REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv menilai Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Polri mempercepat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Ia menyebut inisiatif tersebut membantu mengejar target distribusi di tengah tingginya kebutuhan beras masyarakat.

Rajiv menyampaikan program GPM mampu mendistribusikan 153 ribu ton beras SPHP dalam waktu kurang dari tiga bulan dari total 662 ribu ton yang tersalurkan sepanjang Agustus hingga November 2025. “Program gerakan pangan murah Polri justru menjadi akselarator yang mempercepat target penyaluran SPHP kepada masyarakat di Indonesia,” kata Rajiv di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Ia menambahkan Polri menyalurkan 153.968 ton beras SPHP dalam 112 hari dan menilai langkah tersebut efektif. “Polri mampu mampu menyalurkan 153.968 ton dalam tempo 112 hari secara cepat dan efektif,” katanya.

Menurutnya, program yang dipimpin Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo itu terbukti berdampak bagi masyarakat di daerah. “Pak Kapolri telah menginstruksikan jajarannya untuk menjalankan Gerakan Pangan Murah di seluruh daerah Indonesia, dan dampaknya sangat positif dirasakan masyarakat,” ucapnya.

Ia juga mengapresiasi inisiatif Polri mendukung visi Presiden RI Prabowo Subianto lewat pelibatan personel kepolisian dalam produksi jagung. Rajiv menyebut Polri mampu menghasilkan 2,84 juta ton jagung pipil dalam sembilan bulan.

Legislator itu menyoroti pembangunan 19 gudang ketahanan pangan di 13 Polda sebagai bagian dari dukungan Polri terhadap agenda swasembada. Ia mendorong program GPM dan tanam jagung terus dilakukan hingga tingkat Polda dan Polsek.

“Saya mendorong program GPM dan tanam jagung dilanjutkan dan ditiru lembaga lain agar visi Presiden Prabowo, yaitu swasembada pangan, segera tercapai,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan anggota DPR Fraksi NasDem diperiksa di Polres Cirebon, bukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sebagai saksi kasus dugaan korupsi corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan yang berlangsung pada Kamis (30/10/2025) karena penyidik lembaga antirasuah sedang melakukan pemeriksaan sejumlah saksi di lokasi yang sama.

"Pemeriksaan dilakukan di Cirebon, mengingat tim penyidik juga sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di sana untuk perkara ini. Supaya lebih efektif," kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (31/10/2025).

Budi menuturkan bahwa penyidik telah berkoordinasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Rajiv.

"Dikoordinasikan demikian, karena tim sedang riksa juga di sana," ujarnya.

Budi mengemukakan pemeriksaan di Cirebon untuk mengulik informasi terkait perkenalan Rajiv terhadap dua tersangka, yakni Satori dan Heri Gunawan.

"Dalam permintaan keterangan kali ini, Penyidik mendalami terkait perkenalan Sdr. RAJ dengan para tersangka dan pengetahuannya tentang program sosial di Bank Indonesia," jelas Budi.

Pemeriksaan di Cirebon merupakan penjadwalan ulang karena Rajiv mangkir dari pemeriksaan KPK pada Senin (27/10/2025).

Sekadar informasi, dalam perkara ini KPK telah menetapkan Heri Gunawan dan Satori, anggota Komisi XI DPR RI tahun 2019-2023 sebagai tersangka.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Heri Gunawan diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya, ke rekening pribadi melalui metode transfer.

Heri Gunawan kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru, yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai.

"HG menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, di antaranya; pembangunan rumah makan; pengelolaan outlet minuman; pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat," kata Asep, Kamis (7/8/2025).

Lalu, Satori menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

Sama seperti Heri Gunawan, Satori menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, dan aset lainnya.

Satori melakukan rekayasa perbankan dengan cara meminta salah satu bank menyamarkan penempatan deposito sehingga pencairan tidak teridentifikasi di rekening koran.