Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengatakan penambahan jumlah layar bioskop di tengah pertumbuhan film Indonesia yang positif perlu diimbangi dengan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat sekitarnya.

“Jangan sampai blunder, kita jangan sampai mendengar satu jeritan tapi melupakan jeritan yang lain. Jumlah layar penting, tapi ketika layar sudah diinvestasikan, sudah dibangun, ada yang bisa masuk gak di situasi ekonomi yang seperti ini?” kata Novita dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi VII DPR RI tentang kreativitas dan distribusi film nasional di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan dalam membangun ekosistem perfilman saat ini selain mempertimbangkan pertumbuhan layar dan akses penayangan film, juga harus dibarengi dengan kemampuan daya beli masyarakat sekitarnya.

Pembangunan bioskop atau penyediaan layar di daerah juga perlu melihat dampak ekonomi yang akan dirasakan masyarakat dengan hadirnya media hiburan di sekitarnya.

“Ini perlu diperjelas dukungan roadmap, target dampak ekonomi yang jelas bagi masyarakat sekitar. Jangan hanya bagi teman-teman pelaku industri film saja, tapi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar yang jelas,” katanya.

Di sisi lain Novita mengatakan pertumbuhan film nasional dalam setahun sampai dua tahun ke belakang menunjukkan tren yang positif dibarengi dengan jumlah penonton film nasional yang ikut bertumbuh.

Data dari Kementerian Ekonomi Kreatif mencatatkan pertumbuhan film nasional pada 2025 menunjukkan rekor tertinggi, dengan total penonton menembus sekitar 65 juta orang dan 178 judul film lokal yang dirilis di bioskop.

Namun jumlah persebaran layar yang bisa menayangkan film-film lokal masih terbatas bahkan cenderung stagnan dan cenderung masih mengistimewakan film asing. Hal ini karena investor yang membangun layar masih melirik film yang lebih menguntungkan secara logika ekonomi.

“Karena logika ekonomi para investor yang membangun layar itu pasti butuh untung, butuh kembali modalnya. Nah kalau salah satu akar masalah ini aja belum mampu dijelaskan solusinya apa, saya rasa ini juga bukan jadi solusi penambahan layar,” kata legislator dari Fraksi PDI-P ini.

Ia pun mengajak para pelaku platform digital di ekosistem perfilman untuk mendesak pemerintah untuk hadir dalam menetapkan regulasi afirmatif terkait intervensi yang dapat membangun ekosistem perfilman yang lebih sehat dari segi persaingan penayangan film dan jumlah layar.

Platform media untuk sosialisasi kultur perfilman dan media pegiat film Indonesia Cinema Poetica yang hadir dalam RDPU bersama Komisi VII mencatatkan jumlah film Indonesia yang tayang di layar bioskop tahun 2025 sebanyak 244 film, namun jumlah layar bioskop seluruh Indonesia hanya 2.500 layar dan terpusat di pulau Jawa menjadi tantangan distribusi film daerah tidak mendapatkan akses penayangan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026