Jakarta (ANTARA) - Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan ruang apresiasi berupa festival film yang diselenggarakan di daerah dapat menggerakkan nilai ekonomi masyarakat sekitar sekaligus memperkuat ekosistem perfilman di Indonesia.

Riefky, dalam keterangan yang diterima, Rabu mengatakan festival film dapat menjadi wadah inkubasi talenta dan penggerak ekonomi kreatif, dengan memperkaya film bertema budaya dan ragam cerita rakyat Indonesia yang dapat menjadi sumber inspirasi yang memiliki nilai ekonomi tinggi bagi industri perfilman nasional.

Potensi tersebut tercermin dari penyelenggaraan Festival Film Horor (FFH) oleh Ruang Film Pacitan bersama Pemerintah Kabupaten Pacitan.

"Indonesia sangat memiliki keberagaman serta keunikan dalam budaya hingga cerita horor selayaknya tambang emas baru. Kementerian Ekraf siap mengkolaborasikan FFH dengan mitra kementerian untuk semakin membuat benchmark di mana event FFH tahun ini dapat naik kelas," ujar Menteri Ekraf.

Festival ini memiliki karakteristik yang kuat karena digelar di kawasan pesisir Pantai Pancer Door serta sejumlah lokasi strategis di Pacitan. Konsep tersebut menjadi pembeda yang memperkuat identitas FFH dibandingkan festival film lainnya di Indonesia.

Penyelenggaraan perdana FFH pada tahun 2025 berhasil diikuti sebanyak 285 film dalam tiga kategori, yakni umum, pelajar, dan eksibisi.

Tahun ini, FFH 2026 mengusung tema INDIGO: Melihat yang tak terlihat. Membaca yang terlupakan. Membangun yang akan datang. Rangkaian kegiatan akan berlangsung mulai Juni hingga September 2026, sementara malam puncak atau awarding dijadwalkan pada 9–12 September 2026.

Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji, mengatakan, FFH telah memberikan dampak positif bagi daerah, baik dari sisi ekonomi maupun pengembangan kegiatan kreatif lainnya. Menurutnya, festival ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang temu bagi para pelaku perfilman dan masyarakat.

"FFH ini yang mendatangkan event lain yang menurut saya itu selama ini bisa mendatangkan wisatawan. Tentu kami mengharapkan FFH 2026 dapat berkolaborasi dengan Kementerian Ekraf hingga mampu menjadi festival Provinsi, nasional bahkan global,” kata Indrata.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengatakan penambahan jumlah layar bioskop di tengah pertumbuhan film Indonesia yang positif perlu diimbangi dengan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat sekitarnya.

“Jangan sampai blunder, kita jangan sampai mendengar satu jeritan tapi melupakan jeritan yang lain. Jumlah layar penting, tapi ketika layar sudah diinvestasikan, sudah dibangun, ada yang bisa masuk gak di situasi ekonomi yang seperti ini?” kata Novita dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi VII DPR RI tentang kreativitas dan distribusi film nasional di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan dalam membangun ekosistem perfilman saat ini selain mempertimbangkan pertumbuhan layar dan akses penayangan film, juga harus dibarengi dengan kemampuan daya beli masyarakat sekitarnya.

Pembangunan bioskop atau penyediaan layar di daerah juga perlu melihat dampak ekonomi yang akan dirasakan masyarakat dengan hadirnya media hiburan di sekitarnya.

“Ini perlu diperjelas dukungan roadmap, target dampak ekonomi yang jelas bagi masyarakat sekitar. Jangan hanya bagi teman-teman pelaku industri film saja, tapi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar yang jelas,” katanya.

Di sisi lain Novita mengatakan pertumbuhan film nasional dalam setahun sampai dua tahun ke belakang menunjukkan tren yang positif dibarengi dengan jumlah penonton film nasional yang ikut bertumbuh.

Data dari Kementerian Ekonomi Kreatif mencatatkan pertumbuhan film nasional pada 2025 menunjukkan rekor tertinggi, dengan total penonton menembus sekitar 65 juta orang dan 178 judul film lokal yang dirilis di bioskop.

Namun jumlah persebaran layar yang bisa menayangkan film-film lokal masih terbatas bahkan cenderung stagnan dan cenderung masih mengistimewakan film asing. Hal ini karena investor yang membangun layar masih melirik film yang lebih menguntungkan secara logika ekonomi.

“Karena logika ekonomi para investor yang membangun layar itu pasti butuh untung, butuh kembali modalnya. Nah kalau salah satu akar masalah ini aja belum mampu dijelaskan solusinya apa, saya rasa ini juga bukan jadi solusi penambahan layar,” kata legislator dari Fraksi PDI-P ini.

Ia pun mengajak para pelaku platform digital di ekosistem perfilman untuk mendesak pemerintah untuk hadir dalam menetapkan regulasi afirmatif terkait intervensi yang dapat membangun ekosistem perfilman yang lebih sehat dari segi persaingan penayangan film dan jumlah layar.

Platform media untuk sosialisasi kultur perfilman dan media pegiat film Indonesia Cinema Poetica yang hadir dalam RDPU bersama Komisi VII mencatatkan jumlah film Indonesia yang tayang di layar bioskop tahun 2025 sebanyak 244 film, namun jumlah layar bioskop seluruh Indonesia hanya 2.500 layar dan terpusat di pulau Jawa menjadi tantangan distribusi film daerah tidak mendapatkan akses penayangan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Lamhot Sinaga mengatakan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia yang mencapai 235 juta jiwa dari total populasi di Indonesia atau sekitar 81 persen dapat mendorong perluasan pasar film Indonesia melalui platform akses film digital secara daring.

“Hampir tadi dikatakan 235 juta pengguna internet, berarti kan yang berpotensi sebagai penonton film,” kata Lamhot dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi VII DPR RI tentang kreativitas dan distribusi film nasional di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Lamhot mengatakan di era global saat ini, nilai ekonomi berbasis kreativitas salah satunya melalui film di berbagai negara lain, sudah menjadi instrumen penunjang ekonomi sebuah negara.

Ia menyebut dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 280 juta jiwa lebih, dan 81 persen diantaranya pengguna internet dapat menjadi kesempatan dalam memperluas pasar distribusi film lokal.

Lamhot mengatakan persoalan distribusi film nasional masih berpusat pada keterbatasan distribusi layar lebar, di mana 70 persen layar berada di Pulau Jawa dan kota besar, sementara 30 persen lagi tersebar di luar pulau Jawa.

“Tidak ada kesamaan akses antara orang di Kalimantan, di Papua, di Sumatera terhadap sebuah film dibandingkan di pulau Jawa. Karena di pulau Jawa ini 70 persen layar lebar yang dimonopoli oleh 3 bioskop besar, terutama XXI,” katanya.

Hal tersebut tidak sebanding dengan ledakan kreativitas dari sineas daerah yang mampu memproduksi puluhan film, terutama film dokumenter panjang yang tidak mendapatkan pasar di bioskop komersial.

Di sisi lain, pemerataan infrastruktur fisik ke seluruh pelosok negeri menuntut investasi yang masif dan proses yang panjang.

Ia mengapresiasi dengan adanya PT Rangkai Kreativitas Indonesia yang menyediakan platform daring sebagai tempat distribusi film nasional yang belum bisa mendapatkan akses layar di jaringan bioskop besar di Indonesia.

Dengan adanya platform penayangan film secara daring dapat menjadi solusi alternatif untuk mencapai ekosistem perfilman yang lebih sehat dan tidak ada monopoli oleh eksibitor yang juga berafiliasi dengan rumah produksi tertentu.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan penonton film nasional belum ditopang infrastruktur yang memadai. Keterbatasan jumlah layar bioskop membuat ruang edar film Indonesia, terutama karya rumah produksi kecil, makin sempit.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produser Film Indonesia, Linda Gozali, menilai industri perfilman nasional sedang memasuki fase krusial setelah pertumbuhan pesat pascapandemi. Momentum yang ada dinilai bisa terhenti jika persoalan mendasar tidak segera dibenahi.

Menurut Linda, industri film bergerak dalam siklus lima tahunan. Fase saat ini disebut menjadi momentum pembaruan agar pertumbuhan tidak berhenti di titik yang sama.

Salah satu persoalan utama ialah kekurangan layar bioskop. Menurut dia, infrastruktur perfilman sebenarnya sudah terbentuk, tetapi kapasitasnya belum cukup untuk menopang pertumbuhan produksi.

“Infrastruktur sebetulnya sudah berdiri, tetapi masih kurang. Salah satunya adalah kekurangan layar,” ujar Linda belum lama ini dalam rapat dengar bersama Komisi VII DPR RI.

Data Perusahaan Film Negara menunjukkan Indonesia saat ini memiliki sekitar 505 bioskop dengan total 2.401 layar. Distribusinya pun timpang. Sekitar 70 persen layar berada di Jawa, disusul Sumatera 15 persen dan Kalimantan 5 persen.

Kondisi ini membuat akses penonton di luar Jawa terbatas. Di sisi lain, film-film baru harus berebut jadwal tayang dalam ruang yang sempit.

Linda menyebut bisnis film selalu sarat ketidakpastian. Dalam kondisi layar yang terbatas, risiko produser makin besar karena keberhasilan film tidak hanya ditentukan kualitas karya, tetapi juga peluang mendapat ruang tayang.

“Film sebagai industri adalah perpaduan antara bagaimana kita me-manage ketidakpastian dan juga mem-balance ketidakwarasan,” kata Linda.

Bisnis.com, JAKARTA - Makin singkatnya jarak waktu penayangan film dari bioskop ke platform OTT (Over-The-Top) dianggap memunculkan kekhawatiran baru di industri perfilman. Kementerian Kebudayaan tengah mengkaji aturan main terkait hal tersebut.

Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Ahmad Mahendra, mengatakan bahwa industri film Indonesia tengah berada di fase yang apik. Angka penonton sebesar 80,27 juta menjadi bukti bahwa perfilman Indonesia terus menunjukkan performa positif.

Walaupun sempat mengalami penurunan pada pertengahan tahun, berbagai dorongan dan strategi berhasil mengembalikan momentum hingga akhir 2025 lalu. Kehadiran film-film blockbuster, seperti Agak Laen Menyala Pantiku, katanya, turut mendorong lonjakan jumlah penonton, hingga akhirnya pada tutup tahun berhasil mempertahankan angka 80 juta penonton.

Namun, kata Mahendra, meskipun secara keseluruhan jumlah penonton tergolong baik, capaian box office pada 2025 menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya. Film-film yang berhasil menembus box office hanya sekitar 12 judul, sedangkan pada 2024 jumlahnya lebih tinggi, mencapai sekitar 20-an.

"Itu menjadi catatan kami, tetapi kami tetap optimis," katanya.

Menurutnya, hal utama yang perlu diperhatikan ke depan adalah menjaga keberlangsungan ekonomi industri film melalui bioskop. Oleh sebab itu, kebiasaan orang menonton di bioskop harus tetap dipelihara.

Namun, seiring kemajuan teknologi, pola distribusi film kini makin beragam, termasuk melalui OTT. Dalam praktiknya, film yang hadir di OTT tidak hanya berasal dari produksi orisinal mereka, tetapi juga dari judul-judul yang sebelumnya diputar di bioskop.

Kemenbud saat ini sedang mengkaji ulang sejumlah kebijakan, termasuk soal penetapan jeda rilis film dari bioskop ke platform OTT. Saat ini, jeda jarak tayang rata-rata sekitar empat bulan, bahkan ada beberapa film yang hanya berselang tiga bulan atau lebih singkat lagi.

"Tapi, ke depan minimal bisa enam bulan, itu yang sedang kita coba atur," imbuhnya.

Namun, pada dasarnya pihaknya tetap optimistis untuk mempertahankan industri dengan penguatan ekosistem di dalamnya, meskipun masih ada sejumlah catatan dan skema yang perlu diperbaiki.

JAKARTA - ‎ Institut Kesenian Jakarta (IKJ) berkomitmen mewujudkan Jakarta sebagai kota sinema melalui Focus Group Discussion (FGD) dan penyerahan Apresiasi Penghargaan Film 2025 yang melibatkan akademisi, pemerintah, dan pelaku industri perfilman nasional.

‎

‎Rektor IKJ Syamsul Maarif mengatakan, sebagai perguruan tinggi seni IKJ memiliki tanggung jawab akademik dan sosial untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan budaya dan penguatan ekosistem perfilman Jakarta.

‎

‎Menurut dia, Jakarta harus berkembang tidak hanya sebagai lokasi produksi film, tetapi juga sebagai ruang ide, kreativitas, dan kolaborasi lintas disiplin seni.

‎

‎"IKJ memiliki peran strategis dalam menyiapkan seniman dan insan perfilman yang akan mengisi ekosistem kota sinema," ujar Syamsul di Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).

‎

Dia menekankan terwujudnya Jakarta sebagai kota sinema membutuhkan kerja kolaboratif dan jejaring yang berkelanjutan.

‎

‎Sekretaris Pembina Yayasan Seni Budaya Jakarta Arie Budhiman menuturkan IKJ merupakan bagian tak terpisahkan dari ekosistem industri kreatif Jakarta yang harus dibangun secara terintegrasi dari hulu ke hilir.

‎

Penguatan kota sinema memerlukan komitmen, kolaborasi, konsistensi, kompetensi, dan dampak yang terukur. ‎"Tanpa konsistensi, mimpi Jakarta sebagai kota sinema akan sulit terwujud," ucapnya.

‎

‎Sekretaris Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Retno Setiowati menilai Jakarta memiliki potensi besar menjadi kota sinema berkelas dunia karena keberagaman budaya, narasi urban, komunitas kreatif yang dinamis, serta infrastruktur pendukung.

‎

Upaya tersebut memerlukan perencanaan strategis dan kolaborasi lintas sektor. ‎"Peran IKJ sangat penting sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia dan laboratorium produksi karya film," katanya.

‎

‎‎‎Dalam rangkaian kegiatan tersebut, IKJ juga menyerahkan Apresiasi Penghargaan Film 2025 kepada para sineas dan pekerja film nasional yakni M Kanz Daffa (Will Today Be A Happy Day), Zancko Zebedillah Zayyaan bersama tim Kolase Films (Rahasia Umum), Suryana Paramita, Yandy Laurens, Hanung Bramantyo, Ismail Fahmi Lubis, dan Azhar Kinoi Lubis.

Kemudian, Amar Haikal, Batara Goempar, Dimas Bagus Triatma, Ical Tanjung, Muhammad Firdaus, Roy Lolang, Eros Eflin, Frans Paat, Aline Jusria, Dinda Amanda, Wawan I Wibowo, Indrasetno Vyatrantra, Ichsan Rachmaditta, Wahyu Tri Purnomo, serta Mira Lesmana.

‎

‎IKJ menyatakan pemberian penghargaan dan forum strategis tersebut menjadi bagian dari penguatan jejaring dan ekosistem perfilman Jakarta. Melalui kolaborasi berkelanjutan antara perguruan tinggi, pemerintah, dan industri kreatif, IKJ optimistis Jakarta dapat tumbuh sebagai kota sinema yang berdaya saing global dan berakar kuat pada budaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pembajakan film Indonesia hingga kini masih marak dan membuat pengusaha di Industri perfilman Indonesia makin resah karena mereka semakin tertekan akan kasus ini.

Bahkan, kini pembajakan film-film Indonesia dinilai lebih canggih. Pembajakan film kini lebih masif dilakukan melalui platform layanan komunikasi untuk membagi file secara ilegal.

Hal ini diungkap oleh Ketua Umum Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) Hermawan Sutanto, di mana kasus pembajakan film Indonesia membuat para pengusaha mengalami kerugian yang cukup besar dari 2017 hingga 2025, yakni mencapai Rp25 triliun.

"Kami melihat ada Rp25 triliun kerugian yang muncul dari streaming terhadap pembajakan film nasional. Jika satu orang menonton film nasional di layanan streaming resmi, maka ada 2,3 kalinya yang menonton bajakan. Ini yang menjadi concern kami," kata Hermawan dalam rapat kerja (raker) Bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (6/11/2025).

Hermawan mengungkapkan, Telegram menjadi platform media sosial yang marak terjadinya pembajakan film Indonesia. Di platform ini, biasanya cukup banyak tautan untuk mengakses layanan streaming ilegal.

"Di Telegram, saya menemukan banyak link-link untuk mengakses streaming ilegal, termasuk ada film-film Indonesia," jelasnya.

Tautan tersebut dibagikan secara gratis dan tentunya merugikan para kreator dan menggerogoti industri kreatif Indonesia.

Hermawan melanjutkan fenomena tersebut bagaikan bendungan yang sedang bocor dan tak membuat pertanian di sekitar bendungan dapat tumbuh baik.

"Industri ekonomi perfilman nasional, menurut kami, bagaikan bendungan yang sudah diisi air, tapi banyak bolongnya, sehingga air yang mengalir ke sawah tidak cukup untuk membuat sawah itu tumbuh subur," ujarnya.

Oleh karena itu, Ia berharap kepada pemerintah agar pembajakan ini bisa diantisipasi lebih lanjut agar pengusaha di industri film nasional bisa berkembang pesat.

"Kami berharap bantuan dari pemerintah supaya kebocoran-kebocoran di bendungan ini bisa lebih cepat dikurangi, kami berharap pembajakan bisa dihentikan lebih cepat agar kami bisa berkembang dengan baik," ucapnya.

Telegram Diminta Gerak Cepat

Pembajakan di Telegram bukan hanya masalah sepele. Dampaknya nyata dan mengkhawatirkan. Karena aksi ini, kreator kehilangan pendapatan dari hasil jerih payah mereka.

Industri kreatif di Indonesia, termasuk industri perfilman Indonesia terancam terhambat oleh praktik pembajakan ini.

Meskipun banyak pihak telah menyuarakan keresahan mereka, upaya untuk menangani pembajakan konten di Telegram masih terkesan lamban.

Karenanya, para pembajak leluasa menyebarkan konten bajakan mereka, merugikan pemilik, pembuat, dan konsumen ingin menikmati konten secara legal.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pelaku industri perfilman Indonesia mengaku resah karena pembajakan film semakin marak terjadi, membuat mereka mengalami kerugian yang cukup besar.

Ketua Umum Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) Hermawan Sutanto mengatakan pembanjakan film nasional telah merugikan industri film nasional sebesar Rp 25 triliun sejak 2017 hingga 2025, di mana pembajakan terjadi karena banyaknya orang yang menonton film Indonesia secara ilegal melalui layanan streaming tak resmi.

"Kami melihat ada Rp 25 triliun kerugian yang muncul dari streaming terhadap pembajakan film nasional. Jika satu orang menonton film nasional di layanan streaming resmi, maka ada 2,3 kalinya yang menonton bajakan. Ini yang menjadi concern kami," kata Hermawan dalam rapat kerja (raker) Bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (6/11/2025).

Bahkan mirisnya, ada salah satu film yang baru tayang di bioskop, tetapi sudah ada banyak orang yang menonton secara ilegal di layanan streaming tak resmi.

"Kebetulan tadi saat ada diskusi, saya menanyakan kepada pelaku industri bioskop, film Indonesia apa yang lagi ramai di bioskop? Di jawab Pangku. Dan setelah itu, saya cepat buka Youtube dan cari film Pangku, ternyata sudah 10.000 yang nonton Pak. Kemudian saya buka Telegram sudah ada 28.000 dan 21.000 di grup yang berbeda nonton Pangku. Padahal kan film Pangku baru rilis di bioskop hari ini," lanjutnya.

Hermawan pun berharap pembajakan ini dapat dicegah lebih lanjut agar industri perfilman Indonesia tak terdampak dari aksi pembajakan tersebut.

"Kami berharap bantuan dari pemerintah supaya kebocoran-kebocoran ini (pembajakan) bisa lebih cepat dikurangi lagi. Padahal dari data ini, Indonesia menjadi negara yang cukup baik industri perfilmannya di ASEAN," jelasnya.

Maraknya pembajakan film Indonesia yang masih terjadi dipicu oleh berbagai faktor, seperti kemudahan akses digital melalui situs ilegal dan platform media sosial, meskipun ada upaya dari pemerintah dan industri untuk memberantasnya melalui penegakan hukum serta kampanye kesadaran publik.

Ada beberapa penyebab pembajakan film Indonesia makin marak, mulai dari perkembangan teknologi hingga kesadaran masyarakat. Perkembangan teknologi memudahkan siapa saja untuk mengunduh atau streaming film secara ilegal dari situs-situs tertentu, bahkan melalui platform media sosial seperti Telegram.

Selain itu, keterbatasan akses bioskop di beberapa wilayah menyebabkan masyarakat lebih memilih solusi bajakan karena lebih murah dan mudah.

Tak hanya itu saja, masih banyak masyarakat yang tidak menyadari atau tidak peduli terhadap dampak negatif dari pembajakan, termasuk kerugian finansial dan non-material bagi para kreator dan industri perfilman.

(chd/wur)
[Gambas:Video CNBC]