Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membuka peluang pemberian keringanan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak bencana banjir di wilayah Aceh—Sumatra, mulai dari pembekuan (freeze) cicilan, restrukturisasi kredit, hingga potensi pemutihan pinjaman.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan kebijakan relaksasi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026 (Permenko 2/2026) tentang relaksasi bagi UMKM yang meminjam kredit usaha rakyat (KUR) maupun kredit non-KUR sebelum terjadinya bencana banjir.

Adapun saat ini, pemerintah melakukan sosialisasi kebijakan relaksasi di sejumlah daerah terdampak, antara lain Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Sosialisasi dilakukan serentak di kabupaten/kota terdampak di Aceh agar pelaku UMKM memahami fasilitas yang disiapkan pemerintah.

“Nantinya UMKM-UMKM kita yang sedang meminjam kredit usaha rakyat itu dapat mengetahui fasilitasi yang sudah diberikan oleh pemerintah, keringanan-keringanan yang diberikan oleh pemerintah untuk pembayaran cicilannya atau freeze atau dilakukan restrukturisasi, maupun nantinya pada saat dilakukan pemutihan atau ketika nanti setelah Maret di awal April diputuskan apakah mereka bisa mendapatkan fasilitas restru dalam hal ini keringanan bunga, atau bahkan nanti mendapatkan penghapusan,” kata Riza dalam konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Berdasarkan Permenko 2/2026, pemerintah menetapkan tiga periodisasi kebijakan. Pertama, periodisasi pemetaan dampak bencana debitur KUR yang berlangsung pada 24 November 2025—31 Maret 2026.

Kedua, periodisasi relaksasi bagi penerima KUR terdampak pada 1 April 2026–31 Desember 2027. Ketiga, periodisasi percepatan pemulihan melalui penyaluran KUR baru pada 13 Januari 2026–31 Desember 2027.

Berdasarkan data per 25 Januari 2026 dari Bank BSI, BRI, BNI, Bank Mandiri, dan sejumlah lembaga pembiayaan, terdapat 146.016 debitur terdampak banjir.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 24% atau 34.415 debitur merupakan peminjam melalui skema KUR, sedangkan 111.601 lainnya merupakan debitur kredit non-KUR. Adapun total outstanding pinjaman tercatat mencapai Rp9 triliun, dengan Rp3 triliun di antaranya merupakan kredit usaha rakyat.

Selain relaksasi kredit, Kementerian UMKM juga mengusulkan Bantuan Presiden Rehabilitasi Usaha Mikro sebagai tambahan stimulus pemulihan.

Bantuan tersebut berupa modal usaha sebesar Rp3 juta per UMKM dan ditujukan bagi pelaku usaha yang belum menerima KUR maupun kredit perbankan. Pada tahap awal, bantuan direncanakan menyasar 200.000 UMKM dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp600 miliar.

“Alhamdulillah prosesnya telah diajukan, dan saat ini usulan akan disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, dan Bappenas,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum menetapkan skema final penanganan kredit usaha rakyat (KUR) bagi UMKM yang terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan saat ini pihaknya masih menunggu proses pendataan dari perbankan sebagai pemilik data debitur untuk menentukan langkah kebijakan lebih lanjut.

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza menyampaikan dampak bencana bersifat panjang dan tidak semua pelaku usaha bisa langsung mendapat penghapusan kredit.

Menurut Helvi, ada beberapa kategori UMKM terdampak, mulai dari yang kehilangan usaha secara total hingga yang hanya kehilangan pasar.

Namun, sambung dia, bagi UMKM yang usahanya masih bisa dipulihkan dan memiliki rekam jejak baik, pemerintah akan menyiapkan skema relokasi dan pembinaan agar usaha mereka dapat bangkit kembali.

“Bencana itu dampaknya panjang. Saya kemarin balik dari bencana. Tidak mungkin itu langsung begitu saja terdampak kemudian langsung hapus, enggak. Itu ada kriterianya,” kata Helvi dalam konferensi pers Holding UMKM Expo 2025 di Smesco, Jakarta, Senin (22/12/2025).

Helvi menambahkan, bagi UMKM yang usahanya terdampak karena hilangnya pasar, pemerintah menyiapkan relaksasi kredit.

Dia menegaskan, penghapusan langsung tidak bisa dilakukan karena terdapat tahapan dan kriteria sesuai aturan pemerintah. Proses ini dilakukan untuk memastikan setiap pelaku usaha mendapatkan perlakuan yang adil dan tepat sasaran.

Selain itu, Helvi menyebut pemerintah saat ini tengah mengumpulkan data UMKM terdampak bencana. Namun, data paling akurat tetap berada di perbankan karena menyangkut informasi debitur KUR.

Meski begitu, pemerintah berkomitmen melindungi UMKM terdampak sesuai kebijakan Presiden dan memastikan mereka tetap memiliki akses terhadap bantuan dan restrukturisasi.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik menuturkan pemerintah sejauh ini sejalan dengan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait restrukturisasi KUR bagi UMKM terdampak bencana.

Adapun, proses pendataan masih berlangsung di lapangan, melibatkan lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, dan pemerintah daerah sehingga jumlah UMKM terdampak belum dapat dipastikan secara final.

“Jadi belum bisa fix-nya angkanya, karena kan semua sedang berproses di lapangan ini, karena kan bencana yang sendiri kan masih ditanganin ya,” jelas Riza.

Meski demikian, Riza menyampaikan prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan masyarakat terdampak bisa menghadapi bencana dengan tenang, sambil menyiapkan langkah mitigasi dari sisi usaha.

Dia menambahkan, UMKM yang memenuhi kriteria akan diberikan restrukturisasi, sehingga mereka tetap memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha kembali dengan penyaluran kredit yang lebih ringan.

“Mereka yang terdampak akan diberikan restrukturisasi, lalu setelah itu nantinya bila mana ingin mengembangkan usahanya kembali, mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan usahanya kembali dengan penyaluran yang lebih rendah. Nanti detailnya,” tandasnya.