JAKARTA - Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan The 31st Senior Officials Meeting (SOM) of the Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) di Jakarta. Pertemuan ini merupakan forum koordinasi strategis bagi negara-negara produsen minyak sawit untuk membahas berbagai isu prioritas serta memperkuat kerja sama dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri kelapa sawit.

Pertemuan yang diselenggarakan secara hybrid tersebut dihadiri delegasi negara anggota CPOPC yaitu Indonesia, Malaysia, Honduras, Republik Demokratik Kongo, dan Papua Nugini, serta negara pengamat yang terdiri dari Ghana, Kolombia, dan Nigeria (observer countries), Sekretariat CPOPC, dan perwakilan kementerian/lembaga terkait.

Delegasi Indonesia terdiri atas perwakilan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, serta Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Direktur Utama BPDP turut hadir sebagai bagian dari delegasi Indonesia.

Sebagai salah satu negara pendiri CPOPC sekaligus produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia memandang penguatan kerja sama antarnegara produsen sebagai langkah penting dalam menjaga ketahanan industri sawit global, memperkuat daya saing, serta mendorong praktik pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Pertemuan SOM CPOPC ke-31 membahas sejumlah agenda strategis antara lain tindak lanjut hasil pertemuan sebelumnya, perkembangan program kerja CPOPC, penguatan riset dan komunikasi publik, pemberdayaan petani sawit, serta koordinasi dalam merespons berbagai isu perdagangan internasional, keberlanjutan, ketertelusuran rantai pasok, dan implementasi berbagai regulasi global, termasuk European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Melalui forum ini, Indonesia turut mendorong penguatan posisi bersama negara-negara anggota CPOPC dalam mewujudkan tata kelola perdagangan minyak sawit yang adil, transparan, berbasis bukti ilmiah, serta tidak diskriminatif. Sinergi antarnegara produsen diharapkan dapat memperkuat penerimaan minyak sawit di pasar global sekaligus menjaga kontribusinya terhadap ketahanan energi, pembangunan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan petani.

Sebagai lembaga yang mengelola dana perkebunan, BPDP mendukung berbagai program strategis pengembangan sektor kelapa sawit nasional antara lain Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pengembangan sumber daya manusia, riset dan inovasi, promosi, serta pengembangan program biodiesel. Berbagai program tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia.

Penyelenggaraan The 31st Senior Officials Meeting CPOPC di Jakarta diharapkan menghasilkan rekomendasi dan kesepakatan strategis yang semakin memperkuat koordinasi antarnegara anggota dalam merespons dinamika global. Hasil pertemuan ini juga diharapkan menjadi landasan bagi penguatan kerja sama dalam mendukung industri minyak sawit yang berkelanjutan, berdaya saing, serta memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi negara-negara produsen.

JAKARTA - Kebijakan pemerintah yang ”memaksa” seluruh ekspor batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro-alloy masuk ke jalur tunggal melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dapat menjadi instrumen strategis memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia. Langkah ini dipandang relevan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, fragmentasi rantai pasok, dan perebutan sumber daya strategis global.

Direktur Eksekutif Reform Syndicate, Moh Jusrianto mengatakan, pengelolaan ekspor komoditas strategis secara terpusat bukan lagi sekedar pilihan, tetapi keharusan mendesak demi melindungi kepentingan nasional. Implementasi PP No 24/2026 yang mengalihkan ekspor batu bara, CPO, dan ferro-alloy melalui PT DSI diyakini bakal mendongkrak posisi tawar Indonesia secara signifikan di pasar internasional.

“Aktif mengelola sumber daya alam strategis untuk optimalisasi manfaat sangat relevan di tengah rivalitas geopolitik, fragmentasi rantai pasok, perebutan sumberdaya strategis. Ini membuat ekspor satu pintu bukan lagi pilihan, tapi keniscayaan,” katanya dalam Discourse Forum, di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Dia menambahkan melalui integrasi tersebut, mekanisme satu pintu diproyeksi mampu memperkuat konsolidasi pasar domestik. Hal ini sekaligus menjadi instrumen penting dalam mengatasi persoalan struktural yang menyebabkan kerugian negara, seperti praktik under-invoicing dan kebocoran devisa hasil ekspor.

Meski demikian, Jusrianto mengingatkan bahwa sentralisasi ekspor harus diiringi tata kelola yang kuat, transparan dan akuntabel. Sebab, tanpa pengawasan yang memadai, kebijakan tersebut berisiko menimbulkan inefisiensi birokrasi dan distorsi pasar.

Untuk memastikan cita-cita kedaulatan ekonomi ini tidak menjadi inefisiensi baru, Reform Syndicate menyodorkan lima rekomendasi taktis kepada pemerintah. Pertama, Pemisahan Kekuasaan. Menegakkan batas tegas antara peran regulator (kementerian), operator komersial (PT DSI), dan pengawas.

Kedua, Benteng Independensi. Membentuk dewan pengawas independen yang dilengkapi sistem perlindungan saksi/peniup peluit (whistleblower system). Ketiga, Anti-Oligarki. Menjamin akses dan perlakuan setara bagi perusahaan nasional, koperasi, UMKM, hingga pelaku usaha di daerah.

Keempat, Audit Berbasis Outcome. Menetapkan indikator kinerja utama (KPI) yang terukur dan wajib diaudit secara berkala oleh lembaga independen. Kelima, Mekanisme Sunset Review. Menyediakan klausul evaluasi total yang memungkinkan kebijakan ini direvisi atau bahkan dihentikan jika terbukti merugikan daya saing nasional.

Jusrianto menuturkan, Indonesia membutuhkan pengelolaan SDA yang semakin berdaulat. ”Namun, kedaulatan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika berjalan beriringan dengan efisiensi, transparansi, dan daya saing pasar,” tandasnya.

JAKARTA - Sejumlah pimpinan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Cendikiawan Muda (Forum Sekjen Cipayung Plus) menilai kondisi Indonesia saat ini belum dapat disamakan dengan situasi menjelang Reformasi 1998. Hal ini merespons wacana Reformasi Jilid II yang belakangan mengemuka di tengah maraknya aksi demonstrasi .

Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Perlukah Reformasi Jilid II?” yang digelar Jaringan Cendikiawan Muda bersama sejumlah organisasi mahasiswa di Sadjoe Cafe & Resto, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026). Diskusi menghadirkan narasumber Sekretaris Jenderal DPP IMM Muhammad Zaki Mubarak, Sekretaris Jenderal PP PMKRI Putri Sukmaniara, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko .

Agenda tersebut juga dihadiri para sekretaris jenderal organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Forum Sekjen Cipayung Plus. Mereka yakni Muh Jusrianto (Sekjen PB HMI), Putri Sukmaniara (Sekjen PP PMKRI), Patra Dewa (Sekjen DPP GMNI), Muhammad Zaki Mubarak (Sekjen DPP IMM), Dwi Purnomo (HIKMAHBUDHI), I Nengah Candra Irawan (Sekjen KMHDI), Nazmul Watan (Sekjen PP KAMMI), Hafidh Fadhlurrohman (Sekjen PP Hima Persis), dan Julfikar Hasan (Sekjen EN LMND). 28 Tahun Reformasi 1998: Demokrasi Tumbuh, Oligarki Menguat, Keadilan Sosial Masih Diperebutkan

Forum tersebut digelar sebagai respons atas meningkatnya aksi demonstrasi mahasiswa yang mengusung tuntutan Reformasi Jilid II. Termasuk desakan penghentian sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

Dalam pemaparannya, Muhammad Zaki Mubarak menegaskan, reformasi merupakan proses perubahan yang berlangsung terus-menerus, bukan sekadar peristiwa politik yang berhenti pada tahun 1998. Menurutnya, selama hampir tiga dekade pelaksanaan reformasi, Indonesia telah mencatat berbagai kemajuan, terutama dalam aspek demokrasi dan kebebasan berpendapat.

“Gerakan mahasiswa harus tetap mengawal agenda reformasi, namun tidak perlu terjebak dalam romantisme istilah seperti Reformasi Jilid II. Yang terpenting adalah memastikan nilai dan semangat reformasi tetap hidup serta mampu menjawab persoalan nyata masyarakat,” katanya.

Meski menolak narasi Reformasi Jilid II, Zaki mengakui berbagai persoalan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan serius yang harus segera direspons pemerintah. Kenaikan harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta stagnasi pendapatan masyarakat sebagai persoalan riil yang membutuhkan solusi konkret.

Pandangan serupa disampaikan Sekjen PP PMKRI Putri Sukmaniara. Menurutnya, situasi nasional saat ini belum memenuhi kondisi objektif sebagaimana yang terjadi menjelang Reformasi 1998.

Ia menjelaskan pada masa tersebut Indonesia menghadapi persoalan struktural berupa otoritarianisme, dominasi militer dalam kehidupan sipil, serta krisis ekonomi yang sangat berat. “Saat ini kondisi ekonomi memang menghadapi tantangan, namun masih relatif stabil dan masyarakat belum berada pada situasi seperti tahun 1998,” ujarnya.

Meski demikian, Putri menilai pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi terhadap sejumlah program strategis. Termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menyampaikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan langkah-langkah pembenahan terhadap struktur ekonomi nasional. Pemerintah sedang melakukan penertiban terhadap berbagai aset yang dinilai dikuasai secara tidak sah.

Termasuk jutaan hektare lahan sawit serta aktivitas pertambangan ilegal, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat melalui berbagai program sosial. Ia menyebut aset-aset tersebut akan diarahkan guna mendukung program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.

Budiman juga menyampaikan pandangannya terkait munculnya narasi Reformasi Jilid II. Menurutnya, terdapat kemungkinan bahwa dorongan tersebut tidak sepenuhnya berasal dari gerakan mahasiswa, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan kelompok elite ekonomi yang merasa dirugikan akibat kebijakan penataan aset yang dilakukan pemerintah. Polda Metro Jaya Terjunkan 4.131 Personel Kawal Demo di Jakarta Hari Ini

“Adanya fenomena atau keinginan dari pihak tertentu agar Presiden Prabowo segera berhenti sebelum tahun 2029 terjadi karena kekhawatiran para elite ekonomi bahwa aset dan akses mereka akan habis terdistribusi kepada rakyat jika programnya terus berjalan,” katanya.

Diskusi berlangsung dinamis dengan menghadirkan berbagai pandangan mengenai arah demokrasi, pembangunan ekonomi, serta peran mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan. Para narasumber dan peserta diskusi sepakat bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun, penyampaian aspirasi dinilai perlu tetap berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat melalui dialog, pengawasan, dan perbaikan kebijakan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan penyelesaian tantangan iklim memerlukan pelaksanaan pembangunan lintas sektor yang saling melengkapi.

“Sektor kelautan dan pesisir, pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir, penerapan nature-based solution, dan penguatan tata ruang berbasis mitigasi dan risiko bencana," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Saat menyampaikan orasi ilmiah bertajuk Sustainable Development Goals (SDGs), Pembangunan Berkelanjutan, dan Peran Perguruan Tinggi: Menuju Indonesia Emas 2045, dalam rangka Dies Natalis ke-61 di Universitas Negeri Semarang (UNNES), Semarang, Jawa Tengah, ia juga menyampaikan bagaimana pembangunan lintas sektor juga perlu dilakukan untuk sektor sumber daya air dan pertanian.

Untuk sektor sumber daya air, menurut dia, perlu penguatan stok air dengan meningkatkan efisiensi teknologinya melalui konservasi air dan penerapan prinsip water accounting. Sedangkan dalam sektor pertanian, penerapan smart agriculture perlu diteruskan.

Dalam kesempatan tersebut, dia menekankan prinsip fundamental dari agenda SDGs 2030, yakni prinsip pemerataan dalam pertumbuhan ekonomi atau no one left behind.

Di tengah tantangan triple planetary crisis yang melanda dunia, lanjutnya, Indonesia berhasil menyelesaikan 153 atau 62,7 persen dari 244 Indikator yang dievaluasi dalam Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Indonesia.

Capaian tersebut ditopang oleh komitmen untuk mengintegrasikan SDGs dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sehingga SDGs menjadi bagian dari siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nasional.

Karena itu, lanjutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan, termasuk dengan perguruan tinggi.

“UNNES pun telah mengambil peran kuat dalam agenda SDGs, khususnya melalui pendidikan, riset dan inovasi, serta pengabdian kepada masyarakat. UNNES berkomitmen menyajikan data terkait implementasi dan capaian SDGs yang telah dilakukan UNNES secara transparan melalui Dasbor SDGs,” kata Rachmat.

Komitmen tersebut diperkuat dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian PPN/Bappenas dan UNNES tentang Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Rachmat Pambudy menerima Anugerah Konservasi UNNES 2026: Upakarti Dharmakarya Pranata Bhuana. Penghargaan tersebut diberikan untuk mengapresiasi kontribusi dan dedikasi Kepala Bappenas dalam merumuskan dan mengawal pelaksanaan SDGs di Indonesia, serta peran dalam membangun Indonesia selama empat dekade hingga saat ini.

“Universitas harus memposisikan diri bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tapi sebagai katalisator pembangunan berkelanjutan, dan tantangan kita ke depan adalah memastikan bahwa inovasi tidak boleh berhenti di laboratorium. Universitas harus ditransformasikan dalam solusi nyata. Mari kita wariskan hutan tetap hijau, sungai mengalir jernih, udara tetap bersih, dan bumi tetap terjaga untuk kehidupan anak cucu kita,” ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Dana Moneter Internasional (IMF) mengeluarkan peringatan keras bahwa tatanan global telah berubah selamanya, dan rentetan "kiamat ekonomi" atau guncangan hebat akan terjadi di masa depan. Dunia kemungkinan akan menghadapi guncangan global lebih lanjut di masa mendatang yang dapat diperkirakan, tanpa ada tanda-tanda mereda,

Dalam wawancara eksklusif di podcast Bloomberg bersama Francine Lacqua, Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva meluapkan kecemasannya. Ia menilai masyarakat dunia saat ini masih belum sadar dan belum menerima kenyataan pahit bahwa dunia yang aman tanpa krisis sudah berakhir.

IMF, Bank Dunia, dan IEA Ketar-ketir Kelangkaan BBM di Depan Mata



"Kita belum sepenuhnya menginternalisasi (menerima) bahwa seperti inilah dunia ke depannya. Kita tidak akan pernah lagi sampai pada suatu masa di mana guncangan ekonomi itu hilang," ujar Georgieva dengan nada penuh urgensi.

Efek Domino Perang Iran dan 'Kutukan' Globalisasi

IMF menilai dunia gagal mengantisipasi dampak buruk dari runtuhnya sistem globalisasi. Banyak lapangan kerja di berbagai belahan dunia lenyap begitu saja, menciptakan jurang kemiskinan baru.

Situasi ini diprediksi akan semakin parah dan "mengerikan" dengan masuknya teknologi AI (Kecerdasan Buatan) secara masif yang siap merebut jutaan mata pencaharian manusia. Lebih buruk lagi, dalam laporan World Economic Outlook terbaru, IMF resmi memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2026 menjadi hanya 3,1%, turun drastis dari estimasi sebelumnya sebesar 3,4%.

Biang kerok utama dari perlambatan massal ini adalah meletusnya perang antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran. Konflik bersenjata ini berujung pada tersumbatnya Selat Hormuz -jalur nadi pasokan minyak dunia- yang seketika menerbangkan harga energi ke level yang mencekik.

Secara psikologis, pembaca akan melihat sebuah anomali besar dalam peta kekuatan ekonomi saat ini. Negara-negara Barat dan Uni Eropa kini menderita akibat hantaman ganda. Mereka belum pulih dari sisa-sisa inflasi energi akibat perang Ukraina, dan kini harus kembali dihantam meroketnya harga minyak akibat perang Iran.

Di tengah sanksi bertubi-tubi, IMF justru menaikkan proyeksi ekonomi Rusia sebesar 0,3%. Moskow diuntungkan karena harga komoditas energi yang mereka miliki melambung tinggi di pasar gelap dunia.

IMF Peringatkan AI Bisa Bobol Sistem Perbankan Dunia dalam Hitungan Detik!



Melihat kondisi yang semakin kritis, sejumlah pejabat Uni Eropa mulai frustrasi dan secara sembunyi-sembunyi mengusulkan untuk memulihkan kembali hubungan dagang energi dengan Rusia. Namun petinggi Brussels menolak keras dan tetap nekat melanjutkan ambisi mereka untuk memutus total fosil Rusia pada tahun 2027.

Sikap keras kepala Eropa ini memicu peringatan yang tidak kalah mengerikan dari utusan Kremlin, Kirill Dmitriev. Ia meramalkan bahwa Inggris dan Uni Eropa sebentar lagi akan segera diterjang oleh krisis energi yang bisa melumpuhkan total industri mereka.

JAKARTA - Generasi muda bangsa diminta menelaah kembali gagasan-gagasan besar bangsa. Sebab banyak gagasan dari para tokoh bangsa yang masih relevan dengan kondisi saat ini.

Hal itu terungkap dalam diskusi bertajuk “Relevansi Pemikiran dalam Arah Pembangunan Indonesia” dalam rangka memperingati 109 tahun Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo yang digelar The Kertanegara Institute. Forum ini menjadi ruang refleksi intelektual untuk menelaah kembali warisan pemikiran Prof. Soemitro serta relevansinya terhadap tantangan pembangunan Indonesia hari ini.

Forum ini diselenggarakan sebagai momentum refleksi atas pemikiran Prof. Soemitro sekaligus ajakan bagi generasi muda untuk menelaah kembali gagasan-gagasan besar bangsa di tengah perubahan zaman yang terus berkembang.

Founder and Chairman The Kertanegara Institute Raga Awandayu Prakasa V. G menyampaikan pertemuan ini menjadi kesempatan untuk mengenang sekaligus merefleksikan kembali warisan pemikiran Prof. Soemitro, terutama dalam melihat bagaimana gagasan-gagasan besar tersebut tetap relevan bagi generasi muda hari ini.

”Prof. Soemitro menghadirkan teladan tentang pentingnya keberanian untuk berpikir jauh ke depan, melihat lebih dalam, dan menyiapkan sesuatu yang manfaatnya mungkin baru dirasakan oleh generasi setelahnya,” katanya, Jumat (29/5/2026).

Forum ini menampilkan keynote speech dari Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang dalam pemaparannya menekankan legasi terbesar Prof. Soemitro tidak hanya terletak pada gagasan ekonomi sebagai konstruksi konseptual, tetapi juga pada etos berpikir yang menempatkan pembangunan sebagai kerja kebangsaan yang harus memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Raga menegaskan ekonomi, dalam perspektif Prof. Soemitro, bukan sekadar berbicara mengenai angka dan pertumbuhan makro, melainkan tentang bagaimana arah pembangunan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Lihat video: Prabowo Ziarah ke Makam Sang Ayah Soemitro di TPU Karet Bivak



Raga mengutip pesan Prof. Soemitro “Tersenyumlah dalam menghadapi kemalangan. Beranilah menantang bahaya. Tegarlah dalam kekalahan. Dan tetaplah rendah hati akan kemenangan.” Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa menelaah kembali gagasan besar bukanlah sekadar upaya mengenang masa lalu, melainkan bagian dari ikhtiar merawat pijakan intelektual bagi masa depan bangsa.

Dalam pemaparannya, Rahayu juga menyoroti Indonesia saat ini tengah berada dalam fase transformasi yang membutuhkan kontribusi pemikiran terbaik dari generasi muda. Di tengah persaingan global yang semakin ketat dan dinamika geopolitik yang terus berkembang, pembangunan dan industrialisasi, menurutnya, harus tetap diarahkan agar memberi dampak konkret bagi masyarakat kecil.

Rahauyu turut menekankan pentingnya melihat bagaimana inisiatif pembangunan dari tingkat lokal, termasuk di level desa, dapat memberi kontribusi terhadap penguatan kemandirian nasional secara lebih luas.

Nehemia Lawalata, yang dalam forum diperkenalkan sebagai sosok yang pernah mendampingi Prof. Soemitro dalam urusan politik dan ekonomi menyoroti pentingnya menjaga memori kolektif bangsa terhadap tokoh-tokoh yang telah memberi fondasi bagi pembangunan nasional.

Nehemia Lawalata juga menyampaikan pandangan mengenai pentingnya penguatan posisi historis Margono Djojohadikusumo sebagai figur yang kontribusinya patut semakin ditegaskan dalam sejarah perbankan Indonesia.

Perspektif generasi muda turut hadir melalui pandangan Aldila Septiadi dari Indonesia Roundtable of Young Economists (IN.RY), yang menambah sudut pandang kontemporer dalam melihat tantangan pembangunan nasional dari perspektif ekonom muda.

Jalannya diskusi dipandu oleh Direktur Eksekutif The Kertanegara Institute Yogi Syahputra, yang menjaga alur percakapan tetap reflektif dan substantif. Melalui format private session yang berlangsung secara terbatas dan by invitation, forum ini menghadirkan ruang percakapan yang lebih intim bagi para peserta muda untuk mendengar, merefleksikan, dan menelaah kembali gagasan-gagasan besar yang pernah membentuk arah pemikiran pembangunan Indonesia.

Caption:

Founder and Chairman The Kertanegara Institute, Raga Awandayu Prakasa V. G. (pegang bingkai bersama Rahayu Saraswati Djojohadikusumo)

JAKARTA - Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy menyarankan lima pendekatan strategis yang bisa dipakai pemerintahan Prabowo Subianto untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika domestik. Kelima pendekatan itu disebut Noorsy pernah ia sampaikan ke tim Presiden Prabowo.

Menurut Noorsy, Presiden Prabowo tahu cara berpikir dirinya. Sebab, dirinya pernah menjadi tim inti pada 2019. Kepada lingkungan Presiden Prabowo, dirinya pun sudah menyerahkan makalah terkait persoalan ekonomi.

Noorsy mengatakan, dirinya memiliki lima pendekatan yang bisa dilakukan pemerintahan Prabowo. Pendekatan pertama adalah memperbaiki pendekatan berbasis sumber daya (resource-based approach).Pendekatan kedua adalah memperbaiki pendekatan produktivitas (productivity-based approach).

"Ini kata kuncinya adalah, kita harus melakukan reindustrialisasi pada sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Noorsy dalam podcast EdShareOn, dikutip Kamis (28/5/2026).

Pendekatan ketiga yang disebut Noorsy adalah memperbaiki kelembagaan, dalam hal ini mendukung penuh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penopang ekonomi nasional.

Pendekatan keempat adalah pemisahan struktur pasar secara jelas, antara yang komersial, pasar dengan harga terkendali, pasar dengan harga yang ditentukan. Pemisahan ini dinilai Noorsy penting agar pemerintah bisa membedakan sektor mana yang masuk kategori fasilitas dan layanan publik, dengan yang sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar.

"Yang kelima, tata kelolanya harus jujur," pungkas Noorsy.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mencanangkan mata uang Garuda bergerak di level Rp16.800 hingga Rp17.500 per Dolar Amerika Serikat (AS) pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027. Seluruh asumsi yang tertuang dalam dokumen KEM-PPKF ini nantinya beroperasi sebagai cetak biru resmi dalam penyusunan RAPBN 2027.

Prabowo menegaskan sinkronisasi kebijakan antara otoritas fiskal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan otoritas moneter di Bank Indonesia (BI) menjadi kunci utama untuk membentengi mata uang domestik dari guncangan pasar global.

"Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia," tegas Prabowo di hadapan Sidang Paripurna DPR, Rabu (20/5/2026).

Selain mematok jangkar pergerakan kurs, cetak biru perekonomian yang dirancang pemerintahan Presiden Prabowo ini juga merinci sejumlah indikator makroekonomi strategis lainnya.

Pemerintah menargetkan laju pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mampu melompat ke zona akselerasi di level 5,8% hingga 6,5%.

Lihat video: Prabowo Sebut Orang Desa Tak Pakai Dollar, Seberapa Besar Dampaknya?



Di saat yang sama, stabilitas harga-harga di pasar domestik dikawal ketat dengan target inflasi yang dijaga pada kisaran 1,5% hingga 3,5%.

Pada sektor pasar keuangan dan surat utang, tingkat imbal hasil (yield) suku bunga SBN tenor 10 tahun diproyeksikan berada pada rentang 6,5% hingga 7,3%.

Sementara itu, untuk sektor penopang ketahanan energi dan penerimaan negara bukan pajak, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) ditetapkan pada level USD70 hingga USD95 per barel.

Asumsi ini diiringi dengan target teknis sektor hulu migas, yakni kapasitas lifting minyak bumi sebesar 602 ribu sampai 615 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi di kisaran 934 ribu hingga 977 ribu barel setara minyak per hari.

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengomentari kondisi bangsa Indonesia saat ini. Salah satu yang disoroti adalah jatuhnya nilai tukar Rupiah.

“Izinkan saya berbagi pandangan, saya mengikuti dengan seksama apa yang terjadi di negeri ini dan terus terang kondisinya tidak baik-baik saja,” kata Anies Baswedan melalui akun X pribadinya @Aniesbaswedan pada Rabu (20/5/2026).

Anies menyebut, saat ini nilai tukar Rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Tidak hanya itu, harga-harga kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan.

”Rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah, harga-harga naik, kesempatan kerja menyempit, daya beli rumah tangga melemah, tabungan tergerus dan ini berdampak pada hajat hidup orang banyak,” ucapnya.

Anies menyebut tantangan ke depan juga masih panjang di antaranya, geopolitik yang memanas, konflik membayangi Timur Tengah. Para ilmuwan mengingatkan El Nino terkuat dalam sejarah pengamatan sudah ada di depan mata. Satu ujian saja berat tapi ini beberapa datang bersamaan maka beratnya berlipat.

Lihat video: Prabowo Sebut Orang Desa Tak Pakai Dollar, Seberapa Besar Dampaknya?



“Dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan pasar dan publik adalah satu hal yakni kepastian, bukan ketenangan semu. Bukan masalah yang ditaburi gula-gula tapi kepastian yang lahir dari transparansi dan kejujuran dari arah yang jelas, dari pemerintah yang tahu akan kemana negeri ini dibawa,” tegasnya.

Anies menyayangkan, hal itu justru tidak didapatkan. Anies kemudian menyinggung soal data yang dipilih-pilih dan hanya yang baik yang ditampilkan sedangkan yang buruk disembunyikan.

“Komentar pejabat soal situasi serius sering terdengar enteng bahkan bercanda kebijakan berubah-ubah. Hari ini begini, besok berbeda. Pasar bingung, publik bingung, dan investor menahan diri bahkan sebagian kabur,” paparnya.

Anies juga menyoroti tidak adanya keteladanan yang diberikan oleh pejabat negara. “Keteladanan juga tidak hadir. Di saat rakyat diminta berhemat mengecangkan ikat pinggang, pemerintah justru sibuk dengan hal-hal yang bukan prioritas. Pemborosan di atas, pengetatan di bawah. Ini tampak sebagai ketidakpekaan,” katanya.

Peringatan terkait kondisi bangsa Indonesia sudah datang dari mana-mana baik dari ekonom dalam negeri, lembaga keuangan internasional, media-media nasional dan internasional yang mengamati Indonesia.

“Tidak mungkin mereka semua keliru bersama-sama di saat yang sama. Ini yang dipertaruhkan adalah hajat hidup ratusan juta orang maka situasi ini harus diperlakukan dengan keseriusan yang sepadan,” tegasnya.

Anies mengajak pemerintah untuk berhenti memberi obat tidur kepada publik dan buka data apa adanya serta sampaikan permasalahan dengan jujur serta berikan arah kebijakan yang jelas dan konsisten. Pimpin secara solid, ajeg dari atas sampai bawah.

“Itu yang menenangkan pasar dan itu yang akan menenangkan rakyat. Lalu pada teman-teman semua bersiaplah, suka tidak suka masa-masa berat masih ada di depan kita. Tekanan ekonomi belum reda, cuaca ekstrem akan hadir dan menerpa dan dunia di luar sedang bergejolak,” katanya.

“Tentu kita harus tetap optimistis bahwa kita akan melewati itu semua asal kita berjalan dengan mata terbuka bukan dengan ilusi yang dibuat-buat. Kita pasti bisa, tapi syaratnya satu, serius. Mari kita kita serius mengurus bangsa ini. Terima kasih,” sambungnya.

Isu ketahanan pangan, perubahan iklim, hingga keberlanjutan sistem peternakan tidak bisa diselesaikan secara parsial, dibutuhkan kolaborasi global yang kuat

Yogyakarta (ANTARA) - Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menghadapi tantangan global di sektor peternakan dan ketahanan pangan.

"Isu ketahanan pangan, perubahan iklim, hingga keberlanjutan sistem peternakan tidak bisa diselesaikan secara parsial, dibutuhkan kolaborasi global yang kuat," kata Dekan Fakultas Peternakan UGM Prof Budi Guntoro dalam keterangannya di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, kolaborasi lintas negara tersebut diwujudkan melalui forum The 7th International Joint Graduate Seminar (IJGS) yang digelar Fakultas Peternakan UGM di Maejo University, Thailand, beberapa waktu lalu.

Kegiatan tersebut menjadi ajang akademik internasional bagi mahasiswa pascasarjana, dosen dan peneliti untuk berbagi hasil riset sekaligus memperkuat jejaring ilmiah lintas negara.

"Dan IJGS menjadi salah satu jembatan penting untuk itu," katanya.

Melalui penyelenggaraan IJGS, Fapet UGM menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pertukaran ilmu pengetahuan, inovasi riset dan pengembangan sumber daya manusia unggul di bidang peternakan.

"Kegiatan IJGS diharapkan menjadi fondasi kuat bagi lahirnya kolaborasi riset berkelanjutan serta kontribusi nyata terhadap pembangunan pangan dan pertanian global," katanya.

IJGS merupakan forum ilmiah tahunan yang diinisiasi Fapet UGM sebagai bagian dari komitmen memperkuat kerja sama dengan berbagai universitas di negara-negara kawasan ASEAN.

Penyelenggaraan IJGS ke-7 ini menandai keberlanjutan kerja sama akademik antara Fapet UGM dan Maejo University yang selama ini telah terjalin melalui berbagai program kolaboratif, seperti pertukaran mahasiswa dan dosen, penelitian bersama, hingga publikasi ilmiah internasional.

"Melalui IJGS, kami ingin memberikan ruang bagi mahasiswa pascasarjana untuk tampil percaya diri dalam forum internasional, sekaligus mendorong lahirnya kolaborasi riset yang berdampak nyata bagi pengembangan peternakan dan pertanian berkelanjutan," katanya.

Dalam pelaksanaannya, IJGS ke-7 memiliki sejumlah tujuan, antara lain menyediakan forum ilmiah internasional bagi mahasiswa pascasarjana, meningkatkan kapasitas akademik dan kemampuan komunikasi ilmiah, serta mendorong kolaborasi riset lintas negara, khususnya di kawasan ASEAN.

"Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat jejaring akademik global serta mendukung internasionalisasi perguruan tinggi," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Suara buruh bukan sekadar tuntutan, tetapi masukan strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang inklusif.

Jakarta (ANTARA) - Peringatan Hari Buruh Internasional setiap 1 Mei pada dasarnya bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan ruang artikulasi kolektif bagi pekerja untuk menyuarakan hak dan keadilan.

Pada May Day 2026, gelombang aksi yang diperkirakan melibatkan ratusan ribu buruh di berbagai daerah menjadi pemantik kuat bahwa isu ketenagakerjaan masih jauh dari kata ideal.

Konsentrasi massa di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, mencerminkan bahwa suara buruh tetap relevan di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompleks.

Data Badan Pusat Statistik (2025) menunjukkan jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai lebih dari 147 juta orang, menjadikan isu ketenagakerjaan sebagai isu strategis dalam pembangunan nasional.

Namun, May Day seharusnya tidak berhenti sebagai simbol. Ia menjadi resonansi dari persoalan yang lebih dalam: bagaimana pekerja menghadapi perubahan struktur ekonomi global yang semakin menuntut fleksibilitas, tetapi sering kali mengorbankan kepastian kerja.

International Labour Organization pada 2024 mencatat bahwa sekitar 60 persen pekerja di negara berkembang masih berada dalam sektor informal, termasuk Indonesia yang angkanya mencapai sekitar 59 persen. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja belum menikmati perlindungan kerja yang memadai, sehingga suara mereka menjadi semakin penting untuk didengar.

Tekanan ekonomi

Resonansi suara buruh tidak bisa dilepaskan dari tekanan ekonomi global yang terus meningkat. Konflik Rusia-Ukraina telah memicu volatilitas harga energi dan pangan, yang berdampak langsung pada biaya hidup pekerja.

International Monetary Fund dalam World Economic Outlook (2023) mencatat inflasi global mencapai 8,7 persen pada 2022, sementara pertumbuhan ekonomi melambat ke kisaran 3 persen. Kondisi ini menciptakan tekanan ganda: upah riil pekerja tergerus, sementara peluang kerja tidak tumbuh secepat kebutuhan angkatan kerja.

Di Indonesia, tekanan tersebut tercermin dalam struktur ketenagakerjaan. Badan Pusat Statistik (2025) mencatat tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,3 persen, meskipun angka ini tidak sepenuhnya menggambarkan kualitas pekerjaan. Banyak pekerja yang berada dalam kondisi bekerja dengan jam kerja rendah dan pendapatan tidak stabil.

Selain itu, sektor padat karya, seperti tekstil dan manufaktur, menghadapi tekanan global yang berujung pada potensi pemutusan hubungan kerja (PHK). Situasi ini memperkuat urgensi perlindungan tenaga kerja dalam kebijakan ekonomi nasional.

Keadilan sosial

Dalam konteks keadilan sosial, resonansi suara buruh mencerminkan tuntutan akan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata. Pertumbuhan ekonomi yang stabil tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan pekerja.

World Bank (2023) mencatat bahwa ketimpangan pendapatan di banyak negara berkembang masih tinggi, dengan koefisien Gini Indonesia berada di kisaran 0,38 dalam beberapa tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa sebagian hasil pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati oleh kelompok pekerja.

Selain itu, akses terhadap jaminan sosial juga menjadi isu krusial. International Labour Organization (2023) melaporkan bahwa hanya sekitar 48 persen populasi global yang memiliki akses penuh terhadap perlindungan sosial.

Di Indonesia, meskipun cakupan program, seperti BPJS Ketenagakerjaan, terus meningkat, masih terdapat kesenjangan signifikan, terutama bagi pekerja informal. Dalam situasi ini, suara buruh menjadi dorongan penting untuk memperluas sistem perlindungan sosial yang inklusif.

Peran strategis

Menghadapi tantangan ekonomi dan keadilan sosial, buruh tidak hanya berperan sebagai pihak yang menuntut, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam pembangunan. Peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi kunci untuk menjawab tantangan global.

Organisation for Economic Co-operation and Development (2023) menunjukkan bahwa negara dengan produktivitas tenaga kerja tinggi cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik dan ketimpangan yang lebih rendah.

Namun, produktivitas tidak bisa dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia. Investasi pada pendidikan dan pelatihan menjadi faktor penting. World Bank (2022) dalam laporan Human Capital Index menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM dapat meningkatkan pendapatan individu hingga 30 persen dalam jangka panjang. Oleh karena itu, peran buruh dalam meningkatkan keterampilan dan adaptasi terhadap perubahan teknologi menjadi sangat krusial.

Di sisi lain, pemerintah dan sektor usaha juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem kerja yang adil dan produktif. Dialog sosial antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah menjadi kunci untuk menghasilkan kebijakan yang seimbang. Tanpa kolaborasi, resonansi suara buruh berisiko tidak terkonversi menjadi kebijakan yang efektif.

Arah masa depan

Pada akhirnya, resonansi suara buruh adalah cermin dari arah pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam era transformasi digital dan ketidakpastian global, tantangan ketenagakerjaan akan semakin kompleks.

International Labour Organization (2024) memperkirakan bahwa otomatisasi dan digitalisasi akan mengubah sekitar 23 persen pekerjaan dalam dekade ini, menciptakan kebutuhan keterampilan baru, sekaligus risiko kehilangan pekerjaan bagi sebagian pekerja.

Bagi Indonesia, momentum May Day 2026 harus dimaknai sebagai titik refleksi. Suara buruh bukan sekadar tuntutan, tetapi masukan strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang inklusif. Keadilan sosial tidak akan tercapai, tanpa perlindungan pekerja, dan pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan, tanpa kontribusi tenaga kerja yang produktif.

Dengan demikian, resonansi suara buruh seharusnya tidak berhenti pada 1 Mei. Ia harus terus bergema dalam setiap kebijakan, menjadi pengingat bahwa pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang menempatkan manusia, termasuk pekerja sebagai pusat episentrumnya.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan dosen praktisi kebijakan publik

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkap tiga tantangan yang memerlukan respon tepat guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni membangkitkan kepercayaan usaha, memperkuat konsumsi dan investasi, serta memastikan implementasi kebijakan efektif di dunia usaha.

“Kita memiliki kerangka kebijakan yang kuat, dan itulah yang harus kita tingkatkan termasuk juga kebijakan hilirisasi dan industrialisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” kata Perry di Grha Bhasvara Icchana Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, mengenai tantangan pertama, Perry mengingatkan pentingnya upaya membangkitkan kepercayaan pelaku usaha serta mempertemukan dan menyalurkan pembiayaan ke proyek-proyek prioritas nasional guna mendorong stabilitas yang dinamis dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Tantangan kedua berkaitan dengan penguatan mesin pertumbuhan domestik melalui konsumsi yang tetap terjaga dan peningkatan investasi, sehingga program prioritas pemerintah terus berjalan sekaligus didukung kapasitas pembiayaan yang memadai.

Sementara itu, pada tantangan ketiga, Perry mengingatkan pentingnya memastikan kebijakan, baik yang telah maupun yang akan dirumuskan, dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat dunia usaha, perbankan, hingga masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa kondisi global saat ini penuh ketidakpastian seiring dengan konflik geopolitik yang belum mereda, sehingga berdampak pada perlambatan ekonomi, peningkatan harga minyak global, hingga tekanan arus modal keluar.

Di tengah ketidakpastian global, Perry pun menegaskan perlunya penguatan sinergi dalam mendorong perekonomian Indonesia dengan berbasis kekuatan domestik, permintaan domestik.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa tekanan global dapat memengaruhi perekonomian domestik melalui tiga jalur utama.

Pertama, jalur finansial akibat meningkatnya aset safe haven yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat (AS) dan imbal hasil obligasi AS, sehingga memicu arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

Kedua, jalur komoditas yang dipicu gejolak harga minyak seiring ketegangan di Selat Hormuz yang turut mendorong kenaikan harga komoditas lain seperti emas dan batu bara.

Ketiga, jalur perdagangan akibat hambatan transportasi dan logistik yang menyebabkan disrupsi pasokan (supply disruption) antarnegara.

Secara keseluruhan, Destry mengingatkan bahwa kondisi ini dapat berisiko menekan ekonomi domestik, meski pertumbuhan masih terjaga dengan proyeksi sekitar 5,4 persen pada triwulan I 2026.

Karena itu, ia juga menekankan pentingnya memperkuat ekonomi domestik guna meningkatkan daya tahan sekaligus mengakselerasi pertumbuhan yang belum optimal. Sebab, ujar Destry, mayoritas ekonomi domestik memang ditopang oleh konsumsi sebagai kontributor utama, diikuti investasi dan belanja pemerintah.

“Oleh karena itu, di sinilah kami mencoba melihat apa, sih, permasalahan sebenarnya. Kenapa ekonomi domestik kita ini belum bisa tumbuh optimal. Nah ini yang akan kita akselerasi,” kata Destry.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026