Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) membedah sejumlah faktor fundamental yang memicu laju pertumbuhan kredit perbankan melambat ke level 7,74% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada November 2025, jauh di bawah capaian periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,79% YoY.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro mengungkapkan perlambatan fungsi intermediasi tersebut dipicu oleh tantangan ganda, baik dari sisi permintaan (demand side) maupun penawaran (supply side).

Dari sisi permintaan, Solikin menyoroti perilaku korporasi yang masih cenderung menahan diri (wait and see) dalam melakukan ekspansi. Perilaku tersebut, sambungnya, tercermin dari tingginya angka fasilitas kredit yang belum ditarik atau undisbursed loans sebesar Rp2.509,4 triliun pada November 2025.

“Mereka masih wait and see dan juga mereka berpikir, 'Waduh, saya masih punya simpanan internal atau dana internal, gitu. Daripada saya ngambil ke bank, mendingan saya pake duit saya sendiri.' Kenapa? Karena mungkin yield atau suku bunganya masih tinggi,” ujar Solikin dalam Taklimat Media BI, Senin (22/12/2025).

Kelemahan dari sisi permintaan korporasi juga menjalar ke segmen rumah tangga. Solikin menjelaskan ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan penghasilan belum cukup kuat sehingga memicu perilaku menahan konsumsi dan pengajuan kredit baru.

“BI itu sudah memberikan insentif yang banyak kepada perbankan untuk pembiayaan. Tapi, kalau itu enggak di-absorb [serap] oleh demand [permintaan], ya sama sajalah,” jelasnya.

Sementara itu, dari sisi penawaran (supply side), otoritas moneter menyoroti rigiditas suku bunga kredit perbankan yang disebabkan oleh tingginya biaya dana atau Cost of Loanable Funds (CoLF). Solikin membeberkan masih maraknya praktik pemberian suku bunga khusus atau special rate kepada deposan kakap.

Dia mencontohkan, meskipun suku bunga dana pihak ketiga (DPK) secara umum berada di kisaran 2,3% hingga 2,5%, banyak pemilik dana besar menuntut imbal hasil di level 5% hingga 6%, jauh di atas suku bunga penjaminan.

"Nah, kalau itu tinggi seperti itu, berarti kan otomatis cost of loanable fund atau biaya penghimpunan dana kan lebih tinggi banknya itu. Inilah menjadi praktek yang memang ini delicate atau mungkin sifatnya struktural," ungkap Solikin.

Transmisi Belum Berjalan Mulus

Data BI menunjukkan transmisi kebijakan moneter belum berjalan mulus. Meskipun BI telah memangkas suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 125 basis poin (bps) sepanjang tahun ini, penurunan suku bunga kredit perbankan tercatat baru mencapai 24 bps.

Selain biaya dana, komponen pembentuk suku bunga kredit lainnya seperti overhead cost, margin keuntungan, dan premi risiko juga menjadi penentu. Solikin menyebut ketidakpastian ekonomi membuat bank cenderung menaikkan premi risiko, terutama bagi debitur yang dinilai high risk atau beresiko tinggi.

Guna mengatasi sumbatan (bottleneck) ini, BI bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) berkomitmen memperkuat koordinasi kebijakan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh BI adalah memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) melalui dua jalur utama, yakni jalur kuantitas (lending channel) dan jalur harga (interest rate channel).

Adapun per 16 Desember lalu, BI mempertahankan besaran total insentif KLM paling tinggi sebesar 5,5% dari DPK. Kendati demikian, komposisi di dalamnya diubah secara signifikan.

Bank sentral memangkas porsi insentif dari sisi penyaluran kredit (lending channel) dari semula maksimal 5% menjadi 4,5%. Sebaliknya, BI melipatgandakan insentif bagi bank yang responsif terhadap suku bunga (interest rate channel) dari semula paling tinggi sebesar 0,5% menjadi paling tinggi sebesar 1%.

Dengan demikian, jika perbankan ingin mendapatkan guyuran likuiditas maksimal dari otoritas maka mereka harus segera menurunkan suku bunga kreditnya sejalan dengan pemangkasan suku bunga kebijakan alias BI Rate.

“Ini yang kenapa kita sebutkan sebagai ketidaksempurnaan, ketidaksatunafasan, ini harus di-address dari berbagai channel atau berbagai instrumen, termasuk kita harus koordinasi dengan berbagai instansi, dengan OJK, dengan LPS, dan pemerintah untuk bisa tackle with [atasi] isu ini,” tutup Solikin.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan fasilitas kredit yang belum dicairkan (undisbursed loan) pada November 2025 masih besar, yaitu senilai Rp2.509,4 triliun.

Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Rabu (17/12/2025) menyatakan nilai itu setara dengan 23,18% dari plafon kredit yang tersedia. "Fasilitas pinjaman yang belum dicairkan [undisbursed loan] pada November 2025 masih besar, yaitu mencapai Rp2.509,4 triliun," ujarnya.

Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, nilai undisbursed loan tersebut mengalami kenaikan Rp58,7 triliun. Per Oktober 2025, BI melaporkan kredit nganggur di bank mencapai Rp2.450,7 triliun atau setara 22,97% dari plafon kredit.

Sementara itu, kredit perbankan pada November 2025 tumbuh sebesar 7,74% YoY, naik dari 7,36% YoY pada bulan sebelumnya. Perry menjelaskan dari sisi permintaan kredit terindikasi belum kuat.

"Dipengaruhi oleh perilaku wait and see dari pelaku usaha, optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, serta penurunan suku bunga kredit yang masih lambat," jelasnya.

Sementara dari sisi penawaran, lanjutnya, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang meningkat menjadi sebesar 29,67% dan DPK yang tumbuh sebesar 12,03% YoY pada November 2025.

Perry menyebut perkembangan ini turut didorong oleh ekspansi likuiditas moneter dan pelonggaran KLM Bank Indonesia, serta ekspansi keuangan Pemerintah termasuk penempatan dana pemerintah pada beberapa bank besar.

Menurutnya, minat penyaluran kredit perbankan umumnya juga masih baik, yang tercermin pada persyaratan pemberian kredit (lending requirement) yang semakin longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat peningkatan risiko kredit pada kedua segmen tersebut. "Kondisi ini memengaruhi pertumbuhan kredit UMKM November 2025 yang terkontraksi sebesar 0,64% YoY," sebutnya.

Adapun, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit 2025 berada pada batas bawah kisaran 8%-11% YoY dan akan meningkat pada 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Artikel Firman Jatnika (FJ), “Disekuilibrium Kredit, Kontra Siklus Perbankan”, yang dimuat di harian Bisnis Indonesia pada edisi Kamis (20/11) menawarkan perspektif berbeda atas fenomena ketidakseimbangan kredit. Bagi FJ, disekuilibrium kredit perlu diletakkan dalam konteks risiko, bukan semata-mata pada suku bunga.

Memasukkan secara eksplisit variabel risiko ke dalam kajian kredit memang bisa diterima. Dari sisi internal bank seperti diuraikan FJ risiko merujuk pada persepsi, expected loss, risk premium, kriteria risk acceptance, dan kapasitas neraca bank untuk menyerap risiko. Di luar biaya dana (cost of fund), penentuan suku bunga (pricing) kredit juga memperhitungkan risiko yang bersumber dari calon debitur. Prinsip 5C (character, capacity, collateral, capital, dan condition of economy) sudah umum diterima sebagai komponen ekstra pembentukan suku bunga pinjaman. Namun, sudah menjadi hukum alam, higher risk higher return.

Bank niscaya akan mematok suku bunga kredit lebih tinggi ketika dihadapkan pada nasabah dengan profil risiko yang lebih tinggi. Sebaliknya, suku bunga pinjaman yang relatif lebih rendah akan dikenakan pada nasabah yang memiliki risiko rendah. Alhasil, risiko dan suku bunga sejatinya dua sisi mata uang yang selalu bersandingan. FJ tampaknya melihat risiko sebagai determinan strategis yang lebih dominan memengaruhi perilaku bank dalam menyalurkan kredit daripada faktor suku bunga. Risiko berada dalam ranah proses, sementara suku bunga adalah outputnya.

Proses transformasi dari risiko kredit menjadi suku bunga pinjaman dapat dengan mudah diidentifikasi pada level individu. Per definisi, penawaran kredit adalah kombinasi antara berbagai tingkat bunga pinjaman dengan ketersediaan kuantitas dana, di mana bank mau dan mampu memasoknya. Mirip dengan itu, permintaan kredit adalah kombinasi antara berbagai suku bunga pinjaman dengan kuantitas dana yang diminta. Pada setiap pasangan itu, calon nasabah mau dan mampu meminjam. ‘Mau’ dan ‘mampu’ menjadi pembeda antara penawaran/permintaan potensial dengan penawaran/permintaan efektif.

Sayangnya, kurva penawaran kredit untuk tiap individu bank dan permintaan kredit bagi tiap calon nasabah tidak dapat langsung diobservasi. Keduanya adalah informasi privat yang sangat boleh jadi bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh masing-masing bank dan calon debitur yang bersangkutan.

Oleh karenanya, penawaran kredit bank dan permintaan kredit calon nasabah hanya bisa dipantau di pasar yang merupakan hasil interaksi keduanya. Keseimbangan tersebut menunjukkan pertemuan penawaran dan permintaan pada satu titik, alih-alih keseluruhan kurva penawaran dan permintaan individual masing-masing subjek.

Kemiripan cerita berlaku pada disekuilibrium pasar kredit. Ketidakseimbangan kredit dapat disimak dari selisih antara kuantitas yang ditawarkan dengan kuantitas yang diminta pada titik tertentu berdasarkan data riil di pasar, alih-alih semua posisi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran kredit. Tulisan saya menyajikan sejumlah indikator objektif yang publicly available atas eksistensi disekuilibrium pasar kredit. Jadi, solusi terhadap disekuilibrium pasar kredit berdasar data individual bank dan calon nasabah niscaya akan berbeda jika mengacu pada data industrial yang merupakan data agregat. Lebih lanjut, disekuilibrium pasar kredit sangat berkorelasi dengan kondisi perekonomian.

Prospek ekonomi ke depan yang diliputi ketidakpastian membuat calon debitur menunda ekspansi. Secara simetris, bank mengerem laju kreditnya. Artinya, kredit bercirikan prosiklikal mengikuti kinerja perekonomian.

Alhasil, pendapat FJ bahwa perbankan harus mampu mengambil celah dari perlambatan ekonomi patut diapresiasi. Empat-lima bank besar dalam struktur oligopoli keuangan semestinya bisa memelopori peran sebagai jangkar stabilitas dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

DUA KEBIJAKAN

Kebijakan yang dirilis Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) toh berada dalam konteks itu. Sehimpun pelonggaran kebijakan kredit pada masa pandemi Covid-19, misalnya, menjadi bukti yang amat valid. Kebijakan di atas, lagi-lagi, diramu berdasarkan data industri bukan bank specifics. Dengan logika itu pula, regulasi perbankan terbagi ke dalam dua area kebijakan. Kebijakan makroprudensial, berada di bawah BI, mengontrol perbankan dari aspek makro.

Kebijakan mikroprudensial, dalam naungan OJK, mengelola perbankan dari aspek mikro yang sejauh mungkin mengakomodasi faktor bank specifics tadi.

Sampai di situ, sudut pandang yang berbeda akan memberikan argumen yang berbeda. Perbedaan argumen menawarkan simpulan yang berlainan. Simpulan yang tidak sama niscaya akan menyodorkan implikasi strategi yang berbeda pula, kendati substansi ‘berbeda’ tidak selalu identik dengan ‘bertolak belakang’.

Alhasil, artikel FJ sangat memperkaya wawasan ten-tang fenomena ketidakseimbangan pasar kredit di Indonesia. Penjelasan perihal biaya dana, risiko, perilaku bankir, dan model bisnis bank tidak menggantikan kajian agregat melainkan komplementer sehingga pemahaman awam menjadi lebih utuh. Pada akhirnya, sinergi antara otoritas makroprudensial, regulator mikroprudensial, dan pelaku usaha perbankan akan menentukan optimalitas target yang hendak dicapai dengan kendala industrial yang dihadapi. Dari situlah posisi ekuilibrium pasar kre-dit (dalam arti yang luas) dapat ditemukan. Bukan begitu

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam artikel “Disekuilibrium Pasar Kredit Perbankan” di Bisnis Indonesia edisi 14 November 2025, Haryo Kuncoro menawarkan satu premis penting: pasar kredit perbankan Indonesia tengah mengalami ketidakseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran.

Menurutnya, akar problem ada pada tipikal pasar kredit industri perbankan di Indonesia yang berstruktur oligopoli di dominasi oleh empat sampai lima pemain besar. Kondisi ini menyebabkan kekakuan suku bunga kredit dan keringanan simpanan giro wajib minimum belum mampu menggeser kurva penawaran kredit ke kanan bawah. Dengan kendala struktural di atas, otoritas finansial perlu bersinergi untuk mengurangi kadar oligopoli dalam pasar kredit perbankan.

Kesimpulan penulis bahwa disekuilibrium disebabkan oleh struktur pasar memang tidak keliru, tetapi tidak cukup menjelaskan perilaku bank. Dalam teori perbankan modern (Freixas & Rochet, 2020; Greenbaum, Thakor & Boot, 2019), perilaku pemberian kredit ditentukan oleh trade-off antara return dan risiko, bukan oleh tingkat bunga semata. Jadi pembahasan disekuilibrium permintaan–penawaran kredit sering kali menyederhanakan bank sebagai pemasok dana yang merespons sinyal pasar. Padahal, bank tidak bekerja seperti perusahaan komoditas yang hanya menimbang harga dan kuantitas.

Di dalam penentuan harga bunga (pricing) kredit terdapat elemen yang jauh lebih strategis: risk premium, cadangan kerugian kredit, kapasitas neraca untuk menyerap risiko, dan risk acceptance criteria yang berbeda pada tiap bank. Jadi, terdapat elemen fundamental yang terlewat dalam analisis tersebut, yaitu peran risiko kredit sebagai variabel strategis yang membentuk keseimbangan pasar secara berbeda pada setiap bank, setiap segmen, dan setiap model bisnis. Dalam praktiknya, pasar kredit tidak pernah berge-rak secara agregatif atau homogen; ia terbentuk dari keputusan-keputusan risiko yang sangat spesifik pada masing-masing bank. Dalam bahasa sederhana di kalangan para bankir, hal tersebut dipengaruhi ‘fondasi’ dalam hal ini target segmen pasar yang menjadi target dan strategi bank untuk menciptakan value preposition yang ditawarkan kepada nasabah.

Dalam suatu kesempatan seorang bankir senior menyampaikan pesan yang sangat relevan dengan realitas industri saat ini: di tengah ketidakpastian global dan domestik, penyaluran kredit tidak boleh dilakukan dengan terburu-buru; risi-ko harus menjadi prioritas utama. “Di tengah-tengah ketidakpastian, hati-hati dalam mengucurkan kredit (pembiayaan) itu bukan pilihan, namun keharusan.” Pernyataan tersebut mencer-minkan sebuah kebenaran fundamental bahwa kredit perbankan tidak semata persoalan bunga, melainkan persoalan risiko terlebih dahulu.

TAK PERNAH NETRAL

Dalam praktik perbankan modern, perilaku penawaran kredit tidak diatur oleh mekanisme sederhana seperti kurva permintaan dan penawaran dalam pasar komoditas. Kredit adalah produk keuangan yang di dalam harganya melekat risiko, dan variabel risiko tersebut berbeda antarbank, antar-segmen pasar, bahkan antar wilayah.

Struktur pricing kredit bank pada dasarnya terdiri dari beberapa komponen: biaya dana (cost of fund), biaya operasional, risk premium, expected loss dan kebutuhan pencadangan, serta beban modal terhadap ATMR.

Di antara seluruh kompo-nen tersebut, risk premiumdan expected loss adalah dua komponen yang paling menentukan perilaku penawaran kredit. Risk premium mencerminkan risk appetite manajemen serta persepsi risiko terhadap segmen yang dibiayai; sedangkan expected loss mencerminkan kapasitas neraca untuk menyerap kerugian (risk capacity).Bank kecil, bank menengah, BPD, bank syariah, dan bank besar nasional memiliki risk profile yang sangat berbeda.

Ketika volatilitas risiko meningkat misalnya kenaikan probabilitas gagal bayar sektor UMKM, stagnasi daya beli rumah tangga, atau tekanan pada sektor perdagangan bank dengan neraca tipis akan jauh lebih berhati-hati dibanding bank besar yang memiliki diversifikasi aset dan penyangga modal yang kuat. Dalam konteks Indonesia, rasio NPL perbankan pada 2024 tercatat masih terjaga, tetapi tekanan meningkat pada kolektibilitas 2 dan 3, terutama untuk segmen konsumer lower-tier dan UMKM tertentu (data OJK 2024). Selain itu, coverage ratio antarbank sangat bervariasi; perbedaan ini membuat biaya pencadangan tidak bisa diperlakukan setara dalam model agregatif.

Karena itu, pendekatan yang hanya mengaitkan ‘tingkat bunga dengan perminta-an/penawaran kredit’ akan kehilangan konteks bahwa risiko-lah yang mengendalikan perilaku bank, bukan harga semata.

BUKAN BISNIS BUNGA

Diskursus tentang ketidakseimbangan pasar kredit perlu diletakkan kembali pada fondasi yang benar: kredit adalah instrumen risiko, bukan produk pasar biasa. Karena setiap bank beroperasi dalam pasar risiko yang berbeda, agregasi kredit antarbank tidak mencerminkan realitas, risk premium adalah penentu utama ekspansi kredit, dan kecukupan likuiditas tidak menjamin pertumbuhan.

Dengan memahami bahwa bank tidak hidup dalam satu pasar kredit yang sama, melainkan dalam ekosistem risiko yang berbeda-beda, kita dapat menghindari simplifikasi ber-lebihan yang justru menyesatkan dalam membaca kon-disi intermediasi perbankan.

Dalam perspektif ini sebagaimana ditulis oleh Ari Kuncoro mantan Rektor Universitas Indonesia menyoroti perilaku bank yang memiliki motif ekonomi mencari keuntungan dan preferensi risiko bisa mendorong menjadi terlalu konservatif sehingga menghindari risiko. Dalam konteks ini bank secara naluriah bank memang hanya mengikuti siklus per-ekonomian atau prosiklis sehingga tidak dapat berperan dalam mengompensasi siklus perekonomian (coun-ter cyclical).

Menurutnya, seharusnya ketika ekonomi melemah, bank yang kuat harus menjadi jangkar stabilitas tetapi tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan pengalamannya bank dapat menyeleksi para pelaku usaha yang akan menjadi agen perubahan.

Bagi bank khususnya bank syariah, kondisi pemulihan ekonomi domestik menuntut bank untuk memiliki dynamic risk management, bukan sekadar kebijakan risiko yang statis. Hal ini mencakup pembaruan model kecukupan modal yang lebih responsif, integrasi AI untuk early warning system, stres test yang berbasis skenario multi-risi-ko, integrasi pricing berbasis expected loss, dan manajemen likuiditas yang adaptif.

Bank yang mampu bergerak dengan pendekatan risiko yang dinamis akan tetap mampu menyalurkan kredit bahkan ketika volatilitas meningkat. Sebaliknya, bank yang bertahan pada model statis akan terlihat seolah ‘menahan kredit’ bukan karena permintaan rendah, melainkan karena risiko yang tidak sebanding dengan kapasitas modal mereka.

Pada akhirnya, disekuilibrium pasar kredit tidak bisa dipahami hanya melalui mekanisme harga dan struktur pasar. Ia harus dibaca melalui lensa risiko seberapa kuat bank mampu menerima risiko, seberapa besar kemampuan neracanya mengabsorpsi kerugian, dan bagaimana strategi se

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas finansial di Tanah Air tampaknya sedang galau. Pertumbuhan kredit perbankan agaknya masih lemah saja. Sampai akhir September 2025, misalnya, pertumbuhan kredit perbankan nasional ‘hanya’ 7,7% secara tahunan. Kinerja itu masih di bawah target 8%—11% sampai akhir tahun berjalan.

Di satu sisi, ketidakpastian ekonomi membuat calon debitur menunda ekspansi bisnisnya. Kalaupun harus melakukan ekspansi, mereka berhati-hati dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana internal, alih-alih meminjam dari bank. Besaran kredit yang belum dicairkan (undis-bursed loan) seakan mengon-firmasinya.

Di lain sisi, perbankan masih saja menetapkan harga (pricing) kredit yang relatif tinggi. Sejak September 2024, suku bunga acuan memang sudah dipangkas 150 basis poin. Meskipun begitu, suku bunga kredit hanya menyusut 15 basis poin dari 9,2% pada awal 2025 menjadi 9,05% pada September 2025.Kemiripan cerita berlaku pada suku bunga simpanan.

Suku bunga simpanan bisa turun lebih dalam, meskipun belum sebanding dengan pemangkasan BI Rate. Suku bunga deposito bertenor 1 bulan, misalnya, hanya turun sebesar 29 basis poin dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,52% pada September 2025.

Sampai di titik itu, kuantitas pasokan kredit tampaknya tidak diimbangi dengan jumlah kredit yang diminta. Rendahnya permintaan kredit ditengarai lantaran prospek ekonomi ke depan yang belum terang. Prospek ekonomi ke depan yang belum benderang itu pula yang memunculkan risiko yang menyundul suku bunga kredit.

Alhasil, permintaan dan penawaran kredit seolah menjadi ‘lingkaran setan’ yang tidak berujung. Problema tersebut bisa ber-geser ke arah ‘dahulu mana telur dengan ayam’ yang makin sulit ditanggulangi. Artinya, persoalan lemahnya pertumbuhan kredit mutlak disasar dari ranah permintaan sekaligus penawarannya.Dalam perspektif teoretis, disekuilibrium pasar kredit perbankan semacam itu semestinya akan menu-runkan suku bunga kredit. Dengan penurunan suku bunga kredit itu pula, permintaan perlahan akan terdongkrak.

Proses tersebut akan terus berlangsung hingga kelebihan pasokan (excess supply) tereliminasi. Sayangnya, proposisi konseptual di atas tidak utuh berlaku. Suku bunga kredit alot untuk turun, kendati likuiditas tersedia melimpah, biaya dana (cost of fund) dari ‘sononya’ memang sudah tinggi. Deposan dana jumbo mampu ‘memaksakan’ suku bunga khusus (special rate) yang lebih tinggi dari suku bunga pasar.Volume dana jumbo dengan special rate ini cukup material dalam struktur pendanaan perbankan.

Pemberian special rate kepada deposan besar mencapai 26% dari total dana pihak ketiga perbankan. Penghapusan capping suku bunga pada 2018 seolah menjadi titik tolak suburnya praktik pemberian special rate.

Kalaupun persoalan special rate itu bisa diselesaikan secara bilateral dengan deposannya, isu tingginya pricing kredit perbankan tidak berhenti sampai di situ. Mekanisme pasar dari kondisi disekuilibrium menuju keseimbangan anyar diyakini hanya terjadi dalam kondisi tidak ada kendala yang bersifat institusional. Pokok masalahnya, tipikal pasar kredit industri perbankan di Indonesia berstruktur oligopoli. Struktur pasar oligopoli didominasi oleh empat sampai lima pemain besar. Bank beratribut pemain besar itu berperan sebagai pemimpin harga (price leadership), sementara ratusan bank lain-nya berstatus sebagai pengikut (follower). Oleh karenanya, harga yang mereka tetapkan niscaya diikuti oleh pemain lain, terutama bank menengah dan kecil.

Artinya, bank besar tersebut secara tidak langsung memiliki daya pengaruh dalam penentuan harga pasar kredit, alih-alih harga ‘kesepakatan’ sebagai produk dari negosiasi bersa-ma di dalam satu forum.Alhasil, pemotongan BI Rate tidak serta-merta menekan biaya dana. Efek insentif likuiditas makroprudensial masih sebatas pada penam-bahan likuiditas, alih-alih menurunkan suku bunga kredit. Demikian pula, keringanan simpanan giro wajib minimum belum mampu menggeser kurva penawaran kredit ke kanan bawah.

Dengan kendala struktural di atas, otoritas finan-sial perlu bersinergi untuk mengurangi kadar oligopoli dalam pasar kredit perbankan. Eksistensi bank besar memang diperlukan agar perbankan nasional mampu berkiprah di kancah global. Namun, pada saat yang bersamaan, kentalnya oligopoli bisa merecoki persaingan menuju efisiensi.

Pada poin itulah, lagi-lagi, disekuilibrium terjadi. Ketidakseimbangan tidak hanya berlaku pada permintaan-penawaran kredit, tetapi juga pada aspek besaran skala-efisiensi bank. Disekuilibrium yang dise-but pertama sejatinya hanya merupakan gejala dari penyakit kronis atas ketidakseimbangan yang disebut terakhir.

Sebagai konsekuensinya, dampak seperangkat kebijakan moneter dan makro-prudensial pada peningkatan pertumbuhan kredit hanya dalam jangka pendek, alias tidak berkelanjutan. Secara simetris ketika BI Rate, misalkan, dikerek perbankan akan jauh lebih responsif dengan melejitkan suku bunga kreditnya. Intinya, perubahan struktur pasar kredit akan membawa efektivitas jangka panjang kebi-jakan moneter dan makro-prudensial.Pada akhirnya, kombinasi ideal antara besaran skala-efisiensi perbankan nasional akan menentukan postur industri keuangan yang tang-guh. Ketangguhan perbankan akan menjamin kontribu-sinya pada stabilitas sistem finansial, pendalaman pasar keuangan, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, Bukan Begitu?

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan kredit UMKM dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren perlambatan, bahkan sempat terkontraksi, meski kredit perbankan secara umum masih tumbuh positif.

Bila merujuk pada data Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI) kredit UMKM per April 2026 tercatat tumbuh 0,2% secara tahunan (year on year/YoY) setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 0,1% YoY.