Bisnis.com, SURABAYA – Perobohan bangunan cagar budaya Rumah Radio Bung Tomo yang terletak di Jalan Mawar Nomor 10, Tegalsari, Surabaya, kembali menjadi perbincangan hangat. Hal itu usai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku prihatin terhadap situs-situs bersejarah yang telah dibongkar.

Bangunan tersebut dikenal sebagai satu dari sekian tempat siaran tokoh pejuang Sutomo atau Bung Tomo guna membakar semangat perlawanan Arek-arek Suroboyo selama Pertempuran Surabaya November 1945 lewat Radio Barisan Pemberontakan Republik Indonesia (RBPRI).

Namun, seluruh kenangan itu saat ini telah sirna. Rumah bersejarah tersebut sudah rata dengan tanah dan berganti dengan hunian megah nan mewah dengan gaya arsitektur modern khas Eropa milik seorang keluarga konglomerat.

Pengamat sejarah dari Begandring Soerabaia Kuncarsono Prasetyo menjelaskan dirinya mendapati bangunan bersejarah itu sudah rata dengan tanah pada Mei 2016.

Atas peristiwa tersebut, bersama kelompok masyarakat pecinta sejarah lainnya sampai-sampai melaporkan kejadian itu ke Polrestabes Surabaya. Tak hanya itu, mereka juga sempat melakukan gugatan hukum ke pengadilan setempat pada medio 2017, walaupun akhirnya kalah.

Pantauan Bisnis di lokasi, jejak Rumah Radio Bung Tomo itu sama sekali tidak berbekas, termasuk plakat cagar budaya yang dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang tak lagi tampak di depan atau halaman rumah tersebut.

Di atas tanahnya saat ini berdiri hunian mewah nan megah berwarna putih. Halamannya terlihat luas serta dikelilingi tanaman, tembok, hingga pagar yang menjulang setinggi kurang lebih 2 hingga 3 meter.

Rumah itu tampak sepi, tidak berpenghuni, pintu serta jendelanya tertutup rapat, hingga tak tampak kendaraan apapun di halamannya. Sementara di luar, beberapa mobil tampak terparkir di depan gerbang rumah tersebut.

Kuncar juga menjelaskan dirinya mengenali pemilik rumah itu sebelumnya, yakni seorang pejuang serta kolega Bung Tomo saat masa perang, Amin Hadi dan putrinya yang bernama In. Menahun pasca masa pertempuran 1945, sebagian ruangan di rumah tersebut bahkan sempat disewakan sebagai kantor redaksi salah satu media massa sebelum akhirnya dijual dan dirobohkan oleh pemilik baru.

Menurut Kuncar, rumah yang memiliki luas sekitar 2.000 meter persegi ini terdiri dari rumah induk dan beberapa paviliun. Sebelum dijual, ahli waris memecah kapling lahan menjadi dua bagian, yakni nomor 12 di sisi selatan dan nomor 10 di utara, yang kemudian ditebus harganya oleh dua entitas berbeda.

“Aku kenal, aku beberapa kali main di situ karena kebetulan di situ disewakan, sebagian ruangannya disewakan jadi kantor redaksi majalah Gatra, dan tahu kalau kemudian ini Cagar Budaya, banyak cerita lah, tapi lama, enggak ada hubungan, 2016 kok hilang [dirubuhkan],” ucapnya.

Dirinya pun sangat menyayangkan hilangnya bangunan bersejarah tersebut. Dia pun meminta Pemkot Surabaya memperketat regulasi pelestarian bangunan cagar budaya.

Karena sudah terlanjur akuisisi oleh pihak swasta, Kuncar menyarankan agar pemerintah seminimal mungkin dapat memasang tanda atau prasasti sebagai pengingat bahwa di tempat tersebut dulu berdiri Rumah Radio Bung Tomo.

“Rekomendasi saya, karena sudah rata dengan tanah kan enggak mungkin dikembalikan lagi karena sudah rata. Dulu ada rekomendasi, jalan tengah. Bikin tetenger (penanda),” pungkasnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin pada situs-situs bersejarah yang kurang mendapat perhatian hingga dibongkar. Salah satunya Rumah Radio Bung Tomo di Surabaya.

Hal itu dikatakan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

“Saya mau tanya di mana stasiun RRI (Radio Barisan Pemberontakan Republik Indonesia/RBPRI) yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November [1945] apakah masih ada?,” tanya Prabowo di hadapan ribuan peserta taklimat tersebut.

Prabowo mempertanyakan keberadaan situs bersejarah yang sangat penting bagi perjuangan kemerdekaan, khususnya di Surabaya tersebut.

“Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita, situs-situs bersejarah dibongkar, ini kepala daerah harus memikirkan,” ucapnya.