BANDUNG - Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kerukunan, Pelayanan Agama, Pengawasan, dan Kerjasama Luar Negeri Gugun Gumilar bertemu dengan Jemaat Rumah Doa Methodis Injili Jemaat Filadelfia dan berdialog bersama para pengurus serta jemaat di Bandung, Jabar, Jumat (26/6/2026). Hadir dalam pertemuan ini Pdt. Hotnauli Sarumpaet, Parulian Hutagalung, Mardin Siboro, Elperida Silalahi, dan Ester D Andayani.

Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Agama berkomitmen untuk terus mendampingi proses penyelesaian persoalan rumah ibadah hingga tuntas sesuai ketentuan yang berlaku. ” Kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak konstitusional yang dijamin UUD 1945 dan harus dihormati oleh semua pihak,” kata Gugun.

Gugun juga telah menginstruksikan jajaran Kementerian Agama untuk terus memfasilitasi dan mendampingi jemaat agar memperoleh solusi yang adil dan membawa kedamaian. Ia menuturkan, kepala kanwil Kemenag Kabupaten Bandung segera melakukan audiensi dengan bupati Bandung guna membangun komunikasi dan mencari penyelesaian terbaik. Kemenag-BI Dorong Rohis Jadi Penggerak Literasi Syariah di Ruang Digital

Kementerian Agama hadir sebagai pelayan seluruh umat, memastikan setiap warga negara memperoleh hak yang sama dalam menjalankan ibadahnya. ”Penyelesaian persoalan keagamaan harus ditempuh melalui dialog, musyawarah, serta semangat persaudaraan, bukan melalui konflik dan perpecahan,” ujarnya.

Lebih lanjut Gugun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kerukunan, saling menghormati, dan bersama-sama merawat persatuan bangsa. ⁠Sebagai bentuk kepedulian, Gugun memberikan dukungan sumbangan secara pribadi untuk membantu kebutuhan pemeliharaan rumah doa agar tetap dapat digunakan dengan baik oleh jemaat.

⁠Untuk pelaksanaan ibadah Minggu, Kementerian Agama akan memastikan dan mengawal langsung agar ibadah dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. ”Saya selalu berusaha agar negara benar-benar hadir untuk melindungi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang agama dan keyakinan,” tandasnya.

SOLO - Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar menemui jemaat Gereja Kristen Jawa (GKJ) Banyuanyar Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/6/2026). Gugun menegaskan komitmen pemerintah menyelesaikan persoalan rumah ibadah sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Saya bertanggung jawab dan berkomitmen untuk mendukung upaya penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Gugun dalam pertemuan dengan jemaat dan tokoh setempat. Pertama Dalam Sejarah, Kemenag Lantik 15 Perempuan Jadi Kepala KUA

Dalam dialog tersebut, Gugun mengapresiasi Pemkot Surakarta beserta seluruh pihak yang menunjukkan komitmen menjaga kondusivitas, kerukunan, dan semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Ia juga mendorong agar proses administrasi dan perizinan yang diperlukan dapat diselesaikan sesuai aturan dan secepatnya.

“Saya mewakili pemerintah menjamin kebebasan beragama dan beribadah sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Hari ini saya hadir ingin mempercepat proses supaya aman, lancar dan tidak berbelit,” tegasnya.

Gugun akan terus membangun dialog, komunikasi, dan musyawarah dengan Pemkot Surakarta, GKJ, FKUB, tokoh masyarakat, dan Kemenag Surakarta. Kemenag siap melakukan pendampingan sampai seluruh proses selesai. “Saya siap melakukan pendampingan sampai selesai. Penyelesaian harus berkeadilan dan memperkuat kerukunan umat beragama di Kota Surakarta,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, persaudaraan, dan persatuan di Kota Solo. “Semoga ikhtiar bersama ini dapat menghasilkan penyelesaian yang baik dan berkeadilan,” tuturnya.

JAKARTA - Staf Khusus Menteri (Menag) Agama Gugun Gumilar menyebut kunjungan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ke Jakarta pada Senin (15/6/2026) akan jadi momentum penting sebagai komitmen Indonesia pada harmoni antaragama. Gugun mengatakan, Katedral Jakarta, Masjid Istiqlal, dan Kementerian Agama kini mengoordinasikan serangkaian program jelang lawatan kenegaraan tersebut.

Agenda itu menyoroti diplomasi agama, toleransi, dan hidup berdampingan secara damai. “Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat hubungan Indonesia-Jerman sekaligus menunjukkan model unik Indonesia dalam dialog, toleransi, dan kerja sama antar komunitas agama yang berbeda sebagai jembatan untuk pemahaman internasional dan perdamaian global,” ujar Gugun.

Sebagai persiapan, Gugun bersama tim Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia berkeliling Masjid Istiqlal pada hari ini, Jumat (12/6/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat titik-titik yang akan dikunjungi Presiden Steinmeier dan Ibu Negara.

“Sebuah kehormatan bagi Istiqlal untuk menyambut tamu negara sahabat. Semoga kunjungan ini berjalan lancar dan semakin mempererat persahabatan Indonesia-Jerman serta semangat dialog dan kerja sama antarbangsa,” kata Gugun.

Kunjungan Presiden Steinmeier dijadwalkan pada Senin (15/6/2026). Selain ke Masjid Istiqlal, lawatan kenegaraan ini juga akan menyentuh agenda kerja sama bilateral RI-Jerman di berbagai sektor.

SURABAYA - Kementerian Agama memastikan hadir sebagai fasilitator untuk menyelesaikan persoalan Gereja Mawar Sharon (GMS) Bantul. Negara menjamin kebebasan beribadah setiap warganya.

Komitmen itu disampaikan Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar usai berdiskusi langsung dengan Pimpinan GMS di GMS Church Surabaya, Selasa (2/6/2026) malam. Hadir juga dalam pertemuan tersebut Pendeta Philip Mantofa dan Pendeta Irene Mantofa.

Dalam kesempatan tersebut, Gugun mengaku telah berkomunikasi dengan UKP Gus Miftah, Kapolda DIY, hingga Bupati Bantul. Tujuannya satu yakni mendorong percepatan penyelesaian masalah secara damai dan konstruktif. Menag: Pembubaran Ibadah di Bantul Tak Boleh Terulang Lagi

“Saya tadi malam berkesempatan hadir di GMS Church Surabaya untuk berdiskusi terkait perkembangan penanganan persoalan GMS Bantul. Sekaligus saya sudah telepon UKP Gus Miftah, Kapolda DIY, dan Bupati Bantul guna mendorong percepatan penyelesaian masalah secara damai dan konstruktif,” ujar Gugun dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

Gugun menjelaskan, Kementerian Agama mengambil peran menjembatani GMS Bantul dengan Pemerintah Kabupaten Bantul. Tujuannya agar seluruh aspek administrasi yang masih menggantung segera diselesaikan pemerintah daerah. Bagi Kemenag, langkah ini murni bentuk kehadiran negara. "Negara wajib melindungi dan menjamin kebebasan setiap warga untuk beribadah sesuai keyakinannya," tegasnya.

Untuk langkah selanjutnya, baik Kemenag maupun GMS sepakat menunggu undangan pertemuan lanjutan dari Pemkab Bantul. Forum itu nantinya akan membahas detail teknis penyelesaian.

Gugun menekankan, semangat yang dibawa sama yakni menjaga kerukunan, ketenangan, dan keharmonisan antarumat beragama. "Jalur dialog dan musyawarah jadi pilihan utama, bukan konfrontasi," tamdasnya.

Di sisi lain, pihak GMS juga menyatakan sikap. Mereka mempercayakan sepenuhnya proses penyelesaian kepada pemerintah dan mendukung penuh upaya yang sedang dilakukan semua pihak terkait. Nasaruddin Umar: Tidak Ada Toleransi Terhadap Kekerasan Fisik dan Seksual di Pesantren

Terakhir, Gugun meminta doa dan dukungan publik. Ia berharap proses mediasi berjalan lancar, melahirkan solusi terbaik untuk semua, dan semakin menguatkan persatuan bangsa Indonesia. Kemenag berharap proses mediasi berjalan kondusif agar hak konstitusional warga dalam beribadah dapat dipenuhi tanpa menimbulkan gesekan baru di tengah masyarakat.

“Mohon doa dan dukungannya. Semoga proses mediasi berjalan lancar, menghasilkan solusi terbaik bagi semua pihak, serta semakin memperkuat kerukunan dan persatuan bangsa Indonesia,” tuturnya.

YOGYAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan peristiwa pembubaran kegiatan ibadah tidak boleh terulang kembali. Penegasan Menag ini merespons terjadi pembubaran ibadah di Gereja Misa Sejahtera (GMS) Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Minggu, 24 Mei 2026.

“Itu merupakan tantangan yang harus kita hadapi dan lewati bersama. Harapannya, kejadian serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang,” tegas Menag di Wihara Ekayana Arama, Jakarta Barat, Minggu (31/5/2026).

Menurut Nasaruddin, Kementerian Agama terus berupaya memastikan setiap persoalan keagamaan dapat diselesaikan melalui langkah-langkah yang tepat dan cepat, sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

“Kementerian Agama berupaya agar setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara tepat dan cepat. Itulah semangat yang ingin kita bangun saat ini, yaitu tidak membiarkan persoalan tanpa penyelesaian,” ungkapnya.

Nasaruddin juga menegaskan tidak ada pihak yang menginginkan terjadi tindakan anarkisme dalam kehidupan bermasyarakat.

Lihat video: Terowongan Silaturahmi Istiqlal-Katedral jadi Simbol Toleransi Beragama



“Terkait keributan dan tindakan yang mengarah pada anarkisme dalam peristiwa tersebut, tentu tidak ada pihak yang menyukai hal-hal seperti itu,” tegasnya.

Karena itu, Menag berharap seluruh elemen masyarakat dapat mengedepankan saling pengertian, dialog dan semangat persaudaraan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

JAKARTA - Kementerian Agama ( Kemenag ) merespons aksi pembubaran paksa kegiatan ibadah di Gereja Misi Sejahtera (GMS) Bantul, Yogyakarta, Minggu (24/5/2026). Staf Khusus Menteri Agama, Gugun Gumilar menegaskan, tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum serius dan tidak bisa ditoleransi.

Gugun telah menghubungi pihak kepolisian dan berkoordinasi dengan berbagai elemen di Yogyakarta untuk mengusut tuntas kasus ini. "Saya barusan sudah menelpon Pak Kapolda DIY untuk menangkap pelaku. Ini tindakan pidana dan kriminal. Delik hukum sudah jelas sesuai KUHP," katanya, Senin (25/5/2026).

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam melindungi hak beribadah warga negara, Kemenag langsung menerjunkan tim khusus ke lokasi kejadian. "Saya udah koordinasi dengan Kanwil Jogja, GMS, dan teman teman aktivis Jogja. Kami turunkan tim Kemenag hari ini. Insha Allah, saya minggu ini ke Jogja," tambahnya. Stafsus Menag Dialog dengan Paroki Santo Fransiskus Asisi Aek Nabara, Jamin Hak Beribadah

Berdasarkan laporan kronologi yang diterima Kemenag, peristiwa tersebut bermula pada Minggu (24/5/2026) pagi di Gereja Misi Sejahtera di Panggungharjo, Sewon, Bantul. Penghentian ibadah berlangsung dari pukul 07.59-09.05 WIB dengan melibatkan sekitar 25 orang.

Mereka berdalih kegiatan tersebut tidak mengantongi izin resmi dan mendapat penolakan dari warga setempat. Penolakan tersebut diklaim berdasarkan Surat Pernyataan Bersama ormas Islam dan perwakilan warga Kelurahan Panggungharjo.

Mereka keberatan atas rencana kegiatan keagamaan GMS yang dijadwalkan berjalan selama 2 tahun. Alasannya wilayah Padukuhan Glugo RT 06 hampir seluruhnya berpenduduk muslim dan khawatir mengganggu kerukunan warga. Mengantisipasi situasi yang tidak kondusif, pada pukul 08.30 WIB, jemaat Gereja Misi Sejahtera Bantul akhirnya mulai membubarkan diri dan meninggalkan lokasi gereja.

Kasus ini kini menjadi perhatian penuh Kemenag. Gugun juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak Polda DIY.

TANGERANG SELATAN - Universitas Pamulang (Unpam) melalui Lembaga Kajian Keagamaan (LKK-UNPAM) menggelar Seminar Nasional Keagamaan bertajuk “Harmonisasi Lintas Iman: Reorientasi Nilai-Nilai Religiusitas untuk Menjawab Tantangan Peradaban Modern”. Seminar digelar di Aula H Darsono Gedung Viktor Kampus 2 Universitas Pamulang, Jalan Raya Puspiptek, Tangerang Selatan, Banten, pada Kamis (21/05/2026).

Event ini berlangsung hangat dan interaktif dengan format talkshow yang dipandu moderator Muhammad Mamduh Nuruddin, yang dihadiri Rektor Universitas Pamulang, Dr HE Nurzaman dan oleh Sekretaris Yayasan Sasmita Jaya, dr Safitri Rahayu, serta Kepala LKK Dr Sofyan Hadi Musa. Acara berlangsung dengan meriah dan ditutup dengan tanya jawab serta sesi foto bersama.. Empat narasumber hadir dari latar belakang agama berbeda, yakni Habib Isa Al-Kaff, Pdt Marcel Saerang, Bhante Dhirapunno, serta Assoc. Prof Yan Mitha Dhaksana.

Dalam pemaparannya, Pdt Marcel Saerang menegaskan pentingnya toleransi di tengah kehidupan masyarakat modern yang majemuk. Menurutnya, seminar lintas iman seperti ini menjadi langkah nyata untuk meminimalkan sikap intoleransi, khususnya di lingkungan kampus.

“Universitas Pamulang memiliki visi tidak hanya religius tetapi juga nasionalis. Dengan adanya kegiatan ini, kita dapat menjaga nilai-nilai religius sekaligus nilai-nilai humanis di kampus,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan kekuatan sosial yang harus dirawat melalui dialog, saling memahami, dan menghormati perbedaan keyakinan.

Sementara itu, Habib Isa Al-Kaff menyampaikan bahwa ajaran Islam menempatkan cinta kasih sebagai fondasi utama kehidupan manusia. Ia mengutip Surat Al-Anbiya ayat 107 yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam.

“Islam hadir membawa cinta dan kasih sayang, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh manusia dan seluruh makhluk,” ungkapnya.

Habib Isa juga menjelaskan bahwa Al-Qur’an diturunkan sebagai Asy-Syifa atau obat sekaligus rahmat bagi kehidupan manusia. Islam mengedepankan ajaran kasih sayang. Menurutnya, nilai kebaikan tidak akan sempurna tanpa adanya kepedulian sosial dan keikhlasan berbagi kepada sesama.

“Islam mengajarkan bahwa kita tidak akan mencapai kesempurnaan kebaikan sampai kita mau memberikan apa yang kita cintai kepada orang lain,” katanya.

Pandangan mengenai pentingnya cinta dan toleransi juga disampaikan oleh Bhante Dhirapunno. Dalam perspektif agama Buddha, toleransi lahir dari cinta kasih yang tulus sehingga tidak melahirkan kebencian dalam menghadapi perbedaan.

“Jika toleransi didasari cinta, maka perbedaan bukan menjadi alasan perpecahan, tetapi menjadi jalan untuk hidup berdampingan dengan damai dan bahagia,” jelas Bhante.

Dia menggambarkan suasana seminar sebagai contoh nyata harmonisasi lintas iman. Menurutnya, kehadiran tokoh agama berbeda dalam satu panggung menunjukkan bahwa manusia tetap dapat saling menghargai tanpa iri dan kebencian.

“Kita disatukan oleh cinta dan semangat bergandengan tangan. Cinta tidak harus dibatasi oleh perbedaan agama,” tambahnya.

Narasumber lainnya, Yan Mitha Dhaksana menjelaskan bahwa agama Hindu memandang perbedaan sebagai bagian alami kehidupan yang harus diterima dengan kebijaksanaan. Yan, begitu Ia disapa, mengibaratkan perbedaan manusia seperti sungai yang mengalir dan pohon yang tumbuh untuk memberi manfaat bagi kehidupan lain.

“Itulah esensi manusia, yaitu hadir untuk memberi manfaat kepada sesama,” ujarnya.

Yan juga menilai Universitas Pamulang sebagai kampus yang inklusif karena mampu menerima keberagaman, baik dari sisi agama maupun latar belakang sosial, termasuk mahasiswa dan dosen penyandang disabilitas.

“LKK menjadi ruang bersama untuk seluruh agama. Kajian yang dilakukan tidak hanya untuk satu kelompok, tetapi untuk semua,” katanya.

Seminar Nasional Keagamaan ini mendapat antusiasme tinggi dari peserta yang terdiri atas mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum. Melalui kegiatan tersebut, LKK-UNPAM berharap nilai-nilai religiusitas tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diwujudkan dalam sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan bangsa di tengah tantangan peradaban modern yang semakin kompleks.

JAKARTA - Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar berdialog dengan Umat Paroki Santo Fransiskus Asisi Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, yang dipimpin Suster Natalia Situmorang. Dialog ini untuk memperkuat komitmen pemenuhan hak beribadah dan menjaga kerukunan antarumat beragama .

Pertemuan berlangsung pada Jumat (17/4/2026) di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta Pusat, dan berlangsung hangat selama lebih dari tiga jam, mulai pukul 21.00-24.00 WIB. Dialog tersebut turut dihadiri Manotar Marbun, Bryan Roberto Mahulae, Denny G. Ompusunggu, serta Arman Surya Nicolas M yang datang dari Medan.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas persoalan dan dinamika kehidupan beragama, khususnya terkait pentingnya menjamin kebebasan beribadah bagi seluruh warga negara. “Dialog ini menjadi bagian dari upaya kami untuk memastikan bahwa hak beribadah setiap warga negara benar-benar terjamin. Negara hadir untuk semua,” ujarnya.

Ia menegaskan Kementerian Agama memiliki mandat untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, setiap persoalan yang muncul harus diselesaikan melalui pendekatan dialog yang terbuka dan dilandasi sikap saling menghormati.

Dalam diskusi tersebut, disepakati beberapa poin penting. Pertama, negara melalui Kementerian Agama wajib menjamin pemenuhan hak beribadah setiap warga negara. Kedua, dialog harus menjadi jalan utama dalam menyelesaikan setiap persoalan. Ketiga, saling menghormati antarumat beragama merupakan kunci menjaga kerukunan.

Keempat, Kementerian Agama siap menjadi jembatan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hingga tuntas.

“Kami mendorong semua pihak untuk mengedepankan komunikasi yang terbuka. Dengan dialog, kita bisa menemukan titik temu,” kata Gugun. Kutip Pesan Paus Leo XIV, Kardinal Suharyo: Doa Pemimpin yang Memaklumi Perang Tak Akan Didengar

Lebih lanjut, Gugun menegaskan bahwa Kementerian Agama akan terus hadir sebagai fasilitator dialog serta penguat kebijakan yang menjamin perlindungan hak beragama di tengah dinamika masyarakat. “Komitmen kami jelas, memastikan setiap warga negara dapat menjalankan ibadahnya dengan aman, nyaman, dan bermartabat, sekaligus menjaga Indonesia tetap rukun dalam keberagaman,” tuturnya.

TANGERANG - Pembukaan kembali segel Yayasan dan Rumah Doa Jemaat POUK Tesalonika di Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten berjalan lancar. Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar selaku mediator dan fasilitator dalam proses musyarawah antara Pemkab Tangerang, Yayasan, dan Rumah Doa menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan, toleransi, serta kebebasan beragama di Indonesia.

“Sore ini saya turun langsung ke lokasi di Yayasan dan rumah doa POUK Teluknaga untuk hadir langsung di lapangan, melakukan mediasi, serta berkomunikasi dan menghubungi berbagai pihak terkait guna mencari solusi terbaik. Upaya tersebut alhamdulillah terlaksana dan nyata kehadiran negara dalam merespons persoalan di tengah masyarakat,” katanya, Senin (6/4/2026). Presiden Prabowo Diminta Cabut PB 2 Menteri Terkait Pendirian Rumah Ibadah

Gugun menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdiri di atas fondasi Pancasila, yang menjamin keberagaman dan menjadi rumah bagi seluruh warga tanpa memandang latar belakang agama, suku, maupun golongan. “Indonesia adalah negara Pancasila untuk semua. Tidak boleh ada satu pun kelompok yang merasa lebih berhak daripada yang lain dalam menjalankan keyakinannya,” lanjutnya.

Gugun juga menekankan kebebasan beribadah merupakan hak dasar setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. “Kebebasan beribadah adalah hak semua anak bangsa. Intoleransi dan persekusi tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apa pun,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kerukunan dan memperkuat semangat hidup damai di tengah keberagaman. “Kita harus hidup rukun dan damai. Perbedaan adalah keniscayaan yang harus kita jaga bersama, bukan menjadi sumber konflik,” tambahnya.

Kemenag , lanjut Gugun, berkomitmen untuk selalu hadir bagi seluruh masyarakat. “Kemenag hadir untuk semua, melayani dan mendampingi seluruh anak bangsa tanpa diskriminasi,” tuturnya. Kemendagri Inisiasi Penguatan Kerukunan melalui Optimalisasi Fungsi Sosial Rumah Ibadah

Berikut poin-poin kesepakatan yang telah dihasilkan. Pertama,Pencabutan Segel/Pembukaan Segel Yayasan POUK dan Rumah Doa Jemaat POUK Teluknaga sudah terlaksana. Kedua,Pemkab Tangerang mencari tanah, PBG/IMB diselesaikan oleh Pemda, dan membangun Gereja di dekat lokasi Teluk Naga. Ketiga, penyerahan dan pemasangan plang kembali dan sudah terpasang sore ini. Keempat, point-point kepakatan sudah ditandatangani dan apabila terjadi perubahan akan diperbaiki secara musyawarah mufakat.

JAKARTA - Peringatan Jumat Agung menjelang Hari Paskah dilakukan Gereja Katedral Jakarta pada Jumat (3/4/2026). Ibadah Jumat Agung ini juga bertepatan dengan ibadah Salat Jumat yang dilaksanakan umat Muslim di Masjid Istiqlal Jakarta, yang berada tepat di seberang Gereja Katedral.

Berdasarkan pantauan SindoNews di lokasi, para jemaat Jumat Agung dan jemaah Salat Jumat memasuki rumah ibadah mereka masing-masing dengan tertib di tengah momen penuh toleransi.

Terlihat beberapa jamaah Salat Jumat menyebrang dari arah Gereja Katedral menuju Masjid Istiqlal yang mulai dipadati sejak pukul 11.30 WIB. Nampak pula jemaat Jumat Agung yang juga menyebrang dari arah Masjid Istiqlal menuju Gereja Katedral.

Masjid Istiqlal maupun Gereja Katedral sama-sama dijaga ketat oleh aparat Kepolisian. Nampak sejumlah petugas mengamankan jalannya kedua ibadah tersebut.

Sementara itu, Gereja Katedral Jakarta menyiapkan sekitar 5.000 kursi bagi umat. Adapun di dalam gedung utama tersedia sekitar 800 kursi, sementara area Plaza Maria dan Gua Maria menampung sekitar 500 kursi.

Ibadat Jumat Agung akan dilaksanakan setelah selesainya Jalan Salib sebanyak tiga kali, yakni pukul 12.00 WIB , pukul 15.00 WIB , dan pukul 18.00 WIB, yang akan diselenggarakan secara hibrida.

Ibadah pukul 12.00 WIB akan dipersembahkan oleh Romo Yusuf Edi Mulyono, pukul 15.00 WIB oleh Romo Makarius Marsono, dan pukul 18.00 WIB dipersembahkan oleh Romo Yohanes Deodatus.

Bisnis.com, SURABAYA – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya mengimbau segenap masjid maupun mushala yang berdekatan dengan pura untuk tidak menggunakan pengeras suara luar selama bulan Ramadan, jelang peringatan hari raya Nyepi tahun ini.

Ketua PCNU Kota Surabaya KH Masduki Toha menjelaskan pihaknya akan mengeluarkan surat edaran resmi yang kepada seluruh Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) di Kota Pahlawan. Tujuannya untuk menghormati umat Hindu yang tengah melaksanakan ritual keagamaan.

"Kami membuat surat edaran kepada pengurus MWC yang memiliki mushala atau masjid dekat dengan Pura untuk tetap melaksanakan kegiatan Ramadan, tetapi tidak menggunakan speaker luar," ujar Kiai Masduki, Selasa (17/3/2026).

Ia menyatakan penggunaan pengeras suara luar hanya diperbolehkan untuk azan dan ikamah saja. Sementara itu, kegiatan lain, seperti tadarus Al-Qur'an dapat dijalankan seperti biasa menggunakan speaker dalam.

Menurut data yang dihimpun, terdapat setidaknya 12 titik MWC di Kota Surabaya yang menjadi perhatian khusus karena lokasinya yang berdekatan dengan tempat peribadatan umat Hindu.

"Kita akan tindak lanjuti dengan surat agar pengurus MWC berpartisipasi menjaga kenyamanan saudara kita yang sedang melaksanakan ritual agamanya," tegasnya.

Terkait potensi perbedaan penetapan 1 Syawal atau hari raya Idulfitri, Kiai Masduki menilai hal tersebut sebagai dinamika yang lumrah dalam kehidupan beragama di tanah air. Ia menekankan pentingnya menjaga toleransi dan memperkuat tali silaturahmi antarumat beragama.

"Pesan untuk lebaran tahun ini, yang penting kita kuatkan silaturahmi dan persaudaraan. Jika hubungan antarumat sudah bagus, maka bangsa ini akan menjadi lebih baik," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agama menyampaikan panduan jika Hari Raya Nyepi pada 19 Maret 2026 berbarengan dengan malam takbiranIdulfitri 1447 H. Panduan ini dirumuskan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Agama dengan pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Bali.

Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar, mengatakan, langkah ini dilakukan untuk memastikan kedua perayaan keagamaan ini, jika waktunya memang bersamaan, tetap dapat berlangsung dengan baik, penuh toleransi dan saling menghormati, serta menjaga harmoni kehidupan beragama di Bali.

“Sejak awal kami telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta para tokoh agama di Bali. Prinsipnya, jika memang waktunya bersamaan, kedua perayaan ini tetap dapat dijalankan dengan saling menghormati dan penuh pengertian,” ujarnya dalam keterangan resminya, Minggu (8/3/2026).

Berikut panduan takbiran di Bali jika bersamaan dengan momen Hari Raya Nyepi:

Pertama, Umat Islam diperkenankan melaksanakan Takbiran di Masjid atau Mushola terdekat dengan berjalan kaki, tanpa penggunaan pengeras suara, tanpa menyalakan petasan/mercon atau bunyi-bunyian lainnya, serta menggunakan penerangan secukupnya, mulai pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA.

Kedua, pengamanan dan ketertiban pelaksanaan Takbiran menjadi tanggung jawab masing-masing pengurus Masjid atau Mushola, dengan tetap berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat.

Selain itu, Prajuru Desa Adat, Pengurus Masjid atau Mushola, Pecalang, Linmas, serta Aparat Desa/Kelurahan bertanggung jawab untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan Nyepi maupun kegiatan Takbiran di wilayahnya masing-masing, dengan berkoordinasi secara sinergis bersama aparat keamanan.

“Panduan ini hanya untuk Bali dan jika malam takbiran bersamaan dengan Hari Raya Nyepi. Sekira ada yang membuat konten media sosial dengan framing bahwa panduan ini untuk semua daerah, itu tidak benar,” sambungnya.

Panduan ini tertuang dalam Seruan Bersama yang ditandatangani oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bali Ida Pengelingsir Agung Putra Sukahet, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bali Dr. I Gusti Made Sunartha, S.Ag., M.M., Kepala Kepolisian Daerah Bali Inspektur Jenderal Polisi Daniel Adityajaya, S.H. S.I.K., M.Si., Komandan Korem 163/Wira Satya Brigadir Jenderal TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra, S.H., dan Gubernur Bali Wayan Koster.

Hal senada disampaikan Dirjen Bimas Hindu I Nengah Duija. Menurutnya, pedoman ini bersifat khusus dan hanya berlaku di Provinsi Bali. Meski demikian, pedoman ini juga bisa menjadi panduan dalam pelaksanaan takbiran pada daerah yang terdapat komunitas Hindu, apabila momen Idulfitri berbarengan dengan Hari Raya Nyepi.

“Kami berharap masyarakat memahami pedoman ini sebagai bentuk kearifan bersama untuk menjaga kerukunan dan saling menghormati antarumat beragama,” jelasnya.

Kementerian Agama juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga suasana damai serta tidak terpengaruh oleh framing yang dapat memecah keharmonisan umat. Beberapa hari ini viral konten media sosial yang secara sengaja menginformasikan bahwa pedoman ini berlaku untuk semua daerah, padahal hanya untuk Bali.

“Kami mengajak umat beragama untuk tidak mudah terprofokasi. Indonesia memiliki tradisi panjang dalam merawat toleransi. Penyesuaian seperti ini justru menunjukkan kedewasaan kita dalam beragama dan hidup berdampingan,” pungkasnya.