REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) tidak menambah birokrasi baru dalam tata kelola ekspor SDA. DSI, ucap Dony, justru dapat menciptakan nilai tambah bagi negara, masyarakat, dan pelaku usaha melalui pengelolaan ekspor yang lebih transparan dan akuntabel.

"Ada sejumlah hal yang kita harapkan memberikan nilai tambah dari proses yang nanti dilakukan pemerintah melalui DSI untuk ekspor SDA kita," ujar Dony saat konferensi pers terkait Persiapan Operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia di Wisma Danantara, Jakarta, Ahad (31/5/2026).

Dony berharap kebijakan ini akan memberikan nilai tambah terhadap pendapatan negara. Menurut Dony, keberadaan DSI akan memperkuat pengawasan terhadap praktik-praktik yang selama ini diduga mengurangi potensi penerimaan negara, seperti under-invoicing maupun transfer pricing dalam kegiatan ekspor komoditas.

"Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Purbaya, kalau kemudian tidak memberikan dampak berarti ada yang salah," ucap pria asal Sumatera Barat tersebut.

Ia menambahkan, mekanisme pengawasan juga akan menjadi lebih sederhana karena seluruh data dan aktivitas ekspor dapat dipantau secara terintegrasi. Dony mengatakan Kementerian Keuangan dapat lebih mudah memonitor potensi penerimaan negara lantaran bisa langsung berkomunikasi dengan Danantara.

"Pak Purbaya tinggal kontak ke Danantara untuk melakukan pengecekan ada apa, kenapa kok pendapatan yang tadinya kita duga ada under-invoicing, ada transfer pricing, harusnya tidak terjadi lagi dengan kita membentuk DSI," ucap Dony.

Kepala BP BUMN itu berharap DSI juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan kinerja perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam rantai ekspor SDA. Ia mengatakan tata kelola perusahaan yang transparan akan berdampak lurus terhadap net income atau laba.

"Rata-rata perusahaan ini kan perusahaan Tbk yang juga masyarakat akan mendapatkan manfaat yang lebih," ungkap dia.

Dony mengatakan pemerintah juga ingin memastikan kehadiran DSI memberikan manfaat bagi dunia usaha. Oleh karena itu, selama masa transisi enam bulan yang dimulai pada Juni hingga Desember 2026, pemerintah akan melakukan berbagai diskusi dengan pelaku industri.

"Dalam tahapan transisi selama enam bulan itu banyak diskusi yang akan kita lakukan, termasuk juga mengenai penentuan patokan harga yang nanti akan kita diskusikan dengan pemerintah dan juga dengan seluruh pelaku usaha," sambung Dony.

Untuk mendukung operasional perusahaan, sambung Dony, Danantara juga memperoleh dukungan SDM dari sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah yang terkait langsung dengan tata kelola perdagangan dan investasi. Dony menyampaikan terdapat sejumlah figur andal dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, hingga BKPM untuk mengisi berbagai posisi di DSI.

Dony menegaskan penataan ekspor SDA tidak akan dilakukan secara sepihak oleh Danantara. Menurutnya, keberhasilan DSI sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekosistem ekspor nasional.

"Jadi ini tidak hanya independen dilakukan oleh Danantara, tetapi juga kita mengharapkan dukungan dari pemangku kepentingan yang terlibat di dalam proses penataan ekspor SDA kita ke depannya," kata Dony.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah akan mulai memberlakukan aturan baru penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) pada Senin (1/6/2026). Aturan anyar tersebut mewajibkan eksportir merepatriasi devisa ke dalam negeri.

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan aturan anyar tersebut telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaa, dan/atau Pengolahan SDA.

“Dalam PP 21 Tahun 2026, pemerintah mengatur beberapa ketentuan baru terkait penempatan DHE SDA. Diantaranya, eksportir SDA wajib merepatriasi DHE ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan 100 persen,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers Persiapan Operasional PT DSI di Jakarta, Ahad (31/5/2026).

Kemudian, eksportir non-migas diwajibkan menempatkan 100 persen DHE SDA pada rekening khusus di dalam negeri selama minimal 12 bulan. Sedangkan, eksportir migas wajib menempatkan minimal 30 persen DHE SDA selama paling sedikit tiga bulan. Adapun, konversi DHE SDA ke rupiah dibatasi maksimal 50 persen.

“Penempatan DHE SDA diwajibkan melalui bank himbara. Meski penempatan DHE SDA diwajibkan melalui bank himbara, pemerintah tetap memberikan relaksasi bagi eksportir tertentu, khususnya sektor pertambangan migas dan non-migas,” ujarnya.

Purbaya mengatakan, relaksasi diberikan kepada eksportir yang memiliki buyer dari negara mitra dagang Indonesia yang sudah menjalin perjanjian bilateral atau kerja sama perdagangan.

“Eksportir yang sudah terikat perjanjian bilateral diperbolehkan menempatkan sebagian DHE SDA pada bank non-himbara. Porsi penempatan pada bank non-himbara maksimal sebesar 30 persen, jangka waktu penempatan paling lama tiga bulan,” jelasnya.

Di samping itu, lanjut Purbaya, pemerintah juga memberikan insentif pajak, yakni bagi eksportir yang patuh menempatkan DHE SDA-nya di dalam negeri. Insentif pajak tersebut berupa tarif Pajak Penghasilan (PPh) lebih rendah dibandingkan instrumen reguler.

Ia mengungkapkan, tarif PPh atas penghasilan dan instrumen penempatan DHE SDA dapat mencapai 0 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan instrumen reguler yang kena pajak sampai 20 persen. Pemberian tarif PPh hingga 0 persen tersebut disesuaikan dengan jangka waktu penempatan atas penghasilan yang diperoleh oleh instrumen penempatan DHE SDA.

“Jadi, biasanya kalau di bond, yield-nya dikenai pajak 20 persen, kalau taruh sumbernya DHE SDA maka pajak instrumennya 0 persen. Kira-kira begitu,” ujarnya.

Diketahui, dalam implementasi tahap awal dalam aturan baru DHE SDA, eksportir wajib melaporkan kontrak ekspor kepada badan ekspor yang ditunjuk pemerintah, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Untuk tahapan awal, pemerintah menguatakan tiga komoditas strategis yang harus melewati tata kelola ekspor satu pintu tersebut, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.

“Implementasi akan berlaku mulai besok, 1 Juni 2026 yang merupakan periode transisi dimana kegiatan ekspor berjalan seperti biasa oleh perusahaan yang bersangkutan. Namun demikian kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Ahad (31/5/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) tidak menambah birokrasi baru dalam tata kelola ekspor SDA. DSI, ucap Dony, justru dapat menciptakan nilai tambah bagi negara, masyarakat, dan pelaku usaha melalui pengelolaan ekspor yang lebih transparan dan akuntabel.

"Ada sejumlah hal yang kita harapkan memberikan nilai tambah dari proses yang nanti dilakukan pemerintah melalui DSI untuk ekspor SDA kita," ujar Dony saat konferensi pers terkait Persiapan Operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia di Wisma Danantara, Jakarta, Ahad (31/5/2026).

Dony berharap kebijakan ini tentu akan memberikan nilai tambah terhadap pendapatan negara. Menurut Dony, keberadaan DSI akan memperkuat pengawasan terhadap praktik-praktik yang selama ini diduga mengurangi potensi penerimaan negara, seperti under-invoicing maupun transfer pricing dalam kegiatan ekspor komoditas.

"Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Purbaya, kalau kemudian tidak memberikan dampak berarti ada yang salah," ucap pria asal Sumatera Barat tersebut. .

Ia menambahkan mekanisme pengawasan juga akan menjadi lebih sederhana karena seluruh data dan aktivitas ekspor dapat dipantau secara terintegrasi. Dony mengatakan Kementerian Keuangan dapat lebih mudah memonitor potensi penerimaan negara lantaran bisa langsung berkomunikasi dengan Danantara.

"Pak Purbaya tinggal kontak ke Danantara untuk melakukan pengecekan ada apa, kenapa kok pendapatan yang tadinya kita duga ada under-invoicing, ada transfer pricing, harusnya tidak terjadi lagi dengan kita membentuk DSI," ucap Dony.

Kepala BP BUMN itu berharap DSI juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan kinerja perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam rantai ekspor SDA. Ia mengatakan tata kelola perusahaan yang transparan akan berdampak lurus terhadap net income atau profit.

"Rata-rata perusahaan ini kan perusahaan Tbk yang juga masyarakat akan mendapatkan manfaat yang lebih," ungkap dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir menyebut pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) bertujuan memperkuat nilai tambah sumber daya alam (SDA) Indonesia. Pandu mengatakan DSI tengah memasuki tahap penataan organisasi serta sosialisasi kepada pelaku pasar.

“Ini hari kelima DSI sebagai perusahaan baru dibentuk. Senin kemarin baru menjadi persero BUMN, jadi cukup cepat,” ujar Pandu saat diskusi bertajuk “Meredam Turbulensi, Perkuat Stabilitas di Tengah Ketidakpastian Global” di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Pandu meyakini kehadiran DSI mampu mengatasi praktik under invoicing dan transfer pricing yang selama ini terjadi di sektor komoditas strategis Indonesia. Menurut dia, praktik under invoicing menjadi persoalan utama yang menyebabkan potensi perpindahan nilai ke luar negeri.

“Isu utama sumber daya Indonesia adalah under invoicing dan potensi value transfer. Ini tidak hanya di batu bara, tetapi juga komoditas lainnya,” ucap dia.

Pandu mengaku memahami persoalan tersebut karena telah lama berkecimpung di industri batu bara. Ia menyebut saat awal dirinya memimpin asosiasi batu bara, praktik yang tidak sesuai tata kelola masih cukup besar.

“Saya kebetulan jadi ketua asosiasi batu bara kurang lebih hampir 10 tahun. Waktu pertama kali saya jadi ketua asosiasi itu bisa dibilang 40 persen batu baranya tidak melalui proses yang baik,” lanjut Pandu.

Oleh karena itu, kata Pandu, pemerintah membentuk DSI untuk memperbaiki mekanisme perdagangan komoditas strategis Indonesia. DSI nantinya berada di bawah ekosistem Danantara dengan orientasi profit layaknya sovereign wealth fund.

“Pilihan Pak Presiden untuk ini dimasukkan ke Danantara. Pola pikirnya untuk profit kembali kepada Danantara sebagai sovereign wealth fund. Ini tabungan buat generasi berikutnya,” sambung dia.

Pandu menjelaskan saat ini DSI dimiliki 99 persen oleh BPI Danantara dan satu persen oleh BP BUMN terkait. Dalam enam bulan awal, kata dia, perusahaan akan fokus membangun tim dan sistem di tiga sektor utama, yakni batu bara, minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO), dan paduan besi (ferro alloy).

Pandu mengatakan periode Juni hingga Desember 2026 akan menjadi masa transisi sebelum DSI beroperasi penuh pada awal tahun depan. Selama masa transisi, sambung Pandu, DSI akan terus melakukan komunikasi dengan pelaku pasar dan asosiasi industri guna mengurangi ketidakpastian yang muncul sejak pembentukan lembaga tersebut.

“Mulai 1 Juni sampai Desember itu periode transisi. Pada 1 Januari 2027 akan full action untuk ini semua,” ungkapnya.

Pandu menyampaikan DSI juga memerlukan ahli perdagangan komoditas (trader) dari dalam maupun luar negeri. Pandu menilai kehadiran trader global bertujuan memperkuat bisnis perdagangan komoditas strategis nasional.

“Jadi dari sisi sumber daya manusia, rekrutmen kami juga global, bukan hanya di Indonesia, semuanya global,” ujar Pandu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mendorong penguatan pengawasan ekspor sumber daya alam (SDA) melalui integrasi sistem lintas instansi dan penerapan teknologi Artificial Intelligence (AI). Langkah tersebut disiapkan untuk memperketat monitoring tata niaga SDA sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan negara.

Juru Bicara Ketua DEN Jodi Mahardi mengatakan pembaruan tata kelola itu difokuskan pada sektor SDA yang membutuhkan standar pengawasan lebih ketat. Pemerintah menempatkan integrasi data dan digitalisasi sebagai fondasi utama pengawasan perdagangan SDA ke depan.

“Bentuk penguatan yang didorong adalah integrasi data lintas instansi, percepatan digitalisasi, dan penerapan Artificial Intelligence (AI),” kata Jodi dalam pernyataan resmi DEN di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Menurut dia, pendekatan tersebut dirancang untuk memaksimalkan transparansi, memperketat monitoring, serta meningkatkan efektivitas pengawasan ekspor SDA. Sistem itu juga diarahkan untuk meminimalkan ruang penyimpangan dan kebocoran penerimaan negara.

DEN menempatkan penguatan SIMBARA atau Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga sebagai salah satu model integrasi tata kelola yang sudah berjalan. Sistem tersebut menghubungkan data lintas kementerian dan lembaga mulai dari produksi, penjualan, pembayaran kewajiban negara, hingga ekspor mineral dan batu bara.

“SIMBARA menghubungkan data lintas kementerian dan lembaga dalam proses tata niaga mineral dan batu bara,” ujar Jodi.

Ia menjelaskan integrasi tersebut membuat proses monitoring berjalan lebih terhubung dan real-time. Pemerintah juga menilai sistem itu mampu meningkatkan transparansi pengawasan perdagangan SDA nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (21/5/2026) sore ditutup melemah, tertekan saham-saham sektor barang baku dan energi. IHSG ditutup turun 223,56 poin atau 3,54 persen ke posisi 6.094,94. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 melemah 14,28 poin atau 2,26 persen ke posisi 616,40.

Fixed Income and Macro Strategist PT Mega Capital Indonesia Lionel Priyadi mengatakan sentimen utama pelemahan IHSG berasal dari rencana sentralisasi ekspor komoditas melalui BUMN ekspor yang dinilai berpotensi memengaruhi perusahaan dan pelaku pasar.

“Sentimen utama pelemahan IHSG datang dari rencana sentralisasi ekspor komoditas oleh BUMN ekspor yang dianggap akan merugikan perusahaan maupun pemegang saham. Sentimen negatif datang dari investor domestik maupun asing,” ujar Lionel saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Pelaku pasar domestik dan asing merespons rencana penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA), termasuk pengaturan mengenai BUMN sebagai eksportir tunggal sejumlah komoditas strategis.

Pasar juga mencermati pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN khusus ekspor sektor sumber daya alam.

PT DSI berada langsung di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan tugas memperkuat tata kelola ekspor sejumlah komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

Salah satu alasan pembentukan BUMN khusus ekspor tersebut ialah dugaan praktik kurang bayar (underinvoicing) ekspor komoditas yang disebut merugikan negara hingga Rp 15.400 triliun selama 34 tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajnawi mengungkapkan berbagai sentimen yang memicu pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini, Kamis (21/5/2026). IHSG tercatat melemah 218,36 poin atau 3,46 persen ke posisi 6.100,14 pada pukul 14.00 WIB. Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 13,78 poin atau 2,18 persen ke posisi 616,90.

Arjun menjelaskan, pertama, sentimen negatif dari dalam negeri yaitu pelaku pasar masih priced-in keputusan di luar ekspektasi oleh Bank Indonesia (BI) yang menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin (bps) menjadi ke level 5,25 persen.

“Sementara pasar hanya memperkirakan kenaikan 25 bps,” jelas Arjun saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Lanjutnya, sentimen berikutnya yaitu kebijakan terbaru terkait tata kelola ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA), yang mewajibkan ekspor komoditas strategis melalui satu pintu yaitu BUMN, dengan implementasi awal ditargetkan pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.

“Itu juga merombak proses ekspor berbagai industri kunci terutama di komoditas (sawit, batu bara dll). Jelas itu membuat gejolak di pasar,” ujar Arjun.

Sebagai informasi, IHSG tercatat melemah 218,36 poin atau 3,46 persen ke posisi 6.100,14 pada perdagangan pukul 14,00 WIB. Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 13,78 poin atau 2,18 persen ke posisi 616,90.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Head of Research PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI) Muhammad Wafi mengatakan kombinasi sentimen mancanegara dan dalam negeri menekan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Rabu (21/1/2026).

Dari dalam negeri, Wafi menyebut saham-saham berkapitalisasi besar berbasis sumber daya alam (SDA) tengah tertekan imbas pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh pemerintah terhadap 28 perusahaan di sektor tersebut.

“Kombinasi sentimen eksternal geopolitik dan domestik terkait tekanan di saham big caps berbasis SDA akibat isu pencabutan izin,” ujar Wafi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Seiring dengan itu, ia menjelaskan pelaku pasar cenderung menghindari ketidakpastian dengan mengalihkan aset investasi ke instrumen emas dan mata uang dolar AS. Kondisi tersebut memicu capital outflow atau aliran modal asing keluar dari pasar saham Indonesia.

Terkait sentimen geopolitik, khususnya isu Greenland yang melibatkan Presiden AS Donald Trump dengan negara-negara NATO dan Eropa, Wafi menilai dampaknya lebih cenderung bersifat psikologis dan memengaruhi arus modal.

“Ketegangan global membuat investor menarik dana dari emerging market kembali ke AS, yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah,” ujarnya.

Seiring sentimen dalam negeri dan mancanegara tersebut, pihaknya memproyeksikan IHSG masih cenderung tertekan dan bergerak di kisaran level 9.000.

Namun demikian, menurut Wafi, secara fundamental IHSG masih solid, terutama ditopang oleh dominasi transaksi investor domestik. “Dalam jangka pendek berpotensi tertekan untuk menguji support psikologis 9.000. Namun secara fundamental IHSG masih resilien karena fundamental solid dan dominasi investor domestik dalam daily trading,” ujar Wafi.

Berdasarkan data perdagangan sesi II Bursa Efek Indonesia pada Rabu (21/1/2026) pukul 15.10 WIB, IHSG tercatat melemah 143,52 poin atau 1,57 persen ke posisi 8.991,18.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 3.493.813 transaksi, dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 52,25 miliar lembar saham senilai Rp 28,28 triliun. Sebanyak 154 saham menguat, 584 saham melemah, dan 63 saham stagnan.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, hampir seluruh sektor atau sepuluh sektor melemah. Pelemahan terdalam terjadi pada sektor industri yang turun 6,50 persen, diikuti sektor properti serta sektor transportasi dan logistik yang masing-masing turun 3,69 persen dan 2,87 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan pemerintah fokus melakukan hilirisasi sumber daya alam (SDA) sebagai fondasi utama transformasi ekonomi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menuju negara industri yang mandiri.

“Kita adalah pemimpin global di beragam komoditas strategis seperti nikel dan kelapa sawit yang menempati posisi teratas, serta komoditas lainnya seperti timah dan bauksit. Sumber daya ini menempatkan kita di jantung transisi energi global,” kata Rosan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (15/12/2025) lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan Rosan dalam berbagai kesempatan terkait penguatan kebijakan hilirisasi, termasuk saat memberikan pandangan atas buku Indonesia Naik Kelas karya Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan.

Buku tersebut dinilai menyediakan peta jalan strategis menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebesar 8 persen, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Menurut Rosan, Indonesia saat ini merupakan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Di tengah tantangan global, ekonomi nasional tetap tumbuh sekitar 5 persen, yang menunjukkan arah kebijakan ekonomi berada pada jalur yang tepat.

Salah satu pilar utama pencapaian tersebut adalah hilirisasi komoditas strategis yang kini diposisikan bukan lagi sebagai program sektoral, melainkan sebagai strategi kedaulatan ekonomi untuk memperkuat rantai nilai dan menata ulang struktur ekonomi nasional.

Ia mencatat sepanjang Januari hingga September 2025, sektor hilir berhasil menarik investasi sebesar Rp 431 triliun atau lebih dari 30 persen dari total realisasi investasi nasional, dengan laju pertumbuhan mencapai 58,1 persen secara tahunan.

Rosan, yang juga menjabat sebagai CEO Danantara Indonesia, menambahkan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun ke depan membutuhkan investasi sekitar 815 miliar dolar AS.

Target tersebut, menurutnya, hanya dapat direalisasikan melalui transformasi struktural dan tidak semata-mata mengandalkan konsumsi domestik. Dalam konteks tersebut, pemerintah berfokus pada upaya menarik investasi berkualitas yang mampu meningkatkan produktivitas, mendorong alih teknologi, serta memperkuat rantai nilai di dalam negeri.

“Kami juga mendorong reformasi fiskal dan pajak berdaya saing, menjadikan pajak sebagai insentif untuk mendorong inovasi dan transisi hijau,” ujar Rosan.