Bisnis.com, JAKARTA — PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Kamis (24/6/2026). Terdapat tujuh mata acara yang akan dibahas dalam rapat besok.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), perseroan akan melaksanakan RUPST pada Kamis (24/6/2026) pukul 14.00 WIB di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan.

“Dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadapi RUPST,” tulis manajemen, dikutip pada Rabu (24/6/2026).

Setidaknya, terdapat tujuh mata acara dalam rapat mendatang. Pertama, persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Kedua, penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Allo Bank mengusulkan pembagian laba bersih tahun buku 2025 untuk dana cadangan wajib, pembayaran dividen tunai, dan laba ditahan.

Perseroan juga meminta restu pemegang saham agar direksi dapat menetapkan jadwal serta mekanisme pembayaran dividen sesuai regulasi yang berlaku.

Mata acara selanjutnya yaitu laporan direksi atas rencana kerja (business plan) perseroan tahun 2026 dan laporan rencana aksi keuangan berkelanjutan.

Keempat, penunjukkan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2026.

Kemudian, mengusulkan penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi direksi dan dewan komisaris perseroan untuk tahun 2026.

Terakhir, meminta rapat menyetujui rencana aksi pemulihan yang telah disusun dalam dokumen Recovery Plan Periode 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) mengumumkan jadwal pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2025. Berikut jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai BNII.

Maybank Indonesia akan membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham BNII sebesar Rp7.611 per saham atau sekitar 35% dari laba bersih perseroan tahun buku 2025 maksimal sebesar Rp580,07 miliar.

Pembagian dividen tunai ditetapkan usai mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang berlangsung pada 17 April 2026.

“RUPST pada 17 April 2026 telah memutuskan antara lain membagikan dividen tunai Tahun Buku 2025 sebesar Rp7.611 per saham atau kurang lebih sebesar Rp580,07 miliar,” tulis manajemen dalam laporannya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip pada Kamis (23/4/2026).

Sejalan dengan hal tersebut, Maybank Indonesia mengumumkan bahwa akhir periode perdagangan saham tanpa hak dividen (cum dividen) di pasar reguler dan negosiasi akan dilaksanakan pada 27 April 2026.

Kemudian, periode awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen (ex dividen) jatuh pada 28 April 2026 di pasar reguler dan negosiasi, serta 30 April 2026 di pasar tunai.

Adapun, tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date) akan dilaksanakan pada 29 April 2026. Pembayaran dividen tunai akan berlangsung pada 13 Mei 2026.

Jadwal Pembagian Dividen Tunai Maybank Indonesia:

Rapat Pemegang Saham: 17 April 2026

Pengumuman di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Perseroan dan di Lantai Bursa: 20 April 2026

Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (cum dividen)

-Pasar reguler dan negosiasi: 27 April 2026

-Pasar tunai: 29 April 2026

Awal periode perdagangan saham dengan hak dividen (ex dividen)

-Pasar reguler dan negosiasi: 28 April 2026

-Pasar tunai: 30 April 2026

Tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date): 29 April 2026

Tanggal pembayaran dividen: 13 Mei 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) mengumumkan pengunduran jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menjadi 5 Mei 2026, dari rencana awal pada 17 April 2026. Sejalan dengan pengunduran tersebut, perseroan juga menambah mata acara rapat, yakni perubahan susunan anggota Dewan Komisaris perseroan.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan dengan kode emiten BRIS itu menyampaikan, perseroan melakukan penambahan mata acara rapat sehingga sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Berdasarkan hal tersebut, dengan ini Perseroan melakukan pemanggilan ulang rapat kepada seluruh pemegang saham perseroan,” tulis manajemen, dikutip pada Selasa (14/4/2026).

Semula, terdapat delapan mata acara yang akan dibahas dalam rapat mendatang. Pertama, persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan perseroan. Kedua, persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2025.

Ketiga, penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan tahun buku 2026 dan remunerasi atas kinerja tahun buku 2025 yang ditetapkan untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah perseroan. Keempat, penunjukkan akuntan publik di kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2026.

Mata acara selanjutnya yakni pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) 2026—2030, dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2027 beserta perubahannya dari RUPS kepada pihak yang ditunjuk RUPS.

Lalu, perubahan anggaran dasar perseroan, dan terakhir yakni penegasan penyesuaian masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dengan Anggaran Dasar perseroan.

Penambahan Mata Acara RUPST BSI (BRIS)

Terbaru, perseroan menambah mata acara rapat sehingga total menjadi 9 mata acara dalam RUPST BSI pada bulan depan. Mata acara itu yakni perubahan susunan anggota Dewan Komisaris perseroan.

Manajemen menjelaskan, usulan penambahan mata acara ini diusulkan oleh BP BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Sebagai informasi, para anggota Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Adapun usulan tersebut selanjutnya akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan para pemegang saham.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS) akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada April 2026. Penetapan penggunaan laba hingga perubahan susunan anggota Dewan Komisaris perseroan akan dibahas dalam rapat mendatang.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), perseroan mengumumkan bahwa RUPST akan digelar pada 16 April 2026 mulai pukul 10.00 WIB di Menara SMBC, Jakarta.

“Dengan ini kami sampaikan bahwa PT Bank BTPN Syariah Tbk. telah melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham untuk hadir pada RUPST,” tulis manajemen, dikutip pada Kamis (26/3/2026).

Terdapat tujuh mata acara dalam RUPST bulan depan. Pertama, yaitu Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Kedua, penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2025. Dalam agenda ini, BTPN Syariah akan mengusulkan kepada pemegang saham untuk menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh rapat.

Mata acara selanjutnya yakni pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah BTPS. Manajemen menuturkan, pihaknya akan mengusulkan kepada pemegang saham untuk menyetujui pengangkatan kembali sejumlah anggota Direksi yakni Hadi Wibowo selaku Direktur Utama Perseroan; Arief Ismail selaku Direktur Kepatuhan Perseroan; Dwiyono Bayu Winantio selaku Direktur Perseroan; Fachmy Achmad selaku Direktur Perseroan; serta Dewi Nuzulianti selaku Direktur Perseroan.

Selain itu, mengusulkan pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas Syariah, yaitu H. Ikhwan Abidin selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah; H. Muhamad Faiz selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan; serta H. Cecep Maskanul Hakim selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Mata acara keempat yakni perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris BTPS. Dalam rapat tersebut, perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham untuk menyetujui pengangkatan kembali Mulya Effendi Siregar selaku Komisaris Independen Perseroan sekaligus mengangkat beliau selaku Komisaris Utama Perseroan, menggantikan Kemal Azis Stamboel; Dewie Pelitawati selaku Komisaris Independen Perseroan; serta Ongki Wanadjati Dana selaku Komisaris perseroan.

Perseroan juga mengusulkan untuk mengangkat Sendiaty Sondy sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat yang mengangkatnya, sampai dengan penutupan RUPST yang ketiga yang akan diadakan pada 2029.

Mata acara berikutnya yakni penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2026.

Keenam, penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan pengangkatan tersebut.

Terakhir, yakni laporan perseroan berupa Pengkinian tanpa Perubahan atas Laporan Rencana Pemulihan Tahun 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Astra International Tbk. (ASII) mengusulkan dividen final untuk tahun buku 2025 sebesar Rp292 per saham.

ASII melaporkan telah membukukan penurunan laba yang diatribusikan kepada entitas induk atau laba bersih sebesar 3,34% year-on-year (YoY) dari Rp33,9 triliun pada 2024 menjadi Rp32,76 triliun pada 2025.

Hal itu sejalan dengan pendapatan bersih Astra sepanjang 2025 yang mencapai Rp323,39 triliun atau turun 1,54% secara tahunan dari Rp328,48 triliun pada 2024.

Dengan demikian, laba per saham ASII ikut menyusut dari Rp837 pada 2024 menjadi Rp810 pada akhir 2025.

“Dividen final diusulkan sebesar Rp292 per saham,” tulis manajemen Astra dalam keterangan resmi, Jumat (27/2/2026).

Dividen final sebesar Rp292 per saham untuk tahun buku 2025 itu lebih rendah dibanding dividen final tahun buku 2024 sebesar Rp308 per saham, tahun buku 2023 sebesar Rp421 per saham, dan tahun buku 2022 sebesar Rp552 per saham.

Usulan dividen final tahun buku 2025 itu akan diajukan Astra dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada April 2026.

Dividen final yang akan diusulkan tersebut, ditambah dengan dividen interim sebesar Rp98 per saham yang telah dibagikan pada Oktober 2025, akan menjadikan total dividen yang diusulkan untuk tahun 2025 sebesar Rp390 per saham. Nilai itu setara dengan rasio pembayaran dividen sebesar 48% dari laba bersih ASII.

Djony Bunarto Tjondro, Presiden Direktur Astra International, menjabarkan penyebab terjadinya kontraksi kinerja perseroan pada 2025.

“Pada 2025, laba grup mengalami penurunan terutama disebabkan harga batu bara yang lebih rendah dan lemahnya pasar mobil baru. Namun, kinerja bisnis grup tetap resilien didukung oleh kontribusi yang baik dari bisnis-bisnis lainnya,” paparnya dalam keterangan resmi, Jumat (27/2/2026).

Meskipun ke depan kondisi operasional pada beberapa bisnis ASII masih tetap menantang, Djony mengatakan perseroan memperkirakan sentimen konsumen secara keseluruhan akan membaik.

“Astra akan tetap berfokus pada keunggulan operasional dan alokasi modal yang disiplin, dengan memanfaatkan posisi neraca Astra yang kuat untuk mendukung penciptaan nilai yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan,” ungkapnya.

Pada perkembangan lain, Astra telah menyelesaikan program share buyback dengan nilai Rp2 triliun pada Januari 2026. Selanjutnya, Astra melakukan program share buyback tahap kedua, yang telah diselesaikan pada 25 Februari 2026, dengan nilai keseluruhan Rp685 miliar.

Pada program tersebut, saham telah dibeli kembali sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait pembelian kembali saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

"Program-program ini mencerminkan keyakinan manajemen terhadap prospek grup dan kemampuannya dalam menghasilkan arus kas yang berkelanjutan, serta mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar modal."

Histori Dividen ASII Tahun Buku 2019-2025:

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten produsen rokok PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada akhir Februari 2026.

Berdasarkan keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dikutip Selasa (24/2/2026), HM Sampoerna mengumumkan akan menggelar RUPSLB pada Jumat (27/2/2026).

Adapun, RUPSLB HM Sampoerna 2026 hanya memiliki satu mata acara yakni terkait persetujuan atas perubahan susunan direksi perseroan.

“Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 94 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas; (ii) Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan (iii) Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.”

Berdasarkan laporan keuangan, HM Sampoerna membukukan koreksi penjualan bersih secara tahunan (year on year/YoY) sebesar 5,34%, dari Rp88,47 triliun per kuartal III/2024 menjadi Rp83,74 triliun sepanjang Januari-September 2025.

Penjualan terbesar HM Sampoerna didapat dari penjualan pihak ketiga di pasar domestik, yakni dari segmentasi produk Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang mencapai 54,25% dari total penjualan.

Walau porsinya jadi yang terbesar, penjualan SKM dalam kuartal III/2025 turun 10,06% YoY menjadi Rp45,43 triliun, dari Rp50,51 triliun dalam periode sebelumnya. Pangsanya juga susut dibanding 57,10% selama kuartal III/2024.

Saat pangsa produk SKM mengecil, kontribusi penjualan produk bebas asap terhadap total penjualan meningkat dari hanya 1,35% dalam kuartal III/2024 menjadi 2,14% selama kuartal III/2025. Sejalan dengan hal itu, penjualan produk bebas asap juga melesat 49,42% YoY menjadi Rp1,78 triliun.

Kemudian, untuk penjualan kepada pihak ketiga di pasar domestik, produk Sigaret Kretek Tangan (SKT) turun 2,12% YoY menjadi Rp28,84 triliun, produk Sigaret Putih Mesin (SPM) terpangkas 14,44% YoY menjadi Rp4,48 triliun, produk Sigaret Putih Tangan (SPT) meningkat 11,25% YoY menjadi Rp720,93 miliar, dan penjualan produk lainnya tumbuh dari Rp84,55 miliar menjadi Rp350,47 miliar.

Sementara itu, untuk penjualan kepada pihak berelasi di pasar ekspor mengalami kenaikan 75,16% YoY menjadi Rp1,69 triliun. Sama halnya dengan penjualan ke pihak berelasi di pasar lokal yang juga meningkat 22,69% YoY menjadi Rp424,97 miliar.

Dari pos beban, HMSP selama kuartal III/2025 membukukan beban pokok penjualan sebesar Rp68,33 triliun. Angka ini susut 8,54% YoY dibanding Rp74,71 triliun pada periode sebelumnya.

Dari komponen beban pokok penjualan itu, pita cukai menyumbang Rp47,96 triliun atau 70,19%. Nilainya turun 2,66% YoY dibanding Rp49,27 triliun pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Meski turun, kontribusi pita cukai atas beban pokok penjualan ini meningkat dari 65,95% dalam periode sebelumnya.

Dengan demikian, laba kotor HM Sampoerna dalam Januari-September 2025 sebenarnya meningkat 12% YoY dari Rp13,76 triliun menjadi Rp15,41 triliun.

Namun, perseroan juga turut menanggung pos beban lainnya. Yang paling signifikan antara lain seperti beban penjualan sebesar Rp5,98 triliun serta beban umum dan administrasi sebesar Rp2,46 triliun, masing-masing meningkat 11,16% YoY dan 8,57% YoY.

Alhasil, selama periode Januari-September 2025 HM Sampoerna membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih sebesar Rp4,51 triliun. Laba bersih produsen rokok A Mild itu turun 13,64% secara tahunan dari capaian Rp5,22 triliun per 9 bulan 2024.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten terafiliasi konglomerat Prajogo Pangestu, PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) menggelar RUPSLB pada hari ini, Senin (26/1/206), untuk menunjuk direktur dan komisaris baru.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) itu digelar di Wisma Barito Pacific, Jakarta pada hari ini pukul 14.00 WIB hingga selesai.

RUPSLB Chandra Asri hanya memiliki satu mata acara, yaitu persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan. Mata acara tersebut digelar sejalan dengan pengunduran diri dua orang jajaran top manajemen TPIA.

Melansir keterbukaan informasi, Senin (5/1/2026), TPIA mengumumkan bahwa perseroan telah menerima surat pengunduran diri Suwit Wiwattanawanich dari posisi Direktur dan Santi Wasanasiri dari posisi Komisaris pada 31 Desember 2025.

"Permohonan pengunduran diri tersebut akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan terdekat sesuai dengan peraturan yang berlaku serta anggaran dasar perseroan," tulis manajemen, Senin (5/1/2026).

Debelum pengunduran diri tersebut diputuskan oleh RUPS dan berlaku efektif, Suwit Wiwattanawanich dan Santi Wasanasiri akan tetap wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar perseroan, peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Melansir laman resmi Chandra Asri, Santi Wasanasiri merupakan warga negara Thailand yang lahir di Bangkok 14 September 1965. Lulusan sarjana teknik kimia Chulalongkorn University ini mengawali karier profesionalnya sebagai Direktur Pelaksana di Thai Oil Energy Service Company Limited (TES) pada 2011 hingga 2013.

Selanjutnya pada 2013-2018 Wasanasiri dipercaya menjadi Wakil Presiden - Manajemen Inovasi dan Keberlanjutan di Thai Oil Public Company Limited. Kemudian dari 2018-2020 dirinya menjadi Wakil Presiden - Pengembangan Bisnis S-Curve Baru di perusahaan yang sama.

Sejumlah posisi juga dia jabat hingga sekarang, di antaranya seperti Direktur Pelaksana di Thai Paraxulene Co, Ltd. sejak 2020, lalu Direktur Sak Chaisidhi Company Limited sejak 2021, Komisaris di PT TOP Investment Indonesia sejak 2022, hingga Direktur di LABIX Company Limited sejak 2023. Adapun, Wasanasiri menjadi Komisaris TPIA sejak 2021.

Sementara itu, Suwit Wiwattanawanich merupakan warga negara Thailand yang lahir di Ratchaburi 11 November 1970. Lulusan sarjana teknik King Mongut's Institute of Technology Ladkrabang ini mengawali karier profesionalnya sebagai Manajer Teknik Instrumen di Thai Oil Public Company Limited pada 2011-2012.

Wiwattanawanich berkiprah di perusahaan tersebut sampai 2021 dengan portofolio jabatan sebagai Manajer Teknik Instrumen dan Pejabat Dukungan Teknis sejak 2017-2019, lalu menjadi Manajer Teknik Instrumen (ENIM) dan Fungsional Digitizer pada 2019-2021. Mulai 2021, Wiwattanawanich bergabung di TPIA sebagai Direktur Proyek Pemeliharaan dan Teknologi.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Sinarmas Tbk. (BSIM) mengumumkan pengunduran diri Sendy dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan pada 18 Desember 2025.

Direktur Utama Bank Sinarmas Frenky Tirtowijoyo menyampaikan pengunduran diri tersebut akan disampaikan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham melalui keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Sinarmas terdekat.

“Bersama ini kami sampaikan bahwa pada Kamis 18 Desember 2025, PT Bank Sinarmas Tbk. telah menerima pengunduran diri Sdr. Sendy dari jabatannya selaku Direktur PT Bank Sinarmas Tbk.,” ujar Frenky dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip pada Sabtu (20/12/2025).

Manajemen Bank Sinarmas memastikan, tidak ada dampak kejadian yang bersifat material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha perseroan, pasca pengunduran Sendy dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan.

Profil Sendy

Mengutip laman resmi Bank Sinarmas, pria lulusan Sarjana Teknik di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2001 itu mengawali kariernya di Boston Consulting Group pada tahun 2007-2008.

Pada 2008 - 2010, Sendy kemudian bergabung dengan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dan beralih sebagai Corporate Development Manager di Sampoerna Strategic pada 2011.

Sendy diketahui sempat menduduki sejumlah jabatan strategis, di antaranya sebagai Chief Executive Officer di KreditGoGo.com pada 2014-2015, Direktur Utama di Futuready.com pada 2015-2019, dan Bergabung di QUEL sebagai Chairman pada 2019-2021.

Kemudian, Sendy menjabat sebagai Komisaris Independen di Principal Asset Management pada 2020-2022. Lalu pada 2022, dia bergabung dengan PT Sinar Mas Multiartha Tbk.

Adapun Sendy bergabung di Bank Sinarmas sejak Desember 2022 sebagai Group Head IT & Digital Experience. Dia diangkat sebagai Direktur Bank Sinarmas berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada 27 Juni 2023.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) hari ini, Rabu (17/12/2025) pada pukul 14.00 WIB. Salah satu agenda rapat yakni perombakan susunan pengurus perseroan.

Perubahan susunan pengurus perseroan yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Sesuai Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berhak mengusulkan mata acara rapat.

“Berdasarkan Surat BP BUMN Nomor SR-66/BPU/11/2025 tanggal 17 November 2025 perihal Penambahan Agenda Perubahan Pengurus pada RUPSLB PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengusulkan tambahan Mata Acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dalam Rapat,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip pada Rabu (17/12/2025).

Mata acara lainnya yakni perubahan anggaran dasar perseroan dan pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan pada 2026.

Adapun, BRI pada awal tahun melakukan perubahan susunan pengurus perseroan. Perubahan itu dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 24 Maret 2025.

Seluruhnya telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam catatan Bisnis, para pemegang saham BRI kala itu menyepakati pengangkatan Hery Gunardi sebagai Direktur Utama untuk menggantikan Sunarso.

Sebelumnya, Hery menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) sejak 2021. Selain itu, bank pelat merah ini juga mengubah susunan dewan komisaris.

Berikut susunan Komisaris dan Direksi BRI yang disetujui dalam RUPST 2025:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Kartika Wirjoatmodjo

Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen: Parman Nataatmadja

Komisaris: Awan Nurmawan Nuh

Komisaris: Helvi Yuni Moraza

Komisaris Independen: Edi Susianto

Komisaris Independen: Lukmanul Khakim

Direksi

Direktur Utama: Hery Gunardi

Wakil Direktur Utama: Agus Noorsanto

Direktur Human Capital & Compliance: Ahmad Solichin Lutfiyanto

Direktur Operations: Hakim Putratama

Direktur Corporate Banking: Riko Tasmaya

Direktur Network dan Retail Funding: Aquarius Rudianto

Direktur Treasury dan International Banking: Farida Thamrin

Direktur Micro: Akhmad Purwakajaya

Direktur Commercial Banking: Alexander Dippo Paris Y S

Direktur Consumer Banking: Nancy Adistyasari

Direktur Finance & Strategy: Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari

Direktur Manajemen Risiko: Mucharom

Direktur Information Technology: Saladin Dharma Nugraha Effendi

Bisnis.com, JAKARTA — Tiga emiten BUMN Karya akan mengubah anggaran dasar hingga pengurus menjelang prosesi merger. Adapun, Danantara Indonesia menyebut merger kontraktor pelat merah akan dilancarkan pada 2026.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) telah merilis mata acara RUPSLB mendatang.

WIKA diketahui bakal menggelar RUPSLB pada 15 Desember 2025, sementara ADHI pada 16 Desember dan rapat PTPP jatuh 18 Desember mendatang.

Secara garis besar, ketiga emiten akan meminta restu pemegang saham terkait dengan persetujuan perubahan anggaran dasar. Langkah ini dilakukan sehubungan adanya surat Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Nomor S-23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal perubahan anggaran dasar.

“Perseroan perlu melakukan penyesuaian dan menyajikan kembali perubahan anggaran dasar agar selaras dengan ketentuan yang diatur dalam UU 16/2025, serta untuk memastikan penerapan good corporate governance secara konsisten di lingkungan perseroan,” tulis manajemen ADHI, Selasa (25/11/2025).

Selain itu, ketiganya juga mengumumkan bahwa agenda kedua rapat menyangkut pendelegasian kewenangan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2026, termasuk dengan perubahannya.

Adapun, khusus Adhi Karya, mata acara ketiga RUPSLB terkait dengan perubahan susunan pengurus perseroan. Sementara itu, agenda ketiga WIKA adalah persetujuan perubahan penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang merupakan bagian dari aksi rights issue perseroan.

Manajemen WIKA menyebutkan bahwa mereka telah melakukan asesmen internal terhadap seluruh proyek penerima PMN dan usulan proyek pengganti. Hasilnya, perseroan perlu melakukan perubahan penggunaan dana.

“Perseroan perlu melakukan perubahan peruntukkan tambahan dana PMN Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 Pasal 114, Pasal 115 & Pasal 116 tentang Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara,” tulis laporan WIKA.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma'ruf menyampaikan bahwa proses kajian merger perusahaan konstruksi pelat merah masih berjalan dan diharapkan selesai pada bulan depan.

“Sedang kami kaji bagaimana merger kelompok BUMN Karya. Mudah-mudahan, Desember ini selesai,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis.com, BUMN Karya akan dibentuk dalam tiga klaster. Pertama, Waskita Karya dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) bakal dipasangkan dengan PT Hutama Karya (Persero) selaku induk.

Kedua, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) digabung ke PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan PT Brantas Abipraya (Persero) dengan PT Nindya Karya (Persero).

“Ya nanti tunggu saja, kami nanti akan buat klaster beberapa BUMN untuk yang BUMN Karya itu. Harusnya Desember sudah selesai. Kami juga sedang bekerja dengan Danantara untuk memastikan proses itu berjalan,” ucap Aminuddin.

Merger Dijadwalkan 2026

Adapun, rencana pemerintah untuk melakukan konsolidasi atau integrasi tujuh BUMN karya dipastikan mundur hingga tahun 2026. Penundaan ini disebabkan oleh kompleksitas persoalan keuangan dan utang yang mendalam pada sejumlah perusahaan pelat merah di sektor ini.

Tujuh perusahaan konstruksi tersebut adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengungkapkan bahwa target awal penyelesaian konsolidasi di akhir tahun ini tidak memungkinkan.

Menurutnya, proses aksi korporasi ini harus disikapi dengan kehati-hatian, mengingat besarnya tantangan yang dihadapi oleh portofolio BUMN karya.

“Kami carry over ke tahun depan. Tidak selesai di tahun ini. Khusus untuk karya tidak selesai di tahun ini,” kata Dony saat ditemui awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Dony menyatakan bahwa masalah keuangan yang dihadapi BUMN karya saat ini cukup dalam, sehingga menjadi penghambat utama dalam proses konsolidasi.

Untuk melanjutkan tahapan integrasi, restrukturisasi utang perusahaan disebut menjadi langkah prasyarat yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Adapun, setelah pembenahan dan penyehatan dilakukan, tahapan berikutnya adalah menempuh proses impairment atau penurunan nilai aset secara permanen untuk mencerminkan nilai wajar aset perusahaan.

Apabila fundamental membaik, pengelompokan BUMN Karya baru dilakukan berdasarkan skenario yang memberikan penguatan antar-BUMN terbaik.

Dalam tahapan implementasi, dia menjelaskan pemerintah akan mendahulukan perbaikan kondisi keuangan pada BUMN Karya yang terjerat masalah keuangan. Konsolidasi antara Nindya Karya dan Brantas Abipraya justru dilakukan belakangan, mengingat kedua perusahaan relatif lebih sehat.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. (BBNI) atau BNI akan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) bulan depan.

Dalam pengumuman pemanggilan RUPSLB disebutkan rapat itu diselenggarakan pada 15 Desember 2025 pada pukul 14.00 hingga 15.30 WIB.

Terdapat empat mata acara yang akan dibahas dalam RUPSLB BBNI, pertama perubahan anggaran dasar perseroan. Lalu, kedua pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026.

Ketiga, persetujuan hasil pengkinian dokumen rencana aksi pemulihan (recovery plan) BNI tahun 2025/2026. Lalu, keempat pengukuhan pemberhentian anggota dewan komisaris.

Terkait dengan agenda terakhir, sebelumnya BNI telah melaporkan pengakhiran jabatan salah satu komisarisnya.

Dalam keterbukaan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (10/10/2025), manajemen BNI menyatakan Suminto, yang sebelumnya merupakan komisaris BBNI, diangkat menjadi anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kementerian Keuangan.

Dengan demikian, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan berakhir sejak pengangkatan tersebut, yaitu pada 8 Oktober 2025. "Perseroan memperoleh informasi resmi mengenai pengangkatan dimaksud pada tanggal 9 Oktober 2025, segera setelah pengangkatan dilakukan," tulis manajemen BNI.

Lebih lanjut, pengukuhan pengakhiran masa jabatan Suminto akan dilakukan pada rapat umum pemegang saham (RUPS) perseroan terdekat. Adapun, Suminto merupakan komisaris BNI yang diangkat pada RUPST perseroan pada 26 Maret tahun ini. Pada RUPST tersebut, pemegang saham BBNI juga memangkas jumlah komisaris dari 11 orang menjadi 6 orang.

Melansir situs Kemenkeu, Suminto saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Dia memperoleh gelar Ph. D in Development Economics dari Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang.

Suminto memulai karir di Kemenkeu pada 1996 dengan beberapa jabatan pernah diemban, dari Direktur Pembiayaan Syariah (2014-2018), Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara (2018), dan Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal (2021).

Suminto diangkat menjadi Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu pada 1 November 2022.

Adapun, dengan pengakhiran jabatan tersebut, susunan komisaris BNI menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama/Komisaris Independen: Omar Sjawaldy Anwar

Wakil Komisaris Utama: Tedi Bharata

Komisaris Independen: Vera Febyanthy

Komisaris Independen: Didik Junaedi Rachbini

Komisaris: Donny Hutabarat

Hingga saat ini, penggabungan dua perusahaan teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan Grab Holdings tengah dalam pembahasan, dengan pemerintah yang disebut sedang menyusun aturan baru mengenai ojek daring yang membuka peluang kedua platform untuk berkonsolidasi.

Pengamat ekonomi senior, Telisa Falianty, menilai bahwa langkah konsolidasi bisa mewujudkan efisiensi dalam skala ekonomis. Ia mendorong agar regulator yang diwakili pemerintah melalui Danantara melakukan perhitungan lebih lanjut terkait analisis biaya-manfaat (cost-benefit).

Menurutnya, bisnis memiliki dua dimensi, yaitu dimensi komersial dan dimensi kesejahteraan."Jadi memang ada unsur bisnis itu tetap harus market basis, tapi on the other hand ada juga peran negara untuk melakukan stabilisasi, distribusi, hingga peran saat ada market failure," kata Telisa.

Ia mengingatkan, pergeseran persaingan usaha dari duopoli menjadi monopoli bisa berdampak kurang baik bagi konsumen maupun mitra pengemudi ojek online. Karena itu, isu ini harus melibatkan otoritas terkait seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)."Ini terkait soal pilihan, yang biasanya, misalkan nih supir online juga biasa main dua gitu ya, itu dia kadang diversifikasi gitu. Namun dengan adanya merger ini semua jadi satu, jadi baik driver ataupun konsumen itu jadi tidak punya pilihan," ujar Telisa pada Jumat (14/11).

Sebelumnya, pada keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, manajemen GOTO mengatakan akan mengadakan rapat pemegang saham pada 17 Desember 2025, yang disebut "tidak terkait dengan aksi korporasi yang direncanakan".Sementara, Financial Times menyampaikan pernyataan manajemen GOTO bahwa belum ada keputusan atau kesepakatan mengenai kesepakatan merger dengan Grab. Lebih lanjut, GOTO dalam keterangan resminya menegaskan perusahaan tetap fokus pada kepentingan seluruh pemangku kepentingan, terutama mitra pengemudi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi bagian penting dalam ekosistem GoTo.GOTO menyatakan, jajaran Dewan Komisaris, direksi dan manajemen akan selalu mendukung kebijakan pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan mitra pengemudi dan UMKM serta kepentingan sosial lainnya, termasuk lewat strategi merger, akuisisi, atau aksi korporasi strategis lainnya."Perusahaan akan mematuhi seluruh peraturan yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik," pernyataan manajemen GOTO kepada Financial Times.

Pemerintah menganggap bahwa konsolidasi digital dapat menciptakan industri yang lebih efisien dan kompetitif. Saat ini melalui Danantara, pemerintah disebut tengah mempertimbangkan opsi investasi menyusul potensi konsolidasi.Ekonomi digital Indonesia kini menampung jutaan pengemudi, pedagang daring, dan pelaku UMKM yang bergantung pada platform seperti Gojek maupun Grab. Penyatuan dua raksasa teknologi tetap perlu mempertimbangkan kepentingan sosial dan ekonomi yang lebih besar.