Bisnis.com, JAKARTA — Target ambisius pemerintah untuk menghentikan praktik open dumping di seluruh tempat pemrosesan akhir (TPA) pada akhir 2026 menjadi penanda seriusnya krisis sampah nasional. Percepatan bahkan dipatok pada Agustus 2026.

Tragedi longsornya gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, pada awal Mei 2026 menjadi alarm keras atas buruknya tata kelola sampah. Insiden yang menewaskan tujuh orang tersebut menguak fakta akan kondisi darurat sampah di Jakarta.

Pada Senin (20/4/2026), aparat menetapkan mantan pejabat Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sebagai tersangka, memperlihatkan bahwa kelalaian dalam pengelolaan sampah kini memiliki konsekuensi pidana. Langkah ini diharapkan menjadi efek jera sekaligus mendorong perbaikan tata kelola yang selama ini terkesan diabaikan.

Secara nasional, persoalan sampah sudah berada pada level mengkhawatirkan. Tercatat terdapat 524 TPA dengan total timbulan sampah mencapai sekitar 285,46 juta ton. Namun, hanya sekitar 25% atau 35.747 ton per hari yang berhasil dikelola, sementara 75% lainnya atau setara 109.092 ton per hari masih belum tertangani secara optimal.

Kondisi serupa juga terlihat di berbagai daerah. Di Bali, pembatasan operasional TPA Suwung memicu antrean panjang truk sampah hingga berjam-jam, sekaligus menambah beban fasilitas pengolahan di tingkat desa. Sementara itu, di Surabaya, pembenahan sistem pengangkutan dan pengelolaan mulai menunjukkan hasil, meski tekanan volume sampah harian tetap tinggi.

Upaya pengawasan dan verifikasi pemerintah menunjukkan progres, tetapi belum cukup untuk menjawab kompleksitas masalah. Sekitar 490 kabupaten/kota telah diverifikasi atau mencapai lebih dari 95% target, sementara capaian sanksi administrasi baru menyentuh sekitar 49%.

Angka ini menegaskan bahwa perbaikan sistem pengelolaan sampah masih membutuhkan percepatan agar “bom waktu” gunungan sampah tidak benar-benar meledak di masa depan.

Baca selengkapnya melalui epaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan pemerintah telah mendesak sekitar 60 unit rest area di ruas tol Jakarta–Surabaya untuk mengoptimalkan sarana pengelolaan sampah.

Langkah ini dilakukan seiring meningkatnya arus mudik Lebaran 2026. Hanif menilai kawasan rest area yang dilalui banyak masyarakat perlu menjadi contoh perubahan tata kelola sampah.

Namun, dari hasil peninjauan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), baru sekitar 1–2 rest area yang memenuhi standar sarana dan prasarana pengelolaan sampah sesuai ketentuan pemerintah.

“Jadi dari tinjauan kami, dari 60 (unit) itu hanya baru 1-2 yang telah memenuhi prasarana yang diminta oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Namun, mereka masih punya waktu tenggat 2 bulan lagi,” ungkap Hanif saat ditemui di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Hanif menegaskan pemerintah akan menjatuhkan sanksi apabila pengelola rest area tidak melakukan perbaikan hingga batas waktu yang ditentukan.

“Saya dan Pak Direktur Bina Marga sudah mengingatkan bahwa dalam 2 bulan tidak dipenuhinya. Maka, kita akan memberikan sanksi pemberatan dengan pidana,” tegas Hanif.

Untuk mempercepat perbaikan, KLH/BPLH bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan mengundang seluruh penanggung jawab rest area pada 2 April 2026 guna memberikan arahan terkait pengelolaan sampah.

Pertemuan tersebut diharapkan dapat mendorong pengelola rest area memahami kewajiban mereka sekaligus konsekuensi apabila tidak memenuhi arahan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sampah.

“Karena ini tentu kita berharap nanti di bulan Juni ini sudah sempurna. Sehingga, sampah semua orang yang lewat rest area akan mengikuti norma-norma yang digariskan di dalam penanganan pola sampah,” jelasnya.

Selain meninjau rest area di ruas tol, pemerintah juga melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah di sejumlah terminal.

Dari sekitar 10 terminal yang ditinjau, seluruhnya diketahui belum memiliki dokumen Persetujuan Lingkungan. Pemerintah pun meminta pengelola segera melengkapi dokumen tersebut sekaligus memperbaiki sistem pengelolaan sampah.

“Terutama terminal besar ya kayak Purabaya itu dengan 45.000 orang yang keluar masuk dalam satu hari. Ini tentu menjadi penting harus kita bangkitkan sebagai simbol pengelolaan sampah yang bagus di Tanah Air kita,” tutur Hanif.

Sebelumnya, KLH/BPLH telah menjatuhkan sanksi paksaan pemerintah kepada sejumlah rest area setelah peninjauan pada periode libur Natal dan Tahun Baru 2025.

Terbaru, pada Minggu (15/3/2026), Wakil Menteri KLH/BPLH Diaz Hendropriyono meninjau langsung tindak lanjut penyelesaian sanksi tersebut di sejumlah titik rest area Tol Trans Jawa guna memastikan praktik pengelolaan sampah berjalan lebih baik. Khususnya, dalam upaya pemilahan dan pengurangan sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA).

“Jangan sampai sampahnya tercampur, kalau restoran banyak pasti limbah organik akan lebih banyak, jadi harus ada pemilahan,” ujar Diaz.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH) segera melakukan pemanggilan terhadap Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk diminta keterangan sekaligus pertanggungjawaban terkait persoalan pengelolaan sampah di wilayah industri terbesar se-Asia Tenggara tersebut.

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menyatakan pihaknya melalui Deputi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup akan memanggil Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja dan Kepala Dinas terkait guna menjelaskan tata kelola sampah di daerah tersebut.

"Kami akan panggil petugas-petugas daerah, Bapak Bupati, Kepala Dinas, melalui Deputi Gakkum untuk mempertanggungjawabkan bagaimana pengelolaan sampah di sini. Karena Bupati memiliki kewenangan penuh untuk menangani sampah sehingga kami akan pertanyakan apa saja yang harus dilakukan dan apa yang perlu kami support," katanya di Cikarang, Senin (2/3/2026), dikutip dari Antara.

Ia memastikan langkah penegakan hukum akan dilakukan di semua lini disertai penguatan sosialisasi kepada pemilik kawasan serta masyarakat, terlebih persoalan sampah bukan hanya terjadi di Kabupaten Bekasi, melainkan sejumlah daerah lain yang memerlukan pendalaman dan penanganan serius.

"Jadi kami akan menegakkan hukum di semua lini dulu, sambil sosialisasi terus dilakukan. Baik pemilik kawasan, maupun masyarakat, kita perlu benar-benar sosialisasi dengan sangat serius. Tidak hanya Kabupaten Bekasi, banyak tempat juga seperti ini semua. Jadi memang harus didalami dengan serius," katanya.

Pasal 9 Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah secara tegas memandatkan pemerintah kabupaten maupun kota melaksanakan penanganan sampah. Sementara gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemerintah pusat menetapkan norma serta target.

"Menteri memberikan norma dan target. Kemudian pada pasal 40 disebutkan bahwa penyelenggaraan sampah yang tidak sesuai norma yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat ini wajib bertanggung jawab, jadi ada pasal-pasal yang kami mintakan untuk kita tanggung jawab semua," ujarnya.

Meski berencana melakukan evaluasi mendalam, Hanif tetap mengapresiasi upaya jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menangani persoalan sampah yang dinilai tidak mudah, terlebih volume sampah yang dihasilkan relatif tinggi.

"Membutuhkan ketelatenan serta kerja kolektif semua pihak. Kita akan dalami, tetapi kami tentu mengapresiasi upaya kerja-kerja jajaran Pak Bupati di dalam penanganan sampah yang tidak gampang. Ini serius agak berat, agak berat sampahnya sehingga perlu ketelatenan kita semua," ucapnya.

Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengakui banyak titik pembuangan sampah liar yang dijumpai berdasarkan hasil peninjauan lapangan. Kondisi ini disebutnya memerlukan upaya konkret seperti penguatan penindakan.

"Kami akan berikan tindakan apabila ada yang membuang sampah sembarangan. Kita sudah punya perda, jadi akan kami tindak," katanya.

Asep mengungkapkan tantangan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi tidak ringan. Dengan jumlah penduduk 3,3 juta jiwa, produksi sampah mencapai 2.250 ton per hari atau rata-rata setiap warga menghasilkan sekitar 0,7 kilogram sampah per hari.

"Setiap hari sudah diambil, pengangkutan sampah setiap hari tetapi dengan jumlah penduduk yang padat, tentu ini tidak mudah," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah resmi menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) pada 25–26 Februari 2026.

Agenda yang dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq beserta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini diharapkan menjadi titik balik transformasi tata kelola sampah nasional.

Bukan apa, Hanif mengungkapkan saat ini baru sekitar 25% sampah nasional terkelola, sedangkan sisanya berpotensi mencemari lingkungan. Hal ini disampaikan Hanif dalam unggahan pada akun Instagram resminya.

“Saat ini, baru sekitar 25% sampah nasional yang terkelola, sementara sisanya masih berisiko mencemari lingkungan. Ini kondisi darurat dan kita tidak bisa lagi bekerja dengan paradigma lama kumpul–angkut–buang,” ujar Hanif, dikutip pada Kamis (26/2/2026).

Secara rinci, KLH/BPLH mencacatkan hingga akhir 2025 capaian sampah terkelola nasional baru mencapai 25% atau sekitar 36.684 ton per hari. Sementara itu, 75% lainnya atau setara dengan 105.483 ton per hari belum tertangani.

Hal ini menjadi momok lantaran berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, target pengelolaan sampah pada tahun ini sebesar 63,41% dan 100% pada 2029.

Oleh karena itu, Hanif beserta pihaknya mendorong optimalisasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, dengan fokus pada pengurangan sampah di sumbernya.

“Kita harus mulai dari hulu. Pengurangan dari sumber, penerapan 3R [reduce, reuse,danrecycle], ekonomi sirkular, dan penghentian open dumping adalah langkah mutlak,” kata Hanif.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, pemerintah lewat KLH/BPLH mengambil langkah tegas dalam merespons krisis pengelolaan sampah dengan menetapkan status darurat sampah nasional.

Dalam pernyataan resminya pada Januari lalu, Hanif menyebut kabupaten dan kota belum mampu mengimbangi laju timbulan sampah yang mencapai 143.824 ton per hari.

Terkait hal ini, Koordinator Staf Khusus Gubernur Jakarta sekaligus Akademisi Bidang Lingkungan dan Tata Kelola Air, Firdaus Ali, mengatakan permasalahan sampah kerap berbenturan dengan aspek pembiayaan.

Akibatnya, pihak yang di lapangan menemui jalan buntu karena keterbatasan infrastruktur. “Kita juga berhadapan dengan tadi keterbatasan kemampuan untuk memindahkan sampah tadi ke TPA,” ujarnya kepadaBisnis, Selasa (6/1/2026).

Terkait pembiayaan, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyayangkan persoalan lingkungan hidup tidak termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.

Hal tersebut menyebabkan persoalan lingkungan hidup tidak dibebani standar pelayanan minimal (SPM), sebagaimana dengan sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar.

“Dia [persoalan lingkungan hidup] urusan wajib non layanan dasar. Artinya kalau bukan seperti itu gak ada SPM dan gak ada kebijakan anggaranearmark[ditentukan spesifik oleh pemerintah pusat],” ungkap Kepala Balai Pengelolaan Sampah DLHK DIY, Aris Prasena, Kamis (19/1/2026).

Senada, Kepala DLH Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih, menuturkan kondisi darurat sampah yang masif secara nasional ini juga berkaitan dengan keterbatasan fiskal masing-masing daerah.

Padahal, kata Ai, persoalan sampah sudah seharusnya dilihat sebagai kebutuhan dasar.

“Apabila kita melihat bahwa pengelolaan sampah ini juga merupakan kebutuhan dasar sebaiknya infrastruktur pengelolaan sampahnya itu dropping bisa saja dibantu dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), disiapkan,” jelasnya kepadaBisnis, Kamis (15/1/2026).

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq memberikan sejumlah catatan kritis mengenai kebijakan penanganan sampah di Surabaya, apalagi dengan status Kota Pahlawan sebagai satu dari sekian kota yang tergolong apik dalam tata kelola sampah.

Berdasarkan data yang dihimpun, timbulan sampah di Kota Surabaya mencapai 1.811 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.779 ton per hari telah terkelola melalui sistem pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan yang tersedia.

"Dari hasil penilaian Adipura atau tata kelola sampah nasional, Surabaya ini termasuk satu dari tiga kota yang nilainya paling tinggi. Jadi saya mau melihat langsung karena ini kan baru pertama penghargaan Adipura diberikan," ucap Hanif dikutip Senin (9/2/2026).

Hanif menjelaskan dirinya masih menemukan banyak persoalan yang belum dapat diatasi oleh pemerintah setempat berkaitan dengan pengelolaan sampah di wilayah urban. Dia mengaku masih banyak menemukan tempat pembuangan sampah (TPS) liar hingga aliran sungai yang tercemar oleh sampah di sejumlah titik kota.

"Sungainya juga saya lihat masih ada problem banyak sampah yang menimbun, kemudian sepanjang jalan juga masih cukup banyak TPS liar, yang mungkin merupakan lapak-lapak atau pengepul-pengepul sampah, yang memang mau nggak mau harus ditertibkan, baik itu dengan penegakan hukum ataupun dengan memberinya fasilitas. Sehingga itu cara paling gampang menuju kota yang bersih," bebernya.

Walau begitu, Hanif menyebut pengelolaan sampah di wilayah protokoler Surabaya sudah tergolong baik. Namun, pembenahan secara serius perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota. Tak hanya itu, Hanif juga menyoroti budaya pemilahan sampah yang diklaimnya belum terlaksana sepenuhnya di Surabaya.

"Surabaya kita terima kasih, daerah protokolernya sangat bagus, mungkin terbagus ya, tapi daerah pinggirnya perlu perhatian serius. Kita tidak melihat dari protokol saja, kita lihat dari penanganan sampah secara substansial, dan dari rumah tangga yang kita datangi di Surabaya, hampir belum semuanya melakukan pilah sampah," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Hanif menegaskan dalam kriteria penilaian Adipura, tidak boleh terdapat satu tempat pembuangan sampah liar (TPS) liar yang ditemukan. Dengan adanya temuan tersebut, dirinya menilai dapat memengaruhi hasil akhir penilaian Adipura terhadap Surabaya.

"Jadi di tempat-tempat krusial perlu banyak dibenahi. Tentu nilai tinggi yang dilakukan oleh tim akan kita kalibrasikan kembali, apakah masih tinggi atau seperti apa," tegasnya.

Meski memberi sorotan kritis, Hanif tetap mengapresiasi Kota Surabaya dalam komitmen untuk melakukan pengolahan sampah. Menurutnya, berbagai kebijakan dan penanganan terhadap masalah pengelolaan sampah harus melibatkan segenap warga.

"Jadi hanya satu rumah tangga yang bisa menyebut dan itu yang lainnya sampahnya masih tidak terlalu baik, dan begitu kita keluar jalan TPS-nya banyak, saya harap terus diperbaiki dan saya terima kasih dengan apa yang dilakukan Surabaya, tapi harus ditingkatkan. Surabaya pondasinya sudah sangat kuat, tinggal beberapa item yang harus dipacu," pungkasnya.