Jakarta: ICEX Group mengumumkan Tokocrypto telah resmi menyelesaikan proses migrasi ke ekosistem ICEX Group pada 18 Juni 2026. Bergabungnya Tokocrypto membuat jumlah Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) yang telah menyelesaikan proses migrasi ke ICEX Group menjadi lima perusahaan.

Lima PAKD tersebut adalah OSL Indonesia, Upbit Indonesia, Nanovest, Mobee, dan Tokocrypto. Sejumlah PAKD lain juga dijadwalkan menyusul untuk melakukan proses transisi ke ekosistem ICEX Group.

Migrasi ini merupakan bagian dari proses onboarding bertahap para PAKD pendiri ke dalam ekosistem ICEX Group. Proses tersebut dilakukan secara terkoordinasi untuk memastikan keberlangsungan layanan, akses pasar, serta perlindungan aset pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai ekosistem infrastruktur aset keuangan digital terintegrasi yang beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ICEX Group berkomitmen mendukung pengembangan pasar aset keuangan digital yang aman, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Bergabungnya Tokocrypto menjadi momentum penting dalam penguatan infrastruktur pasar aset keuangan digital nasional di tengah pertumbuhan industri yang terus meningkat.

Data OJK menunjukkan nilai transaksi aset kripto di pasar spot pada April 2026 mencapai Rp22,98 triliun, meningkat 2,86% dibandingkan Maret 2026 yang tercatat sebesar Rp22,34 triliun. Dengan capaian tersebut, total nilai transaksi aset kripto secara year-to-date hingga April 2026 mencapai Rp99,01 triliun, atau hampir menembus Rp100 triliun dalam empat bulan pertama tahun ini.

Pertumbuhan itu juga sejalan dengan peningkatan jumlah investor aset kripto di Indonesia.

CEO ICEX Group Kai Hamza mengatakan, bergabungnya Tokocrypto semakin memperkuat komitmen bersama industri dalam membangun ekosistem aset keuangan digital yang teregulasi dan berstandar tinggi.

“Kami menyambut baik bergabungnya Tokocrypto ke dalam ekosistem ICEX Group. Dengan telah bergabungnya lima PAKD hingga saat ini, kami melihat momentum positif bagi penguatan infrastruktur pasar aset keuangan digital Indonesia,” ujar Kai.

“Fokus kami tetap pada pembangunan ekosistem yang mengedepankan integritas pasar, efisiensi operasional, perlindungan investor, dan kepatuhan terhadap regulasi,” lanjutnya.

Sementara itu, CEO Tokocrypto Calvin Kizana menyebut selesainya proses migrasi ke ekosistem ICEX Group sebagai tonggak penting bagi perusahaan untuk memperluas kontribusi dalam pengembangan industri aset digital Indonesia.

“Kami menyambut baik selesainya proses migrasi ke ekosistem ICEX Group. Langkah ini menjadi tonggak penting bagi Tokocrypto untuk terus berkontribusi dalam pengembangan industri aset keuangan digital nasional dan memperkuat ekosistem pasar yang semakin terintegrasi,” kata Calvin.

“Kami percaya kolaborasi antar pelaku industri, dukungan infrastruktur pasar, serta inovasi berkelanjutan akan menjadi fondasi penting bagi perkembangan ekosistem aset digital Indonesia ke depan,” tambahnya.

ICEX Group saat ini beroperasi melalui tiga entitas berlisensi yang membentuk ekosistem infrastruktur aset keuangan digital terintegrasi. Ketiganya adalah Indonesia Crypto Exchange (ICEX) sebagai bursa aset keuangan digital, Crypto Asset Clearing International (CACI) sebagai lembaga kliring, serta International Crypto Custodian (ICC) sebagai pengelola tempat penyimpanan.

Ke depan, ICEX Group akan melanjutkan proses onboarding bagi PAKD pendiri lainnya secara bertahap sesuai kesiapan operasional dan ketentuan regulator. Dengan semakin banyak pelaku industri yang bergabung, ICEX Group optimistis dapat memperkuat fondasi pasar aset keuangan digital Indonesia yang semakin matang, transparan, dan berdaya saing global.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ASM)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bursa Kripto Indonesia PT Central Finansial X (CFX) meluncurkan indeks aset kripto pertama di Indonesia bernama CFX10. Indeks ini diharapkan menjadi acuan baru bagi pelaku pasar untuk membaca arah pergerakan industri aset kripto nasional yang selama ini belum memiliki indikator representatif.

Direktur Utama CFX Subani mengatakan peluncuran CFX10 dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasar terhadap indikator yang mampu menggambarkan kondisi pasar aset kripto secara lebih komprehensif. Saat ini, ribuan aset kripto tercatat dalam Daftar Aset Keuangan Digital (DAKD) yang diterbitkan CFX dengan pergerakan harga yang berbeda-beda.

"Jadi kalau bicara soal pasar aset kripto, belum ada satu parameter yang dapat merepresentasikan kondisi pasar aset kripto Indonesia secara keseluruhan. Hadirnya indeks CFX10 ini dapat menjadi acuan yang kredibel bagi konsumen aset kripto karena dibangun berdasarkan metodologi yang transparan," kata Subani dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2026).

CFX10 mengukur kinerja 10 aset kripto terbesar yang masuk dalam DAKD. Penentuan konstituen indeks dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria, salah satunya kapitalisasi pasar atau market cap aset kripto tersebut.

Perhitungan indeks juga mengacu pada data perdagangan aset kripto yang dilaporkan kepada CFX. Untuk menjaga akurasi dan relevansi terhadap kondisi pasar, komposisi indeks akan dievaluasi setiap tiga bulan.

Saat ini, konstituen CFX10 terdiri atas Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), XRP, Solana (SOL), Tron (TRX), Dogecoin (DOGE), Hyperliquid (HYPE), Bitcoin Cash (BCH), dan Cardano (ADA).

CFX menetapkan sejumlah persyaratan bagi aset kripto yang dapat masuk ke dalam indeks. Aset harus memiliki volume transaksi bulanan di atas rata-rata seluruh aset yang tercatat dalam DAKD selama tiga bulan terakhir serta diperdagangkan di sejumlah Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) dengan tingkat partisipasi tertentu.

Selain itu, aset dari kategori stablecoin, wrapped asset, dan staked asset tidak dimasukkan dalam perhitungan indeks. Seleksi akhir dilakukan berdasarkan peringkat kapitalisasi pasar global dari aset yang telah memenuhi seluruh kriteria tersebut.

Subani mengatakan, peluncuran CFX10 menjadi langkah lanjutan dalam memperkuat transparansi dan pengembangan industri aset kripto nasional yang kini berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut dia, kehadiran indeks tersebut dapat membantu investor memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi pasar sekaligus menjadi fondasi bagi pengembangan produk-produk baru di masa depan.

"Transparansi data adalah fondasi, dan di atas fondasi tersebut, CFX akan terus memacu lahirnya inovasi produk-produk baru dan bisa meningkatkan daya saing industri aset kripto nasional. Ke depan, kami berharap indeks ini dapat menjadi cikal bakal bagi pengembangan produk turunan inovatif lainnya," ujar Subani.

Sebelum meluncurkan CFX10, CFX telah menghadirkan sejumlah infrastruktur pendukung industri, mulai dari penyediaan data pasar, penyusunan DAKD, hingga publikasi data perkembangan industri aset kripto secara berkala.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaku industri aset kripto dan regulator mendorong pengembangan regulasi yang lebih adaptif untuk memperluas pemanfaatan aset digital di Indonesia. Langkah itu dinilai penting agar aset kripto tidak hanya digunakan sebagai instrumen investasi, tetapi juga memiliki manfaat yang lebih luas dalam mendukung ekonomi digital nasional.

Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam CFX Crypto Conference (CCC) 2026 yang digelar PT Central Finansial X (CFX) di Jakarta, Senin (8/6/2026). Forum tersebut mempertemukan regulator, pelaku industri, serta asosiasi untuk membahas pengembangan ekosistem aset kripto di Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso mengatakan, regulator berupaya menjaga keseimbangan antara ruang inovasi dan perlindungan konsumen di tengah perkembangan teknologi yang berlangsung cepat.

“Dalam merespons dinamika inovasi di bidang Aset Keuangan Digital, OJK menerapkan prinsip balance dan technology neutral. Melalui prinsip balance, OJK memastikan bahwa pengembangan inovasi berjalan seiring dengan penguatan manajemen risiko dan perlindungan konsumen sehingga tercipta industri yang sehat, aman dan berkelanjutan,” kata Adi.

Menurut Adi, OJK juga telah menyiapkan mekanisme Regulatory Sandbox sebagai ruang pengujian bagi berbagai model bisnis dan produk baru di sektor aset keuangan digital.

Di sisi lain, pelaku industri menilai Indonesia telah memiliki fondasi infrastruktur yang cukup untuk mendukung pengembangan berbagai inovasi aset digital. Beberapa produk seperti stablecoin berbasis rupiah dan layanan crypto repo mulai bermunculan sebagai alternatif pemanfaatan aset kripto di luar aktivitas perdagangan.

Ketua Umum Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), Robby, mengatakan, industri aset kripto nasional telah menunjukkan pertumbuhan yang lebih teratur dan memiliki tingkat perlindungan yang lebih baik dibanding beberapa tahun lalu.

“Sekarang saatnya kita buktikan hal berikutnya, bahwa inovasi terbaik di ekosistem ini lahir dari dalam negeri. Konsumen kita siap, regulasi mendukung, dan pelaku industri juga siap mengembangkan berbagai inovasi baru,” ujar Robby.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan minat investasi aset keuangan digital di Indonesia semakin diminati. Hal tersebut terlihat dalam pertumbuhan jumlah investor dan transaksi kripto sepanjang tahun berjalan.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (ITSK) OJK, Adi Budiarso melaporkan bahwa pada bulan April 2026 jumlah investor di dalam ekosistem aset keuangan digital dan aset kripto (AKD-AK) mencapai 21,7 juta akun, tumbuh 1,57% month to date (MtD).

Sementara itu, nilai transaksi aset kripto di pasar spot pada April 2026 mencapai Rp22,98 triliun, naik dibandingkan dengan Rp22,34 triliun pada bulan Maret 2026. Secara akumulasi, total nilai transaksi spot kripto Januari-April 2026 mencapai Rp99,01 triliun.

Kemudian, nilai transaksi derivatif aset keuangan digital (AKD) pada April 2026 mencapai Rp5,10 triliun, turun dari Rp5,80 triliun pada bulan Maret 2026. Sepanjang Januari-April 2026, totalnya mencapai Rp21,47 triliun.

"Di tengah fluktuasi nilai transaksi, kepercayaan konsumen aset keuangan digital, termasuk kripto di Indonesia masih terjaga dengan baik," kata Adi dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner OJK bulan Mei 2026, Jumat (5/6/2026).

Adapun, nilai kapitalisasi pasar domestik di dalam ekosistem AKD-AK pada bulan April 2026 meningkat menjadi Rp23,93 triliun, dibandingkan Rp23,36 triliun pada bulan Maret 2026.

Seiring dengan bertambahnya minat terhadap aset keuangan digital dan kripto di pasar Tanah Air, OJK terus menggencarkan literasi dan penegakan perlindungan konsumen. Adi menjelaskan, pada bulan Mei lalu OJK telah menggelar forum literasi di dua universitas, masing-masing di Ambon dan Solo.

"Kegiatan seperti ini merupakan kegiatan yang secara strategis memperkuat literasi keuangan digital kepada masyarakat, khususnya generasi muda," jelasnya.

Sementara di aspek penegakan hukum dan perlindungan konsumen, sepanjang bulan Mei 2026 OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 5 penyelenggara AKD-AK atas pelanggaran POJK yang berlaku di industri aset keuangan digital.

Sanksi tersebut meliputi 3 sanksi berupa peringatan tertulis, 1 sanksi berupa penghentian sementara atas sebagian kegiatan usaha, serta 2 sanksi berupa denda administratif.

"Upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi didorong agar pelaku industri aset keuangan digital selalu memperkuat tata kelola prinsip kehati-hatian dan kepatuhan regulasi agar dapat mendorong kinerjanya lebih baik dan berkontribusi optimal terhadap perekonomian," pungkasnya.

Jakarta: ICEx Group hari ini mengumumkan bahwa PT Multikripto Exchange Indonesia (OSL Indonesia) telah secara resmi menyelesaikan proses transisinya dan efektif bergabung ke dalam ekosistem ICEx Group per 7 Mei 2026. Sebelumnya, OSL Indonesia merupakan anggota CFX.

Sebagai organisasi self-regulatory (SRO) pasar aset keuangan digital berlisensi OJK serta ekosistem infrastruktur aset keuangan digital terintegrasi pertama di Indonesia, ICEx Group terus berkomitmen mendukung pengembangan pasar aset keuangan digital yang aman, transparan, dan patuh regulasi.

OSL Indonesia merupakan salah satu dari sebelas Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) pendiri sekaligus pemegang saham ICEx Group. Transisi ini menjadi tonggak penting dalam proses onboarding bertahap seluruh PAKD pendiri ke dalam ekosistem ICEx, sebuah inisiatif yang dilakukan melalui koordinasi erat dengan CFX guna memastikan keberlangsungan layanan tanpa gangguan bagi investor maupun pelaku pasar.

ICEx Group menyampaikan apresiasi kepada OSL Indonesia atas selesainya proses transisi ini, serta kepada CFX atas profesionalisme dan kolaborasi dalam mendukung proses yang tertib dan terkoordinasi dengan baik.

Perkembangan ini terjadi di tengah momentum penting bagi industri aset keuangan digital Indonesia. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan yang dipublikasikan pada April 2026, jumlah investor aset kripto di Indonesia meningkat dari sekitar 4 juta pada tahun 2020 menjadi lebih dari 21,37 juta per Maret 2026, melampaui jumlah investor pasar modal. Nilai transaksi spot aset kripto bulanan mencapai Rp22,24 triliun pada Maret 2026, mencerminkan pertumbuhan partisipasi pasar yang berkelanjutan.

ICEx Group beroperasi sebagai infrastruktur aset keuangan digital terintegrasi di bawah pengawasan OJK, yang terdiri dari tiga entitas, yaitu Indonesia Crypto Exchange atau ICEx (bursa aset keuangan digital dengan nomor izin KEP-2/D.07/2026), Crypto Asset Clearing International (CACI) (lembaga kliring dengan nomor izin KEP-12/D.07/2026), dan International Crypto Custodian (ICC) (pengelola tempat penyimpanan dengan nomor izin KEP-11/D.07/2026). Struktur terintegrasi ini dirancang untuk memperkuat integritas pasar, efisiensi operasional, serta perlindungan investor dalam ekosistem.

ICEx Group berkomitmen untuk memastikan proses transisi yang lancar dan terkoordinasi bagi seluruh sebelas PAKD, yaitu Ajaib, Floq, Indodax, Mobee, Nanovest, OSL Indonesia, Reku, Samuel Kripto Indonesia, Tokocrypto, Triv, dan Upbit Indonesia. Setiap PAKD akan menyelesaikan transisinya secara bertahap, selaras dengan kesiapan operasional serta tetap mematuhi ketentuan regulasi yang berlaku. Dalam proses ini, ICEx Group juga terus bekerja sama dengan CFX guna memastikan akses pasar yang berkelanjutan, kelangsungan layanan, serta perlindungan penuh terhadap aset pelanggan.

Sejalan dengan hal tersebut, CEO ICEx Group, Kai Hamza, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik bergabungnya OSL Indonesia ke dalam ekosistem ICEx, “Kami menyambut baik OSL Indonesia dan mengapresiasi kolaborasi CFX dalam memastikan proses transisi berjalan secara tertib. Seiring berkembangnya pasar aset keuangan digital Indonesia, fokus kami tetap pada pembangunan infrastruktur yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan ketahanan jangka panjang bagi seluruh pelaku pasar.”

Sementara itu, Vincent Salaka, Head of Marketing dari OSL Indonesia, menyampaikan bahwa transisi ini merupakan bagian dari langkah strategis perusahaan di Indonesia, “Transisi ini mencerminkan fokus kami untuk bertumbuh dalam ekosistem yang mendukung kejelasan regulasi dan kesiapan jangka panjang. Kami melihat peran kami bukan hanya sebagai pelaku pasar, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem aset keuangan digital yang lebih kuat dan inklusif di Indonesia.”

Dari OSL Group, Kevin Cui, Executive Director dan Chief Executive Officer OSL Group, turut menyampaikan pandangannya mengenai posisi strategis Indonesia dalam ekspansi OSL Group, "Dengan lebih dari 21 juta investor aset kripto dan kerangka regulasi yang semakin matang di bawah pengawasan OJK, Indonesia, sebagai salah satu pasar paling strategis bagi OSL, merepresentasikan kombinasi langka antara skala pasar dan kejelasan regulasi. Penyelesaian transisi OSL Indonesia ke ekosistem ICEx mencerminkan keyakinan kami terhadap arah pertumbuhan pasar Indonesia, sekaligus mempertegas komitmen OSL Group untuk membangun generasi baru infrastruktur pasar aset keuangan digital yang seamless."

Partisipasi OSL Indonesia dalam ekosistem ICEX diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan likuiditas pasar, memperluas partisipasi industri, serta memperkuat struktur pasar aset keuangan digital yang lebih tangguh dan terintegrasi.

Seiring dengan perkembangan ekosistem aset keuangan digital Indonesia yang semakin matang, ICEX Group tetap berfokus pada pembangunan infrastruktur yang aman, transparan, dan patuh regulasi guna mendukung pertumbuhan industri yang berkelanjutan di Indonesia.

(ASM)

Kita menyaksikan gelombang inovasi berbasis tokenisasi menjadi bagian nyata dari evolusi pasar keuangan global

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) berupaya mempercepat adaptasi teknologi tokenisasi dalam sektor keuangan digital melalui penyusunan dan peluncuran dokumen kajian (industry consultative paper) bertajuk Pendekatan Kerangka Klasifikasi sebagai Fondasi Pengaturan Aset Keuangan Digital di Indonesia.

Ketua Umum AFTECH Pandu Sjahrir menyatakan peluncuran kajian yang dikembangkan bersama Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) tersebut mencerminkan peran aktif industri fintech dalam proses pembentukan kebijakan keuangan digital nasional.

“Kita menyaksikan gelombang inovasi berbasis tokenisasi menjadi bagian nyata dari evolusi pasar keuangan global. AFTECH hadir sebagai wadah industri, sekaligus sebagai mitra aktif dalam proses perumusan kebijakan,” ujarnya di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan kajian tersebut juga dapat menyajikan kerangka multi aspek yang mencakup perspektif hukum, fungsi ekonomi, pengaturan dan teknis sebagai dasar diskusi bersama antara regulator, pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya.

“Kami percaya bahwa klasifikasi aset digital yang jelas merupakan prasyarat agar tokenisasi bisa berkembang secara sehat, berkelanjutan dan dipercaya oleh pasar di Indonesia," kata Pandu Sjahrir.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta menyatakan inisiatif penyusunan consultative paper tersebut merupakan upaya nyata dalam meningkatkan pemahaman bersama terkait aset keuangan digital.

Ia menuturkan sinergi strategis antara otoritas terkait serta seluruh pelaku industri menjadi pilar utama dalam menghadirkan kerangka kebijakan yang komprehensif dan adaptif, khususnya dalam pengembangan ekosistem keuangan digital serta penguatan perlindungan konsumen.

Melalui penyusunan kajian tersebut, pihaknya berharap dapat mengembangkan ekosistem aset keuangan digital yang terpadu dan kredibel.

“Fokus kami adalah menghadirkan inovasi yang tidak hanya modern, tetapi juga mampu menjamin kedaulatan moneter dan menjaga resiliensi dan stabilitas sistem keuangan secara berkelanjutan,” ucap Filianingsih Hendarta.

Senada dengan Filianingsih, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Adi Budiarso menyambut baik inisiatif yang diusung AFTECH sebagai bentuk keterlibatan aktif industri dalam proses pembuatan kebijakan.

"OJK memandang consultative paper yang diterbitkan dapat menjadi fondasi awal diskusi dalam rangka perumusan kebijakan ke depan, bukan hanya antara OJK dan AFTECH, tetapi juga dengan seluruh pemangku kepentingan yaitu pelaku usaha, asosiasi dan kementerian/lembaga terkait,” tutur Adi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan sederet langkah dalam rangka pengembangan industri aset keuangan digital Tanah Air, yang belakangan tengah melaju dengan cukup kencang.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso, menerangkan kondisi pasar kripto saat ini tengah masuk dalam fase post-bullish. Artinya, selepas menyentuh level tertinggi sepanjang masa pada 2024, pasar mengalami fase konsolidasi yang tecermin dari koreksi harga dan penurunan volume transaksi pada 2025.

OJK mencatat nilai transaksi perdagangan aset kripto pada 2025 senilai Rp482,23 triliun, turun drastis dibandingkan dengan pada 2024 yang mencapai lebih dari Rp650 triliun. Meskipun begitu, jumlah konsumen aset kripto terus meningkat signifikan. Hingga akhir 2025, OJK mencatat sebanyak 20,19 juta konsumen, yang mayoritas berasal dari kelompok usia muda.

”Sektor jasa keuangan dan aset keuangan digital adalah industri yang berkembang sangat pesat. Oleh karena itu terobosan berpusat pada kami ingin memperkuat literasi, pengembangan, inklusinya, juga stabilitas, serta perlindungan konsumen,” kata Adi dalam Konferensi Pers RDKB OJK, Senin (6/4/2026).

Diperinci, Adi menerangkan bahwa OJK berupaya melakukan pengembangan terhadap pasar kripto melaui penguatan ekosistem menjadi lebih kredibel, yang dilandasi dengan literasi inklusi keuangan yang kuat, terintegrasi, dan terlindungi.

Selain itu, OJK bersama Kemenkeu, BI, LPS, hingga DPR disebut telah mendukung penerapan prinsip same activity, same risk, & same regulation, sehingga pengaturan regulasi di bursa kripto disebut telah setara dengan best practices di berbagai belahan dunia.

”Juga kami mulai melakukan penguatan tata kelola Bursa, kliring, kustodian, dan pedagang, guna melindungi kepentingan konsumen,” tegasnya.

Dari sisi regulasi, penerbitan POJK 23 Tahun 2025 mengenai penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto dan penyempurnaan SE OJK 20 Tahun 2024 tentang penyelenggaran aset keuangan digital termasuk aset kripto, dinilai menjadi langkah lainnya untuk memastikan keamanan berinvestasi.

Adi menerangkan bahwa penguatan tata kelola tersebut meliputi penegasan bahwa penyelenggara harus memiliki, menguasai, dan mengendalikan sistem yang dipakai dalam perdagangan maupun penyimpanan transaksi.

”OJK saat ini tengah mempertimbangkan untuk menyusun ketentuan yang berkaitan dengan aktivitas penawaran pasar primer dari ekosistem aset kripto Tanah Air. Saat ini OJK baru mengatur aktivitas perdagangan pasar sekunder dari ekosistem aset kripto,” katanya.

Harapannya, ketentuan anyar ini dapat mendorong munculnya pelaku usaha domestik di industri ini, serta meningkatkan minat dan memberikan opsi yang lebih beragam kepada para investor domestik, yang selama ini memperjualbelikan aset kripto global.

Adapun, OJK mencatat nilai transaksi kripto sepanjang Februari 2026 mencapai Rp24,33 triliun. Realisasi itu mengalami penurunan dibandingkan Rp29,28 triliun pada Januari 2026.

Tidak hanya pada pasar kripto, nilai transaksi derivatif aset keuangan digital (AKD) juga mengalami koreksi yang cukup dalam menjadi hanya Rp5,07 triliun pada Februari 2026, dari Rp8,01 triliun pada bulan pertama 2026.

”Posisi ini adalah menurun dibandingkan posisi Januari 2026 dan ini sejalan dengan penurunan harga sejumlah aset kripto utama di global,” kata Adi.

Dengan kata lain, total nilai transaksi sejak Januari—Februari 2026 di pasar kripto mencapai Rp53,61 triliun. Sementara dalam pasar derivatif aset keuangan digital, total nilai transaksi baru mencapai Rp13,08 triliun.

Sejalan dengan lesunya nilai transaksi pada periode Februari, nilai kapitalisasi pasar aset keuangan digital dan aset kripto turut menurun menjadi Rp23,59 triliun pada Februari 2026. Realisasi itu mencerminkan penurunan dari Rp27,35 triliun pada Januari tahun ini.

”Perkembangan aset keuangan digital dan aset kripto di Indonesia per Februari 2026, jumlah konsumen telah mencapai 21,07 juta konsumen yakni tumbuh 1,76% [dibandingkan Januari],” katanya.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual aset kripto. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Tennet Depository Indonesia (Tennet HQ) sebagai pengelola penyimpanan aset keuangan digital termasuk aset kripto seperti Bitcoin Cs.

Pencabutan izin tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2025.

OJK menyatakan, pencabutan izin usaha berlaku sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK.

"Keputusan Pencabutan Izin Usaha tanggal 12 Maret 2026," ulas Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Aset Keuangan Digital OJK Djoko Kurnijanto dalam pengumumannya Selasa (17/3/2026).

Disebutkan Dengan keputusan tersebut, Tennet Depository Indonesia diwajibkan untuk segera menghentikan seluruh kegiatan usaha sebagai pengelola tempat penyimpanan aset keuangan digital termasuk aset kripto. Perusahaan juga diwajibkan menyelesaikan seluruh kewajiban yang masih berjalan.

“Dengan dicabutnya izin usaha sebagaimana dimaksud, Tennet Depository Indonesia agar melaksanakan penyelesaian kewajiban sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku,” ujar Djoko dalam keterangan resmi.

OJK menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya penegakan regulasi dan penguatan tata kelola dalam industri aset keuangan digital di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan lima pimpinan Otoritas Jasa Keuangan alias OJK pada hari ini, Kamis (12/3/2026).

Pengesahan itu dilakukan oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna (Rapur) yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Friderica Widyasari Dewi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK. Friderica sebelumnya menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK serta sempat dipercaya sebagai Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Sementara itu, Hernawan Bekti Sasongko ditetapkan sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Komisi XI DPR juga menetapkan Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK. Adapun posisi Kepala Eksekutif Pengawas Aset Keuangan Digital dan Kripto diisi oleh Adi Budiarso.

Lalu Dicky Kartikoyono ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (EPK) OJK.

“Apakah laporan Komisi XI DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota Dewan Komisioner OJK tersebut dapat disetujui?” ujar Puan Maharani, yang dijawab dengan persetujuan para anggota dewan.

DPR Beberkan Alasan Pemilihan 5 Nama Pimpinan OJK

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan keputusan tersebut diambil melalui musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kompetensi, kapasitas, serta rekam jejak para kandidat dalam sektor jasa keuangan.

Menurutnya, sejumlah nama yang terpilih dinilai mampu merespons berbagai persoalan strategis yang dihadapi OJK dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu pertimbangan DPR kembali memilih Friderica Widyasari Dewi, yang akrab disapa Kiki, karena dinilai mampu memberikan respons positif terhadap sejumlah persoalan fundamental di OJK meskipun menjabat dalam periode yang relatif singkat.

“Kenapa kita menetapkan kembali Ibu Kiki karena dalam periode yang pendek beliau bisa memberikan respons yang positif terhadap beberapa persoalan fundamental di OJK,” ujar Misbakhun di Kompleks DPR RI, Rabu (11/3/2026).

Selain itu, Hasan Fawzi juga dinilai mampu memberikan respons yang memadai terhadap sejumlah isu strategis di pasar modal, termasuk terkait isu Morgan Stanley Capital International (MSCI). Misbakhun menilai para kandidat yang terpilih juga mampu menunjukkan kapasitas dan pemahaman yang baik saat menjalani proses fit and proper test yang disiarkan secara terbuka kepada publik.

“Pilihan-pilihan itu adalah sebuah pilihan yang menurut saya berdasarkan kemampuan, kapasitas, dan kompetensi yang mereka miliki,” kata dia.

Dia juga mencontohkan sosok Adi Budiarso yang dinilai memiliki pengalaman panjang di sektor keuangan dan terlibat dalam berbagai penyusunan kebijakan serta regulasi. Menurut Misbakhun, Adi turut berperan dalam pembahasan berbagai aturan sektor keuangan, termasuk Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dengan latar belakang tersebut, ia dinilai memiliki kapasitas untuk menangani pengawasan inovasi teknologi sektor keuangan, termasuk aset digital dan bursa kripto. Lebih lanjut, Misbakhun menegaskan bahwa keputusan pemilihan lima anggota Dewan Komisioner OJK tersebut diambil melalui musyawarah mufakat.

“Musyawarah mufakat dengan penuh kekeluargaan, tapi penuh dengan pertimbangan-pertimbangan teknis soal kompetensi dan profesional,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui perizinan 29 entitas dalam ekosistem perdagangan aset kripto hingga awal 2026.

Persetujuan tersebut mencakup satu bursa kripto, satu lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian, dua pengelola tempat penyimpanan (kustodian), serta 25 pedagang aset keuangan digital.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Hasan Fawzi, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari penguatan pengawasan dan kepastian hukum di industri aset kripto dan keuangan digital.

Disebutkan juga, OJK juga telah memberikan persetujuan bagi delapan lembaga penunjang, yakni enam Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan dua Bank Penyimpan Dana Konsumen (BPDK).

Selain itu, ia menuturkan terdapat empat peserta regulatory sandbox yang telah menyelesaikan proses uji coba dan dinyatakan 'Lulus'. Pertama, PT Indonesia Blockchain Persada (Blocktogo) dengan model bisnis tokenisasi emas dengan nama produk Gold Indonesia Republic (GIDR).

Terdapat pula PT Sejahtera Bersama Nano dengan model bisnis tokenisasi surat berharga dengan skema Kontrak Pengelolaan Dana (KPD).

Selanjutnya, PT Teknologi Gotong Royong (GORO) dengan model bisnis tokenisasi manfaat kepemilikan properti dan bertindak sebagai platform perdagangan aset keuangan digital yang memperdagangkan token GORO.

Sementara itu, PT Properti Gotong Royong dinyatakan “Lulus” dengan model bisnis tokenisasi manfaat kepemilikan properti serta bertindak sebagai pemilik dan kustodian atas aset properti yang ditokenisasi melalui platform GORO.

Terkait penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK), Hasan mengatakan terdapat 25 penyelenggara ITSK resmi dan terdaftar di OJK, yang terdiri dari delapan pemeringkat kredit alternatif (PKA) dan 17 penyelenggara agregasi jasa keuangan (PAJK).

Ia menuturkan, para penyelenggara ITSK tersebut berhasil menjalin lebih dari 1.329 kerja sama dengan lembaga jasa keuangan maupun pihak lainnya berdasarkan laporan per Januari 2026.

“Adapun selama bulan Januari 2026, penyelenggara ITSK dengan jenis PAJK telah berhasil menyelesaikan transaksi yang disetujui oleh mitranya senilai Rp2,01 triliun dengan jumlah pengguna PAJK tercatat sebanyak 16,95 juta pengguna,” kata Hasan dalam paparannya kemarin (3/3/20206).

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa kontribusi pajak perdagangan kripto sepanjang Januari-November 2025 mencapai Rp719,61 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi menyatakan transaksi aset kripto hingga akhir Desember 2025 tercatat sebesar Rp482,23 triliun, lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya sebesar Rp650,61 triliun.

"Di 2024, akumulasi kontribusi pajak perdagangan kripto sekalipun transaksinya lebih tinggi, (yakni) Rp650 triliun, angkanya (untuk kontribusi pajaknya) adalah Rp620,4 miliar," tuturnya dalam rapat kerja OJK bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

"Tapi, kita lihat di 2025, sekalipun transaksinya lebih rendah, dengan besaran komponen pengenaan pajak yang sama kontribusi pajaknya jauh lebih tinggi, per November saja sudah tercatat Rp719,61 miliar," lanjut Hasan.

Ia mengatakan kenaikan pendapatan pajak di tengah penurunan nilai transaksi tersebut menjadi indikasi bahwa para pedagang aset keuangan digital semakin patuh terhadap ketentuan perpajakan setelah berada di bawah pengawasan OJK.

Meskipun demikian, para pelaku industri aset keuangan digital nasional menilai tarif pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,21 persen cukup memberatkan industri.

"Karena kalau kita perhatikan angka komponen biaya yang dikenakan dari para pedagang saja angkanya itu (hanya) 2-3 angka di belakang koma secara persentase dari setiap transaksi yang dilakukan," kata Hasan.

Selain itu, ia menuturkan, besaran tarif PPh tersebut lebih tinggi dibandingkan yang dikenakan di industri sejenis di tingkal regional maupun global.

Ia menyatakan kondisi tersebut semakin menimbulkan tantangan bagi industri aset keuangan digital di Indonesia karena sebanyak 72 persen dari 25-29 pedagang aset keuangan digital yang berizin OJK masih mencatatkan kerugian usaha.

Ia pun meminta semua pihak untuk mendorong kemajuan ekosistem aset keuangan digital nasional, mengingat industri tersebut masih dalam tahap awal pengembangan sehingga membutuhkan dukungan insentif agar dapat tumbuh dan bersaing, terutama menghadapi platform asing.

"Dari data yang ada, memang ditengarai atau terindikasi sebagian besar atau mayoritas transaksi konsumen lokal atau domestik masih disalurkan atau dilakukan tanpa melalui ekosistem domestik dan masih dilakukan para pedagang dan bursa-bursa di regional dan global," ujar Hasan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut mayoritas pedagang aset keuangan digital atau PAKD di Indonesia masih membukukan kerugian.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, menyebutkan bahwa dari sebanyak total 25 PAKD yang telah berizin, sekitar 72% di antaranya masih mencatatkan kerugian usaha.

“Dari 25 data PAKD itu masih 72%-nya tercatat mengalami kerugian usaha. Jadi memang industri ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut dan mendorong penetrasi pasar yang lebih tinggi,” ujarnya dalam rapat bersama dengan Komisi XI, Rabu (21/1/2026).

Hasan menyebut, salah satu penyebabnya adalah sebagian besar atau mayoritas transaksi lokal atau domestik disalurkan tanpa melalui ekosistem domestik atau dengan kata lain terindikasi atau dilakukan melalui pedagang dan bursa-bursa di regional dan global.

“Nah ini menjadi PR bagaimana kami bisa menarik minat transaksi konsumen domestik untuk tidak lagi menggunakan kanal-kanal atau para pedagang asing tapi memanfaatkan ekosistem di domestik” lanjutnya.

Sejauh ini, berdasarkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) 2024–2028, OJK mencatat capaian awal yang positif, baik dari sisi kerangka regulasi, peningkatan pengawasan, maupun pembentukan ekosistem inovasi yang semakin matang.

Memasuki 2026, OJK menetapkan fokus kebijakan pada akselerasi pengembangan ekosistem keuangan digital yang inovatif, terintegrasi, dan berintegritas.

Fokus tersebut mencakup penguatan tata kelola pelaku usaha, integritas pelaporan, kepatuhan terhadap ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme atau APU-PPT, keamanan siber, serta penerapan pengawasan berbasis risiko yang semakin mengandalkan teknologi.

Dalam konteks ini, OJK juga menaruh perhatian serius pada maraknya kegiatan aset keuangan digital dan kripto yang beroperasi tanpa izin.

OJK menegaskan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha, pemasaran, promosi, maupun fasilitasi perdagangan aset keuangan digital di Indonesia wajib memiliki izin dan berada di bawah pengawasan OJK. Langkah ini ditempuh untuk menjaga kepercayaan publik, melindungi konsumen, serta memastikan inovasi berkembang dalam kerangka hukum dan tata kelola pasar yang jelas.

Dalam penanganan entitas tidak berizin, OJK mengedepankan pendekatan inklusif dan partisipatif dengan melibatkan asosiasi industri seperti Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH). Upaya tersebut dilengkapi langkah preventif melalui edukasi publik, publikasi daftar entitas berizin dan tidak berizin, serta koordinasi lintas lembaga dengan kementerian dan otoritas terkait.

Selain itu, OJK memperkuat pengawasan terhadap pola pemasaran digital, termasuk iklan dan promosi di media digital yang mengarah pada penawaran jasa aset keuangan digital tanpa izin.