JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Stanley Capital International (MSCI) yang membekukan rebalancing saham asal Indonesia pada Mei 2026 dinilai menjadi sinyal bahwa reli pasar modal domestik belum ditopang fondasi yang kuat.

Pengamat pasar modal, Reydi Octa, menilai kebijakan tersebut menggambarkan masih adanya aspek pasar yang belum memenuhi standar investor global.

Isu yang disorot meliputi jumlah saham beredar di publik (free float), tingginya konsentrasi kepemilikan atau high shareholding concentration (HSC), serta aspek investability.

PIXABAY/PETE LINFORTH Ilustrasi pasar saham.

“Menurut saya keputusan MSCI yang masih membekukan perlakuan atas saham Indonesia menunjukkan bahwa masalah utama pasar kita belum selesai, terutama soal kualitas free float, transparansi kepemilikan, dan investability,” ujar Reydi saat dihubungi Kompas.com, Selasa malam (21/4/2026).

Dalam pengumumannya, MSCI mengaku masih mengkaji dampak reformasi pasar modal terhadap aksesibilitas investasi.

Selain itu, MSCI juga akan menggunakan data keterbukaan pemegang saham di atas 1 persen untuk menyesuaikan perhitungan free float.

Namun, MSCI belum akan memasukkan sumber data baru hingga kajian atas reformasi pasar modal Indonesia selesai dilakukan.

MSCI sendiri telah menerima berbagai laporan dari otoritas pasar modal Indonesia, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia, serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Reformasi yang dilaporkan mencakup peningkatan transparansi pemegang saham di atas 1 persen, pendalaman klasifikasi investor, pengenalan kerangka HSC, hingga rencana peningkatan batas minimum free float menjadi 15 persen.

SHUTTERSTOCK/THAPANA STUDIO Ilustrasi aturan free float saham.

Meski demikian, MSCI tetap mempertahankan sikap hati-hati dengan menunda rebalancing saham Indonesia.

Bahkan, sejumlah kebijakan pembatasan masih diberlakukan.

Di antaranya, MSCI membekukan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan jumlah saham (number of shares), tidak menambahkan saham baru ke dalam indeks MSCI Investable Market Indexes (IMI), serta tidak menaikkan klasifikasi saham ke segmen yang lebih besar, termasuk dari Small Cap ke Standard.

Dampak terhadap IHSG

Reydi menilai dampaknya MSCI terhadap IHSG saat ini lebih sebagai penahan sentimen yang membatasi ruang kenaikan.

Pasalnya, investor global masih cenderung wait and see dan belum kembali masuk secara agresif, meskipun tekanan jual tidak sebesar pada akhir Januari 2026.

“Dampaknya ke IHSG saat ini lebih sebagai penahan sentimen dan pembatas ruang naik, karena investor global masih wait and see, bukan lagi panic selling sebesar akhir Januari,” paparnya.

Untuk diketahui, IHSG ditutup melemah pada perdagangan Selasa, turun 34,73 poin atau 0,46 persen ke level 7.559,38.

Dari sisi aktivitas perdagangan, volume transaksi mencapai 43,55 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp 18,01 triliun.

Frekuensi perdagangan menyentuh lebih dari 2,7 juta kali transaksi.

Menariknya, jumlah saham yang menguat mencapai 386 saham, lebih tinggi dibandingkan 264 saham yang melemah, sementara 168 saham bergerak stagnan.

Meski demikian, Reydi menyebut risiko arus keluar dana asing (outflow) tetap terbuka apabila bobot Indonesia dalam MSCI menurun.

Dalam kondisi itu, saham-saham dengan karakteristik HSC dinilai paling rentan karena berpotensi kehilangan dukungan aliran dana pasif, sehingga menghadapi tekanan baik dari sisi likuiditas maupun valuasi.

SHUTTERSTOCK/FEYLITE Ilustrasi saham.

“Risiko outflow tetap ada bila bobot Indonesia di MSCI turun, sementara saham-saham berlabel HSC berisiko paling besar terkena tekanan likuiditas dan valuasi karena bisa kehilangan aliran dana pasif,” paparnya.

Lebih jauh, paling rentan dalam kondisi tersebut bukan ditentukan oleh sektor, melainkan karakter emiten itu sendiri, terutama saham berkapitalisasi besar dengan free float yang terbatas dan kepemilikan yang sangat terkonsentrasi.

Struktur seperti ini membuat likuiditas lebih sensitif terhadap perubahan aliran dana, sehingga ketika minat investor asing melemah, tekanan terhadap harga bisa lebih terasa.

Di sisi lain, langkah reformasi yang dilakukan oleh OJK, BEI, dan KSEI dipandang sudah mengarah ke perbaikan.

Namun, sikap MSCI yang masih menahan penyesuaian menunjukkan bahwa investor global belum sepenuhnya yakin, karena yang dinilai bukan hanya desain kebijakan, tetapi juga konsistensi penerapannya di lapangan.

Dana asing Rp 15 triliun berpotensi keluar

Investment Specialist PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI), Azharys Hardian, mencatat keputusan MSCI yang masih membekukan inklusi saham Indonesia tetap menjadi sentimen negatif bagi pergerakan IHSG.

Namun, reaksi pasar cenderung terbatas karena pelaku pasar telah lebih dulu mengantisipasi kebijakan tersebut.

“Keputusan MSCI untuk tetap membekukan inklusi saham Indonesia memang masih menjadi sentimen negatif yang membayangi IHSG. Namun, jika kita melihat dinamika pasar pada pembukaan perdagangan 21 April, pelemahan yang terjadi menunjukkan bahwa pasar sebenarnya sudah mengantisipasi atau priced-in terhadap keputusan ini,” ucap Azharys saat dihubungi Kompas.com.

Menurutnya, sejak awal investor memang tidak menaruh ekspektasi tinggi bahwa MSCI akan segera memasukkan kembali saham Indonesia ke dalam indeksnya dalam waktu dekat.

Freepik Ilustrasi saham, laba bersih.

Meski begitu, risiko teknis yang perlu diwaspadai adalah potensi arus keluar dana pasif (passive funds) yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 15 triliun.

Nilai itu cukup signifikan dan berpotensi menekan IHSG apabila terjadi dalam waktu singkat.

“Risiko teknis yang perlu kita waspadai adalah potensi outflow dana pasif (passive funds) yang diperkirakan bisa mencapai angka Rp 15 triliun. Angka ini cukup signifikan untuk menekan indeks jika terjadi dalam durasi yang singkat,” paparnya.

Lebih lanjut, risiko likuiditas dan tekanan valuasi diperkirakan akan paling terasa pada emiten yang masuk kategori High Shareholding Concentration (HSC).

MSCI telah mengonfirmasi saham-saham dalam kategori ini akan dikeluarkan dari indeks, sehingga memicu penyesuaian portfolio oleh manajer investasi global.

Dari sisi sektoral, tekanan diperkirakan paling besar terjadi pada sektor energi dan infrastruktur.

Hal ini berkaitan dengan dominasi emiten berkapitalisasi besar seperti PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) dan PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), yang memiliki bobot signifikan dalam indeks.

Fluktuasi pada saham-saham tersebut berpotensi menjadi faktor pemberat bagi kinerja sektoral sekaligus menekan laju IHSG secara keseluruhan di tengah ketidakpastian aliran dana global.

“Sektor yang paling terdampak adalah energi dan infrastruktur. Hal ini tidak lepas dari peran DSSA dan BREN yang memiliki kapitalisasi pasar (market cap) sangat besar, sehingga fluktuasi pada kedua saham tersebut secara langsung menjadi pemberat bagi performa sektor masing-masing sekaligus menekan laju IHSG secara keseluruhan,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons langkah Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membekukan rebalancing saham asal Indonesia pada Mei 2026.

Otoritas menilai keputusan indeks provider global itu bagian dari transparansi dan integritas pasar modal dalam negeri.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, mengatakan MSCI telah mencatat berbagai langkah strategis yang dilakukan OJK bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk memperkuat transparansi dan integritas pasar modal.

MSCI Indeks MSCI

“Berbagai inisiatif strategis di atas merupakan bagian dari upaya berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pasar, memperkuat pelindungan investor, serta mendorong pasar modal Indonesia menjadi lebih kredibel, transparan, dan berdaya saing global,” ujar Hasan lewat keterangan pers, Selasa (21/4/2026).

Adapun sejumlah reformasi yang mendapat perhatian MSCI antara lain peningkatan transparansi kepemilikan saham di atas 1 persen, penguatan granularitas klasifikasi investor, implementasi kerangka High Shareholding Concentration (HSC), serta peningkatan batas minimum free float.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menilai pengakuan awal dari MSCI terhadap langkah reformasi tersebut menjadi sinyal positif terhadap arah kebijakan yang ditempuh Indonesia.

“Ke depan, implementasi langkah-langkah reformasi akan terus dijaga agar berjalan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan, serta diperkuat melalui koordinasi aktif dengan berbagai pihak, termasuk pelaku pasar global,” ucap Friderica.

SHUTTERSTOCK/THAPANA STUDIO Ilustrasi aturan free float saham.

Saat ini, MSCI tengah melakukan asesmen lanjutan dengan memanfaatkan sumber data baru yang dihasilkan dari berbagai inisiatif reformasi pasar modal Indonesia, sekaligus menghimpun masukan dari pelaku pasar global.

Proses itu menjadi bagian penyempurnaan penilaian untuk Index Review MSCI pada Mei 2026 dan Market Accessibility Review pada Juni 2026.

OJK memandang proses tersebut sebagai momentum untuk menunjukkan efektivitas implementasi kebijakan yang telah dijalankan, dengan harapan dapat semakin memperkuat aksesibilitas dan meningkatkan investability pasar modal Indonesia.

Sebagai komitmen reformasi, OJK memastikan terus mendorong penguatan integritas pasar melalui implementasi delapan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia, mencakup peningkatan transparansi, penguatan likuiditas, penegakan hukum dan tata kelola, serta pendalaman pasar.

Melalui berbagai langkah tersebut, OJK meyakini pasar modal Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi lebih dalam, likuid, dan kredibel, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Nasib pasar saham Indonesia menjadi sorotan setelah Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman kompak mengundurkan diri di tengah gejolak pasar yang dipicu kebijakan penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Di tengah dinamika tersebut, OJK dan BEI telah mengagendakan pertemuan dengan MSCI pada Senin (2/2/2026) guna membahas tindak lanjut pembekuan rebalancing indeks saham Indonesia, sekaligus merespons kekhawatiran pasar atas arah kebijakan ke depan.

Pada Jumat (30/1/2026), jajaran pimpinan Self Regulatory Organization (SRO) secara beruntun menyatakan mundur. Dimulai dari Direktur Utama BEI Iman Rachman pada pagi hari sekitar pukul 08.30 WIB, disusul Ketua OJK Mahendra Siregar yang mengajukan pengunduran diri pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB.

Pengunduran diri tersebut terjadi di tengah tekanan pasar saham dalam dua hari terakhir. Indonesia kini memiliki waktu hingga Mei 2026 untuk memperbaiki transparansi data pasar saham. Pasalnya, selain membekukan rebalancing, MSCI juga memberi sinyal penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi frontier market apabila perbaikan transparansi yang diminta tidak dapat dipenuhi oleh SRO.

Jika skenario tersebut terjadi, peluang masuknya dana investor asing ke pasar modal domestik dinilai akan semakin terbatas. Sentimen negatif itu tercermin pada pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sejak pengumuman MSCI pada 27 Januari 2026, yang membuat IHSG ambles hingga 8% dan memicu penghentian perdagangan sementara atau trading halt.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta menilai pergantian pimpinan SRO merupakan hal yang lumrah dalam dinamika pasar. Namun, figur pengganti Mahendra dan Iman nantinya diharapkan memiliki kompetensi, integritas, serta kredibilitas yang lebih kuat di mata pelaku pasar.

"Mundurnya pimpinan OJK tentunya harus bisa menciptakan fungsi otoritas dengan baik ke depan. Terutama di bidang financial market. Yang penting harus cepat cari pengganti, kalau berdasarkan info awal, akan diadakan pertemuan dengan MSCI awal Februari," ujar Nafan saat dihubungi, Jumat (30/1/2026).

Menurut Nafan, SRO masih memiliki ruang waktu untuk melakukan pembenahan dan meningkatkan transparansi data sebelum tenggat Mei 2026. Dengan catatan, pengganti Mahendra dan Iman mampu menunjukkan komitmen kebijakan yang pro pasar, risiko penurunan kelas pasar saham Indonesia dapat dihindari.

"Yang penting harus menekankan komitmen pro market policy. Pokoknya harus ditekankan pada kebijakan itu, ini yang terpenting agar bisa menjaga kepercayaan para pelaku pasar, termasuk MSCI," tegas Nafan.

Sebelumnya, OJK secara resmi mengumumkan pengunduran diri tiga pejabatnya, yakni Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Aditya Jayaantara.

Mahendra Siregar menyatakan pengunduran dirinya bersama dua pejabat OJK lainnya merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan.

"OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional," tulisnya dalam rilis resmi, Jumat (30/1/2026).

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Jajaran direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI),self-regulatory organization(SRO) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar pertemuan pada Kamis (28/1/2026) guna membahas keputusan Morgan Stanley Composite Index (MSCI) yang membekukanrebalancingindeks saham-saham Indonesia. Secara reguler, MSCI akan mengumumkan peta saham pilihan baru melalui rebalancing pada Februari mendatang.

Dalam pertemuan di jeda pertama perdagangan pasar saham, otoritas Bursa mengambil sejumlah keputusan krusial ihwal arah baru pasar saham Indonesia selepas kejadian ini.Bisnistelah merangkum sejumlah poin penting dari pertemuan tersebut:

Pertama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dijadwalkan akan bertemu dengan pihak MSCI pada Senin (2/2/2026). Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menerangkan bahwa hal ini dilakukan guna mengetahui kebutuhan MSCI.

“Jadi kamitake it seriously. Kami terus berdiskusi dengan mereka,hopefullyMei akan sesuai dengan harapan MSCI,” kata Inarno di BEI, Kamis (28/1/2026).

Sejalan dengan itu, OJK juga memutuskan untuk secara sementara waktu akan berkantor di BEI. Hal itu dilakukan guna memastikan upaya perbaikan yang dilakukan oleh otoritas, berjalan.

Kedua, SRO bakal menerbitkan aturan mengenai penerapanfree floatminimum 15% yang akan diterbitkan dalam waktu dekat dengan transparansi yang baik. Selain itu, otoritas juga bakal memberikan tenggat waktu bagi emiten tercatat untuk melakukan penyesuaian dan memberikan opsiexit policydengan proses pengawasan yang tertata.

Aturan baru itu akan diterapkan baik bagi emiten yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun emiten anyar melalui IPO. Peningkatan likuiditas hingga 100% dari kondisi saat ini diharapkan diserap oleh liquidity provider (LP).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi mengatakan peningkatan batas free float membuka peluang masuknya investor institusi domestik untuk memperkuat likuiditas pasar. Dia mencontohkan asuransi milik negara seperti Asabri ataupun pengelola dana pekerja yakni BPJS Ketenagakerjaan dapat mengambil peran.

“BPJS Ketenagakerjaan dan Asabri bisa masuk. [Selain itu] Saya rasa Danantara untuk meningkatkan liquidity, bisa lewat liquidity provider. Jadi tidak langsung sebagai LP, tapi dari anak usaha seperti Mansek (Mandiri Sekuritas) dan lainnya,” ujar Inarno di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kamis (29/1/2026).

Sejalan dengan itu, Ketua OJK Mahendra Siregar mengatakan kemudahan investor institusi dalam berinvestasi telah diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 118/2025 Tentang Tata Cara Pengelolaan Investasi oleh PT Taspen dan PT Asabri (Persero).

"[Upaya untuk mengajak investor institusi masuk ke pasar modal] sudah dan akan terus dilakukan. Kami berharap peraturan untuk BPJS akan menyusul," kata Mahendra.

Ketiga,regulator bakal membuka data pemilik manfaat akhir dari pemegang saham dari 100 emiten. Hal itu sejalan dengan permintaan MSCI guna mengetahui konsentrasi kepemilikan saham.

Keempat, menindaklanjuti proposal yang telah dibuat oleh BEI dan KSEI mengenai pengecualian investor dalam kategoricorporateand othersdalamfree floatdan mempublikasikan kepemilikan saham di atas dan di bawah 5%, regulator memastikan akan mengikuti permintaan MSCI hingga final.

Proposal ini dibagi menjadi dua kategori yakniimmediate termdanmedium term. Padaimmediate term, regulator berupaya menyesuaikan kebutuhan MSCI secepatnya. Regulator menargetkan bahwa Maret 2026 proposal tersebut telah disetujui. Sementara terhadapmedium term, yaitu keterbukaan informasi mengenai kepemilikan saham di bawah 5% akan disetujui secepatnya.

“Apapun respons dari MSCI terhadap hal tadi, kami akan memastikan bahwa kemudian penyesuaian yang dilanjut jika diperlukan akan dilaksanakan sampai final, sehingga diterima sesuai dengan yang dimaksudkan oleh MSCI,” katanya.

Kelima, dalam kaitannya dengan ketersediaan informasi dan penyesuaian tambahan dalamrequestMSCI terkait kepemilikan saham di bawah 5%, regulator berkomitmen untuk melakukannya sesuai denganbest practice international.

Langkah darurat OJK dan SRO sebagai reaksi pasar pasca pengumuman MSCI. Lembaga rujukan investasi global itu mengancam akan menurunkan kelas Indonesia sebagai frontier market alias negara berisiko tinggi dan capital gain tinggi jika tidak berbenah hingga Mei mendatang.

Dampak keputusan penurunan kelas pasar modal Indonesia menjadi frontier market adalah investor pasif seperti reksa dana dan dana pensiun global yang memarkir uangnya di Indonesia akan keluar karena tidak sejalan dengan aturan risiko internal mereka.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.