DPD Partai Perindo Manggarai Barat ini juga mendesak Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) dan Kemenhut untuk segera merumuskan langkah-langkah nyata, baik berupa bantuan langsung, program pemberdayaan ekonomi, maupun alternatif lapangan kerja bagi masyarakat terdampak.

Ditekankan pula, kebijakan pendukung yang bersifat terbuka dan responsif terhadap kenyataan sosial di lapangan menjadi penting untuk mencegah penurunan ekonomi berlarut di wilayah pesisir tersebut.

Kupang, NTT (ANTARA) - PT PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Nusa Tenggara Timur memasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) program SuperSUN di Pulau Padar, Manggarai Barat, NTT, guna mendukung sektor pariwisata daerah dan mewujudkan energi bersih.

General Manager PLN UIW NTT F Eko Sulistyono, kepada wartawan di Kupang, NTT, Rabu, mengatakan penyediaan energi bersih dan andal merupakan kebutuhan krusial bagi pengembangan layanan pariwisata di Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo.

"Pulau Padar adalah ikon pariwisata dunia, sehingga kehadiran energi yang bersih, andal, dan ramah lingkungan sangat penting untuk menunjang aktivitas wisata sekaligus menjaga kelestarian kawasan,” katanya.

Eko mengatakan pengoperasian PLTS SuperSUN yang dibangun PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Flores Bagian Barat bersama Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) PLN telah dilaksanakan pada Senin (24/11/2025).

Dia menegaskan implementasi PLTS SuperSUN di kawasan Taman Nasional Komodo menandai langkah PLN mendukung pengembangan pariwisata hijau berstandar global dan percepatan target net zero emission (NZE) pada 2060.

Eko menjelaskan penerapan teknologi energi terbarukan di Pulau Padar menjadi bagian dari upaya perluasan pemanfaatan energi bersih di wilayah kepulauan NTT.

"Keberhasilan di Pulau Padar membuka peluang replikasi di wilayah terpencil lain di NTT sebagai bagian dari penguatan sistem energi yang modern dan berkelanjutan," ujarnya.

Manajer PLN UP3 Flores Bagian Barat Eki Putra mengatakan PLTS SuperSUN menjadi solusi penyediaan listrik ramah lingkungan di kawasan wisata super prioritas yang belum terjangkau jaringan kelistrikan konvensional.

"Inovasi ini memastikan pasokan listrik yang stabil, ramah lingkungan, dan cerdas bagi pengelola maupun pelaku wisata," katanya.

SuperSUN merupakan PLTS individual berteknologi kompak dan efisien dilengkapi sistem pengelolaan daya berbasis smart energy management, sehingga tidak mengganggu kelestarian kawasan konservasi.

Sementara, Manajer Inovasi dan Pengembangan Produk PLN Puslitbang Harry Indrawan menambahkan sinergi antarunit PLN mendorong penguatan akses energi di wilayah terpencil sekaligus membuka peluang ekonomi baru.

"PLN tidak hanya memperluas akses energi, tetapi juga mendorong UMKM dan memastikan masyarakat di wilayah terpencil turut merasakan manfaat energi berkelanjutan," ujarnya.

Staf Taman Nasional Komodo Gabriel Guan menyampaikan apresiasi atas pemasangan PLTS tersebut di Resor Padar Selatan, yang selama ini belum memiliki sumber listrik mandiri.

"Kehadiran PLTS ini secara langsung meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada wisatawan dan sangat berarti bagi operasional," katanya.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025