Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menetapkan mekanisme elektronik sebagai prosedur utama dalam seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz tahun 2026. Melalui sistem e-Auction (lelang), pemerintah berupaya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pendistribusian sumber daya spektrum nasional.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Bisnis, Kamis (23/4/2026) proses seleksi ini menggunakan metode lelang harga, di mana calon peserta memiliki fleksibilitas untuk mengajukan penawaran pada salah satu atau kedua objek pita frekuensi yang tersedia.

Kepastian ini menjadi krusial bagi operator seluler dalam menyusun strategi ekspansi jaringan, terutama untuk penguatan layanan 4G dan implementasi 5G di masa mendatang.

Dokumen Seleksi menjadi acuan utama yang mengatur seluruh rincian prosedur, waktu pelaksanaan, hingga aspek kepatuhan teknis. Seluruh calon peserta wajib mematuhi aturan main yang tertuang dalam dokumen tersebut guna memastikan proses kompetisi berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Langkah awal bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler untuk mengikuti seleksi adalah memperoleh akun sistem e-Auction. Tim Seleksi menjadwalkan pengambilan akun pada tanggal 29 hingga 30 April 2026, mulai pukul 09.00 sampai 15.00 WIB.

Proses pengambilan akun dilakukan secara fisik di Sekretariat Tim Seleksi yang berlokasi di Gedung Sapta Pesona Lantai 8, Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta Pusat. Kehadiran perwakilan perusahaan di lokasi ini menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan akses ke dalam sistem pelelangan elektronik yang telah disiapkan.

Setelah akun berhasil diperoleh, calon peserta dapat melangkah ke tahap berikutnya, yaitu pengambilan Dokumen Seleksi. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan komprehensif mengenai persyaratan administratif dan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap peserta lelang.

Pemerintah memberikan tenggat waktu yang cukup longgar bagi calon peserta untuk mempelajari aturan main seleksi. Pengunduhan Dokumen Seleksi melalui sistem e-Auction dimulai pada Rabu, 29 April 2026 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada Kamis, 7 Mei 2026 pukul 15.00 WIB.

Sistem e-Auction menjadi kanal tunggal dalam pendistribusian dokumen, kecuali terjadi kendala teknis yang bersifat luar biasa. Jika terdapat permasalahan pada sistem, Tim Seleksi akan memberikan informasi resmi melalui situs web Kementerian Komunikasi dan Digital guna memastikan proses tetap berjalan lancar.

Keputusan yang ditetapkan oleh Tim Seleksi selama proses ini bersifat final dan mengikat. Melalui jadwal yang ketat dan prosedur digital yang terukur, pemerintah berharap alokasi spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz ini dapat segera dimanfaatkan oleh industri telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas konektivitas digital di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memulai proses seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz untuk tahun anggaran 2026. Langkah strategis ini bertujuan mengoptimalisasi sumber daya spektrum guna memperluas jangkauan jaringan mobile broadband di seluruh wilayah kedaulatan Indonesia.

Objek seleksi kali ini mencakup dua pita frekuensi dengan karakteristik berbeda namun saling melengkapi. Pada pita 700 MHz, pemerintah menawarkan total 3 blok dengan moda Frequency Division Duplexing (FDD). Rinciannya terdiri dari 1 blok seluas 30 MHz (2x15 MHz) serta 2 blok lainnya masing-masing sebesar 20 MHz (2x10 MHz).

Sementara itu, pada pita 2,6 GHz, terdapat 3 blok yang tersedia menggunakan moda Time Division Duplexing(TDD). Alokasi pada pita ini memiliki kapasitas lebih besar, yakni satu blok 80 MHz, satu blok 60 MHz, dan satu blok 50 MHz.

“Kedua pita frekuensi ini memiliki masa berlaku Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) selama 10 tahun dengan wilayah layanan mencakup skala nasional,” tulis dokumen yang diterima Bisnis, Kamis (23/4/2026).

Pemerintah menetapkan kriteria spesifik bagi pelaku usaha yang ingin memperebutkan spektrum "emas" ini. Peserta seleksi wajib memiliki izin penyelenggaraan jaringan bergerak seluler serta berada dalam kondisi keuangan yang sehat. Perusahaan tidak boleh dalam pengawasan pengadilan terkait kepailitan atau sedang dihentikan kegiatan usahanya berdasarkan putusan hukum tetap.

Prinsip persaingan usaha yang sehat juga menjadi prioritas. Calon peserta tidak diperkenankan terafiliasi dengan peserta seleksi lainnya. Transparansi ini diharapkan menghasilkan pemenang yang mampu mengelola spektrum secara maksimal demi kepentingan publik.

Selain aspek legalitas, peminat wajib menyerahkan dokumen permohonan yang komprehensif. Dokumen tersebut meliputi jaminan keikutsertaan (bid bond), rencana bisnis selama masa berlaku izin, serta laporan keuangan teraudit selama tiga tahun terakhir sebagai bukti kapasitas fiskal perusahaan.

Seleksi ini bukan sekadar urusan alokasi teknis, melainkan sarana peningkatan layanan publik. Pemenang seleksi terikat komitmen untuk memperluas jangkauan mobile broadband standar minimal 4G/LTE pada desa atau kelurahan yang telah ditentukan dalam dokumen seleksi. Target jangkauan ini harus dipenuhi dalam kurun waktu maksimal lima tahun.

Ekspansi teknologi masa depan juga menjadi poin krusial. Pemenang wajib menyatakan komitmen peningkatan jangkauan menggunakan standar teknologi International Mobile Telecommunications-2020 (5G) di berbagai kota dan kabupaten. Implementasi 5G ini diharapkan menjadi pendorong utama transformasi digital dan ekonomi nasional di masa mendatang.

Terakhir, aspek kepatuhan finansial jangka panjang menjadi syarat mutlak. Peserta harus berkomitmen menyerahkan jaminan pembayaran biaya izin pita frekuensi radio tahunan hingga masa berlaku izin berakhir. Melalui proses seleksi yang akuntabel, pemerintah berupaya memastikan spektrum frekuensi radio dikelola oleh penyelenggara yang memiliki visi kuat dalam membangun ekosistem digital Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengumumkan rencana seleksi pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz pada 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas layanan internet pita lebar bergerak (mobile broadband), minimal berbasis teknologi 4G, terutama di wilayah desa/kelurahan yang masih terbatas akses telekomunikasinya.

PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menyambut positif rencana pemerintah tersebut. VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi menilai langkah ini krusial untuk memperkuat ekosistem telekomunikasi nasional sekaligus memperluas akses layanan broadband yang cepat, stabil, dan berkelanjutan.

“Sebagai operator digital terdepan, Telkomsel berkomitmen mendukung percepatan transformasi digital nasional,” kata Fahmi kepada Bisnis pada Jumat (10/4/2026).

Fahmi menambahkan, Telkomsel terus mempersiapkan teknologi dan mengembangkan infrastruktur agar spektrum baru ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghadirkan layanan yang relevan dan berdampak.

Menurutnya, proses seleksi diharapkan berjalan baik dan produktif, sehingga tidak hanya memberikan nilai tambah bagi industri serta memperkuat daya saing sektor digital, tetapi juga menjaga kesehatan industri dan keberlanjutan investasi.

“Dengan demikian, langkah ini akan turut mendukung target strategis Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi secara inklusif dan berkesinambungan,” kata Fahmi.

Sementara itu, PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) menilai terdapat sejumlah aspek penting yang perlu diperhatikan dalam proses seleksi frekuensi. Group Head Corporate Communications & Sustainability XLSMART Reza Mirza menekankan pentingnya mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel, harga spektrum yang terjangkau, serta alokasi yang adil bagi seluruh operator.

“Selain itu, penerapan batasan kepemilikan spektrum [spectrum cap] juga perlu dipertimbangkan guna mencegah dominasi spektrum oleh satu pihak dan memastikan persaingan yang sehat antar operator,” kata Mirza kepada Bisnis pada Jumat (10/4/2026).

Dia menegaskan seluruh kebijakan tersebut harus tetap berorientasi pada penyehatan dan keberlanjutan industri telekomunikasi nasional dalam jangka panjang.

Mirza juga berharap jika terdapat kewajiban tambahan dalam seleksi, hal itu tidak memberatkan operator dan dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing perusahaan, sehingga spektrum yang diperoleh bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan.

“Sekaligus mendorong penyehatan dan keberlanjutan industri telekomunikasi Indonesia secara keseluruhan,” katanya.

Harga hingga Skema Lelang Dinantikan

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menilai seleksi frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz merupakan langkah yang telah lama ditunggu oleh operator.

Menurutnya, kedua pita frekuensi tersebut merupakan spektrum utama untuk pengembangan 5G, sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan.

“Tapi ya isu utama adalah masalah harga spektrum. Kita berharap harga spektrum terjangkau dan ada insentif bagi operator untuk menyebarluaskan 5G, di tengah isu ekonomi dunia yang berat dan tantangan biaya regulasi sektor telekomunikasi Indonesia yang tinggi,” kata Heru saat dihubungi.

Heru menekankan pentingnya kejelasan mekanisme lelang, apakah dilakukan bersamaan atau bertahap, termasuk jumlah blok dan lebar pita yang ditawarkan. Menurutnya, hal tersebut akan menentukan harga frekuensi, jumlah operator yang memperoleh spektrum, serta kualitas layanan 5G yang dihasilkan.

“Dan tak ketinggalan adalah lelang harus transparan dan dalam tim lelang tidak boleh ada yang konflik kepentingan,” katanya.

Dia juga menyoroti pentingnya pengaturan blok frekuensi yang efisien dan berkesinambungan (contiguous), misalnya 2×25 MHz atau lebih untuk pita 700 MHz, serta blok yang cukup lebar di 2,6 GHz.

“Jadi di 700 MHz bisa empat blok, di 2,6 GHz bisa tiga blok,” tuturnya.

Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward menilai skema seleksi ideal adalah kombinasi antara lelang harga, pemerataan, dan beauty contest, termasuk kemungkinan penerapan frequency sharing.

Menurutnya, tujuan utama seleksi harus berorientasi pada manfaat dan pemerataan layanan.

“Harga tentu sesuai research price bukan adu tinggi atau terlalu tinggi, sehingga operator akan cepat melakukan pembangunan secara merata dan pemanfaatannya segera dirasakan masyarakat serta harga yang terjangkau,” kata Ian.

Ian juga menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan lelang agar tidak makin tertunda.

“Sebenarnya sudah terlambat, segera dilakukan lelang sehingga keterlambatan tidak berlarut larut,” katanya.

Target Pemerintah dan Urgensi Lelang

Untuk mendukung pelaksanaan seleksi, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid telah menerbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 175 Tahun 2026 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 2,6 GHz. Proses seleksi akan dilaksanakan oleh tim khusus yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Nomor 176 Tahun 2026, dengan menekankan asas transparansi, kepastian hukum, dan akuntabilitas.

Lelang frekuensi ini menjadi kunci pencapaian target pemerintah dalam pengembangan jaringan. Komdigi menargetkan cakupan 5G mencapai 8,5% dari luas permukiman nasional pada 2026, meningkat dari capaian 6,33% pada 2025.

Sementara itu, cakupan 4G ditargetkan meningkat dari 98,95% populasi pada 2025 menjadi 99,05% pada 2026. Di sisi lain, kecepatan mobilebroadband ditargetkan naik dari 63,51 Mbps menjadi 80 Mbps, serta fixed broadband dari 51,84 Mbps menjadi 64 Mbps.

Cakupan fixed broadband juga ditargetkan mencapai sekitar 82% kecamatan pada 2026, sementara program Kampung Internet ditingkatkan dari 1.194 titik menjadi 2.194 titik.

Sebagai informasi, pita frekuensi 700 MHz merupakan low-band yang dikenal sebagai “digital dividend” hasil migrasi siaran televisi analog ke digital (Analog Switch Off/ASO). Frekuensi ini memiliki jangkauan luas dan kemampuan penetrasi yang baik, sehingga efektif untuk memperluas cakupan layanan hingga ke wilayah terpencil serta meningkatkan kualitas sinyal di dalam ruangan.

Adapun pita frekuensi 2,6 GHz merupakan mid-band yang berperan penting dalam meningkatkan kapasitas jaringan dan kecepatan data, terutama untuk mendukung layanan 5G di wilayah dengan trafik tinggi seperti perkotaan.

Kombinasi kedua pita frekuensi ini dinilai akan menjadi fondasi penting dalam mempercepat pemerataan akses digital sekaligus meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggulirkan langkah strategis dalam penataan spektrum frekuensi nasional. Melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital (Kepmen) Nomor 175 Tahun 2026, pemerintah menjadwalkan seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz pada tahun ini.

Langkah tersebut menjadi instrumen vital guna mengakselerasi transformasi digital nasional sekaligus mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Dalam keterangan pers, Kamis (9/4/2026), Komdigi berharap kehadiran spektrum baru ini mampu menjawab persoalan ketimpangan sinyal di wilayah pelosok dan kepadatan lalu lintas data di area perkotaan.

Dua pita frekuensi yang akan dilelang ini memiliki karakteristik teknis yang sangat berbeda namun saling melengkapi dalam ekosistem telekomunikasi.

Pita 700 MHz merupakan low-band yang sering disebut sebagai “digital dividend” hasil migrasi TV analog ke digital. Sementara itu, 2,6 GHz berada di kategori mid-band yang menjadi tumpuan utama teknologi masa depan.

Komdigi menyampaikan pita 700 MHz sangat krusial sebagai tulang punggung perluasan akses internet hingga ke desa-desa yang selama ini sulit terjangkau sinyal seluler. Kemampuannya menembus hambatan fisik seperti bangunan gedung menjadikan kualitas sinyal di dalam ruangan (indoor) lebih stabil.

Di sisi lain, pita 2,6 GHz difokuskan untuk mengakomodasi kepadatan trafik data yang masif, sehingga pengalaman mobile broadband berkecepatan tinggi dapat dirasakan lebih stabil oleh masyarakat kota besar.

Pemerintah menargetkan penyediaan layanan internet minimal teknologi 4G di seluruh desa/kelurahan melalui seleksi ini. Selain itu, para operator seluler didorong untuk memperkuat penggelaran jaringan 5G secara lebih luas di berbagai wilayah strategis.

Untuk menjamin kelancaran proses, Menteri Komunikasi dan Digital juga menerbitkan Kepmen Nomor 176 Tahun 2026 yang mengatur pembentukan Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi. Tim ini bertugas mengawal setiap tahapan seleksi agar tetap selaras dengan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum.

Komdigi menyatakan proses seleksi akan mengedepankan asas transparansi guna memberikan ruang yang adil bagi seluruh pelaku industri telekomunikasi. Optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi sebagai sumber daya alam terbatas ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang berkelanjutan.

Dengan terbitnya regulasi ini, industri telekomunikasi nasional kini menanti detail teknis pelaksanaan lelang yang diprediksi akan mengubah peta persaingan dan kualitas layanan seluler di Tanah Air sepanjang 2026.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) berharap proses seleksi spektrum 2,6 GHz dan 700 MHz tidak memicu harga yang terlalu mahal serta tidak menimbulkan dominasi spektrum oleh salah satu operator seluler.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diketahui menargetkan lelang kedua spektrum frekuensi tersebut pada tahun ini untuk meningkatkan konektivitas dan memperluas jangkauan 5G.

Sekretaris Jenderal ATSI Merza Fachys mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan mekanisme seleksi frekuensi. Menurut dia, kehadiran spektrum baru dapat berdampak pada peningkatan kualitas internet sekaligus menjaga keterjangkauan harga layanan bagi masyarakat, sebagaimana yang diharapkan Komdigi kepada operator.

“Asal BHP [biaya hak penggunaan] tersebut, atau spektrum tersebut, melalui seleksi yang tidak menimbulkan harga mahal, dan tidak menimbulkan dominasi spektrum oleh salah satu operator seluler,” kata Merza dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Merza menekankan spektrum merupakan sumber daya utama yang terbatas, sehingga proses alokasinya harus dilakukan secara sangat hati-hati. Terlebih, saat ini industri hanya diisi tiga operator seluler hasil konsolidasi, yakni Indosat, XLSMART, dan Telkomsel.

Menurut dia, salah satu hal penting dalam skema seleksi adalah memastikan proses tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan finansial untuk mendapatkan spektrum, seperti yang kerap terjadi dalam mekanisme lelang sebelumnya.

Dia menyebut terdapat dua faktor dalam proses lelang yang selama ini dapat dikendalikan, yakni harga awal (reserve price), kenaikan penawaran (incremental rate), serta jumlah putaran dalam proses seleksi.

Merza menilai pengaturan pada aspek tersebut akan berpengaruh terhadap efisiensi investasi operator dalam membangun jaringan dan melayani pelanggan. Operator dengan kepemilikan spektrum lebih besar akan memiliki efisiensi investasi yang lebih baik dibanding operator dengan spektrum terbatas.

Di sisi lain, dia memahami pemerintah memiliki kepentingan terhadap penerimaan negara dari sektor telekomunikasi, termasuk melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari BHP frekuensi.

PNBP yang dicatat Komdigi pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp29,30 triliun atau 116,04% dari target sebesar Rp25,25 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dengan realisasi PNBP Rp22,89 triliun, melampaui target Rp20,31 triliun atau setara 112,69%.

Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital merupakan unit di Komdigi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan spektrum frekuensi, termasuk pelaksanaan lelang frekuensi.

Namun demikian, Merza mengingatkan kontribusi industri telekomunikasi terhadap negara tidak hanya berasal dari PNBP, melainkan juga dari pajak yang timbul dari aktivitas usaha operator.

“Bila kami melayani pelanggan ini lebih banyak, maka pendapatan operator akan lebih besar. Tax-nya juga akan lebih besar,” katanya.

Menurut dia, pendekatan kebijakan spektrum seharusnya dilihat secara lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi optimalisasi PNBP, tetapi juga dari dampaknya terhadap pertumbuhan industri secara keseluruhan, kualitas layanan, serta kontribusi pajak ke depan.

ATSI, lanjut Merza, pada prinsipnya tidak mempermasalahkan adanya seleksi spektrum, namun mendorong agar mekanisme tersebut dirancang secara inovatif dan proporsional, sesuai dengan kondisi industri yang kini hanya diisi oleh tiga operator besar hasil konsolidasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) buka suara mengenai seleksi pita frekuensi 2,6 GHz yang tak sempat dibuka pada 2026. Regulator telekomunikasi juga memberi jawaban atas usulan skema beauty contest pada seleksi pita tengah tersebut.

Untuk diketahui, Komdigi sempat berencana membuka seleksi frekuensi 2,6 GHz pada akhir 2025. Namun, hal tersebut tak terlaksana hingga pergantian tahun.

Mengenai hal itu, Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto menjelaskan untuk menggelar seleksi frekuensi dibutuhkan beberapa persiapan, termasuk perhitungan harga dasar spektrum oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Wayan mengatakan Komdigi saat ini terus mempersiapkan seleksi 2,6GHz dan mengkaji berbagai skema, termasuk skema beauty contest. Wayan berharap seleksi 2,6 GHz dapat digelar secepatnya tahun ini.

“Kami belum tahu apakah pakai beauty contest karena masih menunggu dokumen lelang,” kata Wayan kepada Bisnis, Senin (5/1/2025).

Sekadar informasi, skema beauty contest pada lelang frekuensi merupakan metode seleksi non-kompetitif berbasis penilaian kualitatif, bukan penawaran harga terendah seperti lelang konvensional.

Dalam skema ini, pemerintah atau regulator seperti Komdigi mengundang peserta terpilih untuk mempresentasikan rencana bisnis, komitmen rollout jaringan, inovasi teknologi, dan kontribusi ekonomi nasional.

Metode ini memprioritaskan operator berkualitas tinggi untuk percepatan coverage dan kualitas layanan, tetapi dikritik karena kurang transparan dan dikhawatirkan terjadi persengkongkolan dibanding lelang harga terbuka. Di Indonesia, beauty contest pernah diterapkan pada tender frekuensi 2,1 GHz untuk hindari perang harga antar operator.

Sebelumnya, dalam Bisnis Indonesia Forum: Menanti Frekuensi Baru Demi Akselerasi Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Kantor Bisnis Indonesia, Selasa (23/12/2025), Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyarankan pemerintah untuk menerapkan skema beauty contest berbasis komitmen pembangunan, ketimbang lelang harga, dalam rencana pembukaan pita frekuensi 2,6 GHz dan 700 MHz untuk pengembangan jaringan 5G nasional.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir menilai beban regulatory charge yang ditanggung industri operator seluler di Indonesia sudah terlalu tinggi dan berpotensi menggerus kesehatan industri apabila skema lelang harga tetap dipertahankan.

Saat ini, rasio regulatory charge Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi industri telekomunikasi Indonesia tercatat di atas 12,2%, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara ASEAN yang berada di bawah 5%, rasio global sekitar 7%, serta kawasan Asia Pasifik (APAC) sebesar 8,7%.

Berdasarkan analisis internal ATSI, estimasi regulatory charge secara industri berpotensi melonjak hingga lebih dari 28% apabila seleksi pita frekuensi 700 MHz, 2,6 GHz, 3,5 GHz, dan 26 GHz masih menggunakan skema seleksi serta formula BHP yang sama seperti saat ini.

“Itu bisa lebih di atas 12,2%, kalau skemanya masih seleksi dan BHP masih seperti sekarang. Masih lelang dan bukan beauty contest ya maka akan seperti itu,” kata Marwan

Marwan menambahkan, sejumlah negara telah mulai mengubah pendekatan dalam seleksi spektrum. Bahkan, Amerika Serikat (AS) disebut telah beralih ke pendekatan beauty contest.

Menurut ATSI, skema tersebut memungkinkan pemerintah menilai kesiapan serta komitmen operator dalam membangun jaringan, tidak semata-mata berdasarkan kemampuan membayar.

“Beauty contest itu tiga kandidat yang ikut tiga kandidat yang menang. Namun harganya nanti ditentukan,” kata Marwan.

Saat ini, operator seluler di Indonesia terdiri dari Telkomsel, XLSMART, dan Indosat. Marwan menyebutkan, total spektrum yang digunakan industri seluler baru mencapai sekitar 1.012 MHz, sehingga ruang untuk ekspansi jaringan 5G masih terbuka lebar.

Dia menjelaskan, rencana pembukaan pita 700 MHz (low band) serta pita 2,6 GHz dan 3,5 GHz (mid band) perlu dikaji secara matang, terutama terkait kebutuhan bandwidth riil untuk layanan 5G.

Menurut ATSI, tambahan bandwidth tetap diperlukan, baik di low band maupun mid band, guna menjaga keseimbangan antara cakupan dan kapasitas jaringan.

Berdasarkan studi GSMA, dalam periode 2024–2030, teknologi 5G diperkirakan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp650 triliun atau sekitar US$41 miliar.

Pada 2030, kontribusi 5G diproyeksikan mencapai 0,6% terhadap PDB atau sekitar Rp172 triliun.

Namun demikian, Marwan menilai kontribusi tersebut masih bersifat makro dan belum sepenuhnya tercermin pada pendapatan operator seluler.

“Jadi 0,6 [kontribusi 5G] ini untuk operator-nya masih belum kelihatan, sebenarnya para operator melihat,“ katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat Telematika Nasional (Mastel) menilai seleksi frekuensi dengan skema lelang harga berisiko membuat pergelaran 5G di Indonesia melambat dan digitalisasi makin tertinggal.

Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika, Sigit Puspito Wigati Jarot, mengatakan bahwa sistem lelang harga akan memberatkan operator dari segi finansial. Akibatnya, jaringan lambat dibangun dan tujuan 5G tidak tercapai, serta digitalisasi makin tertinggal.

Operator harus menyiapkan dana setiap tahun untuk membayar frekuensi di tengah ongkos penggelaran internet yang tidak murah.

Data ATSI menyebut biaya yang dibayarkan operator seluler untuk ongkos regulasi, termasuk bayar frekuensi tahunan, telah mencapai Rp20 triliun. Nilai tersebut setara 12,2% dari pendapatan yang dibukukan.

“Kalau lelang otomatis kan operator yang punya lelang, yang menang lelang akan menggelar. Tapi kan tadi di presentasi orang bilang operator itu enggak punya cukup napas,” kata sigit dalam acara Bisnis Indonesia Forum dengan tema Menanti Frekuensi Baru Demi Akselerasi Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Selasa (23/12/2025).

Sigit juga memaparkan bahwa Indonesia seharusnya tidak fokus pada satu cara, terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan, seperti beauty contest. Indonesia pada awalnya pernah melakukan beauty contest pada tahun 2013, namun tetap ada perbaikan yang harus diperhatikan.

“Ada opsi kedua gitu, beauty kontes kan, dan kita pernah kontes waktu ya 2013,” kata Sigit.

Skema beauty contest cukup baik, kata Sigit, hanya saja membutuhkan kerja keras di sisi regulator karena harus menilai banyak aspek teknis dan bisnis tidak sekedar membandingkan harga.

Namun untuk menjalankan skema ini, harus dipastikan bahwa penilaian dilakukan secara benar dan transparan sehingga tidak muncul persepsi di kemudian hari bahwa Komdigi ‘main belakang’.

“Tapi kalau kontes memang nanti khawatir ini apa namanya main apa ada main belakang”

Sigit juga berpendapat bahwa perlu adanya desain yang sangat hati-hati. Jika kriteria tidak jelas, beauty contest bisa gagal mencapai tujuan.

Untuk mengoptimalkan spektrum frekuensi yang belum terlelang, Sigit menyarankan agar Komdigi membuat regulasi spektrum yang lebih fleksibel dan inovatif, tidak hanya lelang harga yang mahal.

Regulasi di Indonesia butuh pembaharuan agar bisa mengikuti perkembangan kontribusi spektrum 5G.

Kedua, Sigit menjelaskan bahwa pemerintah bisa menggunakan mekanisme kombinasi (hybrid) misal lelang dengan beauty contest atau skema berbagi jaringan.

Dengan cara ini pengembangan spektrum 5G bisa merata ke segala daerah yang ada di indonesia, misal di daerah perkotaan bisa menggunakan mekanisme lelang atau beauty contest sedangkan untuk daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) bisa menggunakan mekanisme yang lebih cocok.

Tiga, tujuan utama harus jelas, apa yang ingin dicapai oleh pemerintah dan apa dampak ekonomi dan digital yang ingin dicapai 3 sampai 5 tahun kedepan, bukan sekedar uang masuk cepat.

“Kalau cara lama terus dipakai, indonesia akan makan tertinggall dalam transformasi digital,” kata Sigit. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menegaskan bahwa mekanisme seleksi penggunaan pita frekuensi tidak hanya dapat dilakukan melalui lelang spektrum (auction).

Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional (Infratelnas) Mastel, Sigit Jarot, menyampaikan bahwa pemerintah perlu terlebih dahulu memperjelas rencana merintis frekuensi, termasuk waktu penggunaan, tujuan, serta pendekatan yang akan diterapkan.

Dengan adanya kejelasan tersebut, kebijakan yang diambil dapat dinilai ketepatannya dengan skema seleksi yang beragam.

“Dan jangan memakai asumsi ‘sudah kita lelang saja’. Karena sebelumnya kalau masalah regulasi, lelang itu hanya salah satu cara sebenarnya. Ada opsi kedua, beauty contest,” kata Sigit dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF) bertajuk Menanti Frekuensi Baru Demi Akselerasi Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, di Wisma Bisnis Indonesia, Selasa (23/12/2025).

Adapun Mastel juga memaparkan beberapa mekanisme lainya selain lelang spektrum ataupun beauty contest seperti Shared Wireless Network (SWN), Nationala Wholesale Network (NWM) dan Hybrid/Policy-Driven.

Sigit menuturkan, mekanisme di luar lelang tersebut telah diterapkan di berbagai negara. Salah satunya Malaysia, yang sempat menggunakan skema SWN.

Berdasarkan tabel perbandingan komprehensif yang disusun Mastel, dari lima mekanisme skema Hybrid/Policy-Driven, yakni kombinasi kebijakan yang disesuaikan dengan wilayah dan tujuan, dinilai paling optimal di Indonesia.

Menurut Sigit, dari sisi dampak terhadap industri dan investasi, skema tersebut bersifat bankable dan adaptif terhadap pasar.

Kontribusinya terhadap perekonomian nasional juga dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang maksimal dan berlapis. Namun demikian, skema ini memiliki risiko berupa kompleksitas dalam desain kebijakan.

Meski demikian, menurutnya, skema yang paling tepat adalah kebijakan yang dapat memberikan dampak lebih bagi pertumbuhan ekonomi.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan lelang pita frekuensi 2,6 GHz kemungkinan akan dibuka pada tahun ini.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto dalam peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

“Kemungkinan tahun ini paling hanya membuka aja,” kata Wayan.

Namun, Wayan belum dapat memberikan rincian mengenai waktu pasti pelaksanaan lelang pita frekuensi 2,6 GHz tersebut. Dia menjelaskan, pemerintah masih menyiapkan perangkat regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan lelang tersebut.

“Kan harus ada permen [peraturan menteri], ada KM [keputusan menteri], ada KM itu pun KM tentang pengadaan, dan KM sertifikasi perangkatnya gitu ya,” katanya.

Sebelumnya, Komdigi telah melaksanakan lelang pita frekuensi 1,4 GHz, yang bertujuan menentukan pengguna pita frekuensi radio di seluruh regional, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita 1,4 GHz.