Bisnis.com, JAKARTA — Prospek produksi jagung nasional mulai kehilangan momentum memasuki semester II/2026. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan luas panen dan produksi jagung pada Juni–Agustus menurun dibandingkan tahun lalu sehingga pertumbuhan produksi sepanjang Januari–Agustus nyaris stagnan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan luas panen jagung pipilan pada Mei 2026 mencapai 0,21 juta hektare, meningkat dibandingkan Mei 2025 yang sebesar 0,17 juta hektare.

Namun, potensi luas panen pada Juni hingga Agustus diperkirakan hanya mencapai 0,72 juta hektare atau turun 2,36% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dengan perkembangan tersebut, total luas panen jagung pipilan sepanjang Januari–Agustus 2026 diperkirakan mencapai 1,97 juta hektare, turun sekitar 0,49% dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Sejalan dengan itu, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% pada Mei diperkirakan mencapai 1,18 juta ton, lebih tinggi dibandingkan realisasi Mei tahun lalu yang sebesar 0,99 juta ton.

Meski demikian, potensi produksi pada Juni–Agustus diperkirakan hanya mencapai 4,23 juta ton atau turun 4,39% secara tahunan.

Secara kumulatif, produksi jagung pipilan kering sepanjang Januari–Agustus 2026 diproyeksikan mencapai 11,43 juta ton. Angka tersebut hanya meningkat sekitar 0,002 juta ton atau 0,02% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Ateng mengatakan seluruh proyeksi tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi pertanaman di lapangan.

"Potensi luas panen ini masih dapat berubah bergantung pada kondisi di lapangan, termasuk serangan hama, organisme pengganggu tanaman, banjir, kekeringan, maupun perubahan waktu panen oleh petani," ujarnya dalam rilis data BPS Juni 2026, Rabu (1/7/2026).

Perlambatan produksi pada semester II menunjukkan peningkatan hasil panen pada awal tahun belum mampu menjaga laju pertumbuhan hingga akhir musim tanam.

Di tengah meningkatnya risiko musim kemarau dan potensi El Nino, keberhasilan menjaga produktivitas jagung akan menjadi faktor penting untuk menopang pasokan domestik, terutama bagi industri pakan ternak yang bergantung pada ketersediaan jagung.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan luas panen jagung pipilan sepanjang Januari–Juli 2026 mencapai 1,69 juta hektare (ha), turun 3,55% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan luas panen tersebut diperkirakan turut menekan produksi jagung pipilan kering.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini menjelaskan luas panen jagung pipilan pada April 2026 berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) tercatat mencapai 240.000 hektare (ha). Angka itu lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang sebesar 230.000 hektare.

Kendati demikian, potensi luas panen jagung pipilan pada Mei–Juli 2026 diperkirakan hanya mencapai 650.000 ha atau turun 4,71% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Dengan demikian, total luas panen jagung pipilan sepanjang Januari hingga Juli 2026 diperkirakan mencapai 1,69 juta hektare atau mengalami penurunan sebesar 60.000 hektare atau 3,55% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu,” ujar Pudji dalam rilis Berita Resmi Statistik BPS, Senin (2/6/2026).

Dia menjelaskan angka potensi luas panen tersebut mencakup seluruh tanaman jagung yang diperkirakan akan dipanen, termasuk yang tidak ditujukan untuk dipipil, seperti jagung muda maupun tanaman yang dimanfaatkan sebagai hijauan pakan ternak.

Angka potensi luas panen juga masih dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi pertanaman di lapangan. Faktor seperti serangan hama dan organisme pengganggu tanaman (OPT), banjir, kekeringan, serta waktu pelaksanaan panen oleh petani dapat memengaruhi realisasi panen pada bulan-bulan mendatang.

Sejalan dengan perkembangan luas panen, BPS juga memperkirakan produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% mengalami penurunan pada periode Januari–Juli 2026.

Produksi jagung pipilan kering pada April 2026 tercatat sebesar 1,38 juta ton, lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang mencapai 1,27 juta ton.

Akan tetapi, potensi produksi komoditas ini pada Mei–Juli 2026 diperkirakan hanya sebesar 3,74 juta ton atau turun 0,28 juta ton, setara 7,02% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dengan perkembangan tersebut, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% sepanjang Januari–Juli 2026 diperkirakan mencapai 9,75 juta ton. “Atau mengalami penurunan sebesar 0,28 juta ton atau 2,81% dibandingkan dengan Januari hingga Juli 2025,” sebut Pudji.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sumber Energi Pangan (SEP), entitas Grup Triputra di sektor perkebunan, menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan produktivitas jagung nasional. Salah satunya melalui pengembangan Corn Edu Center (CEC).

CEO Sumber Energi Pangan Johannes Soelistyo mengatakan saat ini kapasitas produksi jagung perseroan mencapai sekitar 500.000 ton per tahun. Adapun penjualan mayoritas disalurkan ke industri pakan ternak, seperti PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA).

“Untuk meningkatkan produktivitas jagung perseroan, sekaligus petani di Tanah Air, SEP mengembangkan Corn Edu Center (CEC),” ujarnya, Kamis (30/4/2026).

Selain itu, perseroan juga mengembangkan program inclusive closed loop system atau ekosistem inklusif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari petani, pemerintah, sektor swasta, hingga lembaga keuangan.

Dalam skema tersebut, petani mendapatkan akses terhadap sarana produksi seperti benih dan pupuk, pendampingan praktik pertanian yang baik (good agricultural practices/GAP), hingga akses pembiayaan dengan bunga rendah.

Di sisi lain, sektor swasta memberikan jaminan penyerapan hasil (offtake), sementara pemerintah mendukung melalui infrastruktur dan pendampingan.

Model ini juga dilengkapi dengan skema asuransi serta jaminan pasar, sehingga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus pendapatan petani secara berkelanjutan

Johannes menjelaskan, CEC tidak hanya berfungsi sebagai pusat pelatihan, tetapi juga menjadi model pertanian terintegrasi berbasis klaster dengan pendampingan intensif kepada petani.

"CEC dirancang untuk mendorong transformasi pertanian jagung melalui pendekatan ekosistem terintegrasi, mulai dari penyediaan input, pendanaan, hingga jaminan penyerapan hasil panen," paparnya.

Program ini menargetkan peningkatan produktivitas petani secara bertahap, dari kisaran 2—3 ton per hektare menjadi 4—4,5 ton per hektare pada tahap awal, hingga mencapai 8—10 ton per hektare dalam jangka panjang.

Selain itu, CEC juga ditargetkan mampu meningkatkan produktivitas hingga 25% serta menjangkau sekitar 20.000 petani dengan pelatihan kepada 2.000 petani dalam 10 pusat edukasi.

Sebagai bagian dari ekspansi, SEP berencana menambah 12 unit CEC sepanjang 2026, dari posisi saat ini sekitar 5 unit CEC.

Sejumlah implementasi program CEC telah menunjukkan hasil awal. Misalnya, di Manggarai, hasil panen demonstrasi (demoplot) mencapai sekitar 12,2 ton per hektare dalam kondisi kering, sementara di Sumba Barat Daya mencapai 7,5 ton per hektare.

Melalui pengembangan CEC, perseroan berharap dapat memperkuat produktivitas jagung domestik sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui penerapan praktik pertanian modern dan terintegrasi.

Bisnis.com, SEMARANG — Perum Bulog berkomitmen menyerap seluruh produksi jagung petani di Kabupaten Blora. Hasil produksi jagung dari petani akan diolah menjadi pakan ternak dan bioetanol.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa kebutuhan bioethanol secara nasional membutuhkan bahan baku sekitar 3,2 juta ton jagung. Masa tanam jagung yang relatif singkat, yakni sekitar tiga bulan, bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi petani.

“Bulog berkomitmen menyerap seluruh produksi jagung yang ada di Blora, baik untuk pakan ternak maupun kebutuhan bioetanol,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (3/4/2026).

Komitmen tersebut disampaikan oleh Dirut Bulog dalam kegiatan Panen Raya Jagung Kuartal I dan Tanam Jagung Serentak Kuartal II yang dilaksanakan di Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada Kamis (3/4/2026). Acara tersebut turut dihadiri oleh Bupati Blora Arief Rohman, Panglima Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Yudi Sastro, dan stakeholder terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan pentingnya hilirisasi komoditas jagung di Blora. Sebagai produsen jagung terbesar kedua di Jateng, Arief mengatakan selama ini sebagian besar komoditas ini dijual ke luar daerah dalam bentuk jagung mentah.

“Kami berharap ada hilirisasi, termasuk pembangunan pabrik pakan. Selama ini jagung dari Blora banyak dibawa keluar daerah. Jika hilirisasi terwujud, nilai ekonomi petani akan meningkat dan kesejahteraan semakin baik,” tambahnya.

Sementara itu, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Yudi Sastro menyampaikan pentingnya peningkatan produksi jagung nasional. “Kebutuhan jagung nasional untuk pakan mencapai 15 juta ton per tahun. Selain itu, kita juga diarahkan untuk mengembangkan 1 juta hektare jagung untuk bioetanol. Blora menjadi titik awal pengembangan tersebut," ujar Yudi.

REPUBLIKA.CO.ID, OGAN ILIR -- Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan pemerintah menyiapkan bantuan benih jagung gratis untuk lahan hingga 1 juta hektare guna mempercepat peningkatan produksi jagung nasional dan mendukung swasembada jagung.

Hal tersebut disampaikan Wamentan Sudaryono dalam kegiatan penanaman jagung serentak Kuartal I Tahun 2026 yang digelar di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Sabtu (7/3/2026).

Menurut Wamentan Sudaryono, keberhasilan pembangunan sektor pertanian ditopang empat faktor utama, yakni ketersediaan benih, irigasi, pupuk, serta kepastian harga hasil panen bagi petani.

“Dalam pertanian ada empat hal yang menjadi pokok penting, yaitu benih, air atau irigasi, pupuk, dan setelah panen harganya harus dibeli dengan harga yang baik,” ujar Wamentan Sudaryono.

Ia menjelaskan, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memastikan keempat komponen tersebut terpenuhi. Salah satunya melalui penyediaan benih jagung gratis bagi petani.

“Kementan menyiapkan benih jagung gratis untuk 1 juta hektare lahan dari total sekitar 2,5 juta hektare lahan jagung nasional,” jelas Wamentan dalam keterangan yang dikutip Senin (9/3/2026).

Pemerintah juga memperkuat dukungan infrastruktur pertanian melalui revitalisasi jaringan irigasi secara nasional. “Presiden telah menganggarkan Rp 12 triliun untuk revitalisasi jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier pada 2025, dan program ini akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya,” tambahnya.

Di sisi lain, pemerintah melakukan penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi serta memberikan tambahan insentif bagi petani. “Pupuk bersubsidi kuotanya dipenuhi dan mekanisme distribusinya disederhanakan. Bahkan diberikan tambahan pengurangan harga sekitar 20 persen,” katanya.

Wamentan Sudaryono menegaskan, pemerintah menjamin harga pembelian hasil panen petani agar tetap menguntungkan. “Pemerintah menetapkan harga pembelian panen, yaitu Rp 6.500 per kilogram untuk padi dan Rp 5.500 per kilogram untuk jagung,” ujarnya.

Dalam dialog interaktif pada kegiatan tersebut, Kapolda Kalimantan Tengah, Iwan Kurniawan, melaporkan perkembangan pengembangan jagung di wilayahnya melalui sistem tumpang sari di lahan perkebunan kelapa sawit.

Menurutnya, luas perkebunan sawit di Kalimantan Tengah yang mencapai sekitar 2,1 juta hektare membuka peluang pemanfaatan lahan sela untuk pengembangan jagung.

Selain itu, pihaknya menyampaikan bahwa kebutuhan dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan), seperti dryer dan peralatan pendukung budi daya jagung, guna meningkatkan produktivitas petani.

Menanggapi laporan tersebut, Wamentan Sudaryono memastikan pemerintah akan menindaklanjuti kebutuhan tersebut.“Saya minta tenaga ahli segera mem-follow up kebutuhan alsintan, termasuk pembinaan jagung di kebun kelapa sawit. Ini salah satu upaya peningkatan produksi jagung, terutama pada kebun sawit yang masih muda,” ujar Wamentan Sudaryono.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo menegaskan penanaman jagung serentak merupakan bagian dari upaya nasional untuk memperkuat kemandirian pangan di tengah dinamika global.

“Kegiatan penanaman jagung serentak ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden dalam memperkuat swasembada pangan. Kita harus memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki agar Indonesia semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya,” kata Sigit.

Ia juga menyampaikan, secara nasional program penanaman jagung terus diperluas untuk meningkatkan produksi dalam negeri. “Kita telah menanam lebih dari 600 ribu hektare dengan potensi produksi sekitar 3,9 hingga 4 juta ton. Ke depan, targetnya adalah mencapai penanaman hingga 1 juta hektare bahkan lebih,” jelasnya.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat, pemerintah daerah, serta para petani, program penanaman jagung serentak diharapkan dapat memperkuat produksi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengatakan, kebijakan membuka akses impor jagung dari Amerika Serikat (AS) tidak akan mengganggu produksi jagung dalam negeri.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto memastikan kecukupan bahan baku industri makanan dan minuman (MaMin), yang menjadi salah satu sektor strategis penopang ekonomi nasional.

Kebijakan ini menjadi bagian dari pengaturan perdagangan bilateral yang memungkinkan industri memperoleh jagung dengan spesifikasi dan standar mutu sesuai kebutuhan produksi.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

“Ketentuan ini mengatur bahwa Indonesia memberikan akses impor Jagung asal AS untuk peruntukan bahan baku industri makanan dan minuman (MaMin) dengan volume tertentu per tahun. Kebutuhan importasi jagung untuk industri MaMin pada tahun 2025 sekitar 1,4 juta ton,” ujar Haryo dalam keterangan resmi, Minggu (22/2/2026).

Ia menjelaskan, jagung asal AS dinilai memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan industri domestik, sehingga dapat mendukung keberlanjutan produksi sektor tersebut.

Menurut Haryo, kebijakan ini penting untuk menjaga keberlangsungan industri makanan dan minuman yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Ia menyebut, sektor industri MaMin berkontribusi sebesar 7,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyumbang sekitar 21 persen dari total ekspor industri nonmigas, atau senilai 48 miliar dollar AS.

Selain itu, sektor ini juga berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah menilai, kepastian pasokan bahan baku menjadi faktor krusial untuk menjaga stabilitas produksi, daya saing ekspor, serta keberlanjutan pertumbuhan industri manufaktur nasional, khususnya di sektor makanan dan minuman.

“Ketentuan ini penting untuk Indonesia dalam rangka memastikan kecukupan bahan baku utama pada industri MaMin yang memiliki kontribusi 7,13 persen terhadap PDB Nasional, dan menyumbang 21 persen dari total ekspor industri non-migas, serta menyerap lapangan kerja hingga 6,7 juta pada tahun 2025,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong percepatan pengembangan jagung sebagai bahan baku industri pangan nasional untuk mengurangi ketergantungan impor. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari target swasembada jagung 2026 dengan proyeksi produksi mencapai 18 juta ton pipilan kering.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk memperluas pemanfaatan jagung untuk tidak hanya sebagai pakan ternak, melainkan sebagai bahan baku industri pangan dalam negeri.

Direktur Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan Kementan Tiurmauli Silalahi mengatakan penguatan hubungan petani dan industri dilakukan melalui pengembangan varietas jagung pangan yang sesuai kebutuhan industri.

“Saat ini Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan melakukan sosialisasi dan menjalin kerja sama dengan berbagai provinsi sentra jagung untuk memastikan pasokan industri berjalan berkelanjutan,” ujar Tiurmauli dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Yudi Sastro menilai pengembangan jagung pangan semakin memungkinkan seiring dukungan teknologi pengolahan yang kian maju.

“Melalui penguatan kemitraan dan hilirisasi, jagung tidak hanya menjadi komoditas pakan, tetapi juga sumber bahan baku industri pangan bernilai tambah tinggi bagi ekonomi nasional,” kata Yudi.

Pemerintah optimistis strategi ini akan menempatkan jagung sebagai komoditas strategis yang tidak hanya menopang sektor peternakan, tetapi juga menjadi pondasi pertumbuhan industri pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan potensi produksi jagung pada Januari—Maret 2026 mencapai 4,94 juta ton, naik 4,18% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Produksi tersebut ditopang surplus dan stokcarry oversekitar 4,5 juta ton berdasarkan neraca pangan nasional. Alhasil, pemerintah menegaskan kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi tanpa impor. Adapun untuk melindungi produsen, harga pembelian di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp5.500 per kilogram.

Lebih lanjut, ketersediaan pasokan tersebut menjadi dasar pemerintah memperluas pemanfaatan jagung ke sektor industri pangan. Terlebih selama ini, konsumsi jagung nasional didominasi pakan ternak, terutama ayam petelur dan pedaging.

Ke depan, pemerintah mendorong jagung sebagai bahan baku industri pangan untuk menekan ketergantungan pasokan luar negeri dan mendorong hilirisasi bernilai tambah.

Adapun, kebutuhan jagung pangan industri nasional diperkirakan sekitar 450.000 ton per tahun, terutama untuk industri pengolahan pati dan produk turunannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Petani menyoroti masalah penanganan pascapanen jagung yang belum optimal, terutama keterbatasan gudang, silo, hingga mesin pengering (dryer) di Perum Bulog.

Ketua Umum Asosiasi Petani Jagung Indonesia (APJI) Sholahuddin menilai peluang ekspor jagung pada 2026 terbuka lebar, mengingat Indonesia sudah memiliki pengalaman ekspor sebelumnya. Namun, APJI menekankan keberhasilan swasembada dan ekspor jagung sangat bergantung pada penanganan pascapanen.

Menurutnya, Perum Bulog sebagai lembaga pembeli jagung petani tidak bisa hanya sekadar diberi dana untuk membeli, namun juga harus difasilitasi dengan silo, gudang, dan mesin pengering (dryer) sehingga peran dalam menjaga pasokan dalam negeri dan mendukung ekspor bisa berjalan optimal.

“Bulog itu perlu difasilitasi, adanya silo, gudang, sama dryer, sehingga Bulog itu tidak hanya beli standar jagung yang sudah standar simpan agar Bulog bisa membeli dalam kondisi kadar air berapapun dari petani, karena punya sumber daya dryer dan silo, maka Bulog akan berperan optimal,” kata Sholahuddin kepada Bisnis, Rabu (7/1/2026).

Sholahuddin menyampaikan bahwa mayoritas produksi jagung nasional atau sekitar 65% dipanen pada Februari—Maret saat curah hujan tinggi. Dia menjelaskan, tanpa fasilitas pengeringan dan penyimpanan memadai, petani kesulitan menjual jagung dengan harga wajar.

Terlebih, APJI menyebut keterbatasan fasilitas penyimpanan Bulog, yang saat ini bahkan untuk beras harus dititipkan ke beberapa vendor, sehingga kapasitas penyimpanan jagung masih sangat terbatas. Kondisi ini membuat harga yang ditetapkan pemerintah seringkali tidak bisa dinikmati petani saat panen raya.

Kendati demikian, menurut Sholahuddin, ekspor jagung bisa dijalankan tanpa mengganggu kebutuhan pakan ternak domestik jika pascapanen dikelola dengan baik, terutama di daerah produsen utama yang belum berbasis industri.

APJI memandang, keberhasilan ekspor jagung akan menjadi kebanggaan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, dia mengingatkan, capaian itu hanya bisa terlaksana dengan dukungan pemerintah melalui penataan pascapanen dan peran aktif Bulog.

“Kalau kita ini bisa ekspor ini kan menjadi kebanggaan nasionalisme kita, petani kan bangga jagungnya diekspor. Secara otomatis harga lebih bagus kan begitu,” ujarnya.

Adapun saat ini harga jagung kering pipilan dengan 14% kadar air berada di kisaran Rp4.700–Rp5.000 per kilogram, masih di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram. Namun, Sholahuddin menyatakan kenaikan harga yang terlalu tinggi juga akan memberatkan peternak.

“Kami, asosiasi sebenarnya mendorong agar HPP Rp5.500 [per kilogram] bisa dirasakan petani sudah cukup karena kalau terlalu tinggi juga kasihan peternak nggak mampu beli,” sambungnya.

Di sisi lain, APJI juga menolak bantuan benih pemerintah yang dinilai tidak sesuai kualitas dan merugikan petani. Sholahuddin menekankan insentif semestinya diberikan pada pembelian hasil panen, bukan benih.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan pemerintah membuka peluang ekspor jagung pada 2026 dan memastikan tidak akan mengganggu pemenuhan kebutuhan domestik.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% sepanjang 2025 diperkirakan mencapai 16,11 juta ton. Angkanya naik 6,44% atau 0,97 juta ton dibandingkan 2024 sebanyak 15,14 juta ton.

Namun, angka tersebut dapat berubah sesuai kondisi terkini hasil amatan lapangan seperti serangan hama organisme pengganggu tanaman, banjir, kekeringan, maupun waktu realisasi panen.

Di sisi lain, kebutuhan nasional berada di kisaran 15,64 juta ton. Kondisi tersebut menghasilkan surplus sekitar 470.000 ton.

Merujuk Proyeksi Neraca Pangan Nasional, stok carry over jagung dari 2025 ke 2026 mencapai 4,5 juta ton. Jumlah tersebut setara hampir tiga bulan kebutuhan nasional, dengan rata-rata kebutuhan bulanan sekitar 1,4 juta ton.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan pemerintah membuka peluang ekspor jagung pada 2026 dan memastikan tidak akan mengganggu pemenuhan kebutuhan domestik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% sepanjang 2025 diperkirakan mencapai 16,11 juta ton. Angkanya naik 6,44% atau 0,97 juta ton dibandingkan 2024 sebanyak 15,14 juta ton.

Namun demikian, angka tersebut dapat berubah sesuai kondisi terkini hasil amatan lapangan seperti serangan hama organisme pengganggu tanaman, banjir, kekeringan, maupun waktu realisasi panen.

Sementara itu, kebutuhan nasional berada di kisaran 15,64 juta ton. Kondisi tersebut menghasilkan surplus sekitar 470.000 ton.

Merujuk Proyeksi Neraca Pangan Nasional, stok carry overjagung dari 2025 ke 2026 mencapai 4,5 juta ton. Jumlah tersebut setara hampir tiga bulan kebutuhan nasional, dengan rata-rata kebutuhan bulanan sekitar 1,4 juta ton.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan stok carry over tersebut menjadi penanda bahwa Indonesia pada 2025 telah berada dalam kondisi swasembada jagung.

Sepanjang tahun, kebutuhan jagung pakan dapat dipenuhi tanpa ketergantungan impor. Bahkan, pemerintah juga menegaskan tidak akan melakukan impor jagung sepanjang 2026.

“Dengan kondisi stok dan produksi seperti ini, pemerintah sepakat tidak perlu melakukan impor jagung pada 2026, baik untuk pakan, benih, maupun konsumsi rumah tangga,” kata Ketut dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (6/1/2026).

Selain itu, Ketut menyampaikan produksi jagung nasional pada 2026 diperkirakan meningkat menjadi 18 juta ton. Kenaikan produksi tersebut akan menjadi penopang utama pemenuhan kebutuhan dalam negeri sekaligus menjaga keseimbangan pasokan sepanjang tahun.

Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah memproyeksikan ekspor jagung pada 2026 dapat mencapai sekitar 52.900 ton. Ekspor ini diposisikan sebagai mekanisme penyeimbang pasar, terutama saat pasokan domestik melimpah.

Dengan proyeksi tersebut, Ketut menyatakan stok jagung nasional pada akhir 2026 diperkirakan tetap berada di kisaran 4,5 juta ton. Menurutnya, angka ini cukup aman untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, sekaligus melindungi kepentingan petani dan pelaku usaha.

Di samping itu, pemerintah juga memastikan hasil panen petani terserap secara optimal agar tidak terjadi penumpukan di lapangan.

“Produksi jagung nasional semakin solid, dan pemerintah akan terus memastikan hasil panen terserap dengan baik,” lanjutnya.

Untuk diketahui, pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung melalui Keputusan Kepala Bapanas Nomor 216 Tahun 2025 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2025.

HPP jagung pipilan kering di tingkat petani ditetapkan Rp5.500 per kilogram untuk kadar air 18–20%, sementara Rp6.400 per kilogram berlaku di gudang Bulog untuk kadar air maksimal 14% dan aflatoksin maksimal 50 part per billion (ppb).

Adapun hingga 15 November 2025, realisasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung telah mencapai 51,2 ribu ton dan disalurkan kepada 3.578 peternak ayam ras petelur di 17 provinsi untuk menjaga keberlanjutan pasokan pakan nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menyebut Indonesia tidak akan melakukan impor pangan strategis sepanjang 2026. Kuatnya sisa stok dari 2025 (carry over stock) dinilai cukup untuk menopang kebutuhan konsumsi nasional sekaligus menjaga stabilitas harga.

Badan Pangan Nasional menilai keputusan tanpa impor tersebut didukung oleh posisi carry over stock pangan pokok yang berada pada level aman hingga awal 2026.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, pemerintah telah bersiap sejak jauh hari untuk memastikan ketersediaan pangan pokok strategis bagi masyarakat.

“Dari sisi kebutuhan konsumsi untuk masyarakat seluruh Indonesia telah dipastikan sebagian besar pangan pokok strategis memiliki carry over stock yang kuat dan tidak memerlukan importasi,” kata Ketut dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (1/1/2026).

Dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026 yang diolah Bapanas bersama kementerian dan lembaga terkait, komoditas strategis seperti beras, jagung, dan gula konsumsi mencatatkan carry over stock dari 2025 yang dinilai sangat kuat.

Dengan kondisi tersebut, Ketut menjelaskan, tidak diperlukan pengadaan dari luar negeri karena produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan nasional.

“Secara bersama-sama dan mufakat, pemerintah telah memutuskan tidak perlu ada impor untuk beras dan gula konsumsi serta jagung pakan untuk tahun 2026. Ketersediaan stok dan produksi secara nasional dipastikan telah kuat dan mampu memenuhi konsumsi masyarakat,” ujarnya.

Adapun carry over stock beras dari 2025 ke 2026 tercatat sebesar 12,529 juta ton, termasuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog sebesar 3,248 juta ton per 31 Desember 2025.

Dengan jumlah tersebut, stok beras nasional diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan hampir lima bulan di 2026, dengan asumsi konsumsi bulanan 2,591 juta ton.

Bapanas juga memproyeksikan produksi beras 2026 mencapai 34,7 juta ton, sehingga stok akhir tahun diperkirakan menguat menjadi 16,194 juta ton, dengan impor nihil dan potensi ekspor sekitar 71 ton.

Untuk jagung, carry over stock ke 2026 diperkirakan mencapai 4,521 juta ton atau setara hampir tiga bulan kebutuhan, dengan asumsi konsumsi bulanan 1,421 juta ton.

Produksi jagung nasional 2026 diproyeksikan mencapai 18 juta ton, sehingga stok akhir tahun diperkirakan berada di level 4,581 juta ton, disertai peluang ekspor sekitar 52,9 ribu ton dan tanpa impor.

Sementara itu, gula konsumsi diperkirakan memiliki carry over stock sebesar 1,437 juta ton yang mampu memenuhi kebutuhan hingga enam bulan, dengan asumsi konsumsi bulanan 236,4 ribu ton.

Produksi gula nasional 2026 diestimasi mencapai 2,72 juta ton sehingga stok akhir tahun diperkirakan berada di angka 1,32 juta ton, dengan kebijakan tanpa impor.

Ketut menambahkan, Indonesia juga telah swasembada untuk kebutuhan bawang merah, cabai, telur ayam ras, dan daging ayam ras dalam beberapa tahun terakhir.

“Tingkat produksi petani dan peternak kita sudah mumpuni dan mampu mencukupi kebutuhan konsumsi nasional,” ujar Ketut.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kebijakan tanpa impor pangan strategis merupakan komitmen pemerintah berpihak kepada petani dan peternak dalam negeri.

“Petani dan peternak kita tidak boleh rugi. Mereka harus sejahtera. Hasil kerja keras mereka harus dapat disalurkan secara luas bagi kebutuhan masyarakat Indonesia,” kata Amran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv menilai Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Polri mempercepat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Ia menyebut inisiatif tersebut membantu mengejar target distribusi di tengah tingginya kebutuhan beras masyarakat.

Rajiv menyampaikan program GPM mampu mendistribusikan 153 ribu ton beras SPHP dalam waktu kurang dari tiga bulan dari total 662 ribu ton yang tersalurkan sepanjang Agustus hingga November 2025. “Program gerakan pangan murah Polri justru menjadi akselarator yang mempercepat target penyaluran SPHP kepada masyarakat di Indonesia,” kata Rajiv di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Ia menambahkan Polri menyalurkan 153.968 ton beras SPHP dalam 112 hari dan menilai langkah tersebut efektif. “Polri mampu mampu menyalurkan 153.968 ton dalam tempo 112 hari secara cepat dan efektif,” katanya.

Menurutnya, program yang dipimpin Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo itu terbukti berdampak bagi masyarakat di daerah. “Pak Kapolri telah menginstruksikan jajarannya untuk menjalankan Gerakan Pangan Murah di seluruh daerah Indonesia, dan dampaknya sangat positif dirasakan masyarakat,” ucapnya.

Ia juga mengapresiasi inisiatif Polri mendukung visi Presiden RI Prabowo Subianto lewat pelibatan personel kepolisian dalam produksi jagung. Rajiv menyebut Polri mampu menghasilkan 2,84 juta ton jagung pipil dalam sembilan bulan.

Legislator itu menyoroti pembangunan 19 gudang ketahanan pangan di 13 Polda sebagai bagian dari dukungan Polri terhadap agenda swasembada. Ia mendorong program GPM dan tanam jagung terus dilakukan hingga tingkat Polda dan Polsek.

“Saya mendorong program GPM dan tanam jagung dilanjutkan dan ditiru lembaga lain agar visi Presiden Prabowo, yaitu swasembada pangan, segera tercapai,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Swasembada beras telah diujung mata. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa target swasembada beras yang awalnya ditetapkan selama empat tahun, kini dipercepat menjadi hanya satu tahun berkat kinerja menteri terkait dan dukungan penuh pemerintah.

Namun, untuk komoditas lain seperti jagung dan gula, tantangan masih cukup besar meski target pemerintah telah ditetapkan dalam beberapa tahun ke depan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Indonesia berada di jalur tepat menuju swasembada beras pada akhir tahun ini.

“Pangan kita khusus beras. Insyaallah, insyaallah tanggal 31 Desember jam 12.00 WIB. Kalau tidak ada aral melintang. 30 hari lebih, 40 hari ke depan. Indonesia swasembada pangan. Itu yang pertama,” ujar Amran di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (20/11/2025).

Mentan menjelaskan bahwa capaian ini awalnya ditargetkan dalam kurun empat tahun, tetapi berhasil dipercepat menjadi hanya satu tahun. Menurutnya, keberhasilan tersebut berkat dukungan penuh dari segi regulasi hingga pembiayaan di sektor terkait.

Adapun, data beras nasional Januari–Oktober 2025 menunjukkan bahwa produksi telah mencapai 31.038.197 ton atau angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Cadangan beras pemerintah di gudang Perum Bulog juga meningkat hingga 4,2 juta ton pada Juni 2025.

“Ini adalah produksi tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Jadi ya boleh kita tegakkan kepala kita dengan penuh kehormatan. Saya kasih target 4 tahun, mereka hasilkan dalam 1 tahun [swasembada],” ujar Prabowo.

Berkaca dari capaian tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Indonesia tidak membuka keran impor beras pada tahun ini.

“Tahun lalu, Pak Mentan, kita impor 4,5 juta [ton beras]. 2024 ini saya masih Mendagnya, jadi saya agak hafal ini, ini kita impor 4,52 juta [ton beras], sekarang 2025 nol, tidak ada [impor beras],” kata Zulhas.

Selain produksi tinggi, pemerintah juga menaikkan harga gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.500 per kilogram untuk menjaga kesejahteraan petani, serta memangkas 145 regulasi terkait distribusi pupuk bersubsidi.

Kapan Swasembada Jagung dan Gula?

Sementara beras sudah di jalur swasembada, jagung menjadi komoditas yang membutuhkan perhatian serius terkait manajemen pascapanen. Produksi jagung pipilan kering (JPK) hingga Juli 2025 tercatat 9,45 juta ton, dengan surplus yang cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor.

Ketua Asosiasi Petani Jagung Indonesia (APJI), Sholahuddin, menyoroti tantangan utama yaitu penataan manajemen pascapanen.

“Bulog saja sudah nggak mampu nyimpan berasnya, terus bagaimana kalau penugasan Bulog beli jagung? Mau disimpan di mana jagung kita ini?” ujarnya.

Adapun sekitar 65% produksi jagung nasional dipanen pada kuartal pertama, sehingga penumpukan hasil panen menjadi masalah serius. Selain itu, keterbatasan alat pengering dan gudang membuat kualitas jagung berisiko menurun.

Sholahuddin menyarankan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih difasilitasi dengan gudang penyimpanan dan mesin pengering, serta subsidi benih berkualitas premium untuk meningkatkan produktivitas.

Sementara itu, untuk mencapai swasembada gula putih pada 2027 membutuhkan lebih banyak dukungan, salah satunya investasi. Menteri Pertanian Amran Sulaiman membuka peluang investasi swasta untuk mendukung produksi gula nasional.

“Ya dibuka investasi [swasta]. Anda mau investasi, saya buka,” ujar Amran beberapa waktu lalu.

Saat ini, produksi gula dalam negeri baru mencapai 2,5 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional 7,1 juta ton. Pemerintah menargetkan penambahan 500.000 hektare lahan tebu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, swasembada gula konsumsi ditargetkan tercapai pada 2028, dan peningkatan produksi bioetanol pada 2030.