Bisnis.com, JAKARTA - Pengelolaan sampah di Kota Surabaya menuju arah transformasi secara besar-besaran dan menyeluruh. Kota Pahlawan gagal meraih penghargaan Adipura pada 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI.

Sebagai informasi, Kota Surabaya ditetapkan sebagai Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah, dengan hanya meraih predikat Sertifikat Menuju Kota Bersih, dengan perolehan nilai sebesar 74,92.

Pantauan Bisnis, dua Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Jalan Srikana, Kecamatan Gubeng dan Platuk Donomulyo di wilayah Dukuh Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran tampak tertata rapi dan bebas dari tumpukan sampah yang meluber serta gerobak yang diparkir secara sembarangan.

Selain itu, di dua lokasi TPS tersebut juga terpampang spanduk mengenai jadwal masuk gerobak hingga jadwal angkutan sampah ke TPA Benowo oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

"Selain jam tersebut, TPS TUTUP," ungkap pernyataan pada spanduk yang terpasang di kawasan TPS itu.

Edy, warga Jalan Srikana menjelaskan bahwa para petugas yang memungut sampah rumah tangga milik sejumlah RW maupun para pemulung dilarang untuk membawa masuk gerobak ke dalam area TPA di luar jadwal yang telah ditentukan oleh pihak kelurahan maupun dinas terkait.

Menurutnya, kebijakan baru mengenai jadwal pengangkutan sampah menuju TPS hingga pengiriman ke TPA tersebut baru-baru ini direalisasikan oleh pemerintah kota. Ia mengeklaim hal tersebut dapat terjadi usai Wali Kota Eri Cahyadi yang naik pitam saat meninjau TPS di kawasan Rangkah dan Simpang Dukuh.

"Sepertinya karena Pak Eri Cahyadi waktu itu marah-marah ya saat sidak di Simpang dan Rangkah, jadinya kena semua TPS. Ada jadwal-jadwalnya seperti ini sekarang. Kena seluruh TPS di Surabaya," bebernya.

Menurutnya, ada kurang lebih sebanyak 30 petugas pengangkut sampah, baik dari RW maupun pemulung, yang biasanya menyetorkan sampah ke TPS Srikana. Biasanya, mereka memungut sampah rumah tangga dari daerah di sekitar kawasan TPS, seperti Jalan Srikana, Airlangga, Dharmawangsa, Karang Menur, Gubeng Kertajaya, Jojoran, Karang Menjangan hingga Kalidami.

"Warga jarang protes karena malam, ya, baru banyak gerobak di sini yang antre. Kan aktivitas warga kalau malam juga kan enggak seramai siang, tapi tetap tidak boleh mangkal di TPS. Dalam itu harus steril kalau siang. Kalau belum jadwalnya, gerobak enggak boleh masuk, harus sesuai jamnya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Edy juga menyebut TPS tersebut hanya diperuntukkan bagi sampah rumah tangga maupun para pelaku UMKM yang berada di sekitar wilayah itu. Sampah berukuran besar, seperti sofa hingga kasur, serta yang berasal dari sektor restoran hingga hotel harus dibuang langsung ke TPA.

"Sampah dari hotel, restoran gitu enggak boleh dibuang di sini. Harus langsung ke TPA. Kalau rumah makan yang kecil-kecil bisa ke sini," ucapnya.

Ubah Sampah jadi Energi Listrik

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan timbulan sampah organik dan anorganik yang dihasilkan setiap harinya di Surabaya tercatat mencapai kurang lebih 1.800 ton. Sampah tersebut tersebar di sebanyak 190 lokasi TPS (Tempat Penampungan Sementara), 9 TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu), hingga satu Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Tingginya volume sampah harian tersebut mendorong pemerintah kota untuk tidak hanya mengandalkan pengelolaan di hilir, tetapi juga memperkuat penanganan dari hulu, seperti rumah kompos hingga bank sampah.

Untuk residu sampah yang tidak dapat dikelola di hulu, Eri mengatakan langsung diarahkan untuk diproses di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo.

"Jadi, untuk sampah organik di Kota Surabaya, kita memiliki kurang lebih 27 rumah kompos yang memiliki kapasitas total pengolahan mencapai 95,17 ton sampah per hari, dan ini menghemat biaya pengangkutan sampah ke TPA Benowo hingga Rp6,73 miliar tiap tahunnya," beber Eri.

Sementara itu, sampah anorganik yang dikelola oleh Pemkot Surabaya di 12 Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R (Reduce, Reuse, Recycle) tersebar di sejumlah wilayah. Kapasitas penampungan dari masing-masing TPS 3R tersebut bervariasi, mulai dari 10 ton hingga 20 ton.

Lebih lanjut, keberadaan TPS 3R tersebut juga diklaim Eri mampu mengurangi hingga separuh volume total sampah yang setiap harinya masuk ke TPA Benowo.

"Jadi kalau kapasitas TPS 10 ton, maka residunya tinggal 5 ton. Ini adalah upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA Benowo, tambahnya.

Lebih lanjut, Eri menjelaskan TPA Benowo juga telah mampu mengubah sampah menjadi energi listrik (PSEL) dengan produksi listrik hingga mencapai 9 megawatt (MW). Namun begitu, kapasitas PSEL Benowo hanya mampu mengubah 1.000 ton sampah menjadi energi listrik. Untuk itu, Pemkot Surabaya telah mengusulkan penambahan PSEL baru di kawasan Sumberrejo kepada pemerintah pusat, yang nantinya akan digarap oleh BPI Danantara.

Danantara akan menangani proses penyiapan kerja sama investasi, penyusunan feasibility study, hingga pembangunan konstruksi. Sementara, Pemkot Surabaya hanya berperan menyiapkan lahan serta melaksanakan proses konsultasi publik.

Selain itu, skema pembiayaan dari pembangunan PSEL Sumberejo tersebut juga diproyeksikan menempuh sistem build-operate-transfer (BOT) dengan durasi kontrak selama 30 tahun, dengan estimasi anggaran Rp1,5 triliun-Rp2 triliun.

Pembangunan fasilitas tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua tahun terhitung sejak proses lelang selesai. Bila proses bidding berjalan sesuai rencana tahun ini, PSEL Sumberejo ditargetkan dapat mulai beroperasi pada akhir 2027 mendatang.

“Jika Surabaya memiliki dua fasilitas pengolahan sampah berbasis energi, sistem pengelolaan sampah akan semakin terintegrasi. Distribusi pengiriman sampah juga bisa diatur lebih efisien sehingga dapat menekan biaya operasional sekaligus menuntaskan sisa timbulan sampah yang selama ini belum tertangani,” ujarnya.

Namun begitu, Eri mengakui tantangan terbesar pihaknya dalam pengelolaan sampah adalah problem pertumbuhan penduduk hingga aktivitas masyarakat di kawasan urban yang dinamis. Namun begitu, ia berharap masalah itu dapat diatasi dengan memperkuat pengelolaan sampah dari hulu.

“Kita sadar jumlah sampah tidak pernah benar-benar turun karena penduduk terus bertambah. Justru di situlah kekuatan kita. Kita mulai dari sumbernya, pemilahan sampah di rumah tangga dan kampung harus terus digerakkan. Kampung yang sudah berhasil harus menjadi contoh, dan menularkan semangatnya ke wilayah lain. Surabaya harus berani menyatakan perang terhadap sampah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Eri menjelaskan total produksi sampah di Surabaya mencapai sekitar 1.800 ton per hari, yang berasal dari bermacam-macam sektor. Di antaranya rumah tangga, hotel, apartemen, restoran, hingga tempat-tempat usaha lainnya.

Oleh sebab itu, Ketua APEKSI itu menegaskan bahwa pengelolaan dari hulu menjadi prioritas utama pemerintah kota. Ke depan, tempat-tempat usaha seperti hotel dan rumah makan diharapkan dapat mengolah sampah secara mandiri agar beban TPA Benowo dapat ditekan.

“Skema itu sebenarnya sudah berjalan, tetapi akan kita perkuat dan masifkan lagi sesuai arahan pemerintah pusat. Jangan semua dibebankan ke TPA. Harus selesai sebagian di sumbernya,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya mengimbau segenap masjid maupun mushala yang berdekatan dengan pura untuk tidak menggunakan pengeras suara luar selama bulan Ramadan, jelang peringatan hari raya Nyepi tahun ini.

Ketua PCNU Kota Surabaya KH Masduki Toha menjelaskan pihaknya akan mengeluarkan surat edaran resmi yang kepada seluruh Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) di Kota Pahlawan. Tujuannya untuk menghormati umat Hindu yang tengah melaksanakan ritual keagamaan.

"Kami membuat surat edaran kepada pengurus MWC yang memiliki mushala atau masjid dekat dengan Pura untuk tetap melaksanakan kegiatan Ramadan, tetapi tidak menggunakan speaker luar," ujar Kiai Masduki, Selasa (17/3/2026).

Ia menyatakan penggunaan pengeras suara luar hanya diperbolehkan untuk azan dan ikamah saja. Sementara itu, kegiatan lain, seperti tadarus Al-Qur'an dapat dijalankan seperti biasa menggunakan speaker dalam.

Menurut data yang dihimpun, terdapat setidaknya 12 titik MWC di Kota Surabaya yang menjadi perhatian khusus karena lokasinya yang berdekatan dengan tempat peribadatan umat Hindu.

"Kita akan tindak lanjuti dengan surat agar pengurus MWC berpartisipasi menjaga kenyamanan saudara kita yang sedang melaksanakan ritual agamanya," tegasnya.

Terkait potensi perbedaan penetapan 1 Syawal atau hari raya Idulfitri, Kiai Masduki menilai hal tersebut sebagai dinamika yang lumrah dalam kehidupan beragama di tanah air. Ia menekankan pentingnya menjaga toleransi dan memperkuat tali silaturahmi antarumat beragama.

"Pesan untuk lebaran tahun ini, yang penting kita kuatkan silaturahmi dan persaudaraan. Jika hubungan antarumat sudah bagus, maka bangsa ini akan menjadi lebih baik," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq memberikan sejumlah catatan kritis mengenai kebijakan penanganan sampah di Surabaya, apalagi dengan status Kota Pahlawan sebagai satu dari sekian kota yang tergolong apik dalam tata kelola sampah.

Berdasarkan data yang dihimpun, timbulan sampah di Kota Surabaya mencapai 1.811 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.779 ton per hari telah terkelola melalui sistem pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan yang tersedia.

"Dari hasil penilaian Adipura atau tata kelola sampah nasional, Surabaya ini termasuk satu dari tiga kota yang nilainya paling tinggi. Jadi saya mau melihat langsung karena ini kan baru pertama penghargaan Adipura diberikan," ucap Hanif dikutip Senin (9/2/2026).

Hanif menjelaskan dirinya masih menemukan banyak persoalan yang belum dapat diatasi oleh pemerintah setempat berkaitan dengan pengelolaan sampah di wilayah urban. Dia mengaku masih banyak menemukan tempat pembuangan sampah (TPS) liar hingga aliran sungai yang tercemar oleh sampah di sejumlah titik kota.

"Sungainya juga saya lihat masih ada problem banyak sampah yang menimbun, kemudian sepanjang jalan juga masih cukup banyak TPS liar, yang mungkin merupakan lapak-lapak atau pengepul-pengepul sampah, yang memang mau nggak mau harus ditertibkan, baik itu dengan penegakan hukum ataupun dengan memberinya fasilitas. Sehingga itu cara paling gampang menuju kota yang bersih," bebernya.

Walau begitu, Hanif menyebut pengelolaan sampah di wilayah protokoler Surabaya sudah tergolong baik. Namun, pembenahan secara serius perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota. Tak hanya itu, Hanif juga menyoroti budaya pemilahan sampah yang diklaimnya belum terlaksana sepenuhnya di Surabaya.

"Surabaya kita terima kasih, daerah protokolernya sangat bagus, mungkin terbagus ya, tapi daerah pinggirnya perlu perhatian serius. Kita tidak melihat dari protokol saja, kita lihat dari penanganan sampah secara substansial, dan dari rumah tangga yang kita datangi di Surabaya, hampir belum semuanya melakukan pilah sampah," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Hanif menegaskan dalam kriteria penilaian Adipura, tidak boleh terdapat satu tempat pembuangan sampah liar (TPS) liar yang ditemukan. Dengan adanya temuan tersebut, dirinya menilai dapat memengaruhi hasil akhir penilaian Adipura terhadap Surabaya.

"Jadi di tempat-tempat krusial perlu banyak dibenahi. Tentu nilai tinggi yang dilakukan oleh tim akan kita kalibrasikan kembali, apakah masih tinggi atau seperti apa," tegasnya.

Meski memberi sorotan kritis, Hanif tetap mengapresiasi Kota Surabaya dalam komitmen untuk melakukan pengolahan sampah. Menurutnya, berbagai kebijakan dan penanganan terhadap masalah pengelolaan sampah harus melibatkan segenap warga.

"Jadi hanya satu rumah tangga yang bisa menyebut dan itu yang lainnya sampahnya masih tidak terlalu baik, dan begitu kita keluar jalan TPS-nya banyak, saya harap terus diperbaiki dan saya terima kasih dengan apa yang dilakukan Surabaya, tapi harus ditingkatkan. Surabaya pondasinya sudah sangat kuat, tinggal beberapa item yang harus dipacu," pungkasnya.