REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan capaian tersebut berdasarkan besaran PDB pada kuartal I 2026 atas dasar harga berlaku sebesar Rp6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan Rp3.447,7 triliun.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 bila dibandingkan kuartal I 2025 atau yoy (tahunan) tumbuh 5,61 persen," ujar Amalia dalam konferensi pers terkait pertumbuhan ekonomi di kantor BPS, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Amalia mengatakan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 ditopang oleh sejumlah faktor. Antara lain, momen Ramadhan dan Idul Fitri serta sejumlah kebijakan pemerintah.

"Konsumsi masyarakat tumbuh. Konsumsi perkapita kelompok restoran dan hotel tumbuh 11,63 persen yoy," ucap Amalia.

Amalia mencatat tren peningkatan juga terjadi pada transaksi online selama kuartal I 2026. Pun dengan lonjakan perjalanan masyarakat saat periode Ramadan dan Idul Fitri.

"Pertumbuhan transaksi online dan marketplace sebesar 6,19 persen," kata Amalia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero) sukses menjaga keandalan pasokan listrik saat Shalat Idul Fitri 1447 Hijriah di berbagai wilayah Indonesia, Sabtu (21/3/2026). Ini sesuai komitmen PLN mendukung kelancaran ibadah dan aktivitas masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri 2026.

Menurut Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, seluruh personel PLN siaga penuh menjaga pasokan listrik tetap andal, terutama saat pelaksanaan Shalat Idul Fitri.

Langkah tersebut, selaras dengan arahan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar layanan kelistrikan tetap dalam kondisi prima selama Ramadhan hingga Idul Fitri.

“Idul Fitri momen kebersamaan bagi masyarakat. Karena itu, seluruh insan PLN bekerja penuh dedikasi untuk menjaga layanan listrik tetap hadir bagi masyarakat sehingga ibadah dan kebersamaan keluarga berlangsung nyaman,” ujar Darmawan dikutip Selasa (24/3/2026).

Ia menjelaskan, keandalan pasokan listrik pada perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah ditopang kapasitas daya mampu pasok nasional 51,37 gigawatt (GW). Beban puncak tercatat mencapai 34,77 GW, sehingga masih terdapat cadangan daya yang sangat mencukupi.

Status siaga kelistrikan masih berlangsung hingga 31 Maret 2026 dan seluruh elemen perusahaan berkomitmen menjaga sistem kelistrikan tetap beroperasi secara optimal.

Darmawan menambahkan, seluruh unit PLN telah melaporkan kondisi kelistrikan di berbagai lokasi prioritas dalam kondisi aman dan terkendali.

Sebanyak 4.429 lokasi prioritas, yang meliputi 2.044 tempat ibadah, 706 titik transportasi, 439 lokasi keramaian, 426 pusat perbelanjaan, dan 814 rumah sakit, menjadi fokus pengamanan pasokan listrik selama Idul Fitri.

“Lokasi-lokasi prioritas terpantau aman dan terkendali tanpa adanya gangguan kelistrikan. Kami terus melakukan pemantauan secara intensif agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas pada momen Idul Fitri ini dengan lancar,” tambahnya.

Dari Indonesia bagian timur, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), Sri Heny Purwanti menuturkan, sistem kelistrikan di NTB selama momen Idul Fitri berada dalam kondisi prima.

Pada sistem Lombok di Pulau Lombok, beban saat pelaksanaan Shalat Id sebesar 326 megawatt (MW), sementara daya mampu sistem mencapai 380 MW dengan cadangan daya 54 MW.

Sementara itu, pada sistem Tambora di Pulau Sumbawa, beban puncak mencapai 139 MW dengan daya mampu 188 MW, sehingga masih tersedia cadangan daya sebesar 49 MW.

“Dengan cadangan daya yang tersedia, sistem kelistrikan NTB berada dalam kondisi cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat selama perayaan Idul Fitri, termasuk saat pelaksanaan Shalat Idul Fitri,” tutur Sri.

Hal senada disampaikan General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng), Iwan Soelistijono. Ia menegaskan, sistem kelistrikan di wilayahnya beroperasi optimal pada momen perayaan Idul Fitri.

“Alhamdulillah, pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1447 Hijriah di seluruh wilayah Kalselteng berjalan lancar. Sistem kelistrikan kami beroperasi optimal dan masih didukung cadangan daya yang memadai,” tegas Iwan.

Keberhasilan ini juga tercermin dari kondisi kelistrikan yang tetap andal di wilayah Jawa bagian barat. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Banten, Muhammad Joharifin melaporkan, capaian tersebut merupakan buah kesiapsiagaan menyeluruh sejak awal.

“PLN berhasil menjaga pasokan listrik tetap andal sejak malam takbir hingga pelaksanaan Shalat Idul Fitri sehingga masyarakat bisa menjalankan ibadah dengan aman dan khidmat tanpa kendala,” ujar Joharifin.

Apresiasi hadir dari pemerintah daerah. Bupati Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid menilai dukungan PLN selama pelaksanaan Shalat Idul Fitri sangat membantu masyarakat dalam beribadah dengan khusyuk dan nyaman.

“Kami mengapresiasi kesiapan PLN menjaga pasokan listrik selama pelaksanaan Shalat Idul Fitri. Ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kabupaten Tangerang dalam menjalankan ibadah,” tutup Maesyal.

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Ramadhan dan Idul Fitri PT Pertamina (Persero) bisa mencegah kepanikan masyarakat terkait pasokan bahan bakar minyak (BBM) maupun LPG.

Ketua YLKI Niti Emiliana menilai Pertamina mampu menjaga pasokan dan distribusi energi kepada masyarakat, termasuk melalui pengoperasian Satgas Ramadhan dan Idul Fitri, yang bertugas 9 Maret-1 April 2026 di seluruh Indonesia.

"Pembentukan Satgas Ramadhan dan Idul Fitri oleh PT Pertamina (Persero) merupakan langkah yang baik dan positif," kata dia di Jakarta, Minggu.

Sebagai perhelatan rutin, menurut dia, Pertamina tentu sudah mempersiapkan Satgas Ramadhan dan Idul Fitri sebaik mungkin, karena itu seperti tahun-tahun sebelumnya BUMN energi tersebut bisa menjaga stok pasokan BBM dan LPG dengan baik pada tahun ini.

Upaya tersebut, lanjutnya sangat penting, mengingat momentum Lebaran diprediksi akan memicu lonjakan mobilitas dan ekonomi masyarakat.

Selain itu, keberadaan Satgas Ramadhan dan Idul Fitri juga dinilai bisa menjadi penenang dan mencegah kepanikan masyarakat.

"Dalam kondisi ini, penggunaan konsumsi BBM dan LPG tentu meningkat secara signifikan. Makanya, Pertamina juga harus bersiap,” ujar Niti dalam keterangannya.

Langkah Pertamina yang menyiagakan ribuan SPBU dan agen LPG, tambahnya, sangat penting dalam menjaga kelancaran distribusi energi selama arus mudik dan balik lebaran 2026, apalagi sebagian besar SPBU dan agen LPG tersebut harus beroperasi 24 jam.

"Dari sisi perlindungan konsumen, langkah Pertamina ini sebagai bentuk antisipasi untuk memastikan keandalan dan kecukupan pasokan, stabilitas, distribusi," katanya.

Namun demikian, Niti menyebut beberapa catatan yakni Pertamina harus memastikan distribusi merata, terutama di jalur-jalur mudik, melakukan pengawasan terhadap kualitas dan takaran serta siap tanggap atas aduan atau keluhan konsumen.

Selain itu, dia berharap agar dalam kondisi geopolitik seperti sekarang, Pemerintah dan Pertamina bisa terus menjaga ketahanan energi secara berkelanjutan, bukan hanya saat momentun Lebaran.

Terkait layanan pendukung seperti Serambi MyPertamina di SPBU, dia menilai dengan total 43 titik yang tersebar di berbagai rest area tol, nontol, bandara, pelabuhan dan stasiun kereta api, Serambi MyPertamina sangat istimewa.

Oleh karena itu, menurut Niti, pemudik bisa beristirahat sambil menikmati berbagai fasilitas yang disediakan di Serambi MyPertamina seperti musala, mini klinik, area bermain anak, kursi pijat, makan dan minum gratis hingga tempat cukur.

Sebelumnya, Pertamina secara resmi mengoperasikan Satgas Ramadhan dan Idul Fitri 2026 guna memastikan keandalan pasokan serta kelancaran distribusi energi nasional selama periode Ramadhan hingga Lebaran.

Satgas bertugas mulai 9 Maret hingga 1 April 2026 di seluruh wilayah Indonesia.

Pertamina juga menyiagakan 7.885 SPBU, 6.777 Pertashop, 6.662 agen LPG,757 SPBE dan 223 agen minyak tanah.

Selain itu, juga 96 unit layanan modular BBM dan 62 Kiosk Pertamina, motorist BBM 200 unit, PDS Bright Gas 2.701 outlet, mobil tangki stand by sebanyak 200 unit, dan 41 unit Serambi MyPertamina.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Subholding PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga, menyiagakan 7.885 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan 6.662 agen LPG untuk memastikan kelancaran distribusi energi selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2026.

Dari total SPBU tersebut, sebanyak 2.074 unit beroperasi selama 24 jam, sementara distribusi bahan bakar minyak (BBM) juga didukung oleh 6.777 Pertashop di berbagai daerah.

“Modular kita taruh di beberapa titik berdekatan ataupun bahkan di lokasi SPBU, sehingga apabila terjadi kenaikan konsumsi tidak perlu menunggu waktu tempuh dari terminal ke SPBU tersebut,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun berdasarkan keterangannya, Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan penguatan layanan dilakukan melalui empat pilar layanan yang mencakup layanan energi, wilayah atensi, program promosi, serta layanan tambahan bagi masyarakat.

Untuk kebutuhan rumah tangga, Pertamina Patra Niaga juga menyiapkan 6.662 agen LPG, termasuk sekitar 6.300 agen yang beroperasi selama 24 jam. Distribusi tersebut turut didukung oleh 757 stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) dan 223 agen minyak tanah.

Pada jalur potensial seperti tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama, Pertamina Patra Niaga menyiagakan 96 layanan modular BBM dan 62 Kios Pertamina Siaga yang tersebar di 64 titik lokasi.

Selain itu, perusahaan menyiapkan sekitar 200 unit mobil tangki sebagai cadangan suplai untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi selama arus mudik dan arus balik Lebaran.

Pertamina Patra Niaga juga menyiapkan 41 unit Serambi MyPertamina di rest area, jalur wisata, bandara, dan pelabuhan sebagai fasilitas istirahat bagi pemudik.

“Energi untuk melangkah penuh harapan mencerminkan bahwa Pertamina Patra Niaga membawa semangat untuk singgah, tidak hanya di SPBU untuk mengisi bahan bakar, tetapi juga menyediakan fasilitas untuk beristirahat maupun beribadah,” ujar Roberth.

Sebagai layanan tambahan, perusahaan juga menyiagakan layanan motoris atau Pertamina Delivery Service (PDS) BBM di jalur padat, termasuk ruas tol, untuk membantu masyarakat yang mengalami kondisi darurat seperti kehabisan BBM saat perjalanan.

Selain itu, Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan ambulans di lokasi Serambi MyPertamina, layanan porter gratis di sejumlah bandara, serta layanan towing dan service car gratis untuk membantu pemudik.

“Tidak hanya badannya harus sehat, tapi kendaraannya juga harus sehat. Maka kita siapkan apabila diperlukan untuk towing dan service car gratis agar kendaraan siap melanjutkan perjalanan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Pertamina Patra Niaga memastikan seluruh layanan tersebut disiapkan untuk menjaga kelancaran distribusi energi sekaligus mendukung perjalanan masyarakat selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2026. Informasi layanan energi untuk umum dapat diakses melalui aplikasi MyPertamina atau Pertamina Contact Center 135 yang siaga 24 jam.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mempercepat intervensi pasar minyak goreng dengan mengandalkan peran badan usaha milik negara (BUMN) pangan sebagai pengelola Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan langkah tersebut ditempuh untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

Bapanas bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan ID FOOD mengarahkan penguatan stok negara agar intervensi dapat dilakukan langsung di lapangan. Pemerintah menilai pengalaman krisis minyak goreng beberapa tahun lalu tidak boleh terulang, terutama ketika Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia.

“Masih ingat tidak? Minyak goreng dulu pernah langka. Masuk akal tidak bisa terjadi itu, tapi kita produsen terbesar dunia. Tahun ini ditindak. Tidak ada imbauan,” kata Amran dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Ia menegaskan kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan seluruh mata rantai pangan tumbuh secara seimbang. Pemerintah memandang BUMN lebih efektif digunakan sebagai instrumen stabilisasi ketika terjadi gejolak pasokan maupun harga di pasar.

“Ini kita bekerja untuk rakyat, untuk produsen, untuk konsumen, untuk pedagang supaya tumbuh bersama. Setiap ada kekosongan, BUMN yang isi,” ujar Amran.

Langkah percepatan intervensi tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025. Aturan itu mewajibkan produsen menyalurkan MinyaKita paling sedikit 35 persen dari realisasi domestic market obligation (DMO) kepada Perum Bulog dan/atau BUMN pangan sebagai Distributor Lini 1.

Pemerintah mencatat lonjakan signifikan stok DMO minyak goreng yang dikelola negara. Jika sebelumnya BUMN hanya menguasai sekitar 60–70 ribu kiloliter, kini volumenya meningkat menjadi 700 ribu kiloliter yang berada di Bulog dan ID FOOD.

“Dulu DMO kecil, sekarang 700 ribu kiloliter. Minyak goreng ada di Bulog dan ID FOOD. Jadi pemerintah harus hadir,” tutur Amran.

Penguatan peran negara dinilai krusial mengingat besarnya produksi sawit nasional. Data Badan Pusat Statistik mencatat produksi minyak kelapa sawit Indonesia pada 2024 mencapai 45,44 juta ton, dengan volume ekspor sebesar 22,98 juta ton. Pangsa ekspor Indonesia di pasar global mencapai 48,38 persen.

Amran menilai operasi pasar menjadi konsekuensi logis ketika terjadi ketidakseimbangan. Pemerintah memilih mengambil peran sebagai stabilisator untuk meredam gejolak harga dan melindungi masyarakat luas. “Kita ingin menjadi stabilisator, menjadi penengah untuk meredam harga yang bergejolak. Itu tujuan seluruh kebijakan yang kita ambil,” ucapnya.

Saat ini, stok CPP minyak goreng berupa MinyaKita yang dikelola Bulog dan ID FOOD tercatat sekitar 7 ribu kiloliter per 22 Januari 2026. Pemerintah memastikan stok tersebut siap digelontorkan untuk operasi pasar sesuai kebutuhan menjelang HBKN.

Harga MinyaKita telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024, mulai dari tingkat distributor hingga konsumen, dengan harga eceran tertinggi sebesar Rp 15.700 per liter. Pemerintah menegaskan pengawasan akan diperketat agar intervensi BUMN benar-benar menjaga stabilitas harga dan pasokan minyak goreng nasional.