Untuk luar negeri saja, yang mayoritas katakan non-Muslim, itu mereka juga sekarang mencari yang halal karena mereka berkeyakinan bahwa yang halal itu sehat.

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas Direktur Industri Produk Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Putu Rahwidhiyasa mengatakan pemerintah memfokuskan rantai nilai halal (Halal Value Chain) untuk mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi berbasis syariah dalam industri ekosistem halal Indonesia.

“Untuk luar negeri saja, yang mayoritas katakan non-Muslim, itu mereka juga sekarang mencari yang halal karena mereka berkeyakinan bahwa yang halal itu sehat. Karena prosesnya akan terjamin dari hulu ke hilir, akan diperiksa, akan dirunut, sehingga pada saat sampai ke tempat mereka itu benar-benar bersih dan sehat,” kata Putu dalam acara Islamic Finance Dialogue, di Jakarta, Rabu.

Putu mengatakan salah satu strategi utama dalam memperkuat rantai nilai ini adalah melalui hilirisasi potensi besar gelatin ikan halal sebagai substitusi impor.

Selama ini, gelatin merupakan komponen vital dalam berbagai industri mulai dari farmasi (cangkang kapsul), kosmetik (lipstik), hingga makanan olahan (yogurt dan es krim).

Dengan riset yang telah berjalan selama 20 tahun di Institut Pertanian Bogor, Indonesia diharapkan mampu memproduksi gelatin halal dengan bahan baku yang mudah di dapat di tanah air.

Selain gelatin, sektor wewangian (fragrance) juga menjadi sorotan. Indonesia, khususnya Aceh, dikenal sebagai produsen minyak nilam (patchouli oil) terbaik di dunia.

Melalui penguatan rantai nilai, pemerintah mendorong agar minyak nilam tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah, melainkan diproses di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah (value-added) di pasar kosmetik global.

“Rantai nilai halal ini merupakan peluang untuk kerja sama tidak hanya di Indonesia tetapi juga antar negara,” katanya pula.

Putu mengatakan industri halal kini sudah menjadi standar universal dan menjadi peluang pasar global yang tidak bisa diabaikan.

Rantai nilai halal di dalam industri halal yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk pertama kalinya dalam sejarah pembangunan Indonesia, masuk sebagai pilar dalam perencanaan pembangunan 20 tahun ke depan.

Kolaborasi lintas sektor dengan kementerian serta lembaga dilakukan untuk penguatan industri halal Indonesia, di antaranya kemudahan akses modal melalui sistem digital yang menghubungkan profil UMKM halal secara otomatis dengan lebih dari 30 lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI).

Selain itu, KNEKS dan Kementerian Pariwisata membidik penguatan ekosistem pariwisata ramah Muslim melalui skema kolaborasi internasional.

Salah satu strategi inovatif yang tengah digodok adalah optimalisasi load factor maskapai penerbangan rute Timur Tengah dengan memberikan insentif bagi turis dari kawasan Teluk (GCC) untuk mengisi kursi pesawat yang kosong saat musim haji atau umrah.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara sekaligus memperkuat devisa Indonesia.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Negara perlu hadir untuk menutup celah distorsi, memperkuat kelembagaan, serta memastikan bahwa seluruh pelaku terutama petani, untuk memperoleh manfaat yang adil dari rantai nilai.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia adalah kekuatan utama dunia dalam sektor pertanian, khususnya komoditas perkebunan.

Data terbaru menunjukkan bahwa produksi minyak sawit Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 47,47 juta ton, dengan ekspor sekitar 32,36 juta ton dan nilai devisa lebih dari 22 miliar dolar AS. Di sektor kakao, sekitar 96 persen ekspor Indonesia telah berupa produk olahan, menandakan keberhasilan parsial hilirisasi. Sementara itu, produksi karet nasional berada pada kisaran 2,1 juta ton, dan kopi sekitar 700 ribu ton per tahun, menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen utama global.

Namun, di balik capaian tersebut, masih terdapat kelemahan pasar yang mengemuka. Nilai tambah yang dinikmati di dalam negeri belum optimal. Ekspor kopi Indonesia, misalnya, masih didominasi oleh produk mentah dengan nilai ekspor sekitar 1,6 miliar dollar AS, sementara produk olahan hanya menyumbang sebagian kecil.

Pada komoditas gula, situasinya lebih problematis, dimana produksi gula nasional sekitar 2,2 - 2,3 juta ton, sementara kebutuhan dalam negeri mencapai lebih dari 7 juta ton, sehingga impor masih mendominasi pasar gula nasional.

Pada saat yang sama, indikator kesejahteraan petani seperti Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan angka relatif tinggi, yakni sekitar 125,35 pada Maret 2026. Bahkan untuk subsektor perkebunan rakyat mencapai lebih dari 150. Angka ini dapat dijadikan alat indikator kesejahteraan petani, termasuk untuk melihat realitas ketimpangan di lapangan.

Sementara itu, di beberapa kasus lokasi sentra perkebunan juga masih banyak tantangan terhadap fluktuasi harga, ketergantungan pada tengkulak, serta akses pasar yang terbatas.

Fenomena yang ada menunjukkan bahwa persoalan ditingkat petani bukan semata produksi, melainkan struktur pasar dan tata niaga. Dalam banyak kasus, selisih harga dari hulu ke hilir tidak sepenuhnya mencerminkan biaya distribusi, tetapi mengindikasikan adanya distorsi dalam rantai nilai.

Distorsi Tata Niaga dan Tekanan dalam Rantai Nilai

Istilah "mafia pangan" sering dibahas dalam pemahaman sebagai praktik penguasaan pasar yang tidak sehat melalui kontrol stok, manipulasi distribusi, hingga eksploitasi celah kebijakan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengidentifikasi bentuk-bentuk praktik tersebut, seperti penahanan stok, pembagian wilayah pasar, dan penetapan harga tidak wajar.

Kita dapat melihat pada sektor sawit dan minyak goreng, misalnya, terdapat anomali antara produksi yang melimpah dan ketersediaan di pasar. Margin harga antara bahan baku CPO dan minyak goreng dapat mencapai Rp4.000 hingga Rp15.000 per kilogram dalam beberapa periode, menunjukkan adanya potensi rente di sepanjang rantai distribusi.

Pada komoditas gula, kompleksitas rantai pasok, mulai dari produksi tebu, pengolahan di pabrik gula, hingga distribusi, membuka ruang besar bagi praktik manipulasi, termasuk pada aspek rendemen dan distribusi gula rafinasi. Tanpa sistem pelacakan yang transparan, perbedaan kualitas dan volume dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk keuntungan sepihak.

Sementara itu, pada komoditas seperti karet, kopi, kakao, dan rempah, distorsi terjadi dalam bentuk yang lebih subtil. Petani sering menghadapi potongan harga berdasarkan kualitas yang tidak transparan, permainan kadar air, serta keterbatasan akses ke pasar yang lebih kompetitif. Struktur pasar yang cenderung oligopsonistik, di mana hanya sedikit pembeli berhadapan dengan banyak penjual yang memperlemah posisi tawar petani.

Padahal, sebagian besar produksi komoditas ini berasal dari perkebunan rakyat. Untuk kakao, misalnya, lebih dari 99 persen areal merupakan milik petani kecil, sementara pada karet sekitar 88 persen. Ketimpangan struktur ini menciptakan ruang bagi praktik rente yang sistemik.

Dalam konteks ini, pernyataan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, bahwa "tidak boleh ada kompromi terhadap mafia pangan" menjadi sangat relevan. Demikian pula peringatan Presiden Prabowo Subianto bahwa "jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat" menegaskan urgensi reformasi tata kelola sektor pangan dan perkebunan.

Dari Pengendalian Harga ke Pengendalian Rente

Kebijakan pemerintah selama ini cenderung berfokus pada stabilisasi harga melalui penetapan harga acuan, pengendalian impor, dan intervensi distribusi. Meskipun penting, pendekatan ini jangan bersifat reaktif dan harus menyentuh akar persoalan.

Untuk mengatasi distorsi tata niaga dan mendukung hilirisasi yang berkelanjutan, diperlukan pergeseran paradigma kebijakan dari "mengendalikan harga" menjadi "mengendalikan rente".

Transparansi data harus menjadi fondasi utama dalam reformasi tata niaga perkebunan. Sistem informasi nasional yang terintegrasi, mencakup produksi, stok, distribusi, hingga impor, perlu dibangun secara real time dan dapat diakses oleh publik serta lembaga pengawas. Tanpa keterbukaan data, ruang manipulasi akan terus terbuka dan sulit diawasi secara objektif.

Sejalan dengan itu, penguatan sistem traceability dalam rantai pasok menjadi krusial. Pemanfaatan teknologi digital untuk melacak pergerakan komoditas dari kebun hingga konsumen tidak hanya meningkatkan efisiensi logistik, tetapi juga mempersempit peluang praktik manipulasi kualitas, volume, maupun distribusi.

Dalam konteks hulu, reformasi kelembagaan petani melalui penguatan koperasi dan unit pengolahan bersama menjadi langkah strategis untuk meningkatkan posisi tawar petani, sekaligus membuka akses terhadap nilai tambah yang selama ini lebih banyak dinikmati di hilir.

Pada saat yang sama, penataan ulang kebijakan impor dan distribusi harus dilakukan secara lebih berbasis data dan independen dari intervensi kepentingan sempit. Mekanisme kuota dan perizinan perlu diawasi secara ketat agar tidak menjadi sumber masalah baru dalam sistem pangan nasional.

Upaya ini harus diperkuat melalui integrasi penegakan hukum lintas sektor dengan pendekatan follow the money, sehingga jaringan ekonomi di balik praktik mafia pangan dapat diungkap secara menyeluruh. Kolaborasi antara KPPU, KPK, dan PPATK menjadi sangat penting dalam menciptakan efek jera sekaligus memperbaiki struktur pasar.

Lebih jauh, agenda hilirisasi perlu dirancang secara inklusif dengan memastikan keterlibatan petani dalam rantai nilai industri. Insentif bagi industri pengolahan seharusnya dikaitkan dengan kemitraan yang adil dan transparan dengan petani, sehingga hilirisasi tidak hanya memperkuat sektor industri, tetapi juga secara nyata meningkatkan kesejahteraan di tingkat hulu.

Dari kondisi di atas kita bisa menyimpulkan bahwa keunggulan komparatif Indonesia yang sangat kuat di sektor perkebunan, didukung oleh kondisi agroklimat tropis, ketersediaan lahan, serta pengalaman, belum sepenuhnya bertransformasi menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di tingkat global. Dalam situasi seperti ini, hilirisasi yang diharapkan menjadi motor penguatan ekonomi justru berisiko kehilangan momentum, bahkan berpotensi menciptakan ketimpangan baru apabila fondasi tata kelolanya tidak dibenahi secara menyeluruh.

Dalam konteks tersebut, peran negara menjadi sangat krusial, tidak hanya sebagai pengendali harga atau stabilisator pasar, tetapi sebagai penjamin terciptanya keadilan dan integritas dalam sistem ekonomi.

Reformasi tata niaga yang transparan, akuntabel, dan inklusif merupakan prasyarat utama untuk memastikan bahwa proses hilirisasi berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Negara perlu hadir untuk menutup celah distorsi, memperkuat kelembagaan, serta memastikan bahwa seluruh pelaku terutama petani, untuk memperoleh manfaat yang adil dari rantai nilai.

*) Kuntoro Boga Andri, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA—Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID berkomitmen melakukan akselerasi sejumlah proyek hilirisasi komoditas bernilai tambah.

Division Head Institutional Relations MIND ID Selly Adriatika menyampaikan dalam dua tahun terakhir penciptaan nilai tambah di dalam negeri bergerak kian solid. Angka ini menegaskan bahwa strategi pengolahan mineral dan batu bara di dalam negeri bukan lagi wacana, melainkan kerja nyata yang menyumbang porsi signifikan terhadap total investasi nasional.

“Hal ini mengubah struktur industri Indonesia dari penjual bahan mentah menjadi produsen produk bernilai tambah,” paparnya dalam siaran pers, Selasa (24/3/2026).

Total realisasi investasi bidang hilirisasi pada Januari – Desember 2025 mencapai Rp584,1 triliun atau tumbuh 43,3%. Adapun capaian realisasi investasi hilirisasi sepanjang Januari-Desember 2025 itu meliputi mineral mencapai Rp373,1 triliun, perkebunan dan kehutanan Rp144,5 triliun, minyak dan gas bumi Rp60 triliun serta perikanan dan kelautan Rp6,4 triliun.

Sementara itu, penanaman modal hilirisasi itu meliputi Rp154,5 triliun dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) serta Rp429,6 triliun dari penanaman modal asing (PMA).

Selly Adriatika menyatakan Grup MIND ID berada di garis terdepan mendukung akselerasi tersebut. Sejumlah proyek strategis yang telah beroperasi dan terus dikembangkan antara lain fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit–alumina–aluminium.

Selanjutnya, smelter pengolahan dan pemurnian tembaga beserta Precious Metal Refinery di Gresik, tiga proyek pengolahan dan pemurnian nikel di Sulawesi, serta proyek pengembangan infrastruktur logistik batu bara Tanjung Enim–Keramasan.

“Rangkaian inisiatif ini dirancang untuk memperkuat rantai nilai di dalam negeri dan meningkatkan kapasitas produksi,” ujarnya.

Kendati demikian, perjalanan hilirisasi nasional terus dihadapkan pada tantangan. Volatilitas harga komoditas global, pergeseran rantai pasok, perubahan teknologi terutama pada bahan baku baterai, ketegangan geopolitik, hingga perubahan kebijakan dagang di pasar mitra, menuntut biaya produksi dan strategi komersial pelaku industri bergerak dinamis.

Di dalam negeri, penataan kebijakan ekspor mineral mentah memberikan angin baru bagi pengembangan midstream dan downstream. Indonesia harus memiliki kapasitas untuk membangun rantai pasok yang lebih utuh di dalam negeri, dan naik kelas menjadi pemasok produk bernilai tambah dan berteknologi tinggi.

USGS menempatkan Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia sekitar 55 juta ton, memperkuat posisinya dalam agenda hilirisasi berbasis nikel. Di sisi bauksit, data Badan Geologi ESDM mencatat cadangan bijih bauksit sekitar 2,865 miliar ton.

Sementara untuk batu bara, cadangan nasional tercatat sekitar 31,96 miliar ton pada akhir 2024. Angka-angka ini menjadi landasan kebijakan hilirisasi dan keamanan pasok energi bahan baku untuk jangka menengah–panjang.

Oleh karenanya, sejumlah isu domestik memerlukan penegasan tindak lanjut, antara lain ketersediaan dan keandalan energi untuk fasilitas pengolahan, tata kelola niaga yang disiplin dan transparan, serta insentif fiskal yang tepat sasaran untuk mempercepat tahap lanjut investasi.

“Hilirisasi merupakan proses jangka panjang yang menuntut konsistensi, dan kolaborasi berbagai pihak,” ujar Selly Adriatika.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan pemerintah fokus melakukan hilirisasi sumber daya alam (SDA) sebagai fondasi utama transformasi ekonomi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menuju negara industri yang mandiri.

“Kita adalah pemimpin global di beragam komoditas strategis seperti nikel dan kelapa sawit yang menempati posisi teratas, serta komoditas lainnya seperti timah dan bauksit. Sumber daya ini menempatkan kita di jantung transisi energi global,” kata Rosan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (15/12/2025) lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan Rosan dalam berbagai kesempatan terkait penguatan kebijakan hilirisasi, termasuk saat memberikan pandangan atas buku Indonesia Naik Kelas karya Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan.

Buku tersebut dinilai menyediakan peta jalan strategis menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebesar 8 persen, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Menurut Rosan, Indonesia saat ini merupakan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Di tengah tantangan global, ekonomi nasional tetap tumbuh sekitar 5 persen, yang menunjukkan arah kebijakan ekonomi berada pada jalur yang tepat.

Salah satu pilar utama pencapaian tersebut adalah hilirisasi komoditas strategis yang kini diposisikan bukan lagi sebagai program sektoral, melainkan sebagai strategi kedaulatan ekonomi untuk memperkuat rantai nilai dan menata ulang struktur ekonomi nasional.

Ia mencatat sepanjang Januari hingga September 2025, sektor hilir berhasil menarik investasi sebesar Rp 431 triliun atau lebih dari 30 persen dari total realisasi investasi nasional, dengan laju pertumbuhan mencapai 58,1 persen secara tahunan.

Rosan, yang juga menjabat sebagai CEO Danantara Indonesia, menambahkan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun ke depan membutuhkan investasi sekitar 815 miliar dolar AS.

Target tersebut, menurutnya, hanya dapat direalisasikan melalui transformasi struktural dan tidak semata-mata mengandalkan konsumsi domestik. Dalam konteks tersebut, pemerintah berfokus pada upaya menarik investasi berkualitas yang mampu meningkatkan produktivitas, mendorong alih teknologi, serta memperkuat rantai nilai di dalam negeri.

“Kami juga mendorong reformasi fiskal dan pajak berdaya saing, menjadikan pajak sebagai insentif untuk mendorong inovasi dan transisi hijau,” ujar Rosan.