Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan penyesuaian outlook oleh terhadap sejumlah bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak mencerminkan pelemahan fundamental kinerja perbankan nasional.

Regulator memastikan peringkat kredit (rating) bank-bank Himbara tetap berada pada level investment grade dengan kondisi permodalan, likuiditas, dan kualitas aset yang solid.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae menjelaskan perubahan outlook tersebut lebih dipengaruhi faktor eksternal, terutama penurunan outlook sovereign Indonesia serta dinamika makro ekonomi global. Dengan demikian, penyesuaian itu bukan disebabkan oleh penurunan kinerja internal masing-masing bank.

“Peringkat kredit tetap dipertahankan pada level investment grade, yang menunjukkan keyakinan kuat terhadap kondisi permodalan yang solid, likuiditas memadai, kualitas aset terjaga, serta profitabilitas yang resilien,” kata Dian kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Hingga akhir 2025, Dian mencatat bahwa tingkat permodalan bank-bank Himbara tercatat berada pada kisaran 19% sampai dengan 21%. Angka ini jauh di atas ketentuan minimum sesuai profil risiko masing-masing bank.

Selain itu, mayoritas permodalan tersebut ditopang modal inti alias bank tier satu dengan rasio sekitar 17% sampai 20%, memberikan ruang ekspansi sekaligus bantalan dalam mengantisipasi potensi risiko ke depan.

Dari sisi likuiditas, rasio AL/NCD dan AL/DPK tercatat berada di atas ambang batas yang ditetapkan, masing-masing melampaui 50% dan 10%. Sementara itu, Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) juga berada di atas 100%, mencerminkan kecukupan likuiditas jangka pendek maupun menengah-panjang.

Pertumbuhan kredit mayoritas bank Himbara juga masih berada pada kisaran double digit dan melampaui rata-rata industri yang tercatat 9,69% secara tahunan.

Di sisi pendanaan, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sejumlah bank Himbara juga tumbuh dua digit, sejalan dengan perbaikan rasio dana murah (CASA) yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Kualitas aset pun relatif terkendali dengan rasio kredit bermasalah (NPL) gross berada pada kisaran di bawah 1% hingga 3%, disertai pembentukan pencadangan yang memadai. OJK menilai hal tersebut mencerminkan penerapan manajemen risiko yang prudent di tengah tekanan suku bunga global dan dinamika ekonomi domestik.

Bagi investor, potensi tekanan terhadap margin bunga bersih (NIM) dan kenaikan biaya dana menjadi perhatian utama. Namun demikian, Dian memandang prospek profitabilitas bank-bank besar, termasuk Himbara, tetap berada pada jalur positif dan berkelanjutan.

Diversifikasi pendapatan melalui peningkatan fee-based income, optimalisasi transaksi digital, serta struktur pendanaan yang didominasi giro dan tabungan menjadi faktor penopang stabilitas laba.

Dian menambahkan, kerangka regulasi dan pengawasan perbankan nasional telah diselaraskan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Penerapan tersebut secara berkala juga dievaluasi melalui asesmen internasional guna memastikan konsistensi dan efektivitas pengawasan.

Dengan fundamental yang kuat dan pengawasan yang konsisten, Dian optimistis bank-bank Himbara tetap memiliki kapasitas memadai untuk mendukung pembiayaan perekonomian nasional serta menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah ketidakpastian global.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan fasilitas kredit yang belum dicairkan (undisbursed loan) pada November 2025 masih besar, yaitu senilai Rp2.509,4 triliun.

Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Rabu (17/12/2025) menyatakan nilai itu setara dengan 23,18% dari plafon kredit yang tersedia. "Fasilitas pinjaman yang belum dicairkan [undisbursed loan] pada November 2025 masih besar, yaitu mencapai Rp2.509,4 triliun," ujarnya.

Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, nilai undisbursed loan tersebut mengalami kenaikan Rp58,7 triliun. Per Oktober 2025, BI melaporkan kredit nganggur di bank mencapai Rp2.450,7 triliun atau setara 22,97% dari plafon kredit.

Sementara itu, kredit perbankan pada November 2025 tumbuh sebesar 7,74% YoY, naik dari 7,36% YoY pada bulan sebelumnya. Perry menjelaskan dari sisi permintaan kredit terindikasi belum kuat.

"Dipengaruhi oleh perilaku wait and see dari pelaku usaha, optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, serta penurunan suku bunga kredit yang masih lambat," jelasnya.

Sementara dari sisi penawaran, lanjutnya, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang meningkat menjadi sebesar 29,67% dan DPK yang tumbuh sebesar 12,03% YoY pada November 2025.

Perry menyebut perkembangan ini turut didorong oleh ekspansi likuiditas moneter dan pelonggaran KLM Bank Indonesia, serta ekspansi keuangan Pemerintah termasuk penempatan dana pemerintah pada beberapa bank besar.

Menurutnya, minat penyaluran kredit perbankan umumnya juga masih baik, yang tercermin pada persyaratan pemberian kredit (lending requirement) yang semakin longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat peningkatan risiko kredit pada kedua segmen tersebut. "Kondisi ini memengaruhi pertumbuhan kredit UMKM November 2025 yang terkontraksi sebesar 0,64% YoY," sebutnya.

Adapun, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit 2025 berada pada batas bawah kisaran 8%-11% YoY dan akan meningkat pada 2026.