Jakarta, CNBC Indonesia - Perbedaan data pencatatan simpanan pemerintah daerah (Pemda) antara Bank Indonesia (BI) dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi sorotan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan dana pemerintahan daerah yang mengendap di perbankan meningkat pada akhir September 2025. Dana pemerintah daerah atau Pemda tercatat meningkat 12,17% dari Rp 208,6 triliun menjadi Rp 234 triliun.

Namun, data yang dikutip Purbaya dari BI ini berbeda dari catatan Tito. Dia mencatat dari hasil pengecekannya langsung ke rekening kas daerah, nominal dana mengendap hanya senilai Rp 215 triliun.

Hal ini pun membuat Purbaya bingung. Dia mempertanyakan terkait selisih pencatatan dana ini yang mencapai Rp 18 triliun.

"Justru saya jadi bertanya-tanya, Rp 18 triliun itu ke mana, karena kalau bank sentral pasti ngikut itu dari bank-bank di seluruh Indonesia, Kalau di Pemda kurang Rp 18 triliun, mungkin Pemda kurang teliti ngitung atau nulisnya pak, karena kalau BI sudah di sistem semuanya," kata Purbaya kepada Tito saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025, Senin (20/10/2025).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengungkapkan Kementerian Keuangan masih melakukan rekonsiliasi data simpanan Pemda ini.

"Dua-duanya sih kita harus cek, even kita kalau dari Kemenkeu lihat masih yang Rp 233 triliun," katanya, saat ditemui di Kemenkeu, Selasa (21/10/2025).

Terkait dengan simpanan Pemda yang banyak menumpuk di bank ini, Askolani mengatakan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sebenarnya sudah memberikan arahan, termasuk pada rapat di Kementerian Dalam Negeri kemarin, Senin (20/10/2025).

"Pak Menteri udah ngasih pengingat ke semua Bupati, Gubernur dan Wali Kota. Intinya satu, Pak Menteri mengingatkan untuk bisa percepatan belanja," katanya.

Kedua, Askolani menuturkan Menkeu sudah mengingatkan kepada Pemda untuk kemudian segera mempercepat pelunasan semua kewajiban pada pihak ketiga terkait dengan pelaksanaan program ataupun proyek daerah.

"Kan kadang-kadang bayarnya agak lambat," ujarnya.

Ketiga, lanjut Askolani, Menkeu juga mengingatkan untuk bisa menggunakan dana simpanan tadi. Terakhir, Menteri meminta kepada Pemda untuk terus memonitoring APBD 2025.

Adapun, mengenai alasan Pemda lamban mengeksekusi belanjanya, Askolani mengatakan Kemenkeu dan Kemendagri masih harus mendalami dahulu.

"Nanti itu masih kita itu, maksudnya kita sama Kemendagri harus dalamin dulu persisnya ya. Supaya nanti nggak salah ya," ujarnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Polda Jawa Timur menargetkan proses identifikasi terhadap jenazah korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur rampung pekan ini. Hingga kini, tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jatim mencatat sebanyak sembilan kantong jenazah masih belum berhasil identifikasi.

Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabiddokkes) Polda Jatim, Kombes Pol Mohammad Khusnan Marzuki menjelaskan, pihaknya menargetkan seluruh rangkaian proses identifikasi terhadap jenazah yang diterima dapat selesai pada pekan ini.

Dia juga menjelaskan, seluruh sampel DNA dari jenazah yang belum teridentifikasi telah dikirim ke Jakarta untuk diperiksa di laboratorium DNA Mabes Polri di Cipinang. Proses tersebut juga meliputi rekonsiliasi antara data ante mortem (data korban sebelum meninggal) dan post mortem (data setelah meninggal).

"Dari sembilan kantong jenazah yang tersisa saya sudah berkontak dengan Pusdokkes Polri. Harapan kami minggu-minggu ini selesai ya, tapi tergantung nanti sampel itu, apakah ada kesulitan, bahannya itu rusak atau bagaimana, tapi harapan kami secepatnya bisa teridentifikasi dengan baik dan teliti," ungkap Khusnan di RS Bhayangkara Polda Jatim Surabaya, Selasa (14/10/2025).

Khusnan menjelaskan, dari sembilan kantong jenazah yang belum dapat dikenali tersebut, terdapat pula beberapa potongan tubuh atau body part di dalamnya. Ia juga mengungkapkan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi tim DVI saat ini adalah kondisi potongan tubuh yang tidak lengkap dan tidak memiliki tanda pengenal khusus.

Khusnan pun membandingkan proses identifikasi terhadap jenazah para korban ambruknya gedung Pondok Pesantren Al-Khoziny tersebut dengan proses identifikasi jenazah korban peristiwa tenggelamnya Kapal Tunu Jaya di selat Bali.

"Dari bahan sampel ini, kalau tidak cukup DNA-nya ya nanti berarti diulang lagi, diputar lagi gitu, diperiksa lagi. Dari pengalaman kami di selat Bali, Kapal Tunu Jaya itu sampai dua minggu, tapi ini harapan kami seminggu sudah selesai," tegasnya.

Dia berharap hasil pemeriksaan DNA oleh tim DVI Polri di Cipinang, Jakarta dapat segera terkuak agar seluruh jenazah korban dapat dikenali dan diserahkan kepada masing-masing keluarga.

"Mohon waktu, memang karena faktor proses alami, jadi butuh waktu, tapi kami berharap segera teridentifikasi supaya keluarga tahu siapa korbannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jatim telah berhasil mengidentifikasi dua jenazah korban tragedi ambruknya bangunan tiga lantai Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (13/10/2025). Dengan demikian, total jenazah korban yang telah teridentifikasi hingga saat ini berjumlah 55 orang.