Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menekankan pentingnya integrasi pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) atau energi hijau dengan akses dan kebutuhan industri.

"Kalau kita melihat pengembangan energi dan industri ini memang masih belum terintegrasi, sehingga saat sekarang pun masih banyak sekali industri yang sebenarnya butuh renewable energy, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya," kata Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM Andriah Feby dalam diskusi publik di Jakarta, Selasa.

Feby mengatakan saat ini regulasi untuk mendorong pengembangan EBT di Indonesia sudah cukup banyak, beserta dengan target dan potensi-potensi sumber EBT-nya.

Salah satunya adalah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang menjadi acuan strategis pembangunan sistem ketenagalistrikan nasional selama 10 tahun ke depan.

Berdasarkan rencana tersebut, total penambahan pembangkit listrik selama 1 dekade ke depan sebesar 69,5 gigawatt (GW) dengan porsi bauran energi baru terbarukan (EBT) mencapai 76 persen sekaligus menjadikan RUPTL 2023-2034 yang paling hijau dari sebelumnya.

Pemerintah menetapkan porsi bauran EBT dan sistem penyimpanan energi (storage) hingga 76 persen atau sebesar 52,9 GW dari total tambahan kapasitas pembangkit yang terdiri dari pembangkit tenaga surya sebesar 17,1 GW, tenaga air 11,7 GW, panas bumi 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, dan energi nuklir 0,5 GW.

Pembangkit hijau tersebut juga ditopang oleh sistem penyimpanan energi sebesar 10,3 GW yang terdiri atas pumped storage dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 6 GW dan battery energy storage system (BESS) 4,3 GW.

Sementara, porsi energi fosil hanya mencakup 24 persen dari total kapasitas tambahan yang terdiri atas pembangkit berbahan bakar gas sebesar 10,3 GW dan batu bara sebesar 6,3 GW.

"Nah, ini yang mungkin memang dari sisi perencanaan harus kita integrasikan antara kebutuhan industri juga dengan rencana pengembangan energinya," kata Feby.

Pengembangan energi bersih ini, lanjut dia, bisa dipertimbangkan dengan pembuatan zona khusus EBT (renewable energy zone) yang diharapkan menjadi wadah kolaborasi kementerian/lembaga terkait guna mempercepat proses pengembangan energi ke depannya.

"Mudah-mudahan kebutuhan industri terhadap energi bersih itu bisa lebih mudah dan lebih cepat," ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

kita melihat ada sebenarnya satu segmen yang di dalam bauran energi tersebut masih bisa kita optimalkan lagi yaitu segmen renewable energy

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong optimalisasi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) atau renewable energy.

"Ini menjadi titik penting dan kita melihat ada sebenarnya satu segmen yang di dalam bauran energi tersebut masih bisa kita optimalkan lagi yaitu segmen renewable energy. Ini saya sedikit walaupun sebagai (Dirjen) migas kenapa karena ini penting," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, 20 tahun yang lalu Indonesia sudah mencanangkan renewable energy bisa naik, tapi sampai saat ini hal tersebut masih di angka 15-16 persen.

"Ini kalau bisa kita naikkan seperti yang sudah dicanangkan oleh Pak Menteri ESDM itu bioetanol naik, B40 jadi B50, ini nanti merupakan penguat-penguat kita karena belum tentu negara lain punya sumber daya alam (resources) seperti Indonesia," katanya.

Sebagai informasi, pemerintah mempercepat pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan salah satu langkah yang ditempuh adalah percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW).

Menurut dia, pembangunan PLTS berskala besar tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat transisi energi dengan memanfaatkan sumber energi alternatif di dalam negeri.

Bahlil menambahkan optimalisasi pemanfaatan EBT tidak hanya melalui tenaga surya, tetapi juga melalui berbagai sumber energi lain seperti panas bumi (geothermal) dan tenaga air.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan percepatan pengembangan EBT diperlukan untuk memperkuat kemandirian energi nasional.

Presiden telah menugaskan Bahlil sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi guna mempercepat pemanfaatan energi bersih di dalam negeri. Ia memerintahkan percepatan pembangunan PLTS guna memperluas elektrifikasi berbasis energi terbarukan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

RUPTL 2025–2035 patut dipahami bukan semata sebagai rencana penyediaan listrik, melainkan sebagai instrumen strategis negara dan peta jalan menuju ekonomi digital berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Transformasi digital Indonesia tengah memasuki fase baru di mana terjadinya lonjakan aktivitas teknologi digital secara krusial mulai dari cloud computing, big data, serta penyediaan sistem/aplikasi yang berbasis pada Artificial Intelligence (AI).

Transformasi ini telah mengubah wajah industri serta layanan publik berbasis elektronik dan juga perkembangan data center (pusat data) dari sekadar fasilitas teknologi informasi menjadi kebutuhan infrastruktur strategis berskala nasional.

Dalam konteks pusat data ini, keberlanjutan pertumbuhan ekosistem digital tidak lagi semata ditentukan oleh ketersediaan teknologi, jaringan dan perangkat lunak, tetapi sangat bergantung pada kesiapan pasokan energi listrik rendah emisi untuk ketersediaan kebutuhan energi yang berkelanjutan.

Untuk menghadapi perubahan kebutuhan ini, Pemerintah Republik Indonesia telah menempatkan transformasi digital sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2024–2029 (RPJMN 2024–2029).

Melalui agenda ini, transformasi digital diharapkan menjadi faktor yang berperan penting dalam peningkatan produktivitas secara lintas sektor, mulai dari ekonomi, industri, pendidikan, hingga layanan publik.

Namun, di balik harapan tersebut, terdapat tantangan struktural yang tidak dapat diabaikan, yakni tingginya tingkat kebutuhan konsumsi energi data center yang bersifat masif dan kebutuhan operasional yang berkesinambungan.

Apabila pengelolaan kebutuhan tersebut tidak dilakukan secara taktis dan strategis, hal ini akan berdampak pada potensi pencemaran lingkungan serta peningkatan jejak karbon nasional. Oleh karena itu, transformasi digital berbasis pada peningkatan dan pengembangan pusat data perlu diiringi dengan strategi pengembangan energi.

Secara global, pusat data diakui memiliki tingkat konsumsi listrik besar dengan pertumbuhan tercepat. International Energy Agency (IEA) mencatat bahwa konsumsi listrik data center dan jaringan transmisi data telah mencapai sekitar 1-1,5 persen dari total konsumsi listrik dunia dan diproyeksikan terus meningkat seiring dengan semakin maraknya penggunaan teknologi berbasis AI.

Pusat Data memiliki karakteristik unik dan dapat dikategorikan sebagai beban listrik dengan skala besar dan berlangsung terus-menerus, fasilitas seperti hyperscale bahkan dapat menyerap daya hingga puluhan atau ratusan megawatt. Walau demikian, data center juga dituntut mencapai tingkat efisiensi tinggi yang umumnya diukur melalui indikator Power Usage Effectiveness (PUE).

Inovasi teknologi pendinginan, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam manajemen energi, serta integrasi sistem penyimpanan energi merupakan bagian pengembangan data center untuk mencapai efisiensi, keandalan, dan target rendah emisi.

Bagi Indonesia, pengembangan pusat data menjadi tantangan yang lebih kompleks karena sistem ketenagalistrikan nasional masih didominasi oleh pembangkit listrik berbasis energi fosil. Sehingga tanpa adanya transisi energi yang berkelanjutan, pertumbuhan data center untuk merespon kebutuhan publik akan berimplikasi langsung pada peningkatan emisi tidak langsung (scope 2 emissions) jika pasokan listriknya masih didominasi oleh penggunaan energi fosil.

Oleh karena itu, isu pusat data tidak bisa dilepaskan dari agenda transisi energi terbarukan.

RUPTL 2025-2035

Di sinilah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2025-2035 menjadi instrumen kebijakan yang krusial dan fundamental karena RUPTL tidak hanya berfungsi sebagai dokumen teknis perencanaan pembangkit dan jaringan listrik, tetapi juga sebagai policy signal yang menunjukkan arah transisi energi Indonesia dalam beberapa waktu ke depan.

Dengan menempatkan energi terbarukan sebagai porsi dominan, sekitar 61 persen berasal dari energi baru dan terbarukan serta 15 persen dari sistem penyimpanan energi, RUPTL menjadi fondasi penting dalam perubahan paradigma perencanaan ketenagalistrikan nasional. Proyeksi penambahan kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan mencapai sekitar 69,6 GW hingga 2034, mencerminkan komitmen negara dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus memperkuat ketahanan sistem listrik.

Dalam konteks pengembangan infrastruktur data center, arah kebijakan ini memiliki implikasi strategis yang membuka peluang bagi transformasi digital sekaligus mendorong terwujudnya pusat data ramah lingkungan (Green Data Center).

Selain itu, kebijakan ini juga mendorong penguatan jaringan transmisi, interkoneksi antarwilayah, dan sistem penyimpanan energi, sehingga akan meningkatkan keandalan pasokan listrik yang menjadi faktor kunci dalam investasi Green Data Center.

Dengan landasan pemikiran di atas, akan menjadi menarik untuk melihat bagaimana hubungan antara pengembangan infrastruktur data center dan energi terbarukan yang memiliki hubungan simbiosis antara keduanya.

Infrastruktur pusat data sangat membutuhkan pasokan energi bersih dan stabil untuk memenuhi komitmen keberlanjutan dan di sisi lain, data center berpotensi menjadi anchor demand bagi proyek transisi energi terbarukan. Permintaan listrik yang besar, stabil, dan berjangka panjang dari data center dapat menjadi penopang kelayakan finansial pembangkit listrik EBT melalui skema kontrak jangka panjang seperti power purchase agreement (PPA).

Hal ini ditunjukkan dari pengalaman global bahwa keterlibatan perusahaan teknologi sebagai pembeli listrik hijau jangka panjang telah mempercepat investasi energi terbarukan.

Bagi Indonesia, isu data center dan energi tidak lagi bersifat teknis semata, melainkan telah menjadi faktor penentu daya saing yang dapat menarik investasi secara global. Negara yang mampu menyediakan pasokan listrik hijau yang andal dan efisien akan memiliki posisi lebih kuat dalam menarik investasi digital global.

Sinergi antara kebijakan digital dan kebijakan energi menjadi keharusan, bukan pilihan. Transisi energi dan transformasi digital tidak lagi berjalan terpisah, melainkan saling terintegrasi dan menguatkan. Energi hijau tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap, melainkan sbagai fondasi bagi pembangunan green data center nasional.

Ke depan, tantangan utama terletak pada konsistensi implementasi kebijakan, percepatan pembangunan infrastruktur jaringan, serta koordinasi antara pemerintah dan pelaku industri. Dengan pengelolaan yang tepat, Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan energi bagi pertumbuhan ekosistem digital, tetapi juga menjadikan transisi energi sebagai keunggulan daya saing nasional.

Dalam konteks ini, RUPTL 2025–2035 patut dipahami bukan semata sebagai rencana penyediaan listrik, melainkan sebagai instrumen strategis negara dan peta jalan menuju ekonomi digital berkelanjutan.

*) Tommy Darmadi, Ketua Bidang BUMA PP GP Ansor

Copyright © ANTARA 2026

Kami menyambut baik terselenggaranya perdagangan REC melalui mekanisme perdagangan berjangka komoditi. Pada esensinya, ini menjunjung tinggi aspek bagaimana kita harus mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang hijau,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti menilai perdagangan kontrak Sertifikat Energi Terbarukan (Renewable Energy Certificate/REC) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hijau nasional.

“Kami menyambut baik terselenggaranya perdagangan REC melalui mekanisme perdagangan berjangka komoditi. Pada esensinya, ini menjunjung tinggi aspek bagaimana kita harus mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang hijau,” kata Wamendag Roro di Jakarta, Jumat.

Mengutip Bursa Komoditi Derivatif Indonesia (Indonesia Comodity Derivative Exchange/ICDX), REC merupakan instrumen berbasis pasar yang mewakili hak kepemilikan atas atribut lingkungan, sosial, dan non-tenaga lainnya dari pembangkit listrik terbarukan.

REC berisi berbagai atribut data, termasuk data sertifikat, jenis sertifikat, ID sistem pelacakan, jenis bahan bakar terbarukan, lokasi fasilitas terbarukan, kapasitas pelat nama proyek, nama proyek, model tahun proyek, model tahun sertifikat, nomor identifikasi unik sertifikat, kegunaan proyek tersebut saling berhubungan, kelayakan untuk mendapatkan sertifikasi atau standar portofolio terbarukan (RPS), dan tingkat emisi sumber daya terbarukan.

Atribut-atribut ini memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelacakan dan perdagangan energi terbarukan.

Lebih lanjut, Roro mengatakan, hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen hingga tahun 2029.

“Lingkungan ini sangat penting karena merupakan rumah kita semua. Kalau kita tidak menjaganya dengan baik, tentunya pertumbuhan ekonomi yang kita nantikan itu tadi tidak mungkin akan tersampaikan, tidak mungkin kita bisa sampai ke target (pertumbuhan 8 persen) tersebut,” ujarnya menambahkan.

Roro menilai, Indonesia juga berperan aktif dalam upaya menggabungkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Salah satunya melalui penandatanganan perjanjian internasional COP 21 Paris dengan target untuk mengurangi emisi karbon sebesar 32 persen di tahun 2030 dan optimalisasi berbagai sektor untuk berkontribusi terhadap target tersebut.

“Maka dengan adanya REC ini semoga menjadi semacam insentif agar kemudian kita juga bisa berkontribusi terhadap lingkungan kita, growth, dan juga mengutamakan aspek lingkungan hingga kemudian terciptanya masa depan yang berkelanjutan,” ujar Roro.

Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatatkan perdagangan kontrak REC dengan nilai transaksi Rp1,84 miliar dan volume transaksi sebesar Rp44.495 lot.

“Melalui perdagangan REC kami berharap instrumen ini dapat mengoptimalisasi upaya perdagangan hijau dalam mendukung upaya kita semua untuk keberlanjutan ekosistem serta menjaga lingkungan kita untuk kehidupan anak-cucu di masa mendatang,” kata Kepala Bappebti Tirta Karma Senjaya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026