Bisnis.com, JAKARTA — Proses seleksi pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menjadi pusat perhatian pelaku industri telekomunikasi. Dalam menentukan nilai lelang, pemerintah tidak hanya melihat aspek angka semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai ekonomi strategis serta potensi pendapatan negara.

Penentuan nilai ini melibatkan perhitungan biaya peluang (opportunity cost) melalui mekanisme yang terukur. Langkah pertama dimulai dengan penetapan Harga Dasar Penawaran (Reserve Price). Angka ini merupakan nilai minimal yang wajib ditawar peserta lelang.

Komdigi menggandeng konsultan independen guna melakukan studi valuasi berdasarkan tren pasar global dan daya beli industri dalam negeri. Selain itu, dilakukan analisis benchmarking untuk membandingkan harga per MHz per populasi ($Price/MHz/Pop$) dengan hasil lelang di negara-negara yang memiliki karakteristik ekonomi serupa.

Nilai yang dihasilkan dari proses lelang nantinya diterjemahkan ke dalam dua bentuk pembayaran utama, yaitu Up-front Fee dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) tahunan. Up-front Fee adalah biaya izin awal yang dibayarkan satu kali di depan, biasanya sebesar dua kali harga penawaran. Sementara itu, BHP tahunan dibayarkan sepanjang masa konsesi 10 tahun dengan mempertimbangkan indeks inflasi.

Dalam perhitungan BHP tahunan, pemerintah menggunakan formula Nilai Konsumsi Indeks Cakupan Bandwidth (NKICB). Parameter ini menjadi instrumen krusial untuk memberikan gambaran konkret mengenai beban biaya yang harus ditanggung operator seluler. Perhitungan NKICB secara umum mengikuti logika koefisien pita (K) yang menilai kelangkaan frekuensi, indeks wilayah (I), lebar pita atau bandwidth (B), serta harga dasar satuan (H).

Pita 700 MHz, yang sering dijuluki sebagai "The Coverage King", memiliki karakteristik unik. Meski bandwidth-nya relatif lebih kecil, nilai per MHz-nya sangat tinggi karena jangkauan sinyal yang luas. Sebaliknya, pita 2,6 GHz atau "The Capacity Beast" memiliki nilai total BHP sangat besar karena lebar pita yang diambil biasanya masif, mencerminkan kapasitas trafik tinggi untuk layanan 5G perkotaan.

Sebagai gambaran simulasi perbandingan biaya antara dua blok frekuensi dengan asumsi harga dasar satuan hasil lelang sebesar Rp20 miliar per MHz per tahun untuk wilayah nasional.

Pada blok 700 MHz dengan lebar pita 20 MHz per blok, estimasi BHP tahunan mencapai sekitar Rp400 miliar. Jika diakumulasikan selama 10 tahun masa izin, total biaya mencapai Rp4 triliun. Namun, pada tahun pertama, pemenang lelang wajib membayar Up-front Fee sebesar Rp800 miliar ditambah BHP tahun berjalan Rp400 miliar, sehingga total komitmen tahun pertama mencapai Rp1,2 triliun.

Sementara itu, pada blok 2,6 GHz dengan lebar pita 50 MHz, beban finansial jauh lebih besar. Estimasi BHP tahunan berada di angka Rp1 triliun, atau mencapai Rp10 triliun untuk jangka waktu 10 tahun. Perbedaan nilai NKICB ini mencerminkan keseimbangan antara pemanfaatan kapasitas luas untuk 5G dan efisiensi infrastruktur.

Komdigi menggunakan sistem e-Auction dengan metode Simultaneous Multiple Round Ascending (SMRA) agar harga yang terbentuk mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Melalui penawaran bertahap, nilai akhir ditentukan oleh titik jenuh tertinggi yang berani dibayar operator.

Pada akhirnya, penentuan nilai NKICB merupakan titik temu antara keinginan pemerintah memaksimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menjaga kemampuan finansial operator. Jika parameter biaya dipatok terlalu tinggi, ruang bagi operator untuk melakukan investasi infrastruktur akan menyempit, yang pada gilirannya berisiko membebani konsumen melalui kenaikan harga paket data.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengungkapkan penggunaan skema seleksi frekuensi cara lama, yaitu lelang harga, pada alokasi frekuensi 2,6 GHz berpotensi membuat beban operator seluler makin bengkak di tengah kondisi sulit.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir menilai beban regulatory charge yang ditanggung industri operator seluler di Indonesia sudah terlalu tinggi dan berpotensi menggerus kesehatan industri apabila skema lelang harga tetap dipertahankan.

Saat ini, rasio regulatory charge Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi industri telekomunikasi Indonesia tercatat di atas 12,2%, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara ASEAN yang berada di bawah 5%, rasio global sekitar 7%, serta kawasan Asia Pasifik (APAC) sebesar 8,7%.

Berdasarkan analisis internal ATSI, estimasi regulatory charge secara industri berpotensi melonjak hingga lebih dari 28% apabila seleksi pita frekuensi 700 MHz, 2,6 GHz, 3,5 GHz, dan 26 GHz masih menggunakan skema seleksi serta formula BHP yang sama seperti saat ini.

“Itu bisa lebih di atas 12,2%, kalau skemanya masih seleksi dan BHP masih seperti sekarang. Masih lelang dan bukan beauty contest ya maka akan seperti itu,” kata Marwan dalam Bisnis Indonesia Forum: Menanti Frekuensi Baru Demi Akselerasi Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, dikutip Sabtu (27/12/2025).

Marwan menambahkan, sejumlah negara telah mulai mengubah pendekatan dalam seleksi spektrum. Bahkan, Amerika Serikat (AS) disebut telah beralih ke pendekatan beauty contest.

Menurut ATSI, skema tersebut memungkinkan pemerintah menilai kesiapan serta komitmen operator dalam membangun jaringan, tidak semata-mata berdasarkan kemampuan membayar.

“Beauty contest itu tiga kandidat yang ikut tiga kandidat yang menang. Namun harganya nanti ditentukan,” kata Marwan.

Saat ini, operator seluler di Indonesia terdiri dari Telkomsel, XLSMART, dan Indosat. Marwan menyebutkan, total spektrum yang digunakan industri seluler baru mencapai sekitar 1.012 MHz, sehingga ruang untuk ekspansi jaringan 5G masih terbuka lebar.

Dia menjelaskan, rencana pembukaan pita 700 MHz (low band) serta pita 2,6 GHz dan 3,5 GHz (mid band) perlu dikaji secara matang, terutama terkait kebutuhan bandwidth riil untuk layanan 5G.

Sebagian operator telah memiliki pita low band seperti 900 MHz, sehingga minat terhadap pita 700 MHz dapat berbeda antaroperator.

“Ada satu yang memiliki low band 700 Mhz, tapi yang dua belum tentu itu, mungkin mereka lebih 2,6 atau 3,5, karena real 5G spektrum,” kata Marwan.

Menurut ATSI, tambahan bandwidth tetap diperlukan, baik di low band maupun mid band, guna menjaga keseimbangan antara cakupan dan kapasitas jaringan.

Berdasarkan studi GSMA, dalam periode 2024–2030, teknologi 5G diperkirakan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp650 triliun atau sekitar US$41 miliar.

Pada 2030, kontribusi 5G diproyeksikan mencapai 0,6% terhadap PDB atau sekitar Rp172 triliun.

Namun demikian, Marwan menilai kontribusi tersebut masih bersifat makro dan belum sepenuhnya tercermin pada pendapatan operator seluler.

“Jadi 0,6 [kontribusi 5G] ini untuk operator-nya masih belum kelihatan, sebenarnya para operator melihat,“ katanya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah melaksanakan seleksi pita frekuensi 1,4 GHz untuk layanan akses nirkabel pita lebar, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025.

Pemerintah juga berencana membuka lelang pita frekuensi 2,6 GHz dan 700 MHz untuk mendukung penggelaran jaringan 5G.

Pita 700 MHz dinilai strategis karena memiliki jangkauan luas untuk wilayah pedesaan dan pinggiran kota, sementara pita 2,6 GHz menawarkan keseimbangan antara cakupan dan kapasitas data tinggi untuk layanan 5G.

Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat Telematika Nasional (Mastel) menilai seleksi frekuensi dengan skema lelang harga berisiko membuat pergelaran 5G di Indonesia melambat dan digitalisasi makin tertinggal.

Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika, Sigit Puspito Wigati Jarot, mengatakan bahwa sistem lelang harga akan memberatkan operator dari segi finansial. Akibatnya, jaringan lambat dibangun dan tujuan 5G tidak tercapai, serta digitalisasi makin tertinggal.

Operator harus menyiapkan dana setiap tahun untuk membayar frekuensi di tengah ongkos penggelaran internet yang tidak murah.

Data ATSI menyebut biaya yang dibayarkan operator seluler untuk ongkos regulasi, termasuk bayar frekuensi tahunan, telah mencapai Rp20 triliun. Nilai tersebut setara 12,2% dari pendapatan yang dibukukan.

“Kalau lelang otomatis kan operator yang punya lelang, yang menang lelang akan menggelar. Tapi kan tadi di presentasi orang bilang operator itu enggak punya cukup napas,” kata sigit dalam acara Bisnis Indonesia Forum dengan tema Menanti Frekuensi Baru Demi Akselerasi Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Selasa (23/12/2025).

Sigit juga memaparkan bahwa Indonesia seharusnya tidak fokus pada satu cara, terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan, seperti beauty contest. Indonesia pada awalnya pernah melakukan beauty contest pada tahun 2013, namun tetap ada perbaikan yang harus diperhatikan.

“Ada opsi kedua gitu, beauty kontes kan, dan kita pernah kontes waktu ya 2013,” kata Sigit.

Skema beauty contest cukup baik, kata Sigit, hanya saja membutuhkan kerja keras di sisi regulator karena harus menilai banyak aspek teknis dan bisnis tidak sekedar membandingkan harga.

Namun untuk menjalankan skema ini, harus dipastikan bahwa penilaian dilakukan secara benar dan transparan sehingga tidak muncul persepsi di kemudian hari bahwa Komdigi ‘main belakang’.

“Tapi kalau kontes memang nanti khawatir ini apa namanya main apa ada main belakang”

Sigit juga berpendapat bahwa perlu adanya desain yang sangat hati-hati. Jika kriteria tidak jelas, beauty contest bisa gagal mencapai tujuan.

Untuk mengoptimalkan spektrum frekuensi yang belum terlelang, Sigit menyarankan agar Komdigi membuat regulasi spektrum yang lebih fleksibel dan inovatif, tidak hanya lelang harga yang mahal.

Regulasi di Indonesia butuh pembaharuan agar bisa mengikuti perkembangan kontribusi spektrum 5G.

Kedua, Sigit menjelaskan bahwa pemerintah bisa menggunakan mekanisme kombinasi (hybrid) misal lelang dengan beauty contest atau skema berbagi jaringan.

Dengan cara ini pengembangan spektrum 5G bisa merata ke segala daerah yang ada di indonesia, misal di daerah perkotaan bisa menggunakan mekanisme lelang atau beauty contest sedangkan untuk daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) bisa menggunakan mekanisme yang lebih cocok.

Tiga, tujuan utama harus jelas, apa yang ingin dicapai oleh pemerintah dan apa dampak ekonomi dan digital yang ingin dicapai 3 sampai 5 tahun kedepan, bukan sekedar uang masuk cepat.

“Kalau cara lama terus dipakai, indonesia akan makan tertinggall dalam transformasi digital,” kata Sigit. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA -Komdigi sedang menyiapkan tiga skema untuk seleksi penggunaan spektrum frekuensi 2,6 GHz dan 700 MHz yang bakal digunakan untuk layanan 5G.

Menemukan skema yang tepat menjadi faktor krusial untuk arah operator telekomunikasi-seperti Telkomsel dari Grup Telkom (TLKM), Indosat (ISAT) dan XLSmart (EXCL)-antara melanjutkan tren positif atau sebaliknya.